JAKARTA, (REPORTER.ID) — Isu menarik hari ini, Presiden Jokowi mengancam akan jatuhkan sanksi, bahkan menutup industri yang menyebabkan polusi dan tidak mau menaati peraturan. Ia menegaskan, industri yang kedapatan mengakibatkan polusi harus melakukan perbaikan dan memasang scrubber. Sanksi tegas akan dijatuhkan karena polusi berdampak pada kesehatan masyarakat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Isu lainnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, mantan napi koruptor yang maju sebagai caleg 2024, harus memberi tahu rakyat bahwa dirinya pernah dipenjara. Dengan begitu, rakyat tahu caleg yang maju tersebut pernah terjerat kasus korupsi. Pakar hukum pidana STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut, mantan narapidana korupsi sangat mungkin kembali melakukan perbuatan pidana ketika mendapatkan kekuasaan lagi. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi mengancam akan jatuhkan sanksi, bahkan menutup industri yang menyebabkan polusi dan tidak mau menaati peraturan. Kata Jokowi, industri yang kedapatan mengakibatkan polusi harus melakukan perbaikan dan memasang scrubber jika tidak ingin disanksi. “Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini,” kata Jokowi dalam keterangan pers di SMKN 1 Semarang, Rabu (30/8).
Jokowi menuturkan, sanksi tegas harus dijatuhkan karena polusi berdampak pada kesehatan masyarakat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. “Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu mahal sekali,” ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, pemerintah akan terus mengawasi emisi yang dihasilkan industri, pembangkit listrik, hingga sepeda motor dan mobil. Ia menyebutkan, hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi polusi, selain melakukan modifikasi cuaca.
Presiden Jokowi menyerukan semua pihak bergotong royong untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Jokowi menyatakan, mengatasi masalah polusi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, enggak bisa langsung,” kata Jokowi. Ia mengatakan, kerja bersama itu dapat dilakukan warga dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik atau menggunakan kendaraal listrik. Mantan Wali Kota Solo ini juga mewajibkan kantor-kantor untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya guna mengatasi polusi.
2. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah tengah berupaya melobi Pemerintah China untuk meminjam mobil pemantau kualitas udara sebagai upaya penanganan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Kita malah mengusulkan lagi ngelobi ke China kalau bisa mobil (pemantau kualitas udara) dipinjamkan ke kita,” katanya dalam raker dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8). Budi mengatakan, Pemerintah China melakukan cara khusus buat menangani tingkat polusi yang tinggi dalam kurun waktu 6-7 tahun sebelum Olimpiade Beijing pada 2022.
Cara yang dilakukan China, kata Budi, adalah dengan memasang 1.000 alat monitor kualitas udara yang harganya terjangkau. Setelah data dari sensor itu didapat, maka pemerintah mengirimkan tim khusus dengan mobil buat menganalisis faktor polutan di suatu daerah. Budi berharap, jika China bersedia meminjamkan mobil pemantau polusi, nantinya bisa mendeteksi sumber polusi udara di wilayah Jabodetabek. “Jadi bisa datang kalau misalnya tinggi, kita kirim, tahu penyebabnya dari transportasi. Tangerang (polusi) tinggi, kita kirim oh penyebabnya PLTU. Bekasi tinggi, oh penyebabnya pembakaran sampah di Bantar Gebang,” ujar Budi.
Budi sudah membahas soal polusi udara dengan Presiden Jokowi dalam dua kali ratas. Budi telah mempresentasikan bagaimana Indonesia bisa belajar dari China atau negeri Tiongkok dalam menangani polusi. “Ini detail yang sudah dilakukan di China ya, ini sudah kita kirim juga ke Kantor Presiden agar kita bisa tiru sajalah,” kata Budi lagi. Ia melihat negara-negara pada dasarnya butuh waktu selama 25 tahun untuk menurunkan tingkat polusi udara, tetapi China hanya perlu waktu 6-7 tahun. Rupanya, jelas Budi, kerja keras menurunkan tingkat polusi udara itu dilakukan China karena tak ingin negaranya dirundung oleh dunia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta organisasi profesi dan kolegium dokter spesialis paru membagikan ilmu penyakit paru kepada dokter-dokter di Puskesmas sebagai upaya penanganan dampak dari polusi udara di kawasan Jabodetabek. “Kita sudah meminta organisasi profesi dan kolegium dokter spesialis paru untuk mendidik dokter-dokter Puskesmas agar paham tentang penyakit paru, karena kalau ISPA bisa ditangani di Puskesmas dan kita pastikan alat-alatnya juga ada,” kata Budi dalam raker dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Rabu (30/8). “Kalau masuk kasus pneumonia itu harus ke rumah sakit, itu harus di rontgen, itu juga kita pastikan seluruh rumah sakit Jabodetabek bisa,” sambungnya.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menerbitkan SE Menperin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Jabodetabek sebagai acuan dalam pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di wilayah Jabodetabek.
Menurut Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Doddy Rahadi, terbitnya SE bertujuan meningkatkan kualitas udara Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. “Melalui pelaporan yang akan dilakukan oleh perusahaan industri, Kemenperin dapat mengumpulkan data untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa banyak industri yang memiliki pembangkit dalam proses produksi,” kata Doddy di laman resmi Seskab, Kamis (31/8).
3. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, mantan napi koruptor yang maju sebagai caleg 2024, harus memberi tahu rakyat bahwa dirinya pernah dipenjara. Dengan begitu, rakyat tahu caleg yang maju tersebut pernah terjerat kasus korupsi. Firli mengatakan, UU menyampaikan, setiap warga negara memiliki hak memilih maupun dipilih. Akan tetapi, ada batasan-batasan sesuai dengan undang-undang yang telah diuji materi.
“Di situ disarankan, satu, apabila seseorang itu adalah kena tindak pidana lima tahun lebih. Yang kedua, tidak sedang menjalani pidana. Nah ada keterangan di dalam putusan judicial review itu. Pertama, seketika orang itu merupakan satu narapidana, maka dia harus mengumumkan, bahwa dia pernah menjadi narapidana. Yang kedua, dia juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan dihukum berapa tahun,” ujar Firli di Gedung DPR, Senayan, Rabu (30/8).
Menurut Firli, pengakuan caleg eks napi koruptor tersebut sangat penting. Rakyat perlu tahu bahwa salah satu calon wakil rakyatnya ternyata pernah menjadi narapidana. “Nah tentu hak rakyat yang menentukan, apakah tetap akan memilih atau tidak, saya kira itu. Ketentuannya seperti itu,” tuturnya. Firli bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait adanya caleg yang pernah dipenjara karena korupsi. “Tapi ada batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan UU. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU ketentuannya seperti itu,” ujarnya lagi.
4. Pakar hukum pidana STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut, mantan narapidana korupsi sangat mungkin kembali melakukan perbuatan pidana ketika mendapatkan kekuasaan lagi. “Jangan lupa, potensi diulangnya perilaku korupsi itu jadi sangat besar ketika seseorang diizinkan kembali memegang kekuasaan,” ujar Bivitri dalam konferensi pers “Mantan Koruptor Beneran Nyaleg NIh?” yang disiarkan di YouTube Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu (30/8). Bivitri mengatakan, korupsi merupakan tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekuasaan. Menurut dia, para eks napi korupsi harus dicegah agar tidak menduduki kekuasaan lagi. Sebab, korupsi bukan persoalan budi pekerti melainkan sifat rakus.
5. KPK menggeledah rumah Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Lutfi, Rabu (30/8). Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, tak hanya kediaman Lutfi, KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR dan kantor BPBD Kota Bima. “Hari ini, tim KPK kembali lakukan (penggeledahan) di beberapa lokasi di Kota Bima,” kata Ali, Rabu (30/8). Ali mengatakan, dugaan korupsi di Bima terkait pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi. “Sejauh ini dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi,” kata dia.
6. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim membantah dirinya menghapus skripsi sebagai tugas akhir untuk kelulusan mahasiswa jenjang strata satu dan diploma 4 ( S-1/D4). Hal tersebut disampaikannya dalam raker dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Rabu (30/8). “Jangan nanti ada headline di media, ‘Mas Menteri menghilangkan skripsi’, ‘Mas Menteri menghilangkan, tidak boleh mencetak di jurnal’. Tidak,” ujar Nadiem.
Nadiem menjelaskan, pemerintah hanya memindahkan hak untuk membuat skripsi atau tidak ke masing-masing kampus. Dengan demikian, semua perguruan tinggi memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana syarat tugas akhir bagi mahasiswa S-1. “Dan yang untuk S-2 dan S-3 masih harus tugas akhir tapi bisa kepala prodinya menentukan bahwa tugas akhirnya dalam bentuk yang lain bukan tesis, project. Jadi jangan keburu senang dulu, hahaha. Tolong dikaji dulu. Itu masing-masing perguruan tinggi haknya,” kata Nadiem.
6. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mendengar rumor Anies Baswedan tak boleh maju Pilpres 2024 bersama Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bacawapres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Juli 2023. “Ada rumor dan info yang perlu diklarifikasi kebenarannya bahwa Nasdem terpengaruh info, rumor, yang mengisyaratkan Anies boleh maju capres, asal tidak berpasangan dengan AHY,” ujar Syarief, Rabu (30/8).
Ia lantas mempertanyakan, apakah hal ini yang membuat Anies tak kunjung mengumumkan bacawapresnya. Padahal, menurut Syarief, hasil berbagai lembaga survei menunjukkan, jika Anies berpasangan dengan AHY, pasangan calon tersebut paling kompetitif dengan paslon lain. “Jika rumor ini benar, maka tak salah jika Partai Demokrat berasumsi tertundanya pengumuman capres dan cawapres dari KPP adalah karena ada anggota KPP yang belum atau tidak teguh pada komitmen dan tidak konsisten memegang teguh piagam koalisi,” tegasnya.
Ketua Bappilu Partai Nasdem, Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan, partainya independen dan tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan. Hal itu menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan yang mengaku mendapatkan rumor bahwa Anies Baswedan boleh menjadi bakal capres asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapresnya. “Jadi nasdem ini saya kira satu-satunya partai yang mandiri, enggak ada itu dipengaruhi atau mbebek (mengikuti) dengan orang atau partai lain,” kata Gus Choi, Rabu (30/8).
7. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY sudah tahu nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga sudah tahu nama tersebut dari Anies langsung. Begitu pula Ketua Umum Partai NasDem dan PKS.
“Pak SBY sudah mengetahui tentunya, sudah mengetahui,” kata Herzaky usai acara Political Road Show CNN Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (30/8). “Ketiga ketua umum parpol sudah mengetahui,” ujarnya. Herzaky menegaskan Demokrat berkomitmen terhadap isi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bahwa cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies.
Namun, ia mengingatkan agar cawapres Anies memenuhi kriteria yang telah disepakati dalam piagam koalisi. “Kalau Mas Anies menyodorkan yang memenuhi lima kriteria ya kami pasti akan mengikuti,” ucapnya.
Herzaky meyakini Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS mampu memenangkan Anies dalam Pilpres mendatang. “Kami harus fokus dan yakin tiga parpol ini cukup kok, Pak SBY dulu hanya 15 persen bisa menang di 2004. Jadi kalau hanya tiga partai ya tidak masalah yang penting kan rakyat,” ucapnya.
8. Mantan Kabag Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, didakwa menggunakan uang hasil gratifikasi tahun 2011-2023 untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan mewah, hingga membangun restoran di Yogyakarta. Dakwaan tersebut dibacakan JPU KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (30/8).
“Berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan,” kata JPU KPK.
Untuk menyamarkan transaksi, Rafael menggunakan nama ibunya, Irene Suheriani Suparman, sebagai pemilik modal dalam pembangunan restoran senilai Rp 1,2 miliar. “Pada tahun 2016, terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun restoran ‘Bilik Kayu’ dari tiga bidang tanah yang terletak di jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta sebagaimana SHM nomor 3030 dengan luas 2.074 m2,” sebut jaksa.
9. Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan, Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurut Ma’ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk dalam kontestasi pilpres tahun depan. “Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden),” kata Ma’ruf dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8).
Ma’ruf Amin mengatakan, dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS. Ia menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS. “Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah,” kata Ma’ruf Amin.
10. Dittipidsiber Bareskrim Polri akan memanggil artis Wulan Guritno (WG) untuk diklarifikasi soal dugaan mempromosikan situs judi online. Seperti diketahui, unggahan soal Wulan Guritno diduga mempromosikan judi online viral di media sosial. “Kami akan lakukan klarifikasi. Kita panggil yang bersangkutan seperti tadi disampaikan kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid Agustiadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/8).
Adi Vivid mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran penyidik, video viral terkait Wulan Guritno itu adalah video lama yang dibuat 2020 lalu. Namun, laman situs judi online yang dipromosikan Wulan Guritno masih aktif hingga kini. “Terkait masalah artis WG ya, setelah ditelusuri itu dibuat tahun 2020. Untuk website-nya sampai saat ini masih ada,” katanya. Selain Wulan, Adi Vivid mengungkapkan, penyidik telah mengantongi sejumlah nama public figure lainnya yang diduga mempromosikan judi online.
Di sisi lain, Dittipidisiber Bareskrim Polri menangkap 31 tersangka kasus dugaan judi online di wilayah Denpasar, Bali. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, para pelaku yang ditangkap tergabung dalam sindikat judi online dari berbagai website. “Dalam penggerebekan tersebut, alhamdulillah kita mengamankan 31 orang yang diduga pelaku pengelola website dan beberapa website perjudian online lainnya,” kata Adi.
11. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman atau Habib menilai kagetnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat mengetahui KKIR berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), tidak menjadi persoalan. Ia yakin Cak Imin tetap setuju dengan nama KIM sebagai pengusung Prabowo Subianto capres 2024. “Kalau kaget, bukan berarti enggak setuju ya. Enggak ada masalah,” kata Habiburokhman di gedung DPR, Rabu (30/8).
Ia meminta kekagetan Cak Imin tidak digoreng pihak eksternal KIM. Sebab, perubahan nama itu merupakan urusan internal KIM. Habib tidak khawatir Cak Imin beserta PKB lantas meninggalkan koalisi karena perubahan nama tersebut.
Sebelumnya Cak Imin mengaku baru tahu ada perubahan nama koalisi, KKIR menjadi KIM. “Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu,” katanya Cak Imin.
12. LSI mencatat sebagian besar pemilih JokoWI-Maruf Amin pada Pilpres 2019 mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Survei LSI terbaru mencatat 58,2 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf mendukung Ganjar, 24,6 persen lainnya mendukung Prabowo Subianto, dan 9,9 persen mendukung Anies Baswedan. “Pemilih Jokowi-Ma’ruf masih 58 persen cenderung memilih Ganjar, baru kemudian ke Prabowo,” ucap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Rabu (30/8).
Survei LSI juga mengungkap elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo naik, sementara elektabilitas Anies Baswedan turun. Ganjar di urutan pertama dengan capaian 37 persen pada Agustus 2023, elektabilitasnya naik 6 persen sejak Agustus tahun lalu. Prabowo di posisi kedua dengan 35,3 persen. Sementara Anies menjadi kandidat satu-satunya yang mengalami penurunan elektabilitas. Elektabilitas Anies turun dari 28,2 persen ke 22,2 persen. (HPS)
