Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono (net)
Isu yang menonjol pagi ini, Golkar relakan Waketumnya, Ridwan Kamil alias Kang Emil jadi Cawapresnya Ganjar Pranowo. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, Emil sudah menemui Airlangga Hartarto dan dirinya terkait peluang menjadi bakal cawapres Ganjar. Menurut Agung, Golkar tidak bisa melarang Emil menjadi bacalon RI-2. Soal isu kisruh di Golkar. Politisi senior Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sudah dipanggil Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta terkait laporannya soal dugaan melanggar AD/ART partai, namun tidak hadir.
Isu menarik lainnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjalani pemeriksaan selama 5 jam di KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.58 WIB dan baru keluar pukul 15.03 WIB. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said yakin akar rumput NU bakal memberikan dukungan kepada duet Anies Baswedan – Cak Imin. KPK melepas mantan Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic, Muhammad Kuncoro Wibowo selaku tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Berikut isu selengkapnya.
1. Partai Golkar merelakan Waketumnya, Ridwan Kamil menjadi bakal Cawapresnya Ganjar Pranowo. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil sudah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan dirinya terkait peluang menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Agung, Golkar tidak bisa melarang Ridwan Kamil menjadi bakal calon RI-2. ‘’Karena Partai Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah, siapa pun itu,’’ tegas Agung Laksono, Kamis (7/9).
Agung mengatakan, tak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Emil mengambil pilihan mendampingi Ganjar. Ia menyatakan, jika wacana duet Ganjar-Emil terealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (bacapres). “Kang Emil sudah bicara dengan Pak Airlangga, saya yakin pasti sudah. Saya tidak tahu kapan bertemunya tapi sudah ada pertemuan,” ujarnya.
Agung meyakini Ridwan Kamil tetap berada di Golkar meskipun menjadi pendamping Ganjar pada Pilpres mendatang. Agung memberikan sejumlah masukan dan menyerahkan keputusan Kamil menjadi cawapres Ganjar Pranowo kepada Emil sendiri. “Saya serahkan (keputusan) ke beliau. Dia sudah cukup dewasa apalagi Beliau sebagai Waketum Golkar dan Beliau tahu Partai Golkar sudah turut bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sudah mengusung Pak Prabowo,” ujar Agung lagi.
Sekjen PPP Arwani Thomafi mengaku mendengar informasi soal Ridwan Kamil masuk sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Namun, ia menyatakan, usulan memasangkan Ganjar dengan Emil belum dilakukan secara serius di internal koalisi pengusung Ganjar. “Kami juga tidak dalam posisi menyebut nama itu. Tapi kami mendengar, memang kami rasa nama itu juga yang kami dengar ya. Dalam pertemuan lebih luas lagi, yang hadir juga sekjen dan elite parpol di DPP masing-masing parpol, nama itu juga belum muncul, tapi memang dari rasan-rasan,” ujar Arwani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengamini pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut akan ada breaking news atau berita besar pekan depan. Namun, Masinton enggan berspekulasi apakah berita besar itu terkait pengumuman bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. “Ya kita tunggu breaking news-nya ya kan,” ujar Masinton di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/9). Masinton mengatakan, partainya bersyukur jika Ridwan Kamil alias Kang Emil ingin bergabung dengan PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. “Ya Alhamdulillah kalau mau bergabung ke PDI-P ya welcome lah, kalau dia mau bergabung,” katanya.
2. Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengaku tetap istiqomah pada pendiriannya terkait siapa yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Jadi apa pun yang akan diputuskan, kita akan tetap Istiqomah,” kata Sandiaga ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9) malam. Pengakuan itu menanggapi soal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belakangan menguat sebagai kandidat bakal cawapresnya Ganjar.
Ridwan Kamil sendiri mengaku mau mengambil waktu jeda terlebih dahulu usai purnatugas sebagai Gubernur Jawa Barat pada Selasa (5/9) lalu. Ia menyebut ingin fokus mengurus anaknya yang akan menempuh pendidikan di luar negeri. “Mohon izin saya butuh jeda dulu kira-kira gitu ya, warga Jawa Barat, warga Indonesia izinkan saya mau ngurus anak dulu. Anak saya mau sekolah di luar negeri. Jadi saya akan mengantar anak saya,” kata Ridwan Kamil usai acara pelantikan penjabat gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta. Namun, dia mengatakan akan tetap memantau kondisi politik terkini jelang Pemilu 2024.
3. Soal isu kisruh di Golkar, politisi senior Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sudah dipanggil Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta terkait laporannya soal dugaan melanggar AD/ART partai, namun tidak hadir. Airlangga mengutus Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Rizal Mallarangeng untuk mewakilinya, tetapi hanya Doli Kurnia yang boleh masuk sementara Rizal ditolak atau tidak boleh ikut rapat.
‘’Ya, Pak Ketum nggak datang tapi mengutus Waketum Doli Kurnia Tandjung dan Rizal Mallarangeng untuk mewakilinya. Keduanya ditolak karena kedatangan Airlangga tidak bisa diwakilkan. Airlangga Hartarto harus datang sendiri. Tapi karena Dewan Etik juga memanggil Doli, maka dia boleh masuk, sedangkan Rizal tidak boleh masuk untuk mengikuti rapat,’’ kata Lawrence, Kamis (7/9).
Lawrence yang pengacara kawakan itu baru mengetahui soal Rizal yang mendampingi Doli sudah diangkat Airlangga menjadi anggota Dewan Etik. ‘’Kalau itu benar, maka pengangkatan itu menyalahi aturan. Menyalahi konstitusi partai, apalagi pengangkatannya tidak dibicarakan atau dikonsultasikan dengan Ketua Dewan Etik, dalam hal ini Muhammaf Hatta. Dewan Etik itu dipilih oleh formatur di Munas Golkar, nggak bisa ketum seenaknya angkat orang jadi anggota Dewan Etik. Jadi, pengangkatan Rizal Mallarangeng di Dewan Etik menambah dosa politik Airlangga. Ini juga pelanggaran AD/ART Partai Golkar yang nggak bisa ditolerir,’’ ujarnya.
Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar Rully Chaerul Azwar membantah soal pemanggilan Airlangga Hartarto. Kata dia, Dewan Etik belum memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Nanti saja, kalau capres yang didukung Airlangga sudah didaftarkan secara resmi ke KPU baru dilakukan pemanggilan. Kalau sekarang belum ada alasan bagi Dewan Etik untuk memanggil Airlangga.
‘’Belum, belum dipanggil. Pernyataan Airlangga dukung Prabowo capres 2024 itu belum bisa dijadikan alasan memanggil Ketum Golkar. Dewan Etik tak perlu panggil Airlangga, itu permintaan saya. Tunggu saja sampai capres yang didukung Airlangga diajukan secara resmi ke KPU. Kalau sekarang belum perlu,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (7/9).
Rully menyebutkan, Waketum Partai Golkar Ahmad Dili Kurnia Tandjung memang dipanggil Dewan Etik Partai Golkar, tetapi kalau Airlangga belum. Doli memang bersama Rizal Mallarangeng saat datang ke Dewan Etik. Tapi Doli saja yang diizinkan untuk ikut rapat sedangkan Rizal Mallarangeng tidak boleh ikut.
Meskipun, Rizal sudah mengantongi SK pengangkatan sebagai anggota Dewan Etik menggantikan Edwin Kawilarang, tapi Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta belum mengizinkannya ikut rapat karena pengangkatannya tidak sepengetahuan Hatta. ‘’Ya, kata Pak Hatta, beliau belum diajak bicara soal pengangkatan Rizal sebagai anggota Dewan Etik. Tapi menurut saya, ini hanya persoalan waktu saja, karena Rizal sudah mengantongi SK-nya,’’ kata Rully Chaerul Azwar.
4. Bakal cawapresnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjalani pemeriksaan di KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/9) pukul 09.58 WIB. Kedatangan Cak Imin ke gedung lembaga antirasuah ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenakertrans tahun 2012. Pantauan di lapangan, Imin mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Ia tak menjawab pertanyaan wartawan, hanya tersenyum sambal melambaikan tangan. Cak Imin diperiksa sekitar 5 jam dan baru keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 15.03 WIB.
Cak Imin menyebut, dugaan korupsi di Kemenakertrans tahun 2012 itu menyeret dua mantan anak buahnya. Menurut Muhaimin, mantan anak buahnya yang terseret itu seorang direktur jenderal (dirjen) dan staf dirjen. “Dengan tersangka mantan dirjen, salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa lah begitu,” ujarnya. Cak Imin menjelaskan, dalam pemeriksaan ini dirinya telah membantu KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans yang pernah dipimpinnya. “Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans tahun 2012,” tegasnya.
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyerahkan kepada publik apakah pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini berbau politis atau tidak. “Terkait langkah-langkah, misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan. Bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya kontestasi demokrasi, tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik, publik bisa menentukan,” ujar Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (7/9).
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan angkat bicara soal pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK. Ia meyakini, Cak Imin tidak terlibat dalam skandal dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenakertrans tahun 2012, yang kini tengah diusut KPK. “Saya sangat yakin, seperti juga yang disampaikan Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (7/9).
Menurutnya, Muhaimin telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans. “Beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik, yang memenuhi panggilan setiap ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi, saya yakin dan bismillah, insya Allah semuanya lancar,” ujarnya.
Ketua KPK Firli Bahuri meyakinkan, KPK independen dalam penanganan perkara yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Firli mengklaim, dalam menjalankan kerja-kerjanya, KPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. “Yang dikerjakan kpk adalah proses hukum. Lembaga KPK ada lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9).
Menurut Firli, pihaknya memiliki landasan untuk memeriksa Cak Imin. Kata dia, pemeriksaan Cak Imin sudah sesuai aturan hukum acara pidana. “KPK tidak bekerja dengan kemungkinan, tapi kita bekerja dengan prinsip asas hukum acara pidana,” ujar Firli.
5. Jubir Anies Baswedan yang juga anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said yakin akar rumput NU bakal memberikan dukungan kepada bakal capres dan bakal cawapres KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Kami yakin sekali, kami optimistis bahwa gelora di lapangan, di akar rumput itu sangat memberikan support kepada duet Anies-Muhaimin, apalagi setelah deklarasi ya,” ujar Sudirman di Sekretariat Perubahan (Sekper), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).
Sudirman Said tetap meyakini, duet Anies-Cak Imin tetap mendapat dukungan dari kelompok NU, sekalipun, PBNU pimoinan Yahya Cholil Staquf menyatakan tak ada figur bacapres-bacawapres dari internal PBNU. Termasuk sikap politik putri Gus Dur Yenny Wahid, yang menutup dukungan untuk Anies dan Cak Imin.
“Benar kita punya dukungan-dukungan ormas apapun, tentu punya dukungan partai, tapi pada akhirnya adalah orang memilih orang,” kata mantan Menteri ESDM ini. Ia optimistis masih ada individu yang tergabung dalam ormas atau partai tertentu yang akan memilih Anies-Cak Imin. “Bahkan pemilih partai yang partainya tidak mendukung Pak Anies pun yang bergerak ke tempat Pak Anies,” kata Sudirman Said.
6. Rupanya tidak mendapat dukungan PKS pun, duet Anies Baswedan – Cak Imin tetap aman, dalam arti bisa maju Pilpres 2024. Karena, Partai NasDem dan PKB memenuhi syarat dalam hal kepemilikan kursi DPR untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU jika mereka berkoalisi di Pilpres 2024. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan capres-cawapres adalah 20 persen kursi DPR atau 115 kursi hasil pemilu sebelumnya.
Apabila kepemilikan kursi DPR Partai NasDem dan PKB digabung, jumlahnya sudah melebihi syarat tersebut. Partai NasDem memiliki 59 kursi sedangkan PKB 58 kursi.Jika ditotal, NasDem dan PKB memiliki 117 kursi DPR. Telah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Akan tetapi, sejauh ini KPU belum membuka masa pendaftaran capres-cawapres. Partai politik baru bisa mendaftarkan capres-cawapres pada Oktober mendatang.
7. Bakal capres Anies Baswedan yakin PKS tetap mendukungnya meskipun absen pada saat deklarasi capres-cawapres Koalisi Perubahan di Surabaya dan pada konsolidasi Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (6/9) lalu. “Insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama dan perjalanan kami dengan PKS ini sudah panjang sejak di Jakarta,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan (Sekper), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/9). Ia menyatakan, ketidakhadiran PKS tidak lantas menunjukkan adanya perpecahan di KPP.
Bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar optimistis PKS tetap menjadi parpol pendukung duet dirinya dengan Anies Baswedan. Ia mengungkapkan, upaya untuk meyakinkan PKS ada di tangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan. “Sangat yakin (PKS tetap di Koalisi Perubahan), karena itu tugas Mas Anies dan Bang Surya,” ujar Muhaimin di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (7/9).
8. Peristiwa kecil yang hampir luput dari perhatian adalah tidak adanya logo PKS yang dipasang dalam acara Istigasah dan Doa Bersama Perubahan untuk Indonesia untuk capres dan cawapres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Acara yang digelar Kamis (7/9) tersebut dimulai pukul 19.30 WIB. Pantauan di lokasi acara, yakni Pendopo Pulo Nangka, Pulo Gadung, Jakarta Timur, tak ada logo PKS yang dipasang di acara tersebut. Hanya ada dua logo partai yang dipasang, yakni Partai Nasdem dan PKB.
9. KPK melepas mantan Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic, Muhammad Kuncoro Wibowo selaku tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Penyidik KPK pulangkan Kuncoro setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam pada Kamis (7/9). “Teman-teman KPK lah yang mengungkapkan kasus ini biar jelas semua, biar terang dan lancar. Enggak ada lah saya [terima uang], sepeser pun enggak ada,” ujar Kuncoro menjelaskan soal pemeriksaannya di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.
Kuncoro membantah menerima aliran uang panas dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras Kemensos. Bansos beras tersebut ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Dalam perkara ini, Kuncoro dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Adapun PT BGR merupakan perusahaan negara yang bergerak di jasa logistik atau pengiriman barang. “Enggak-lah, bukan ya, enggak tipe begitu saya. Demi Allah enggak adalah saya (terima), demi Allah enggak ada, sepeserpun enggak ada,” katanya lagi.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada penerimaan uang melalui perantara orang lain, mantan Direktur Utama PT Transjakarta itu juga membantah. Namun, ia tidak lagi mengucapkan sumpah dengan nama Tuhan untuk menegaskan dirinya tidak menerima uang melalui orang lain. “Oh enggaklah, insya Allah tidak ada,” ujarnya.
10. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara-negara Asia Timur untuk menjadikan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan dunia. Dia berharap, komitmen itu akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. “Perdamaian dan stabilitas adalah kunci utama mencapai kemakmuran. ASEAN telah bertekad menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth,” ujarnya dalam East Asia Summit (EAS) ke-18 yang merupakan salah satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Kamis (7/9).
Jokowi menyatakan, Indonesia dan ASEAN akan terus memperjuangkan kepentingan negara-negara Pasifik dan negara berkembang. Jokowi mengatakan, salah satu hal yang diperjuangkan adalah hilirisasi industri demi hak rakyat negara-negara berkembang untuk menjadi sejahtera. “Indonesia dan ASEAN juga terus menyuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak sejahtera rakyatnya melalui hilirisasi industri,” kata Jokowi seusai penutupan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center.
Presiden Jokowi mengatakan, seluruh negara ASEAN dan negara mitra memiliki tanggung jawab yang sama besar agar tidak menciptakan konflik baru di dunia. Ia menekankan, dunia akan hancur jika konflik dan ketegangan dibawa dan tarik-menarik. “Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain,” kata Jokowi. Ia menambahkan, seluruh negara anggota ASEAN dan negara mitra perlu mengelola perbedaan. Jika tidak bisa mengelola perbedaan, maka akan hancur.
11. Syarat usia minimal capres dan cawapres pada Pemilu 2024 tetap 40 tahun. Hal itu diatur dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024. Syarat usia minimal capres-cawapres ini sejalan dengan bunyi Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun,” demikian bunyi Pasal 14 ayat 1 huruf q draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.
KPU telah menyusun draf atau rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Dalam draf aturan tersebut dijelaskan perihal menteri tidak perlu mengundurkan diri apabila dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilu. Namun, rancangan PKPU Pencalonan menjelaskan perihal cuti bagi menteri yang menjadi capres atau cawapres. “Karena menteri atau pejabat setingkat menteri itu pembantu presiden maka hal itu, mekanisme itu akan diatur pihak pemerintah. Menjadi kewenangan presiden,” ujar Komisioner KPU Idham Holik, Kamis (7/9).
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, pelaksanaan kampanye untuk pemilu mendatang tidak diperbolehkan dilakukan di sekolah. Peraturan KPU hanya mengizinkan kampanye dilakukan di lingkungan kampus perguruan tinggi. “Benar, (kampanye) hanya boleh di kampus. Tidak boleh di sekolah,” ujar August, Kamis (7/9). Kampanye di kampus hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Adapun untuk metode kampanye pemilu di kampus bisa berupa pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas.
12. Sekjen PBB, Antonio Guterres mengatakan, masalah Laut China Selatan (LCS) perlu dilihat berdasarkan hukum internasional. Adapun hukum internasional yang diacu merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982. Dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE dari setiap negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional. “Kami selalu mengatakan bahwa hal ini (sengketa Laut China Selatan) perlu dilihat dalam konteks hukum internasional,” kata Antonio dalam Konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).
Antonio Guterres mengatakan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya motto nasional negara Indonesia. Sebab, kalimat itu merupakan kunci untuk bangun masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9). Adapun Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun tetap bersatu. Keberagaman suku, ras, hingga budaya tidak menjadikan Indonesia terpecah-belah, melainkan bersatu. “Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keberagaman bukan hanya motto nasional Indonesia. Ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” kata Antonio Guterres.
13. Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief tengah mencari tahu koalisi partai politik (parpol) mana yang mau membuka pintu untuk Demokrat. Dikatakan, saat ini Partai Demokrat belum menentukan langkah setelah angkat kaki dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). “Yang paling penting kita juga bertanya pada PDI-P, Ganjar, atau Gerindra, Prabowo apakah mereka akan menerima kita, Demokrat?” ujar Andi dalam keterangannya, Kamis (9/7). Baginya, sikap tegas kedua parpol itu dibutuhkan untuk menentukan ke mana Demokrat bakal berlabuh untuk menghadapi Pilpres 2024.
14. Di sisi lain, baliho dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pada Pemilu 2024 muncul di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Baliho tersebut terpasang di simpang tiga Kesugihan menuju wilayah perkotaan. Pemasangan baliho tberwarna dasar merah dan di dalamnya terpampang foto Gibran yang mengenakan pakaian tradisional lurik dan ikat kepala tersebut menyita perhatian pengguna jalan. Baliho itu bertulisan ‘Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden 2024. #relawangibrancilacap #gibranuntukwapres”.
Ketua DPC PDIP Cilacap, Taufik Nurhidayat mengaku tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut. Meski demikian, dia mengapresiasi baliho dukungan untuk Gibran sebagai cawapres 2024. “Yang memasang itu saya tidak tahu dan tidak harus tahu. Ini malah baru lihat. Tadi ada yang cerita juga (soal baliho itu) ya bagus, tidak masalah. Apalagi PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan capres,” kata Taufik, kemarin. (HPS)
