Anies Baswedan dan Cak Imin (net)
Isu menarik hari ini, sesumbar bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahwa siapa pun yang koalisi dengan partainya akan jadi pemenang Pemilu Presiden. PKS akhirnya resmi mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan soal perlunya pembentukan satuan polisi olahraga. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh inovasi-inovasi besar untuk menghadapi tantangan di masa depan, salah satunya menghadapi potensi krisis pangan. Ketua MUI Anwar Abbas menyebut tugas aparat Indonesia kini telah berubah, bukannya melindungi rakyat tapi menggebuki rakyat. Berikut isu selengkapnya.
1. Bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sesumbar, siapa pun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang Pemilu Presiden. “Biasanya kalau dalam koalisi, siapa pun yang ada PKB di situ bisanya menjadi pemenang Pemilu,” kata Cak Imin dalam acara Halaqoh Para Anjengan dan Habaib, Soreang, Bandung, Jumat (15/9). Cak Imin menceritakan, pada Pimpres 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu, koalisinya mengusung SBY. Pada Pilpres 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB yang mengusung Jokowi juga menang pilpres. “PKB bersama pemerintahan Pak SBY, 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi, 10 tahun,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengalaman PKB selama 20 tahun cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024. “Kali ini kami mohonkan kepada rakyat, PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin ya rabbal alamin,” imbuh Cak Imin. Ia meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong-royong untuk memenangkan pasangan Anies-Cak Imin pada Pilpres 2024.
PKS akhirnya resmi mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan hal itu setelah Majelis Syuro PKS tersebut menggelar rapat untuk mengambil keputusan perihal bakal capres dan cawapres 2024 yang akan diusungnya.
“Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ahmad Syaikhu membacakan keputusan rapat Majelis Syuro PKS dalam konferensi pers, Jumat (15/9) malam.
Dalam pembacaan hasil rapat tersebut, Anies dan Cak Imin juga ikut hadir. Seperti diketahui, setelah Anies mengumumkan memilih Cak Imin sebagai pendampingnya di Pilpres, Partai Demokrat langsung hengkang dari koalisi. Sementara PKS masih meraba-raba. Hingga akhirnya, keputusan Majelis Syuro menetapkan untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin. Meski demikian, jika melihat hasil survei dari sejumlah lembaga survei, elektabilitas Anies-Cak Imin yang kemudian disingkat Amin tidak terlalu bagus. Dan klaim Cak Imin ini seolah menjawab hasil survei dari sejumlah Lembaga survei yang selalu menempatkan pasangan Anies-Cak Imin dibawah Prabowo dan Ganjar Pranowo yang hingga sekarang belum menetapkan calon cawapresnya.
2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan soal perlunya pembentukan satuan polisi olahraga. Ia mengaku telah menyampaikan gagasannya ini kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Erick menyampaikan hal tersebut dalam pra workshop suporter sepak bola nasional di Hotel Abadi Malioboro, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (15/9). “Saya sudah bicara dengan Pak Presiden dan Pak Kapolri. Waktu itu saya bilang kalau ada polisi pariwisata, ya saya rasa polisi olahraga penting juga, saya akan dorong terus,” kata Erick, Jumat (15/9).
Erick menganggap keberadaan polisi olahraga akan menjadi sebuah perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Semula dia menargetkan kehadiran satuan ini dalam ajang Piala Dunia U-17, namun momennya berbenturan dengan persiapan Polri dalam menghadapi Pemilu. “Kenapa saya mendorong polisi olahraga, supaya aparat ini dekat dengan kita. Kalau polisinya ganti-ganti dia tidak kenal kita. Tapi kalau dia punya jobdesk yang dekat sama kita, artinya ada komunikasi yang lebih baik, jangan terpersepsikan suporter ini mau bikin ribut,” kata Erick.
Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 merupakan kocokan terbaik untuk Timnas Indonesia U-17. Drawing atau undian pembagian grup Piala Dunia U-17 2023 telah digelar di Zurich, Swiss, Jumat (15/9) pukul 21.00 WIB. Hasil drawing Piala Dunia U-17 2023 menempatkan Indonesia berada di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. “Jangan gentar, walaupun kita lolos otomatis sebagai tuan rumah. Mari kita tunjukan kalau kita juga pantas tampil di ajang Piala Dunia U-17 ini,” kata Erick Thohir usai drawing Piala Dunia U-17 2023. “Ini kocokan terbaik, saya punya harapan lain tapi tidak terwujud. Jika kita melihat tiga negara yang menjadi calon lawan, kita punya harapan. Semoga kita bisa lolos dari penyisihan,” ucap Erick Thohir seraya menambahkan, Piala Dunia U-17 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.
3. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh inovasi-inovasi besar untuk menghadapi tantangan di masa depan, salah satunya menghadapi potensi krisis pangan. Menurutnya, permasalahan pangan dunia bisa menjadi peluang bagi Indonesia jika membuat terobosan. “Kita perlu inovasi besar-besaran yang bisa menjadi terobosan, yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa, untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang,” kata Jokowi di acara Dies Natalis Ke-60 Institut Pertanian Bogor, Jumat (15/9).
Ia mengatakan sebuah ide belum bisa dikatakan sebagai inovasi jika tidak ‘gila’. Kata Jokowi, inovasi semestinya bukan hal yang biasa-biasa saja. “Menurut saya, belum bisa dibilang inovasi jika belum kita ini rada-rada gila gitu. Belum bisa dibilang inovasi jika kita belum dibilang out of mind. Belum bisa dibilang inovasi jika belum dibilang tidak mungkin, karena inovasi semestinya memang.
Presiden Jokowi mengungkapkan, 19 negara yang membatasi ekspor pangan, salah satunya India yang menyetop ekspor beras sehingga berdampak kenaikan harga beras di semua negara. Jokowi mengatakan, 19 negara tersebut membatasi ekspor demi memastikan ketersediaan pangan di negaranya masing-masing. “19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras, akibatnya harga beras naik di semua negara,” kata Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-60 IPB, Jumat (15/9). Jokowi menuturkan, situasi tersebut mempersulit upaya pemerintah memperbesar cadangan beras karena sulit melakukan impor.
4. Presiden Jokowi perintahkan Mentan Syahrul Yasin Limpo beli bibit beras dan cabai yang dibuat IPB dan membagikannya kepada para petani. Jokowi bercerita, Rektor IPB Arif Satria menunjukkan beragam produk buatan IPB kepadanya sebelum dirinya menyampaikan pidato pada Dies Natalis ke-60 IPB, pada Jumat (15/9). “Ada cabai yang gede-gede merah gitu, ada beras yang khusus untuk lahan-lahan tandus, ada beras yang satu hektarnya bisa menghasilkan 12 ton,” kata Jokowi dalam pidatonya, kemarin. Jokowi juga menyebut, ada garam dan rumput laut yang dikemas secara modern dan terlihat digarap untuk pemasaran yang sangat baik.
Presiden Jokowi panggil mantan Mentan Andi Amran Sulaiman ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/9) untuk berdiskusi masalah ekonomi, khususnya soal apa yang dialami masyarakat di akar rumput. “Ya saya kan sekarang jadi pengusaha, jadi diskusi mengenai masalah ekonomi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana kondisi di daerah, tentang bahas masalah itu,” kata Amran, kemarin sore. Amran membantah kedatangannya ke istana ditawari jadi menteri di kabinet Jokowi. Ia mengaku sering dipanggil Jokowi untuk membicarakan beragam isu ekonomi, antara lain soal pabrik gula, nikel, dan biofuel.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dirinya kerap dituduh menakut-nakuti orang lain karena sering berbicara mengenai beragam potensi tantangan yang bakal muncul di masa depan. “Banyak orang bilang, saya ini kalau cerita soal potensi tantangan-tantangan ke depan soal krisis, baik krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi, soal disrupsi teknologi, banyak yang bilang presiden itu nakut-nakutin saja,” kata Jokowi dalam Dies Natalis ke-60 IPB, Jumat (15/9).
“Dan kelihatan Presiden itu terlalu khawatir, enggak, enggak seperti itu. Saya tidak pernah takut dan saya tidak pernah khawatir mengenai yang tadi saya sampaikan,” ujarnya lagi. Jokowi berpendapat, rasa khawatir itu tidak perlu ada karena disrupsi akan tetap datang dan memang sudah datang, baik dikhawatirkan maupun tidak. “Setiap hari perubahannya begitu cepatnya, jadi apa gunanya kita khawatir, apa gunanya kita takut?” katanya.
5. KPK tahan mantan Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, Budi Susanto. Budi merupakan satu dari enam tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran beras Bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan program keluarga harapan (PKH) Kemensos periode 2020. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, selain Budi Susanto, KPK juga menahan mantan Vice President Operasional PT BGR, April Churniawan. “Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Budi dan tersangka April di Rutan KPK,” kata Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).
6. Ketua MUI Anwar Abbas menyebut tugas aparat Indonesia kini telah berubah. Hal itu terutama terjadi Wakil dalam kasus Rempang yang mencuat akhir-akhir ini. Kata dia, para aparat tersebut mestinya bertugas melindungi masyarakat. Namun, yang terjadi di kasus Rempang justru para aparat tak segan menggebuk rakyat demi kepentingan konglomerat. “Celakanya pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, sekarang mereka malah berubah fungsi, menjadi menggebuki dan memukuli rakyat,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).
Berubahnya fungsi aparat ini juga disokong oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat negara dalam Upaya menyejahterakan masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, Anwar tak membantah bahwa masyarakat Indonesia memang hidup sejahtera, tapi itu hanya berlaku untuk beberapa pihak saja. Kesejahteraan yang tidak merata ini terbentuk karena kebijakan yang dibuat pemerintah memang lebih banyak membela dan melindungi usaha-usaha besar. Sementara masyarakat kecil harus terseok-seok. Entah tergusur atau mendapat perlakukan hukum yang tidak adil.
Mabes TNI menyebut tidak ada penambahan prajurit yang dikirim ke Rempang, Batam, Kepulauan Riau guna menangani warga yang menolak direlokasi berujung bentrokan dengan aparat. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menyebut posisi prajurit yang ada di sana hanya membantu tugas polisi. “Sampai detik ini tidak ada penambahan,” kata Julius saat dihubungi, Jumat (15/9). Ia mengatakan Mabes TNI hanya mengirim tim Polisi Militer untuk mencegah oknum prajurit yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di pulau tersebut. “Danpuspom sudah dari sana, tidak ada anggota yang terlibat,” katanya.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City tak boleh mengorbankan masyarakat sekitar. Meskipun ada kajian bahwa negara membutuhkan suntikan investasi, tapi jalan untuk mengeksekusi tak seharusnya menjadikan masyarakat sebagai korban. Sebab, tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Investasi itu harus dikembalikan pada tujuan asalnya yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, maka harus dijadikan peluang (meningkatkan) taraf hidup masyarakat khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).
PBNU mengeluarkan lima sikap terkait konflik di Pulau Rempang, salah satunya adalah meminta agar pemerintah mengutamakan musyawarah dalam setiap pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Karena menurut PBNU, tindakan represif aparat kepolisian dan perlawanan warga adalah akibat dari pola komunikasi yang kurang baik dari pemerintah. “PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif (kekerasan),” ujar Gus Yahya.
7. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara BP Batam dengan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perkara ini bermula saat pemerintah mengundang investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk di Pulau Rempang. Kata Mahfud, mulanya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elok Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City.
“(Tahun) 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang Rp 381 triliun, di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai, kelar,” kata Mahfud dalam acara “Ngaji Politik Kebangsaan Menko Polhukam RI bersama Pengasuh Pondok Pesantren se-wilayah Mataraman Jawa Timur” di Ponpes Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jatim, Jumat (15/9). Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu juga. Setelah itu, pemerintah daerah setempat malah mempersilakan pengembang-pengambang baru masuk ke Pulau Rempang.
“Ketika tanah yang sudah dikontrak (PT Makmur Elok Graha) ini tidak diurus, masuk pengembang-pengambang baru diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah, sekarang orangnya (PT Makmur Elok Graha) sudah kembali, ini dikosongkan. Itu yang terjadi keributan, Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini,” ujar Mahfud. Ia menturkan, sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan, merupakan orang luar Pulau Rempang.
“Yang ribut siapa? Bukan orang Rempang-nya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil tidak ada kehidupan ekonomi oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun Rp 1,2 juta, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi Rp 1,2 juta, itu penduduknya dapat, terima. Yang dari luar ini yang demo-demo,” pungkas Mahfud.
Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto mendatangi BP Batam untuk melihat langsung kondisi Kota Batam pasca-demonstrasi di Kantor BP Batam yang berakhir ricuh. “Kami hadir hari ini untuk melihat kondisi Batam pasca-aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Senin kemarin,” kata Benny di Batam, Jumat (15/9). Benny mengaku, dirinya meminta penjelasan Kepala BP Batam, M Rudi. Benny berharap Pemerintah Pusat melalui BP Batam dapat segera menemukan solusi terbaik dalam pengembangan salah satu Program Strategis Nasional 2023.
Komisionaris Komnas HAM Saurlin Siagian menilai pengerahan aparat hingga 400 personel ke Rempang, Batam, Kepulauan Riau tidak diperlukan. Saurlin berpendapat polemik relokasi di Rempang menyangkut permasalahan tanah, bukan kriminalitas. Dia menyebut warga yang menolak relokasi juga semata-mata hanya untuk mempertahankan tanahnya. “Kalau kaitannya dengan tanah seharusnya memang polisi enggak usah masuk, itu urusannya secara perdata bisa dibicarakan secara administratif, enggak ada kriminal di situ,” kata Saurlin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/9). ‘’Orang mempertahankan tanah. Polisi enggak perlu aktif, jadi enggak usah bawa senjata. Polisi di situ perlu memperhatikan posisinya,” imbuhnya. Dia menilai pengerahan aparat secara berlebihan merupakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pengerahan itu hanya akan menambah eskalasi konflik di Rempang.
Komnas HAM menduga adanya pengerahan aparat yang berlebihan dari kepolisian untuk mengatasi bentrok di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut, pengerahan aparat yang berlebihan merupakan bentuk penyalahgunaan dan kekerasan (abuse). Ia meminta Polri tidak berlebihan menangani konflik tersebut. “Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan, itu abuse, itu jelas. Hari ini juga diberangkatkan lagi dari Polda sekitar 400 dan saya kira itu kita bisa lihat arahnya. Sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan,” kata Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).
Komnas HAM meminta kepolisian mempermudah akses warga Pulau Rempang Batam yang ditahan untuk bertemu dengan keluarga dan tim advokasi. Pasalnya, puluhan warga yang ditahan itu tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. “Seharusnya diberi akses kepada orang yang ditahan. Mereka memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, juga bertemu dengan keluarganya,” kata Saurlin Siagian. Ia menyebut, Komnas HAM akan terjunkan tim ke Pulau Rempang, untuk lakukan investigasi dan pemantauan terhadap konflik tersebut.
8. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan para aktor politik tidak bermanuver menakuti-nakuti dan mengganggu ketentraman di masyarakat. Hal itu merespons situasi politik yang semakin memanas menjelang pendaftaran capres dan cawapres. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman, dan pesan ini pertama kali kami sampaikan kepada para aktor politik,” tegas Gus Yahya di kantor PBNU, Jumat (15/9). “Jangan sampai dalam kompetisi politik, para aktor politik membuat manuver-manuver yang menakut-nakuti ketenteraman, ketenangan apalagi keselamatan masyarakat,” sambungnya.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, dirinya belum pernah keluar dari anggota PKB. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9). Ia mengakui, hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat, seperti halnya dengan partai-partai politik lainnya. “Memang tidak erat, sama tidak eratnya hubungan PBNU dengan partai lainnya, karena semua partai kami anggap sama,” kata Gus Yahya.
PBNU merombak kepengurusan masa khidmah 2022-2027. Dilansir dari situs resmi PBNU, nu.or.id, pergantian itu tertuang dalam surat pergantian kepengurusan Nomor 01.b/AII/04/06/2023 dan memberhentikan tiga pengurus dengan jabatan ketua. Dalam surat tersebut, PBNU memberhentikan dengan hormat KH Amiruddin Nahrawi, H Ulyas Taha, dan H Robikin Emhas dari jabatan Ketua PBNU. Selain tiga ketua, PBNU juga memberhentikan Bendahara Umum Mardani H Maming yang terjerat kasus korupsi dan digantikan Ahmad Nadzir, Burhanuddin Mochsen, dan Ashari Tambunan.
9. Partai Demokrat tinggal menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait arah koalisi pada Pilpres mendatang. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut MTP bakal mengeluarkan keputusan dalam beberapa hari ke depan. “Kami masih menunggu hasil keputusan dari MTP. Semoga saja dalam waktu tidak terlalu lama, beberapa hari ke depan MTP telah memutuskan,” kata Kamhar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).
Terpisah, Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan partainya masih melakukan komunikasi penjajakan di antara dua pilihan, yakni Koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ia menyebut setiap hasil diskusi selalu dilaporkan kepada MTP yang menjadi pengambil keputusan tertinggi di Demokrat. “Jadi untuk ‘breaking news’ Demokrat akan kemana? tunggu dulu ya. Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa diputuskan,” kata Jansen.
10. Ketua DPP Golkar Dave Laksono melemparkan kode atau sinyal, partai biru langit akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) usung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. “Birunya langit senada dengan kuningnya padi dan biru, membawa Garuda menuju kemenangan,” kata putra tokoh Golkar, Agung Laksono, Jumat (15/9). Dave mengatakan bergabungnya parpol tersebut akan menambah dukungan suara untuk Prabowo di Pilpres 2024. Ia meminta publik menunggu parpol tersebut mendeklarasikan dukungannya. “Kita lihat perkembangan kemana ya. Yang pasti akan ada penguatan dalam tubuh KIM,” ujar Dave. (HPS)
