Anies, Prabowo, dan Ganjar (net)
Isu menarik pagi ini, Cak Imin yakin Anies Baswedan bisa mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yang sebentar lagi digelar. Imin juga mengaku tak khawatir jika pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Di sisi lain, Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik, kenapa perjanjian investasi diteken di Singapura, bukan di Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan ajudannya, Brigadir Setyo Herlambang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo hanya tinggal menunggu waktu. Bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo menilai, Menko Polhukam Mahfud MD bisa menjadi cawapresnya. Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka mengungkapkan, banyak usulan dari kader PSI di daerah agar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menduduki posisi ketum, meskipun Kaesang baru saja menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9). Berikut isu selengkapnya.
1. Bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. “Menang AMIN (Anies-Muhaimin) maksudnya,” ujarnya di Posko Nasional Relawan Anies, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9). Cak Imin mengakui, bersatunya dengan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan tidaklah mudah, ada campur tangan Tuhan. “Tidak mudah. Prosesnya berliku-liku, tapi Tuhan campur tangan di situ,” ujar Muhaimin. Walaupun sama-sama lulusan UGM serta aktif di dunia politik, Cak Imin mengaku, baru tahun ini bisa berduet sebagai bakal capres dan bakal cawapres untuk Pilpres 2024. Bersatunya dengan Anies terjadi dengan cara yang cukup misterius. Ketika Anies didukung sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, perjalanan yang dilalui rupanya kurang mulus.
Imin juga mengaku tak khawatir jika pilpres mendatang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Muhaimin ingin fokus untuk terus membangun soliditas di KPP dan basis relawan AMIN. “Bagaimanapun nanti konstelasinya apakah tiga calon atau dua calon atau bahkan empat calon kita yang penting semua gerakan relawan AMIN, semua yang menjadi ujung tombak kemenangan tetap terus bergerak,” tutur dia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap tak ada pembelahan atau polarisasi jika Pilpres 2024 akhirnya diikuti oleh dua paslon. “Karena (masyarakat) sudah semakin dewasa, sudah tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi antara kerawanan-kerawanan sosial,” imbuh dia.
2. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritik sistem hukum yang membuat banyak penandatanganan perjanjian investasi tidak dilakukan di Jakarta, namun di negara lain terutama Singapura. Menurutnya, para investor memilih hal tersebut agar ketika perjanjian itu bermasalah, penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia. Ia mengatakan banyak investor yang tidak percaya, di Indonesia, mereka akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.
“Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional, mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta, mereka memilih menandatangani kontrak di Singapura,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan YouTube Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9). “Kenapa? Supaya ketika ada persoalan hukum, maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tapi menggunakan sistem hukum Singapura, dan menggunakan pengadilan Singapura,” imbuh Anies.
Anies tak merinci praktik-praktik investasi di RI yang ditandatangani di negara lain. Namun, menurut dia, keberadaan fenomena itu menandakan bahwa rule of law di Indonesia belum dipercaya. Anies menyebut itu merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. “Indikasi sederhananya, bila investor internasional masih belum mau tanda tangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya, kalau mau dipercaya, maka semua sudah berani tanda tangan di Jakarta, dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” kata Anies.
Bakal calon presiden Anies Baswedan ingin ada pengaturan soal sumber pembiayaan partai politik. Menurut dia, selama ini belum ada yang menyentuh hal tersebut. “Ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan YouTube Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9). Anies mengatakan sama seperti universitas, parpol juga perlu ongkos untuk operasional. Namun, selama ini banyak pihak yang tidak peduli dari mana asal duit yang dimiliki parpol.
Anies berpandangan harus ada pembaruan atau reformasi agar partai politik bisa beroperasi dengan sehat. Artinya, kader partai yang jadi pejabat publik tak memainkan anggaran belanja daerah atau negara.”Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan ‘fundraising’ lewat APBD dan APBN,” kata dia. Disebutkan, fenomena “fundraising” atau penggalangan dana itu terjadi karena kader-kader yang mendapat jabatan juga ditugaskan untuk membiayai partai.
Anies mengatakan selama ini banyak yang tutup mata dengan kenyataan tersebut. “Kita ramai-ramai tutup mata seakan akan partai enggak perlu biaya. Enggak bisa, partai itu harus bayar listrik, bayar telepon, bayar staf. Bayar air, itu fakta. Selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new, di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah kita harus masuk ke wilayah itu,” tambahnya.
3. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan ajudannya, Brigadir Setyo Herlambang. Diketahui, Setyo Herlambang ditemukan tewas di kamarnya, rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9) sekira pukul 13.00 WITA. Di sebelahnya ditemukan senjata api milik korban. “Yang jelas sudah saya perintah kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas,” kata Kapolri saat ditemui di silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).
Kapolri meminta, jajaran Polda Kaltara menggunakan Scientific Crime Investigation (SCI) atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah untuk mendalami peristiwa tersebut. Listyo memastikan, proses pengusutan tewasnya ajudan Kapolda Kaltara ini dilakukan secara transparan. Listyo memastikan, bakal transparan mengusut kematian ajudan Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Brigadir Setyo Herlambang. Seperti diketahui, Setyo Herlambang ditemukan tewas di kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9) sekira pukul 13.00 WITA. Di sebelahnya ditemukan senjata api milik korban. “Saya kira Polri selalu transparan,” kata Kapolri. Listyo memerintahkan jajarannya mengunakan scientific crime investigation (SCI) atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah untuk mengusut penyebab kematian Brigadir Setyo Herlambang.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diturunkan untuk mengusut kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Aditya Jaya, Brigpol Setyo Herlambang. “Tim Propam Mabes Polri sudah turun untuk asistensi Bid Propam Polda Kaltara,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Minggu (24/9). Ramadhan mengatakan pengerahan tim Propam itu dilakukan untuk memastikan pengusutan kasus tersebut berjalan sesuai aturan. “Tim dari Div Propam Mabes Polri turun dalam rangka asistensi Bid Propam Polda Kaltara dalam rangka melakukan pengawasan. Dan memastikan proses penanganan kasus tersebut berjalan sesuai SOP dan aturan yang berlaku,” imbuhnya.
4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 2.710 kejadian berkaitan dengan konflik agraria dalam kurun 2015-2022 atau hampir 9 tahun pemerintahan Jokowi efektif berjalan. Sedikitnya 1.615 warga ditangkap polisi dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. 77 orang menjadi korban penembakan sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agrarian. Hasil dari pendekatan represif ini, 842 warga diseret ke meja hijau. Konflik-konflik agraria yang meletus di era Jokowi juga memakan korban nyawa. “Ada 29 orang harus kehilangan nyawa di wilayah-wilayah konflik agraria karena mempertahankan hak-haknya,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika dalam diskusi peringatan Hari Tani 2023 yang diselenggarakan KPA secara virtual, Minggu (24/9).
Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria ini meletus di banyak wilayah di Tanah Air, berdampak kepada 5,8 juta hektare tanah yang menjadi sumber penghidupan sekitar 1,7 juta keluarga. “Sementara itu, ada 1.687.000 hektare lebih wilayah konflik agraria struktural yang telah ditempati, dijaga, dan diperjuangkan anggota KPA di berbagai daerah yang terus-menerus dijaga dan dipertahankan dari berbagai ancaman perampasan dan penggusuran oleh badan-badan swasta dan negara serta proyek-proyek pembangunan yang bersifat antireforma agraria,” jelas Dewi.
Sekjen KPA Dewi Kartika mencatat sedikitnya 73 konflik agraria meletus di berbagai wilayah sejak 2020, imbas beragam proyek strategis nasional (PSN). KPA menilai, model-model pembangunan dan kebijakan PSN ini “lapar tanah”, apalagi ditopang dengan UU Cipta Kerja yang dinilai bermuara pada liberalisasi industri. Teranyar, konflik agraria berskala besar dan memicu perhatian meletus di Rempang, Pulau Batam, imbas perintah pengosongan lahan secara represif untuk PSN Rempang Eco-city. Dalam kasus ini, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) diberi keistimewaan dalam bentuk regulasi dan infrastruktur penunjang yang kemudian diperkuat dengan nota kesepahaman penggunaan tanah dengan Xinyi Group guna mempercepat PSN. “Kita dapat melihat, Badan Otorita Labuan Bajo juga diberikan kewenangan untuk mengakuisisi tanah setempat demi pembangunan imajinasi Bali baru di Pulau Komodo,” ujar Dewi. Segala kebijakan ini berlangsung dengan basis domain verklaring yang kira-kira berprinsip, jika seseorang tak dapat membuktikan bahwa tanahnya merupakan miliknya, maka tanah itu tanah negara yang ia tak berhak duduki.
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan, proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di era pemerintahan Presiden Jokowi menghasilkan efek ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Selain itu, pembangunan PSN dan industri SDA dinilai menimbulkan kerusakan alam dan konflik. “YLBHI menemukan PSN dan pengelolaan SDA menghasilkan efek berlipat berupa ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat,” tulis YLBHI dalam keterangan tertulis, Senin (25/9). “Dalam memenuhi ambisi proyek-proyek ini, negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada warga yang mempertahankan tanah, air dan ruang hidupnya melalui aparat negara yakni TNI dan Polri,” lanjut YLBHI.
YLBHI menemukan para petani, masyarakat adat, pembela hak asasi manusia dan pejuang lingkungan mengalami kekerasan fisik, non-fisik, dan kriminalisasi. Selama kurun 2017-2023, YLBHI mendata kekerasan terhadap petani dari penanganan kasus 18 LBH kantor. Waktu tujuh tahun ditetapkan berdasarkan dimulainya PSN sejak 2016.
6. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo hanya tinggal menunggu waktu. Dia mengatakan nama yang akan diumumkan sebagai pendamping Ganjar itu telah melalui kajian yang mendalam. Hasto menerangkan nama bacawapres pendamping Ganjar itu akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto pengumuman cawapres Ganjar ini akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun waktu pasti pengumuman cawapres ini belum diungkap secara jelas oleh Hasto. “Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian mendalam tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati,” kata Hasto dalam cuitan yang disiarkan akun PDIP pada platform media sosial X, Minggu (24/9).
7. Bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo menilai, Menko Polhukam Mahfud MD bisa menjadi cawapresnya. Nama Mahfud sendiri diketahui menguat menjadi sosok cawapres Ganjar dalam beberapa waktu terakhir. “Semua bisa, semua warga negara Indonesia,” ujarnya di kawasan car free day (CFD) Jakarta, Minggu (24). Saat ditanya, apakah Mahfud jadi salah satu kandidatnya, Ganjar menjawab bisa saja. “Saya kira bisa,” ujarnya sambal menyantap mie. Ganjar menjelaskan, sebentar lagi cawapres-nya akan ditentukan. Akan tetapi, dirinya enggan menyebut siapa-siapa saja kandidat terkuat yang akan menjadi cawapres.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai, sosok bacawapres pendamping Ganjar Pranowo harus memiliki kedekatan yang baik. “Kalau saya sederhana yang mendampingi Pak Ganjar harus yang memiliki chemistry dengan Pak Ganjarnya sendiri, karena mereka harus kerja sama baik yang pertama itu,” kata Hary Tanoe kepada Wartawan di Halte BEI, Jakarta Selatan, Minggu (24/9). Selain chemistry, sosok tersebut harus memiliki elektabilitas tinggi untuk mendukung upaya pemenangan Ganjar. “Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah yang bisa menambah suara yang signifikan. Sehingga total suara Pak Ganjar dan total suara Cawapresnya itu bisa maksimal,” tambahnya.
8. Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka mengungkapkan, banyak usulan dari kader PSI di daerah agar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menduduki posisi ketum, meskipun Kaesang baru saja menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9). “Memang banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI, setelah mengetahui Mas Kaesang bergabung menjadi anggota PSI, agar Mas Kaesang menjadi Ketua Umum PSI,” ujar Isyana, Minggu (24/9) malam. Isyana menjelaskan, pada Senin (25/9), PSI akan menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) untuk mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia membahas usulan Kaesang menjadi Ketum PSI.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, bergabungnya anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa memberikan semangat bagi partai tersebut untuk lolos ke parlemen. Bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI, kata dia, bisa memacu PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif (Pileg) 2024. “Tentu saja supaya mereka memantapkan diri lolos ke parlemen nantinya di 2024 yang akan datang,” kata Adi, Minggu (24/9).
Seperti diketahui, Kaesang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada Sabtu (23/9) di Solo, Jawa Tengah. Kaesang mengatakan, kesamaan pandangan soal anak muda, menjadi alasan dirinya bergabung ke PSI. “Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda itu bisa terlibat di sektor public. Apalagi di pemilu, anak muda biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif,” sambungnya.
9. Politisi PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan dipanggil partainya karena putra bungsunya, Kaesang Pangarep bergabung dengan parpol yang berbeda. Hal itu disampaikannya menyusul sudah resminya Kaesang Pangarep bergabung sebagai kader PSI pada Sabtu (23/9). “Dipanggil karena apa? Dipanggil karena tidak bisa meyakinkan anaknya, kan lucu. Lucu kan. Itu menurut saya nggak bakal dipanggil lah Pak Presiden,” ujar Deddy dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Sabtu. “Kan Pak Presiden sudah menjelaskan anaknya sudah berumah tangga sudah independen, silakan saya tidak bisa melarang-larang. Pak Jokowi saja tidak bisa melarang apalagi kita. Di mana rumusnya kita bisa melarang,” tegasnya.
Deddy Sitorus menyebut mengatakan, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi tetap baik meski Kaesang Pangarep sudah bergabung dengan PSI. Deddy meyakini langkah putra bungsu Presiden bergabung dengan partai yang berbeda tidak akan mengganggu hubungan Megawati dengan Jokowi. “Soal hubungan saya kita baik-baik saja, enggak ada masalah. Itu kan interpretasi orang. Soal hubungan, saya kira baik-baik saja. Tidak ada masalah. Itu kan interprestasi orang dan orang kan bebas berimajinasi dan menginterpretasi,” ujar Deddy lagi.
10. KPU menetapkan perguruan tinggi/sederajat sebagai fasilitas pendidikan yang diperbolehkan untuk kampanye peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz menyatakan, kampus hanya bisa dipakai berkampanye pada Sabtu dan Minggu agar tak mengganggu pembelajaran. “Yang dibuka ruang kampanye perguruan tinggi/sederajat dan dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pengajaran (Sabtu-Minggu),” ungkap Mellaz, Minggu (24/9). “SLTA/sederajat itu tidak, karena pertimbangannya belum semuanya punya hak pilih. Kami dapat masukan dari Kemendikbud, Kemenag dan KPAI,” jelasnya.
11. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor mengatakan, parpol semestinya dirawat dan diperkuat oleh negara, bukan dimata-matai oleh lembaga intelijen. “Partai politik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman sebab merupakan penggerak demokrasi. Badan intelijen yang dibiayai rakyat bukan untuk memata-matai partai politik,” kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9).
Menurut Firman, pernyataan Presiden Jokowi soal kepemilikan data intelijen kondisi internal dan agenda parpol justru bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki ruang kebebasan bagi masyarakat menyampaikan pendapat, salah satunya melalui parpol. “Partai politik harusnya dibina oleh negara, dibesarkan oleh negara, diperkuat oleh negara. Jadi negara harus melakukan investasi besar-besaran terhadap partai politik agar demokrasi kita kuat,” kata Firman.
Firman Noor heran dengan sikap Presiden Jokowi yang memaparkan kepemilikan data intelijen terkait kondisi internal dan agenda partai politik (parpol). Firman membandingkannya dengan skandal penyadapan dan spionase terhadap Partai Demokrat Amerika Serikat atau Watergate pada 1972 sampai 1974, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon yang nyaris dimakzulkan. “Di Indonesia justru sebaliknya, sangat terlihat bebas saja menyampaikan situasi yang ada dengan satu ekspresi yang santai, padahal substansinya ini sangat berat di dalam pengertian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi,” kata dia. Firman mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bisa ditafsirkan sebagai sebuah peringatan kepada seluruh parpol supaya tidak macam-macam menjelang Pemilu 2024.
Ia mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen internal dan agenda partai politik masih satu rangkaian dengan upaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai isu lain. “Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana maupun upaya untuk melestarikan kekuasaan saat ini. Apakah 3 periode, pemunduran pemilu,” kata Firman. Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut bisa dimaknai ingin memastikan partai-partai yang ada saat ini tidak bertentangan dengan pandangan politiknya presiden.
Dirman menuturkan, seluruh parpol di Indonesia terancam tidak bisa bersikap independen jika pemerintah yang berkuasa mengerahkan lembaga intelijen buat memata-matai dan mengintervensi mereka. “Intervensi akan menjadikan partai politik tidak mandiri dan independen,” kata Firman. Ia memaparkan, jika parpol di Indonesia tidak bisa bersikap mandiri maka lambat laun bakal melemahkan demokrasi. Sebab parpol berfungsi sebagai penyalur aspirasi, agregasi, dan merupakan kepentingan masyarakat. Aktivitas spionase juga dinilai akan membuat parpol tidak nyaman dalam melakukan kegiatan politik. Hal itu, bisa membuat parpol tidak bisa bebas berpikir dan bersikap karena “dapur” mereka diawasi oleh telik sandi.
12. Presiden Jokowi menerima Roadmap Indonesia Emas 2045 dari Kadin Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (23/9). “Peta Jalan yang diserahkan Kadin Indonesia kepada Pemerintah Indonesia akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Presiden Jokowi. Peta jalan tersebut diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa Peta Jalan Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin Indonesia kepada bangsa Indonesia. Peta jalan tersebut, kata dia, dibuat agar upaya, program, serta inisiatif yang dijalankan pemerintah dapat mewujudkan visi pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045. (HPS)
