Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berceramah di Lemhannas (Ist)
JAKARTA, REPOTER.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, seharusnya Indonesia berani menerapkan Pemilu Digital karena lebih efisien, murah, mudah dan cepat. Ada tiga jenis e-voting, yakni laib optical scanning, direct recording, dan internet voting. Hal itu disampaikan Bamsoet saat berceramah dalam Seminar Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI bertajuk “Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi”, di Jakarta, Selasa (3/10).
“Optical scanning atau optical scan voting menggunakan balot kertas yang diberikan tanda oleh pemilihnya. Kertas tersebut kemudian masuk ke mesin scan untuk dihitung secara digital. Sistem ini mirip seperti cara memilih konvensional yang diterapkan di Indonesia. Bedanya, penghitungan suara dilakukan dengan mesin sehingga hasil suara lebih cepat keluar. Lalu direct recording dan internet voting sudah tidak lagi menggunakan kertas suara. Semua proses pemilihan dilakukan secara digital, mulai dari perekaman suara, penyimpanan, dan penghitungan,” tegas Waketum Partai Golkar ini.
Beberapa negara yang menggunakan e-voting, kata Bamsoet, antara lain, Kanada sejak tahun 1990an. Lalu Estonia, Belanda, Jerman dan Filipina. Namun Belanda dan Jerman gagal melaksanakan dan tidak melanjutkan sistem tersebut karena rawan diretas. Tetapi, Filipina hingga kini menggunakan Automated Election System (AES) dan berhasil sehingga mendapat perhatian dunia.
Di bagian lain ceramahnya, Bamsoet menuturkan konsep kepemimpinan digital sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Para pemimpin pemerintahan harus merumuskan strategi digital secara komprehensif sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Strategi ini harus selaras dengan misi dan visi pemerintah yang lebih luas.
Kata dia, Indonesia tidak boleh ketingalan. Beberapa negara telah memulai membangun kota metaverse sebagai sarana pelayanan public, di antaranya Seoul, Korea Selatan, Dubai, Singapura, Santa Monica, California Amerika Serikat. “Penggunaan teknologi informasi juga akan memudahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, melacak kinerja, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Apalagi makin kedepan teknologi algoritma semakin canggih untuk merekam berbagai peristiwa melalui berbagai platform media sosial,” ujarnya.
Bamsoet menjelaskan, kepemimpinan digital telah terbukti mempermudah peningkatan public services melalui saluran-saluran modern. Hal ini mencakup pembuatan situs web dan aplikasi seluler yang mudah digunakan, memungkinkan permintaan dan transaksi layanan online, serta menawarkan opsi layanan mandiri digital bagi masyarakat.
“Tapi di sisi lain, ada tuntutan akan transparansi dan keterbukaan data. Digital leadership pasti akan berhadapan dengan digital society yang biasanya beberapa langkah lebih maju. Ada tuntutan akan transparansi terhadap data dan informasi pemerintahan. Untuk memenuhi tuntutan itu, telah banyak pemimpin pemerintahan modern yang dapat membuat portal data terbuka, mempublikasikan data pengeluaran pemerintah, dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap catatan publik,” kata Bamsoet.
Seminar tersebut dihadiri Gubernur LEMHANNAS Andi Widjadjanto, Ketua Senat Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI Brigjen Pol Chaidir serta para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI. (HPS)
