Lima Saksi Mahkota di Sidang Lanjutan Pengadilan Tipikor, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, lima saksi mahkota mengungkapkan aliran uang Rp 27 miliar ke Menpora Dito Ariotedjo dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/10). JPU Kejagung RI meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo untuk menghadirkan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana memastikan, Dito Ariotedjo akan dihadirkan di persidangan terkait aliran uang sebesar Rp27 miliar.
Kejagung RI geledah kantor Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula periode 2015-2023 dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait kasus tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Mentan Syahrul Yasin Limpo akan kembali ke Tanah Air, Kamis (5/10). Ketum Nasdem Surya Paloh sudah berkomunikasi dengan Syahrul dan meminta yang bersangkutan segera kembali ke Indonesia setelah selesai berobat. Sahroni mengungkapkan alasan SYL belum bisa pulang karena gangguan prostat. Berikut isu selengkapnya.
1. Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo menghadirkan 5 saksi mahkota. Mereka mengungkapkan aliran uang Rp 27 miliar ke Menpora Dito Ariotedjo. Sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/10) adalah untuk terdakwa Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Tenaga Ahli Hudev UI Yohan Suryanto.
Adapun kelima saksi mahkota adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama dari pihak swasta, Dirut Moratelindo Galumbang Menak, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki, dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali
Jaksa bertanya kepada Galumbang bagaimana stafnya yang bernama Resi menyerahkan uang ke Dito. Galumbang mengatakan dia baru kenal Dito setelah ada kasus ini, pemberian uang tersebut berawal dari obrolan saat main kartu atau main golf.
“Di kesaksian Pak Irwan sudah jelas. Awalnya Pak Edward (Hutahaen) lalu ke Pak Windu. Terus Pak Windu memperkenalkan Dito. Tahunya dari situ,” kata Galumbang.
Irwan pun ditanyai jaksa bagaimana proses menyiapkan uang tersebut. Irwan mengaku diminta menyiapkan uang setelah ada pertemuan di antara mereka. “Setelah pertemuan-pertemuan mereka, saya diminta menyiapkan. Saya lalu minta Pak Windi untuk kirim karena sedang di luar kota,” kata Irwan. “Betul Pak Jaksa, saya diminta Pak Irwan menyiapkan uang tersebut, saya serahkan kepada sopir Pak Resi,” tambah Windi. Namun ia mengaku tidak tahu kalau uangnya untuk diserahkan ke Dito.
Jaksa lalu mencecar bagaimana instruksi penyerahan uang itu. Irwan bilang, “Kalau terkait penyerahan, instruksinya untuk Dito itu, tolong diserahkan ke Pak Resi.” Namun Irwan mengaku lupa siapa di antara Galumbang atau Anang Latif, dan Resi yang memberikan instruksi terkait untuk dana bantuan hukum. Irwan bilang awalnya Rp 20 miliar lalu ada tambahan Rp 7 miliar.
Irwan menyangkal Anang tahu soal jumlah uang, namun jaksa menilai itu janggal karena Anang adalah pejabat Bakti. “Uang mau diserahkan tapi Pak Anang tidak tahu bagaimana mungkin?” tanya jaksa. Irwan pun menjawab Anang hanya tahu mau ada penyerahan uang tapi tidak tahu jumlahnya. Jaksa pun bertanya asal uang Rp 27 miliar untuk diserahkan ke Dito melalui Resi. “Uang Rp 27 M itu didapatkan dari mana untuk diserahkan kepada Dito melalui Resi?” tanya jaksa. “Di antaranya dari Yusrizki itu, sama ada dari Lintas Artha,” kata Irwan namun tetap berkelit dari jaksa soal instruksi apakah dari Anang, Galumbang atau Resi.
2. JPU Kejagung RI meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo untuk menghadirkan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Pria yang akrab disapa Dito Ariotedjo ini diminta memberikan keterangan setelah namanya kerap disebut sebagai pihak yang menerima aliran uang Rp 27 miliar untuk pengamanan proyek BTS 4G. Permintaan ini disampaikan JPU Kejagung dalam sidang terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, dan mantan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto. “Kami meminta Yang Mulia, kami mengajukan semacam permohan untuk diajukan sebagai saksi di luar (berkas) persidangan Yang Mulia, sebagai saksi di luar perkara ini Yang Mulia, saksi tambahan Yang Mulia,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (3/10).
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan Menpora Dito Ariotedjo akan dihadirkan di persidangan terkait aliran uang sebesar Rp27 miliar. “Dito kami pastikan hadir di persidangan (BTS),” ujar Ketut Sumedana, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).
Senada dengan Ketut, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi soal aliran dana korupsi BTS Rp27 miliar. Nantinya, Dito akan dihadirkan dalam sidang Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama. “Kami juga sudah memeriksa sejumlah saksi. Terkait dengan Rp27 miliar telah kami sita dan kami akan jadikan barang bukti persidangan di kasus Windi,” katanya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan pihaknya akan mencermati setiap keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi, bahkan upaya paksa. ‘’Terhadap pihak-pihak yang selama ini kami panggil dan hadir dan menurut kami keterangan yang signifikan tidak menutup kemungkinan yang kami lakukan upaya paksa untuk memenuhi dan memberika keterangan sebagaimana yang kami berikan,” ujar Kuntadi di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).
Pihak Kejagung juga terus memonitoring setiap aliran dana yang mengalir kepada pihak-pihak yang menerima uang yang diduga hasil korupsi BTS 4G. Kuntadi juga menyebut pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Kejagung RI geledah kantor Kemendag pada Selasa (3/10) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula periode 2015-2023. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
“Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah,” tuturnya dalam konferensi pers di kantor Kejagung, kemarin.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengimpor 3,36 juta ton pada 2015. Mayoritas berasal dari Thailand (1,79 juta ton), Australia (1,02 juta ton), dan Brasil (458,1 ribu ton). Lalu pada 2016, RI mengimpor gula sebanyak 4,74 juta ton. Mayoritas berasal dari Thailand (2,25 juta ton), Brasil (1,31 juta ton), dan Australia (896,4 ribu ton).
Pada 2017, Indonesia mengimpor 4,48 juta ton gula, mayoritas dari Thailand (2,44 juta ton), Brasil (1,07 juta ton), dan Australia (646,8 ribu). Pada 2018, RI mengimpor 5,02 juta ton, mayoritas berasal dari Thailand (4,03 juta ton), Australia (922,8 ribu ton), dan Brasil (60 ribu ton).
Pada 2019, RI mengimpor 4,09 juta ton dari Thailand (3,53 juta ton), Australia (542,2 ribu ton), dan Korea Selatan (7,2 ribu ton). Pada 2020, Indonesia mengimpor 5,53 juta ton gula, mayoritas berasal dari Thailand (2,02 juta ton), Brasil (1,54 juta ton), dan Australia (1,21 juta ton).
Pada 2021, impor gula mencapai 5,48 juta ton, mayoritas dari India (1,96 juta ton), Australia (1,33 juta ton), dan Brasil (1,14 juta ton). Pada 2022, impor gula mencapai 6 juta ton yang mayoritas dari Thailand (2,41 juta ton), India (1,61 juta ton), dan Brasil (1,31 juta ton).
Kejagung RI menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam impor gula di Kemendag Tahun 2015-2023. Dokumen itu disita Kejagung usia menggeledah Kantor Kemendag dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) pada Selasa (3/10). “Dari kedua tempat tersebut, tim penyidik menemukan sekaligus menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan.
Di Kantor Kementerian Perdagangan, penyidik menggeledah ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian. Kemudian di Kantor PT PPI yang beralamat di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kejagung geledah Ruang Arsip, serta Ruang Divisi Akuntasi dan Finance. “Penyitaan dan penggeledahan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.
4. Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas angkat bicara soal penggeledahan kantornya oleh Kejagung RI. Zulhas mengatakan Kementeriannya sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.
“Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar. Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun lalu sampai sekarang enggak kelar-kelar urusan minyak goreng lah, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam-macam ya tentu ini kita dukung agar bisa tuntas,” katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag belum selesai dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan. “Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan,” katanya.
5. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) seharusnya sudah kembali ke Jakarta pada 1 Oktober 2023. Merespon pernyataan tersebut, Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkap alasan SYL belum bisa pulang karena sakit. “Pak Mentan kena prostat jadi nggak bisa pulang ke Indonesia tanggal 1 Oktober,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (3/10).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut SYL akan kembali pada 5 Oktober. Dijelaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah berkomunikasi dengan Syahrul dan meminta yang bersangkutan segera kembali ke Indonesia setelah selesai berobat. “Perintah ketua umum segera kembali ke Tanah Air,” kata Sahroni.
Sahroni mengakui, SYL memang sulit dihubungi lantaran sakit prostatnya. Namun, dia memastikan SYL akan pulang, Kamis (5/10). “Disangka hilang tuh kan lost contact. Ya maklumlah, orang kalau sudah tua, kena prostat, ya boro-boro mikirin telepon. Ya akhirnya nggak bisalah komunikasi. Tanggal 5 dia sudah di Jakarta,” ujarnya. Ia menambahkan, setelah kembali ke Indonesia, Syahrul dijadwalkan akan bertemu dengan Surya Paloh. “Pak Mentan akan menghadap ketua umum dulu,” kata Sahroni.
6. DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU, dalam rapat paripurna, Selasa (3/10). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat menanyakan kepada seluruh anggota DPR apakah menyetujui pengesahan terhadap Revisi UU IKN itu. “Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
Berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, tujuh dari sembilan fraksi setuju revisi UU IKN disahkan jadi UU dalam rapat paripurna. Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. “Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam rapat paripuran untuk disahkan menjadi UU,’’ ujarnya. Sedangkan Fraksi PKS menolak RUU tentang perubahan atas UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan menjadi UU.
7. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut kondisi demokrasi Indonesia masih belum matang dan termasuk dalam kategori demokrasi yang cacat atau flawed demoracy. Bamsoet mengungkap hal tersebut berdasarkan hasil laporan dari the Economist Intelligence Unit tahun 2023.
“Demokrasi Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat. Artinya kehidupan demokrasi kita saat ini masih ada dalam level kemapanan ideal dan sedang dalam proses menuju kematangan dan pendewasaan,” kata Bamsoet dalam paparannya pada Seminar Nasional PPSA XXIV Lemhannas, di Jakarta, Selasa (3/10).
Berdasarkan laporan itu, Bamsoet menyebut kemajuan Indonesia di berbagai aspek tak selaras dengan perkembangan kondisi demokrasi. Ia mengungkap indeks demokrasi di Indonesia justru berada di kondisi yang stagnan. “Capaian demokrasi karena di tengah berbagai capaian dan kemajuan yg kira raih, indeks demokrasi kita justru masih menunjukkan stagnasi,” ujarnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Waketum FKPPI itu menilai Indonesia sebagai negara yang berhasil mengadaptasi fenomena digitalisasi. “Kita dianggap sebagai negara yang mampu memanfaatkan digitalisasi tapi di sisi lain dari sisi demokrasi kita malah mengalami stagnasi,” kata Bamsoet. Lebih jauh Bamsoet menyebut peringkat demokrasi Indonesia berdasarkan laporan itu mengalami penurunan. “Secara peringkat mengalami penurunan, dari peringkat ke 52 turun ke peringkat 54 dari 167 negara yang disurvei,” katanya lagi.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, risiko tertinggi pada Pemilu 2024 adalah friksi politik koalisi pemerintah. Risiko tersebut diketahui usai Lemhannas mengkaji risiko-risiko lain dalam kontestasi Pemilu tahun depan. Hasilnya, risiko friksi politik bahkan lebih besar dibandingkan dengan risiko keamanan. “(Aspek keamanan) tidak terlalu tinggi kalau saya lihat. Dinamika politik yang ada menunjukkan kemungkinan 2024 diwarnai friksi politik yang cukup tajam di dalam koalisi pemerintahan. Itu risiko yang paling tinggi yang kami amati,” kata Andi di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Andi mengatakan, dirinya diminta membuat kajian risiko terkait dinamika politik oleh Presiden Jokowi yang hasil kajiannya disampaikan secara rutin. Ia lantas mengungkap, empat risiko yang dikaji. Di antaranya, kajian risiko global dan nasional dari sisi politik dan ekonomi, kajian risiko Papua, hingga risiko di bidang demokrasi.
8. Pertikaian Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar masih seru. Menteri Yaqut mempertanyakan rencana PKB yang hendak mendisiplinkannya sebagai buntut pernyataan “jangan memilih pemimpin hanya karena wajahnya tampan dan mulutnya manis”. Yaqut mengatakan, dirinya juga pengurus di PKB sehingga bertanya siapa yang berhak memanggilnya. “Pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus PKB, masa saya panggil diri saya sendiri,” ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.
Menurut Yaqut, dia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Namun, dia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Yang pasti, hingga saat ini, Yaqut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Syura PKB, Yaqut sangat menghormati para kiai. “(Kalau) Dewan Syura, ya saya taat kepada kiai,” ujarnya.
9. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, komposisi Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah sangat bagus. Namun, ia menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi jika ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya kemungkinan Partai Demokrat masuk dalam jajaran menteri di cabinet pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. “Semua partai politik pengusung Jokowi meningkatkan efektifitasnya mencapai legacy yang tertinggi,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10). “Sehingga, dalam situasi seperti ini, ya PDI Perjuangan berpendapat bahwa kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus,” ujarnya lagi.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku belum melihat tanda-tanda Presiden Jokowi akan merombak atau mereshuffle menterinya Kabinet Indonesia Maju. Namun, ia mengamini Jokowi punya hak prerogatif untuk merombak jajaran menterinya. “Perasaan saya dan keterlibatan saya, di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini. Enggak ada, sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain,” ujar Mahfud di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (3/10).
Mahfud menegaskan sama sekali tidak tahu soal isu reshuffle kabinet. Ia meminta publik menunggu keputusan Jokowi. “Enggak tahu saya. Tunggu Presiden saja lah. Itu hak-hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat Santoso mengatakan, belum ada tawaran menteri untuk Partai Demokrat dari Presiden Jokowi. “Tidak ada, belum (ada tawaran),” ujar Santoso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10) menanggapi pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, kemarin. Santoso lantas mengatakan, Demokrat tidak ingin berandai-andai masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi lebih menunjukkan silaturahim antar negarawan harus dibangun untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai. “Para tokoh harus saling bersilaturahmi, saling berdiskusi agar di bawah ini yang memiliki parpol (partai politik) berbeda, dukungan capres (calon presiden) berbeda tetap ikut kompetisi, ikut pesta demokrasi ini secara damai, enjoy,” kata Santoso sembari menekankan, pertemuan Jokowi dan SBY juga tidak terkait sikap politik Demokrat dalam Pilpres 2024.
10. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Terkini, kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kedua pihak bertemu membahas soal hutan mangrove dan lingkungan. Namun, Hasto tak menyebut kapan dan lokasi pertemuan itu. “Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali, dilakukan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove karena Bu Mega ini pencinta lingkungan,” kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10).
Hasto menekankan, partainya mementingkan visi misi calon presiden dan wakil presiden dalam konteks Pilpres 2024, salah satunya terkait lingkungan. Menurut dia, PDI-P bukan sekadar berbicara figur siapa yang akan diusung dalam Pilpres mendatang. “Sehingga menempatkan pilpres pileg itu juga sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat Pertiwi,” ujar Hasto. Saat ditanya apakah pertemuan Megawati dan Khofifah membahas soal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Hasto menjawab sambil nyengir, pertemuannya membahas soal lingkungan terkait hutan mangrove.
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini bukan merupakan momentum membicarakan pergantian Ketua Umum (Ketum) di partai banteng moncong putih. Hasto menegaskan, pembicaraan partai saat ini adalah soal persiapan menghadapi Pemilu 2024, yakni Pileg dan Pilpres. Hal itu menanggapi usulan kakak kandung Megawati, Guntur Soekarnoputra soal Presiden Jokowi bisa menggantikan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI-P setelah lengser dari Presiden, sedangkan Megawati diusulkan menjadi Dewan Pembina.
“Bagi PDI Perjuangan, semua itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, kemudian setelah pemilu nanti partai akan mengadakan rapat kerja nasional yang kelima dan kemudian kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10). Hasto mengatakan, Kongres bisa saja dilaksanakan pada April hingga Agustus 2025. Kongres ini akan menentukan siapa sosok yang menjadi Ketua Umum PDI-P selanjutnya. Menurutnya, jadwal tersebut jika merujuk atau melihat periodisasinya pada Kongres PDI-P sebelumnya yang berlangsung di rentang waktu tersebut.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap pihak yang mengumbar isu Presiden Jokowi bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDI-P sebagai provokator politik. “Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022) lalu. Saat itu dia menanggapi beredarnya isu di media sosial dengan tagar #MegaDikudeta. Hasto mengungkapkan, partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum).
Di PDI-P, lanjut Hasto, pemilihan ketum harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai. Dia pun menyinggung Megawati yang menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDI-P. “Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima,” jelasnya waktu itu.
Kader PDIP Ganjar Pranowo juga menyebut isu Jokowi Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan oleh penumpang gelap untuk memecah belah partai kebanggaannya, PDI Perjuangan. “Saya meminta kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap. Agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata Ganjar dalam keterangan pada Minggu 29/10/2022) lalu.
Terkait suksesi ketua umum, kata Ganjar waktu itu, kongres partai telah mengatur dengan rapi. Sehingga isu Jokowi merebut tongkat kepemimpinan PDIP sebagai sebuah kengawuran. “(Ide Jokowi Ketum PDIP) Itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” terangnya saat itu.
12. Wamentan Harvick Hasnul Qolbi Kembali membantah informasi yang menyebut dirinya pernah ditampar dan dicekik oleh Menhan Prabowo Subianto yang kini menjadi bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurut Harvick, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. “Saya sudah jawab. Enggak ada itu. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Enggak ada sama sekali,” ujar Harvick berulang-ulang saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, informasi soal Menhan Prabowo Subianto menampar dan mencekik Wamentan Harvick Hasnul Qolbi pertama kali muncul dan viral di media sosial.
Wamentan Harvick Hasnul Qolbi menggantikan posisi Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan Ad Interim menyusul kabar Syahrul yang hilang kontak di luar negeri. “Ad Interim pasti sebagai pejabat yang memang satu kontak dengan Pak Mentan, memang saya Ad Interim,” ujar Harvick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10). Dijelaskan, pada Selasa (3/10) kemarin, Harvick menggantikan Syahrul menghadiri rapat terbatas yang membahas soal El Nino. Rapat tersebut dipimpin Presiden Jokowi.
Menteri Syahrul sedang berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol. Menurut Harvick, Syahrul berada di luar negeri selama sekitar satu minggu sebelum diketahui hilang kontak. Harvick mengaku, hingga kemarin, dirinya belum bisa berkontak dengan Syahrul. Dia menuturkan, seharusnya Syahrul Yasin Limpo sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) akhir pekan lalu. Harvick menyampaikan, informasi terakhir yang diterimanya, Mentan Syahrul sedang berada di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian.
13. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Ketua Umum PKB dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak akan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kemnakertrans. Namun dirinya tidak bisa ikut campur atas proses hukum yang dilakukan KPK. Mahfud mengatakan KPK punya kewenangan untuk melakukan proses hukum. Ia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal informasi status Cak Imin akan dinaikkan jadi tersangka. Mahfud lantas bertanya balik mengenai informasi tersebut.
“Itu ada informasi gitu ya? Informasi tentang Cak Imin mau jadi tersangka?” ujar Mahfud usai penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Kemenko Polhukam di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (3/10). “Sejauh pengetahuan saya, Cak Imin itu tidak menjadi tersangka ya karena tidak terlibat dalam materi perkaranya. Itu kasus kan sudah lama, kalau memang terlibat mestinya sudah dulu. Sepengetahuan saya dan hasil nguping saya juga ke KPK, temen-temen, itu ya Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi. Dan menurut logika saya, kayaknya sih enggak mungkin jadi tersangka. Itu satu. Tetapi itu KPK kan punya urusan sendiri, saya tidak boleh ikut campur juga,” jelas Mahfud.
14. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku para kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur berharap cawapres pendamping Prabowo Subianto berasal dari kalangan santri. “Para kiai, ulama, masyaikh, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, menitipkan harapan kalau bisa calonnya Pak Prabowo tidak jauh-jauh dari kaum santri,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Muzani enggan menjawab saat disebutkan santri yang dimaksud mengarah ke sosok Khofifah Indar Parawansa. Ia menyebut seluruh kriteria cawapres Prabowo akan disampaikan ke partai koalisi. Muzani mengaku Prabowo mendengarkan dan menyimak secara seksama harapan para kiai dan ulama yang dititipkannya itu. Menurutnya, harapan para kiai tersebut akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk memutuskan nanti. “Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan kepada partai koalisi supaya menjadi keputusan bersama,” ujarnya. (HPS)
