Foto Megawati dan Mahfud MD yang Beredar Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar (net)
Isu menarik pagi ini soal cawapres Ganjar. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan mengumumkan nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo, pagi ini, pukul 10.00 WIB. Tanpa diduga, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani mengungkapkan, sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo berinisial “M”. Foto Megawati Soekarnoputri bersama Mahfud MD beredar menjelang pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo. Sementara capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tidak mau kesusu dan frasa-grus dalam menentukan cawapres yang akan mendampinginya. Kemarin, ia menyambangi mantan Presiden SBY di Cikeas, Jabar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan jajaran Bareskrim dan Divisi Propam Polri mengawal kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK. Wakil keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL), Imran Eka Saputra menyatakan cek Rp 2 triliun yang ditemukan penyidik KPK, palsu alias bodong. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bantah mau bergabung dengan Golkar. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan mengumumkan nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Rabu (18/10) pukul 10.00 WIB tanpa menyebut lokasi tempat diumumkannya cawapres Ganjar. “Ibu Megawati menegaskan DPP PDI-P untuk berkoordinasi dengan tim TPN Ganjar Presiden, sehingga besok pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 tepat akan diumumkan siapa calon wakil yang akan mendampingi Pak Ganjar,” kata Hasto usai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PDIP di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (17/10).
Ditanya soal inisial cawapres yang akan diumumkan, Hasto enggan menyampaikan secara gamblang. Ia hanya mengatakan, cawapres Ganjar berinisial Indonesia Raya. “Inisialnya Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia untuk kemajuan bersama,” imbuh dia. Lebih jauh, Hasto menegaskan, Megawati sudah mencermati dengan matang sosok kandidat cawapres Ganjar sejak lama.
2. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani mengungkapkan, sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo berinisial “M”. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh soal sosok M tersebut. Dia hanya mengingatkan, besok (Rabu, 17/10) akan ada pertemuan empat ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat sebelum pengumuman cawapresnya Ganjar Pranowo. “Iya tapi (soal inisial M) jangan mengarah ke seseorang ya, saya nyebut beberapa nama lho tadi hahaha. Yayaya,” Benny seraya tertawa, Selasa (17/10).
Foto Megawati Soekarnoputri bersama Mahfud MD beredar di kalangan wartawan, Selasa (17/10) malam menjelang pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo yang akan dilakukan Rabu (18/10) pagi. Dalam foto yang beredar, Megawati berbaju pink dan tersenyum lebar ke hadapan kamera. Sementara Mahfud berbaju batik hijau. Di tangan Mahfud terlihat sedang memegang secarik kertas dan buku. Sama seperti Megawati, Mahfud juga tampak tersenyum menghadap kamera. Belum diketahui pasti apakah foto itu diabadikan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta malam ini atau bukan. Namun, foto itu berlatar belakang seperti di ruang tamu dengan meja dan bangku tersusun rapi seakan sedang menerima tamu. Sementara itu, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey membenarkan jika foto Megawati dan Mahfud terjadi di Teuku Umar. “Ya, ini rumah TU (Teuku Umar),” ucap Olly, tadi malam.
3. Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tidak ingin terburu-buru dalam menentukan cawapres yang akan mendampinginya. Pasalnya, hingga dua hari menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU, ia tak kunjung mengumumkan cawapresnya. “Ojo kesusu, ojo grusa-grusu, terus kita. Namanya demokrasi ya,” ujar Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10) malam. Saat ditanya perihal putusan MK yang membolehkan kepala daerah belum berusia 40 tahun maju sebagai capres/cawapres, Prabowo hanya mengacungkan jempol. Ketika ditanya apakah sosok cawapres yang mendampinginya adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo enggan menjawab.
Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (17/10). Menurut Ketum Partai Demokrat AHY yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan itu untuk silaturahmi. “Yang jelas tadi pertemuannya sangat baik, sebuah silaturahmi antara dua tokoh. Dan sekali lagi inilah yang juga kami apresiasi pada figur Pak Prabowo. Beliau selalu mendengarkan pandangan dari rekan sesama koalisi. Meskipun diberi ruang yang seluas-luasnya karena ditetapkan sebagai capres, Pak Prabowo tetap melibatkan Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan,’’ ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan, capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto sudah mengetahui nama cawapres yang diaspirasikan oleh partainya dan ia berharap Prabowo memahami aspirasi yang disampaikan Demokrat. “Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan Demokrat sudah pada posisi menyerahkan segala sesuatunya kepada capres kita, Pak Prabowo. Aspirasi yang kami sampaikan juga sudah diketahui dan dipahami,” ujar AHY di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10). Didampingi istrinya, Annisa Pohan, AHY mengucapkan selamat berulang tahun ke-72 kepada Prabowo dan mendoakan semoga terpilih menjadi presiden menggantikan Jokowi yang akan habis masa bhaktinya.
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-72 pada Selasa (17/10/2023) hari ini. Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951. Di hari ulang tahunnya ini, Prabowo merasa bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Harapan Prabowo di hari ulang tahunnya adalah bisa terus berbakti kepada rakyat Indonesia. “Ya tentunya saya bersyukur dan selalu bersyukur pemberian Yang Maha Kuasa. Saya berharap terus diberi kekuatan, bisa berbakti kepada bangsa negara dan rakyat. Terima kasih,” ujar Prabowo saat ditemui di rumahnya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10).
4. Mantan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko menyarankan, sebaiknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, bilang ingin menggandeng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya. Sebab, saat ini Gibran masih merupakan kader PDI-P. “Kalau memang Pak Prabowo mau ambil Mas Gibran, bukan tanya pada Bapak-nya. Tapi tanya kepada ketum-nya, Bu Megawati Soekarnoputri. Saya pikir itu ya. Jadi menurut saya jangan lihat hubungan Pak Jokowi-Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo minta konsultasi Pak Jokowi,” ujar Budiman saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10).
“Saya kira justru yang paling tepat adalah Pak Prabowo bertanya kepada ketum-nya Mas Gibran, PDI-P, yaitu Bu Megawati Soekarnoputri. Menurut saya Pak Jokowi tidak dalam (kapasitas yang) layak,” sambungnya. Menurut Budiman, melihat Prabowo yang sudah menginjak usia ke-72, maka dia layak didampingi sosok muda saat maju Pilpres 2024. Namun, dia menegaskan penetapan cawapres merupakan hak prerogatif Prabowo. “Saya pernah ngobrol dengan Pak Prabowo tentang ini jauh sebelum putusan MK. Beliau mengatakan, ‘meskipun itu adalah hak prerogatif saya, tapi akan saya konsultasikan dengan partai-partai politik’,” tutur Budiman.
5. Gelombang protes terhadap putusan MK masih berlanjut. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres merupakan cacat hukum yang serius. “Kalau ditanya kepada saya ini problematik atau tidak, iya, penyelendupan hukum macam-macam. Boleh saya katakan putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius, putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian,” kata Yusril di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10). Yusril menilai, keputusan MK tersebut adalah keputusan kontroversial, sebab tidak bulat.
Kata dia, 4 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), 2 hakim konstitusi lainnya menyampaikan concurring opinion dan 3 hakim lainnya menyetujui putusan. Bahkan, jika dilihat lebih mendalam, dua hakim yang menyatakan concurring opinion dalam penjelasannya lebih condong pada dissenting opinion. “Dua orang itu, Ibu Enny (Nurbaningsih) dan Pak Foekh (Daniel Yusmic P. Foekh) itu bukan concurring, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan itu, hanya 3 hakim yang setuju,” beber mantan Menkumham ini.
Ketua Dewan Setara Institute, Hendardi menilai, putusan MK soal uji materi aturan syarat capres dan cawapres Undang-undang Pemilu meneguhkan dinasti politik Presiden Jokowi. Pasalnya, berkat putusan tersebut, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. “Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” kata Hendardi, Selasa (17/10). Hendardi berpendapat, upaya Jokowi membangun dinasti politik jelas terlihat. Sampai-sampai, adik iparnya yang tak lain Ketua MK, Anwar Usman, turun tangan untuk memuluskan jalan Gibran melenggang ke panggung Pilpres mendatang.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menilai Presiden Jokowi telah mengubah kekuasaan eksekutif menjadi kekuasaan politik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengurus PBHI Julius Ibrani merespons putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres. Menurut Julius, perubahaan kekuasaan tersebut menjadikan kekuasaan yudikatif dan legislatif berada di telapak kakinya dan harus mengutamakan kepentingan eksekutif. “Terbukti, tidak ada evaluasi dari DPR selaku legislatif terhadap kinerja Presiden Jokowi, bahkan kongkalikong mengebiri rakyat lewat kebijakan yang anti-HAM seperti KUHP, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU PSDN (komponen cadangan), dan lainnya yang ditolak di MK,” kata Julius, Selasa (17/10).
6. Putra bungsu Presiden Jokowi yang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai, putusan MK yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah adalah hal yang baik. “Ya biasa saja tho, bagus, bagus maksudnya juga dalam arti punya kepala daerah yang umurnya masih di bawah 30 kan ada beberapa kepala daerah tuh bisa mencalonkan juga menjadi presiden dan wakil presiden,” kata Kaesang Pangarep di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (17/10. Kaesang menilai, keputusan MK itu membuka peluang bagi kepala daerah yang berusia muda dapat menjadi pemimpin nasional. Sebab, kata dia, tidak sedikit pejabat daerah di Indonesia ini yang berusia muda.
Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menyebut dirinya manten yang akan ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024, sehingga tidak berwenang menanggapi putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres yang terkesan membingungkan dan aneh. “Saya tidak fair menanggapi. Yang paling fair menanggapi adalah para pengamat,” kata Ganjar ketika ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (17/10). “Ya, karena saya kan ‘manten’. Enggak enak nanti. Ha-ha-ha,” katanya sambil tertawa.
Ganjar merespons isu soal rekan separtainya, Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut akan maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurut Ganjar, semua warga negara punya hak dalam proses demokrasi. “Ya warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi,” ujar Ganjar usai menghadiri acara Relawan Kebangsaan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10). Saat ditanya apakah ada kesempatan bagi Gibran menjadi cawapresnya, Ganjar menyatakan semua orang punya kesempatan. “Semua orang punya kans,” ujar pria rambut putih itu.
Ganjar Pranowo memberi sinyal bahwa inisial cawapres pendampingnya akan diumumkan Rabu (18/10) hari ini. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya soal isu menguatnya nama Mahfud MD sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. “Inisialnya besok, besok ya. Besok inisialnya,” kata Ganjar berulang kali, saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (17/10).
Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan enggan berkomentar banyak soal putusan MK yang mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. “Saya enggak berkomentar banyak soal itu. Siapa pun yang menjadi capres-cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang terpenting adalah gagasannya. Ya kita maunya semua beradu gagasan, beradu rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, itu saja,” kata Anies saat ditemui di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (17/10) untuk lakukan cek kesehatan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut seharusnya MK menolak semua gugatan batas minimal usia capres dan cawapres. Bivitri mengatakan, dari tujuh gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun, terdapat tiga pola perkara. Pola itu adalah hanya menggugat batas usia, meminta disamakan dengan penyelenggara negara, dan disamakan dengan elected officials lainnya, termasuk di level daerah. “Pola yang manapun, sebenarnya tengah meminta MK memutus suatu perkara yang sebenarnya bukan wilayah MK, alias wilayah pembentuk undang-undang (open legal policy),” kata Bivitri.
Setidaknya 200 warga dari berbagai macam latar belakang, kemarin, menandatangani maklumat keprihatinan usai MK mengabulkan gugatan terkait syarat capres dan cawapres memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Maklumat tersebut dinamai Maklumat Juanda lantaran dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Jubir Malumat Juanda sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sifatnya ad hoc untuk mengadili etik Ketua MK Anwar Usman. “Pendapat yang berkembang di kami memang membahas pelaporan Ketua MK lewat MKMK atau desakan dengan acara lain agar Ketua MK mundur,” kata Usman, Selasa (17/10).
7. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menilai, Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perppu untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, penerbitan perppu lebih efisien bila melihat waktu yang tersisa hingga pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dibuka, dibandingkan merevisi UU Pemilu. “Waktu sudah sangat mepet. Pendaftaran capres/cawapres dibuka tanggal 19-25 Oktober 2023. Kemungkinan besar mekanisme perubahan UU Pemilu akan ditempuh melalui Perppu,” kata Yanuar, Selasa (17/10).
8. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jelaskan salah satu alasan kenapa partainya mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pengganti Jokowi. Kata dia, Jokowi yang mengusulkan Ganjar sebagai Capres 2024. Dua puluh satu elit PDIP mendengar langsung Presiden Jokowi mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. “Saya menghitung itu ada sekitar 21 orang yang sebelumnya diajak berbicara oleh Pak Presiden Jokowi, dan memberikan testimoni bagaimana 21 orang ini ketika berbicara dengan Presiden Jokowi, Beliau selalu mengusulkan Pak Ganjar Pranowo,” ungkap Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin malam.
Menurut Hasto, dukungan Jokowi tersebut disampaikan saat proses penentuan calon wakil presiden dari PDI-P bergulir. Ia mengatakan, saat itu Jokowi mengajak 21 elite PDIP untuk berdiskusi tentang sosok bacapres yang akan didukungnya nantinya. Setiap diskusi, menurut Hasto, Jokowi selalu mengusulkan nama Ganjar. “Itu 21 orang dari internal PDI Perjuangan dan diajak Pak Jokowi dan selalu Pak Jokowi menyampaikan, ini Mas Ganjar Pranowo,” kata Hasto lagi.
9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Bareskrim Polri turut mengawal kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK. Kapolri juga memerintahkan Divisi Propam Polri ikut mengawal kasus tersebut. “Karena itu di dalam setiap tahapannya dampingi Bareskrim, Propam saya minta turun,” kata Kapolri di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (17/10). Sigit memerintahkan asistensi itu agar kasusnya berproses secara profesional. “Sehingga setiap tahapan yang berjalan itu betul-betul profesional, jadi itu yang tentunya saya minta sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” pinta Kapolri.
KPK akan mempertimbangkan permohonan supervisi yang disampaikan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pertimbangan itu salah satunya melihat adanya potensi konflik kepentingan jika KPK ikut supervisi kasus itu. “Pada prinsipnya, KPK nantinya tentu akan mempertimbangkan apakah melakukan supervisi atau tidak, dengan melihat di antaranya pertimbangan adanya potensi konflik kepentingan,” kata Ali Fikri, kemarin. Ali mengatakan KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan koordinasi dan supervisi penegakan hukum tindak pidana korupsi, selalu mendorong seluruh proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.
Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya sebagai ahli dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK. Kepada penyidik, Saut akan menjelaskan beberapa pasal dalam Undang-Undang KPK tentang larangan bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang sedang berperkara korupsi. Pasal 36 menyatakan, pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun. “Oh, itu kan sudah pasti, UU KPK sudah begitu kan. Dengan alasan apa pun tidak boleh ketemu, itu di pasal 36. Di pasal 65-nya dipidana lima tahun,” ujar Saut di Mapolda Metro Jaya, Gatot Subroto, Selasa (17/10).
PPATK menyebutkan, banyak penipuan dengan menggunakan modus semacam cek Rp 2 triliun yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumah dinas eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pelaku menggunakan dokumen seperti cek bodong dan meminta bantuan uang untuk biaya administrasi bank. “Banyak kasus serupa (penipuan) dengan dokumen (bodong) serupa yang PPATK temukan,” kata Ivan saat dihubungi, Selasa (17/10).
10. Wakil keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL), Imran Eka Saputra menyatakan cek Rp 2 triliun yang ditemukan penyidik KPK adalah palsu alias bodong. Menurut Imran, Syahrul tertawa ketika menceritakan penerimaan cek Rp 2 triliun itu. “Bapak SYL hanya tertawa dan tidak pernah menganggapnya serius karena cek tersebut memang tidak bisa dicairkan alias bodong,” kata Imran dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (17/10). Imran menyebut cek Rp 2 triliun atas nama Abdul Karim Daeng Tompo itu tidak terkait posisi Syahrul sebagai penyelenggara negara, ia meminta masyarakat tidak menghakimi Syahrul.
Mantan penyelidik KPK Aulia Postiera meragukan soal cek senilai Rp 2 triliun yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan di rumah dinas eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Menurut saya, nilai cek sebesar itu enggak masuk akal, apalagi cek itu diterbitkan atas nama pribadi,” kata Aulia saat dihubungi, Selasa (17/10). Aulia berpandangan, seharusnya KPK melakukan verifikasi terlebih dahulu ke bank mengenai cek itu sebelum disampaikan ke media. Terlebih, ada batas waktu berlakunya sebuah cek untuk bisa dicairkan. “Seharusnya KPK melakukan verifikasi ke bank terkait dengan kebenaran cek tersebut. Biasanya cek itu juga ada tanggal batas waktu validnya,” ujar Aulia.
11. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berjanji akan mendukung langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka apabila dipinang menjadi pendamping Prabowo Subianto. Yusril mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menyarankan Gibran agar tak maju sebagai cawapres karena putusan MK yang membolehkan seseorang yang belum berumur 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden-wakil presiden asalkan memegang jabatan kepala daerah yang dipilih dalam pemilu. Untuk itu, Yusril menyatakan akan mematuhi keputusan bersama apabila dalam musyawarah Koalisi Indonesia Maju (KIM) memutuskan Gibran sebagai cawapres Prabowo. “Apapun keputusan itu akan kita patuhi dan kita jalankan bersama termasuk misalnya, putusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya itu kita akan patuhi kita akan dukung keputusan itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (17/10).
Relawan Gibran se-Jateng mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres pada pemilu mendatang. Deklarasi tersebut dibacakan dalam acara bertajuk : Jateng Bergerak untuk Gibran yang digelar di GOR Jatidiri Semarang, Selasa (17/10). Ketua Relawan Bala Gibran, Elen Kurnialis menilai putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat Wali Kota Solo tepat menjadi cawapres. “Kami harus tahu diri, Mas Gibran ini baru kemarin jadi Wali Kota, maka kita dukung sebagai Cawapres sampai nanti punya potensi sebagai capres,” ujar Elen.
Gibran Rakabuming Raka mengaku belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra setelah MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres. “Enggak (berkomunikasi), belum-belum,” kata Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Selasa (17/10). Suami Selvi Ananda itu mengatakan, terakhir kali dirinya mendapatkan tawaran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. “Sudah lama banget,” ujarnya.
12. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah isu yang menyebut dirinya pindah ke Partai Golkar untuk maju Pilpres 2024. Gibran balik mempertanyakan sumber isu tersebut dari mana. “Hah, siapa yang bilang? Tanya di Jakarta, tanya yang bikin isu. (Tawaran cawapres dari Golkar) Siapa yang bilang? Kalau komunikasi ya komunikasi, tetapi tidak untuk yang ini tadi. Saya tetap jaga silaturahmi dengan siapa pun,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (17/10). Gibran menegaskan, sampai detik ini masih menjadi kader PDIP. “Ya,” tegasnya.
Peluang Gibran untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 terbuka setelah MK memutuskan mengabulkan sebagian uji materi mengenai batas usia minimal capres dan cawapres yang diatur dalam UU Pemilu. MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau sedang/pernah memegang jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada.
Gibran mengaku akan bertemu dengan petinggi PDIP untuk membahas langkah politik selanjutnya terkait putusan MK tersebut. “Tunggu pertemuan saya besok dengan para pimpinan partai. Partai PDI Perjuangan,” ujarnya. Gibran masih enggan membeberkan mengenai pinangan untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto Pemilu 2024. Menurutnya, keputusan itu perlu didiskusikan dengan banyak pihak terlebih dahulu. “Kan tadi sudah saya jawab, ditunggu dahulu besok. Ini bukan masalah pribadi, kita harus berkonsultasi dengan banyak orang dulu,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mempersilakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka jika ingin bergabung dengan Partai Golkar. Dia mengatakan, keinginan Gibran itu menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai tengah yang menjadi salah satu pilihan bagi anak muda. “Pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung,” kata Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/10). Agung mengatakan partainya sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Sebab, Partai Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Anak Agung Laksono yang juga Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan, Partai Golkar selalu terbuka terhadap siapa pun yang ingin bergabung menjadi anggota partai beringin. “Pada dasarnya Golkar menerima siapa pun untuk masuk ke Partai Golkar, berkarir dalam Partai Golkar, bersama sama bekerja memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia,” kata Dave dalam keterangan video, Selasa (17/10). Namun, Dave belum bisa memastikan kebenaran kabar mengenai Gibran akan keluar dari PDI-P dan merapat ke Golkar.
Sementara Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng belum bisa memastikan kebenaran isu putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mau bergabung dengan partainya. Akan tetapi, Mekeng menegaskan, setiap orang boleh-boleh saja masuk ke Golkar. Namun, tetap ada mekanisme yang harus dilalui. “Ya, masuk sebagai kader Partai Golkar ya boleh. Setiap orang berhak, bisa, punya hak untuk bergabung dengan Partai Golkar,” ujar Mekeng.
13. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, 20.000 simpatisan AMIN akan mengantarkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, Kamis (19/10) besok. “Kami minta izin untuk 20.000 orang, termasuk massa dari partai,” ujarnya saat ditemui di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Selasa (17/10). Sudirman mengatakan, jumlah tersebut yang akan ikut meramaikan pendaftaran. Tetapi ada kemungkinan massa yang datang lebih banyak. “Karena masing-masing simpul (relawan) kelihatannya ingin membawa sebanyak mungkin anggota dan komunitasnya,” imbuhnya.
Ketua Forum Komunikasi Relawan AMIN, Tatak Ujiyati menyebut, banyak anggota relawan Projo mengalihkan dukungannya kepada bakal capres-bacawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun dukungan tersebut disalurkan secara individu dan tidak melalui organisasi relawan Projo. “Secara individu mantan-mantan Projo dan mantan-mantan pendukung pak Jokowi banyak yang mendukung Pak Anies,” ujar Tatak saat konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).
14. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi dari Satuan Tugas Antimafia Bola di kediaman resminya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (17/10) siang. Jubir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Satgas Antimafia Bola melaporkan ada tiga klub di Indonesia yang dibiayai rumah judi. “Ternyata juga ada promo rumah judi yang membiayai klub-klub, itu ada tiga klub tadi yang sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden yang tidak perlu saya sebut di sini,” kata Masduki dalam keterangan persnya. Masduki menuturkan, secara umum, Satgas Antimafia Bola bertemu Ma’ruf untuk melaporkan tugas-tugas yang mereka emban. Tugas pertama adalah memantau potensi terjadinya pengaturan skor, baik oleh pemain, wasit, dan mafia yang berada di balik itu. (HPS)
