Adian Napitupulu dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini adalah kabar soal merenggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan, persoalannya bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode. Namun Ketua DPP PDI-P Puan Maharani langsung membantahnya. Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginan agar masa jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menepis isu kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja, bahkan cerah ceria.
Isu lainnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mendaftar ke KPU sebagai calon RI-1 dan RI-2. Dalam orasinya, Prabowo berjanji mengentaskan kemiskinan di Indonesia jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres mendatang. Yang menarik, dalam pidato perdananya, Gibran Rakabuming Raka meminta Prabowo tenang lantaran dirinya sudah hadir mendampinginya.
Di sisi lain, Hakim MK Arief Hidayat berujar, saat ini kekuatan sudah terpusat pada segelintir orang. Arief bahkan menyebut, eksekutif, legislatif hingga yudikatif juga dikuasai segelintir orang. Mereka juga menguasai media massa hingga partai politik. Berikut isu selengkapnya.
1. Isu soal merenggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan penyebab atau asal muasal persoalan antara Presiden Jokowi dengan partainya. Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode atau menambah masa jabatan. “Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10). Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan, partainya ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
Adian Napitupulu mengungkapkan, Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri telah memberikan semua permintaan Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya dan keluarga dalam kontestasi politik elektoral. Kata dia, Megawati totalnya telah mengabulkan tujuh permintaan Jokowi untuk maju dalam pemilihan umum. Mulai dari Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, Pilpres, hingga dua kali rekomendasi untuk anak dan menantunya.
“Dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi,” ucap Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10). “Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” imbuhnya.
2. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menepis kabar soal adanya persoalan antara Presiden Jokowi dan PDI-P yang bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginan agar masa jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. “Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).
Puan lantas menegaskan, di Indonesia tidak ada mewajarkan penambahan masa jabatan presiden. Sebab, masa jabatan presiden sudah dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dua periode yang lamanya 5 tahun setiap periodenya. “Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan menjadi 3 periode,” tegas Puan.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yakin Presiden Jokowi tidak akan berpihak kepada capres-cawapres tertentu untuk Pilpres 2024. Keyakinan itu disampaikan menjawab pertanyaan soal kemungkinan Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara demi memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. “Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapa pun dari ketiga calon tersebut,” kata Puan lagi.
Kendati demikian, Puan menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Ia juga mengharapkan peran media massa untuk mengawasi jalannya pemilu agar dijalankan secara adil. “Jadi saya minta kepada seluruh media untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang bisa berjalan jujur, adil, gembira kemudian enggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon,” ujarnya.
3. Presiden Jokowi mengeklaim hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baik-baik saja meski putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, ditetapkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. “(Hubungan dengan Megawati) Baik-baik saja,” kata Jokowi di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin. Namun, Jokowi tidak menjawab ketika awak media bertanya apakah ia sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Hubungan antara Jokowi dengan PDI-P sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menepis isu kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja, bahkan cerah ceria.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menjawab tudingan Adian Napitupulu yang menyebut konflik antara PDI-P dan Presiden Jokowi disebabkan permintaan Jokowi menjabat selama tiga periode ditolak PDI-P. Faldo memperingatkan Adian bahwa tudingan tersebut bisa menjadi fitnah bila tidak ada bukti yang menyertainya. “Kami sayangkan Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” kata Faldo, Rabu (25/10).
Faldo mengatakan, perbedaan pandangan semestinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ia yakin Adian juga pernah berbeda pandangan dengan pimpinan PDI-P. Terkait tudingan yang dilempar Adian, Faldo menegaskan, Jokowi tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. “Pak Jokowi selalu tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Bu Mega dan Pak Jokowi sama-sama negarawan, tentunya beda pandangan bukan alasan untuk terpecah,” kata Faldo. Ia mengatakan, hingga kini Presiden Jokowi masih menghormati Megawati. “Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus,” ujarnya.
4. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mendaftar ke KPU sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Pendaftaran pasangan calon RI-1 dan RI-2 ini paling heboh dibanding dua pesaingnya, karena jumlah massa yang mengantar membludak sehingga membuat kemacetan. Dalam orasinya, Prabowo mengajak semua pihak ikut mensukseskan Pilpres 2024. Prabowo ingin, Pilpres mendatang berlangsung sejuk dan damai. Ajakan itu disampaikan Prabowo usai bersama Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU sebagai Capres dan Cawapres 2024.
“Marilah kita berkomitmen untuk mensukseskan pemilihan umum yang akan datang, pemilihan yang kita ingin adalah pemilihan yang sejuk, rukun, penuh kekeluargaan, penuh perdamaian,” kata Prabowo di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Prabowo menantang pesaingnya untuk adu gagasan. Prabowo juga berjanji mengentaskan kemiskinan di Indonesia jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres mendatang. “Yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan,” kata Prabowo saat berorasi di depan pendukungnya yang berkumpul di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Yang menarik, dalam pidato perdananya, Gibran Rakabuming Raka meminta Prabowo tenang lantaran dirinya sudah hadir mendampinginya. “Tenang saja, Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” kata Gibran yang disambut sorak sorai para pendukung. Gibran pun tampak tersenyum semringah. Gibran lalu membocorkan sejumlah program yang akan ia lakukan bersama Prabowo. Disebutkan, ada dana abadi pesantren, kredit start-up milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia, dan kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. “Lalu, ada hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan, ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan,” ujarnya. Gibran meyakini, dengan semangat keberlanjutan dan konsistensi, dirinya dan Prabowo mampu mewujudkan Indonesia lebih maju.
5. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengatakan, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tak mungkin lagi ambil bagian di TPN Ganjar, karena sudah menjadi cawapres pendamping Prabowo. “Yang jelas kalau misalnya sekarang jadi cawapres jadi tidak mungkin masuk ke TPN Mas Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Arsjad di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (25/10). Arsjad menghormati keputusan politik yang diambil Gibran. Ia berharap Wali Kota Solo itu mendapatkan yang terbaik ke depan. “Tapi ya sudah kami mendoakan yang terbaik untuk mas Gibran dan itu haknya mas Gibran,” tutur Arsjad.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah berpamitan dengannya untuk maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. “Benar sudah ketemu. Ngobrol-ngobrol dan banyak hal yang kita bicarakan, jadi ya sudah enggak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo,” kata Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Puan mengaku Gibran hanya berpamitan untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024, tidak ada pengembalian KTA.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menilai saudara iparnya Gibran Rakabuming Raka cocok jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurut Bobby, Gibran cukup mumpuni mengemban amanah tersebut. Ia menyebutkan momen diambil Gibran maju Pilpres sudah tepat.
“Cocok (jadi cawapres Prabowo),” kata mantu Presiden Jokowi itu di Pemko Medan, Rabu (25/10). “Pengalaman bukan diambil dari berapa lama, bukan diambil dari berapa panjang. Tapi berapa cepat seseorang mengambil suatu momen, suatu kejadian untuk dijadikan pengalamannya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah berpandangan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming semestinya mengundurkan diri dari PDI-P setelah menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. “Secara etis dan jika memang punya empati politik, ia keluar dari PDI-P, karena tetap di PDI-P akan dianggap benalu,” kata Dedi, Rabu (25/10). Dedi menilai Gibran hanya akan mengikuti perintah Presiden Jokowi yang merupakan bapaknya terkait langkah politiknya ke depan. Oleh sebab itu, Gibran belum menyatakan mengundurkan diri meski telah dideklarasikan sebagai cawapres dan resmi mendaftar ke KPU RI. “Gibran tidak miliki kekuasaan bahkan untuk dirinya sendiri. Ia lebih banyak menjalankan apa perintah Jokowi sebagai bapak dan presiden,” ujarnya.
6. Hakim MK Arief Hidayat berujar, saat ini kekuatan sudah terpusat pada segelintir orang. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era pada rezim Presiden Sukarno dan Soeharto. “Bayangkan, di era Soeharto, di era rezim orde lama atau orde baru sekalipun itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu,” ujarnya dalam acara diskusi di Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Jakarta, Rabu, (25/10).
Arief bahkan menyebut trias politica dalam negara demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif juga dikuasai segelintir orang. Selain itu, perpanjangan tangan kekuasaan juga ditanam untuk menguasai media massa hingga partai politik. “Sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia coba bayangkan, dia mempunyai partai politik. Dia mempunyai tangan tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan tangan di bidang yudikatif,” kata Arief.
Arief Hidayat prihatin atas penegakan hukum di Indonesia. Dia menilai hukum di Indonesia saat ini sudah seperti barang dagangan atau komoditas. Imbasnya, permasalahan penegakan hukum di Indonesia tak pernah usai, salah satunya terkait tindak pidana korupsi.
“Tapi apa lacur, hukum sekarang ini dijadikan komoditi. Sehingga persoalan persoalan yang kita bahas, masalah korupsi, itu juga bisa kita katakan berpangkal dari tidak ada kesadaran kita bersama berhukum yang dilandasi oleh sinar ketuhanan,” kata Arief seraya menambahkan, Indonesia sering digaung-gaungkan sebagai negara hukum yang berpegang pada ideologi Pancasila, tetapi kenyataannya?
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, sistem penegakan hukum di Indonesia masih semrawut. Ia lantas bercerita mengenai pertemuannya dengan beberapa investor yang hendak menanamkan modal di dalam negeri. Para investor menyinggung soal bobroknya penegakan hukum dan birokrasi dalam pemerintahan. “Soal penegakan hukum, oke lah, kalau penegakan hukum itu kadang kala masalahnya adalah terjadi selintutan (bermain). Korupsi, sehingga ada investor bilang kepada saya, ‘Pak, katanya di Indonesia ini yang rusak itu penegakan hukum dan birokrasinya’,” kata Mahfud dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Mahfud mengatakan, para investor mengungkapkan sulitnya membangun proyek jika tidak melakukan praktik suap agar jalan yang ditempuh lebih mulus. Namun, jika upaya suap tercium, para pengusaha yang disalahkan dan berpotensi mendekam di jeruji besi.
8. Polda Metro Jaya belum berencana melakukan pencekalan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Alasannya, Firli masih kooperatif dalam penyidikan kasus tersebut. “Sementara ini tim penyidik masih menilai kooperatif,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (25/10). Ade juga tak mempermasalahkan proses pemeriksaan Firli dilakukan di Bareskrim Polri, bukan di Mapolda Metro Jaya. Kata dia, hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan atau SOP penanganan sebuah perkara.
Ketua KPK Firli Bahuri kini mendapatkan pengawal atau ajudan (aide de camp/ADC) dari Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom) TNI. Sebelumnya Firli memiliki ajudan dari lingkungan Polri, yaitu Kevin Egananta Joshua. “Untuk kebutuhan tersebut sekaligus pengamanan di lingkungan kantor, saat ini KPK mendapat dukungan tambahan dari Puspom TNI,” kata Jubir KPk Ali Fikri, Rabu (25/10). Menurut Ali, tambahan pengamanan militer ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari nota kesepahaman antara KPK dan TNI.
9. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan skema pemberian bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena super El Nino yang terjadi. “Karena ada super el nino dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember,” ujar Jokowi di Gudang Bulog Baru Rawang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Rabu (25/10). Kepala Negara menjelaskan, besaran BLT El Nino yang disalurkan setiap bulan adalah Rp 200.000 untuk setiap penerima. Sehingga jika BLT disalurkan dalam dua bulan sehingga masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 400.000.
10. Menlu Retno L. P. Marsudi menyerukan Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina. Seruan ini menyusul masih berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel. Retno mempertanyakan kapan DK PBB akan menghentikan perang di Jalur Gaza saat ribuan korban sudah berjatuhan. “Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Dewan. Bagaimana Anda akan menjalankan tanggung jawab Anda? Kapan Anda akan menghentikan perang di Gaza?” tanya Retno dalam High-Level Open Debate DK PBB di New York, Selasa (24/10) waktu setempat. “Indonesia menyerukan Dewan (Keamanan PBB) pada tiga poin. Pertama, seruan terpadu untuk segera melakukan gencatan senjata,” kata Retno dalam debat terbuka tersebut.
11. Mantan Menkominfo Johnny G Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Plate juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 17,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G. Jaksa Penuntut Umum Kejagung menilai, Johnny Plate terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun. Hal ini sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “(Menuntut) menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata Jaksa saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10).
Anak buah Johnny Gerard Plate, Anang Achmad Latif diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli rumah, motor dan mobil BMW senilai miliaran rupiah. Anang Achmad Abdul Latif dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Anang merupakan mantan Direktur Utama Bakti Kemenkominfo. Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G. Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung saat membacakan surat tuntutannya menyebut Anang diduga menggunakan uang Rp 5 miliar dari hasil korupsi BTS 4G untuk membeli rumah. “Satu unit unit rumah di Tatar Spatirasmi-Kota Baru Parahyangan Bandung dengan harga Rp 6.711.204.300 (Rp 6,7 miliar) dengan pembayaran secara tunai sejak tanggal 12 April 2022-27 mei 2022,” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10).
12. Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, pihaknya ingin merevisi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yasonna menyebut revisi ini untuk merespons banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
“Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu,” kata Yasona di Jakarta, Rabu (25/10).
“Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini, tentunya juga harus didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga negara dan pemerintah,” imbuhnya.
13. Bakal calon wakil presiden Mahfud MD tidak gentar menghadapi duet Menhan Prabowo Subianto dengan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Mahfud mengaku sudah lama tahu Gibran akan maju bersama Prabowo. Dia menganggap persaingan dengan Prabowo-Gibran sebagai hal yang biasa. “Ya enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Kan kita memang sudah lama tahu bahwa akan mendaftarkan, tidak ada masalah khusus, bagus,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/10). Mahfud tak takut suara Ganjar Pranowo dan dirinya di Jawa Tengah akan tergerus. Dia tak menganggap keberadaan Gibran sebagai ancaman suara di Jawa Tengah. “Enggak apa-apa,” jawab Mahfud singkat.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ahmad Basarah menandaskan, penunjukan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo telah melalui pemikiran matang para ketua umum parpol koalisi. Ia memastikan, Ganjar-Mahfud dipilih karena memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas dan dianggap cakap untuk memimpin bangsa. “Bukan karena pertimbangan pribadi, kelompok, apalagi golongan,” kata Basarah dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Terdekat, kata dia, pihaknya bakal mengumpulkan seluruh relawan pendukung itu di markas TPN Ganjar-Mahfud. “Sehingga kalau bicara ceruk kami yakin betul elektabilitas Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD spektrumnya nasional, meliputi segala kelompok masyarakat, etnis, ras, generasi, dan lain sebagainya,” ujar Wakil Ketua MPR ini. (HPS)
