Cawapres KIM Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, hasil survei Charta Politika terbaru menunjukkan, hampir separuh responden atau 48,9 persen responden menganggap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak pantas jadi cawapres 2024. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, sosok bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka justru menjadi beban bagi bakal Prabowo Subianto.
Isu lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD yakin, Ketua MKMK Jimly Asshidiqie akan jatuhkan putusan yang sesuai dengan harapan publik. Kendati demikian, Mahfud enggan bicara lebih jauh apakah putusan MKMK akan menganulir keputusan MK apabila Anwar Usman cs dinyatakan melanggar etik.
Presiden Jokowi mengatakan, dinamika politik yang terjadi belakangan ini terlalu banyak drama. Padahal seharusnya, dinamika yang hadir adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan justru pertarungan perasaan. Berikut isu selengkapnya.
1. Hasil survei Charta Politika terbaru menunjukkan, hampir separuh responden atau 48,9 persen responden menganggap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak pantas jadi cawapres 2024. “Kita tanyakan lebih lanjut kepantasan Gibran Rakabuming menjadi cawapres, 48,9 persen menyatakan tidak pantas, dan ada 38,2 persen yang menyatakan pantas,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Senin (6/11). Yunarto menuturkan, dari mereka yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres, mayoritas atau 55,4 persen di antaranya menilai Gibran masih terlalu muda dan belum terlalu punya pengalaman menjadi pejabat publik.
Seperti diketahui, Gibran baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama kurang dari 3 tahun sebelum memutuskan maju sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurut Yunarto, hal itu berbeda dengan yang dialami Presiden Jokowi, ayah Gibran. Sebelum maju Pilpres 2014, Jokowi sudah punya pengalaman selama dua periode memimpin Solo dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yunarto melanjutkan, sebanyak 26,7 persen responden yang merasa Gibran tidak pantas karena bagian dari praktik politik dinasti. “Ada 12,4 persen dengan bahasa yang lebih negatif lagi tone-nya bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi,” kata Yunarto.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, sosok bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka justru menjadi beban bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkaca dari elektabilitas Prabowo yang justru turun setelah mengumumkan Gibran sebagai bacawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. “Kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset,” kata Yunarto dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Yunarto menuturkan, berdasarkan survei pada 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head dengan selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen. Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai cawapres. Dalam periode yang sama, elektabilitas Ganjar yang sudah menggandeng Mahfud MD sebagai cawapresnya justru mengalami peningkatan menjadi 40,8 persen.
Selisih elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar berdasarkan survei terbaru pun menipis menjadi 3,6 persen. “Meskipun Mas Gibran dengan pede mengatakan, ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’ tapi ternyata kalau kita baca secara elektoral malah secara statistik, secara kunatitatif, malah menjadi beban buat Pak Prabowo,” kata Yunarto.
2. Inilah jawaban Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani soal hasil survei Charta Politica yang menyebut 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi bakal cawapres pada Pemilu 2024. Rosan menampung kritikan dari semua pihak terhadap Gibran, baik yang pedas maupun yang menyenangkan. “kita kan saya kembali ingatkan kita ini pesannya Pak Prabowo Mas Gibran selalu positif, semua masukan baik itu baik itu masukan yang menyenangkan, kurang menyenangkan, semua kita tampung,” kata Rosan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).
Rosan menyebut, masukan dari semua pihak menjadi perbaikan dari TKN. Kata dia, pihak Prabowo-Gibran akan berusaha menjadi lebih baik. Menurutnya, penyampaian kritik diutarakan dengan cara bermacam-macam, ada yang marah-marah maupun bermulut manis. “Itu semua inputan masukan, kalau saya tidak ada yang tidak bagus, hanya beda saja penyampaiannya, ada orang yang menyampaikannya manis manis, ada orang yang sambil marah marah, ada orang yang menyampaikannya sambil ngomel-ngomel,” ujarnya. “Tapi mungkin niat mereka semua baik, jadi dari kami menerima semua masukan apapun bentuknya dan kami berterima atas semua masukan itu semua,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, kelompok pemilih Anies Baswedan bakal ragu memilih Prabowo Subianto bila Anies tidak melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Dikatakan, awalnya memang ada asumsi bahwa pemilih Anies otomatis akan beralih ke Prabowo jika Anies-Muhaimin kalah di putaran pertama. Asumsi itu muncul karena kedekatan politik Anies yang diusung Partai Gerindra pada Pilgub DKI 2017. Namun, asumsi itu kini berubah setelah Prabowo memilih putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi bakal calon wakil presiden. “Pemilih Mas Anies yang tadinya mayoritas akan memilih Pak Prabowo, mulai ragu. Sebagian ke Mas Ganjar, tidak banyak, tetapi lebih banyak lagi ke undecided voters,” kata Yunarto, Senin (6/11). Menurut Yunarto, hal ini tidak mengagetkan karena pemilih Anies adalah kelompok yang bisa disebut anti atau berseberangan dengan sosok Presiden Jokowi.
Hasil survei Charta Politika Indonesia pada 26-31 Oktober 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul jika diadu dengan skema head to head dengan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan, elektabilitas Prabowo-Gibran unggul cukup telak dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam simulasi dua nama, yakni 50,3 persen berbanding 29 persen.
“Elektabilitas Pak Prabowo-Gibran dengan Anies-Cak Imin ada di angka 50 lawan 29, ada selisih sekitar 21 persen,” kata Yunarto dalam konferensi pers, Senin (6/11). Pasangan Prabowo-Gibran juga masih unggul melawan pasangan Ganjar-Mahfud, meskipun selisihnya tipis. “Elektabilitas Prabowo-Gibran dengan Ganjar-Mahfud ada di angka 43,5 persen melawan 40,6 persen, jadi selisih 2,9 persen,” kata Yunarto. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud tercatat unggul jika dihadapkan dengan pasangan Anies-Muhaimin, skornya 45,5 persen melawan 34,4 persen.
3. Menko Polhukam Mahfud MD yakin, Ketua MKMK Jimly Asshidiqie akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan harapan publik. Kendati demikian, Mahfud enggan bicara lebih jauh apakah putusan MKMK akan menganulir keputusan MK soal syarat usia capres-cawapres apabila Anwar Usman cs dinyatakan melanggar etik. “Enggak tahu, tunggu besok saja. Kita tunggu saja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimly. Apapun putusannya nanti kita tunggu, dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/11).
Sementara itu MKMK menggelar rapat tertutup guna membahas putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim konstitusi Anwar Usman dan kawan-kawan dalam memutuskan gugatan UU Pemimlu soal syarat usia capres-cawapres. Kepala Sekretariat MK Fajar Laksono mengatakan rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut mulai digelar pukul 09.00 WIB. “Rapat internal tertutup. Pagi ini pukul 09.00 WIB,” kata Fajar, Senin (6/11).
4. Presiden Jokowi mengatakan, dinamika politik yang terjadi belakangan ini terlalu banyak drama. Padahal seharusnya, dinamika yang hadir adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan justru pertarungan perasaan. “Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama korea) nya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mustinya kan pertarungan gagasan, mustinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, nanti malah ke mana-mana,” ujarJokowi dalam acara puncak peringatan HUT Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (6/11).
Menurut Jokowi, keinginan untuk menang dalam kompetisi politik merupakan hal yang wajar. Begitu pula ketika para capres dan cawapres bertanding untuk menang dalam kontestasi Pilpres mendatang juga wajar juga. “Yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar,” pesan Jokowi
Kendati begitu, Jokowi mengingatkan seluruh pihak untuk menunjukkan demokrasi yang berkualitas. Ia menyebut, demokrasi yang berkualitas yaitu demokrasi yang tidak memecah belah dan saling menebar fitnah. “Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa,” tutur Jokowi.
Jokowi mengingatkan pihak-pihak yang bertanding dalam Pemilu tahun depan untuk tidak menyombongkan diri ketika menang. Begitu pula tidak marah ketika kalah. “Ingat mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa, jika kalah juga jangan murka,” kata Jokowi lagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian mengingatkan semua pihak agar rukun kembali setelah Pemilu 2024. Sebab, Pemilu adalah pertandingan antarkeluarga sendiri dan antarsesama anak bangsa. “Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indoensia,” ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu Kepala Negara menyanjung Partai Golkar yang menurutnya, telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi sehingga didominasi kader-kader muda berusia di bawah 40 tahun. Sanjungan itu disampaikannya dalam sambutan pada acara puncak peringatan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (6/11). “Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan dalam hal ini. Golkar telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi, sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Golkar,” kata Jokowi.
5. Bakal capres Prabowo Subianto menyanjung sikap kenegarawanan Presiden Jokowi. Kata dia, Jokowi dua kali mengalahkannya pada Pilpres 2014 dan 2019, namun mengajak dirinya untuk bergabung dalam pemerintahannya. Menurut Prabowo, sikap yang ditunjukkan Jokowi merupakan contoh yang baik. Menang tanpa ngasorake. “Terima kasih sekali lagi Pak. Saya contoh kenegarawanan Bapak. Saya belajar banyak dari Bapak. Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Menang tapi tidak menyakitkan, malah mengajak,” kata Prabowo di hadapan Jokowi yang sama-sama hadir pada peringatan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakbar, Senin (6/11) malam.
“Sekali lagi terima kasih Pak Jokowi. Contoh yang Bapak berikan, sikap kenegarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama,” ujar Prabowo seraya menambahkan, di belahan dunia, jarang ada lawan politik yang diajak untuk bersatu. Prabowo berjanji akan melanjutkan keberhasilan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Jokowi. “Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil dan sangat nyata untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan Indonesia menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berada di tingkat teratas di seluruh bangsa-bangsa di dunia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Jokowi telah memberikan warisan dan berhasil mencatatkan prestasi yang diraih dengan jalan yang tidak ringan. Ia menilai warisan yang dibuat Jokowi merupakan prestasi yang luar biasa.
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku memiliki tiga penyerang yang akan bertugas memenangkan bakal capres Prabowo Subianto dan bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Airlangga menyebut, dua penyerang di Jatim adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo. Sedangkan penyerang di Jawa Barat adalah mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
“Untuk Jatim ibu Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Pakde Karwo. Sedangkan Ridwan Kamil akan menjadi penyerang dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat,’’ kata Airlangga pada perayaan HUT ke-59 Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11) malam. Airlangga meyakinkan Prabowo-Gibran akan menang di wilayah Jatim dengan adanya Khofifah dan Pakde Karwo. “Pak Ridwan Kamil bertanggung jawab untuk pemenangan di Jawa Barat,’’ ujarnya.
7. Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak tercantum dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, kendati Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut nama Khofifah dan Pakde Karwo sebagai tombak kembar yang akan memenagkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Justru mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Titik Soeharto ditempatkan di Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran. Sementara keponakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Patria Sjahrir sebagai Bendahara TKN.
8. KPK terbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait laporan dugaan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Eddy dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch (ICW) Sugeng Teguh Santoso pada Maret lalu atas dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar. “Baru terbit sprindik,” kata Ali, Senin (6/11). Ali menyebut, KPK melaksanakan ekspose atau gelar perkara dugaan gratifikasi Wamenkumham pada bulan lalu. Ekspose digelar setelah proses penyelidikan kasus tersebut selesai.
Dalam ekspose itu disepakati cukup atau tidaknya barang bukti dan siapa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, setelah ekspose, KPK perlu menyelesaikan proses administrasi hingga akhirnya menerbitkan sprindik untuk perkara itu. “Misalnya diekspose, terus disepakati naik penyidikan bukan seketika itu naik proses penyidikan tapi nanti naik penyidikan ketika ada surat perintah penyidikan,” tutur Ali. Meski demikian, Ali menyatakan, pihaknya belum bisa mengumumkan siapa pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini.
KPK menerapkan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut perkara yang menyeret nama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. “Oh double, ada pasal suap ada pasal gratifikasinya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Asep mengatakan, saat mengusut dugaan penerimaan uang Wamenkumham Eddy Hiariej, pihaknya tidak hanya menemukan penerimaan uang yang diduga terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara. KPK juga menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan yang menjadi latar belakang aliran dana ke Wamenkumham. “Jadi ketika tadikan saya sampaikan ketika menemukan meeting of mind-nya, oke berarti di sana (suap),” tutur Asep.
9. Kejagung RI berencana kembali memeriksa Menpora Dito Ariotedjo dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo. Saat ini Kejagung tengah mencari alat bukti terkait dugaan penerimaan uang Rp27 miliar oleh Dito. “Kami sedang mengumpulkan alat buktinya ya,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin, (6/11). Ketut mengatakan pencarian alat bukti dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Menurutnya, ada lima cara untuk mendapatkan alat bukti sesuai Pasal 184 (1) beleid tersebut. Yakni dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menpora berpotensi diperiksa sebagai saksi, meski Ketut belum bisa memastikan waktunya. “Perkara ini masih bergulir, nanti kita lihat perkembangannya ya. Memeriksa dan menaikkan status seseorang sebagai tersangka ditentukan oleh alat bukti yang dimiliki teman-teman penyidik,” jelas Ketut.
10. Ketua KPK Firli Bahuri tidak bisa hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (7/11). Seperti diketahui, Firli Bahuri sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Firli telah melayangkan surat kepada penyidik Polda Metro untuk menunda jadwal pemeriksaan. “Itu informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana, soalnya ada kegiatan di Aceh,” kata Ali di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Ali mengatakan, Firli akan menghadiri agenda Roadshow Bus Antikorupsi dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Aceh.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, alasan Firli Bahuri tidak bisa memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (7/11) bukan mengada-ada. Firli merupakan Ketua KPK yang tengah disorot karena menjadi saksi dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tanak menuturkan, Firli sudah dijadwalkan untuk menghadiri acara roadshow bus KPK dan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Aceh. “Jadi kendala bukan mengada-ada memang itu sudah ada sebelumnya sudah direncanakan,” kata Tanak dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/11).
11. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, persoalan dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang berproses dalam sidang Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), murni masalah hukum. Ia menegaskan, masih banyak masalah lain yang harusnya mendapat perhatian masyarakat. Hal itu disampaikannya merespons putusan MKMK yang akan dibacakan, Selasa (7/11). “Ya saya pikir ini persoalan hukum murni ya. Kita menginginkan situasi yang baik lah,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11). Mantan Panglima TNI ini mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi putusan MKMK tersebut.
12. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi mengungkapkan, setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres, tidak ada tamu yang mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Malahan, ada yang marah dan menghindar ketika bertemu Surya Paloh. “Pak Surya tadi juga menceritakan kepada rombongan Bang Din Syamsuddin, ada yang marah, ada yang menghindar,” jelasnya di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (6/11) malam. Selain itu, banyak yang mengundurkan diri sebagai kader Nasdem, karena termakan framing Anies sosok intoleran. “Pengurus nasdem banyak yang mundur kan, ya nggak cocok karena Anies kan terframing intoleran. Namun, kini banyak yang mendatangi Surya Paloh untuk menjadi bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Anies-Muhaimin Iskandar. (HPS)
