Jokowi buka Kongres HMI dan Munas Kohati di Kalbar (net)
Isu menawan pagi ini, Presiden Jokowi tidak memaksa rakyat untuk memilih calon tertentu. Rakyat berdaulat dalam memilih pemimpinnya pada Pilpres 2024. “Mau memilih Pak Anies, silakan. Mau memilih Pak Prabowo, silakan. Mau memilih Pak Ganjar, silakan. Siapa pun yang Bapak-Ibu dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak, pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat,” ujarnya.
Isu menarik lainnya, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J Kristiadi memastikan, dalam setiap janji-janji atau pencitraan yang disampaikan setiap capres mengandung unsur penipuan. Ia mengingatkan, politik merupakan tempat biasa terjadi dusta. Jokowi berhentikan sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Eks Ketua MK Anwar Usman gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi kembali mewanti-wanti masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin pada Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tiga pilpres mendatang menjadi krusial bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, butuh pemimpin yang tepat untuk mengawal bonus demografi Indonesia. “Jangan sampai kemajuan yang telah ada, yang telah terbangun ini, menjadi sia-sia karena perpecahan, karena kesalahan kita dalam memilih pemimpin,” kata Jokowi pada pembukaan Kongres HMI XXXII di Pontianak, Jumat (24/11).
Jokowi mengingatkan setiap negara cuma punya satu kali kesempatan memanfaatkan bonus demografi. Ia mengatakan banyak negara, terutama di Amerika Selatan, yang gagal dan tak kunjung menjadi negara maju. Meskipun begitu, Jokowi tak memaksa rakyat untuk memilih calon tertentu. Ia menegaskan rakyat berdaulat dalam memilih pemimpin di Pilpres 2024. “Mau memilih Pak Anies, silakan. Mau memilih Pak Prabowo, silakan. Mau memilih Pak Ganjar, silakan,” ucapnya. “Siapa pun yang Bapak-Ibu dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak, pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat,” ujarnya.
2. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J Kristiadi mengatakan, dalam setiap janji-janji atau pencitraan yang disampaikan setiap capres pasti mengandung unsur penipuan. Ia lantas mengingatkan, politik merupakan tempat biasa terjadi dusta. Hal tersebut disampaikan J Kristiadi dalam diskusi bertajuk “Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (24/11). “Politik itu medan pensiasat. Jadi, yang namanya dusta itu tidak mungkin bisa dibebaskan dari pergaulan politik, misalnya pencitraan. Setiap pencitraan itu pasti ada unsur penipuan,” ujar J Kristiadi.
“Misalnya pakai sabun, bisa jadi lebih cantik. Atau pakai sampo ini, rambut tidak bisa gundul. (Ternyata) tidak ada yang terjadi. Sama saja politisi seperti itu, sama,” katanya lagi. Kristiadi mengatakan, publik tidak boleh memandang orang-orang yang terjun ke dunia politik sebagai orang suci. Ia menegaskan, tidak ada orang yang suci dalam politik. Sebab, dalam dunia politik, semua saling adu siasat.
Kristiadi lantas mengungkit kenangan di tahun 2013. Saat itu, ia ditanya oleh anak-anak muda yang penasaran apakah mereka bisa terjun ke dunia politik, tapi tidak terlibat praktik korupsi dan politik uang. “Anak muda nanya, ‘Pak Kris, saya sudah bosan dengan senior-senior saya yang main politik uang. Apa resepnya agar kita-kita yang muda ini tidak terlibat dalam politik uang. Tidak terlibat dalam korupsi seperti itu’. Saya bilang, tidak bisa,” kata Kristiadi.
3. Presiden Jokowi berhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan hal ini dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11) malam. Menurut Ari, keputusan memberhentikan Firli tertuang dalam Keppres Nomor 116 tanggal 24 November 2023. “Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri,” ujar Ari.
Disebutkan, dalam Keppres tersebut Presiden sekaligus menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Ari menuturkan, Keppres tersebut diteken Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat malam setibanya dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat.
4. Ketua KPK Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke PN Jaksel, Jumat (24/11), karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli Bahuri meminta Hakim Tunggal PN Jaksel menyatakan status tersangkanya tidak sah. “Menyatakan tindakan termohon (Polda Metro Jaya) yang menetapkan pemohon (Firli Bahuri) sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum,” demikian bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firli. Gugatan ini dilayangkan Firli melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar dkk yang tergabung pada kantor hukum IISPA Law Office Advocate & Counsellors At Law.
PN Jaksel akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Senin (11/12). “Sidang pertama pada Senin tanggal 11 Desember 2023,” kata Pejabat Humas PN Jakse, Hakim Djuyamto, Jumat (24/11).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta menerima gratifikasi dan hadiah atau janji. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. “Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa indonesia atas peristiwa tersebut,” kata Ghufron dalam keterrangan tertulisnya, Jumat (24/11). Menurut Ghufron, persoalan Firli tersebut hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan, penetapan tersangka Firli akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK.
5. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur. Semuanya langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan proses hukum operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalimantan Timur. “Untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari,” ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers, Sabtu dini hari (25/11).
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Direktur CV Bajasari Nono Mulyatno, Pemilik PT Fajar Pasir Lestari Abdul Nanang Ramis, staf PT Fajar Pasir Lestari Hendra Sugiarto, Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Rahmat Fadjar, dan Pejabat Pembuat Komitmen Riado Sinaga.
Nono Mulyanto, Abdul Nanang dan Hendra Sugiarto selaku pihak pemberi dijerat pasal 5ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan Rahmat dan Riado dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dalam OTT tersebut KPK amankan 11 orang. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebanyak tujuh orang di antaranya diduga sebagai pemberi uang. KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp525 juta dari kasus dugaan suap pengadaan jalan di Kalimantan Timur. “KPK amankan uang tunai Rp 525 juta sisa dari Rp 1,4 miliar yang diberikan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers Sabtu dini hari (25/11). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, operasi senyap itu dilakukan pada Kamis (23/11) pukul 13.00 Wita. “Tim KPK mengamankan sejumlah uang, barang bukti lainnya,” kata Ghufron, Jumat (24/11).
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan, OTT KPK di wilayahnya tidak terkait proyek IKN (Ibu Kota Nusantara). Menurut Akmal, OTT tersebut terkait proyek jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser. “Enggak. Enggak (tidak terkait pembangunan jalan di IKN). Ini jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser,” ujar Akmal di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (24/11). “Paser itu jauh (dari IKN). Jadi Paser (letaknya) ke arah ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Informasi awal begitu dari Kepala Dinas (Kadinas) Jalan saya. Biarkan nanti mereka yang melanjutkan,” lanjutnya.
6. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN, Jumat (24/11). Gugatan dengan klasifikasi lain-lain ini teregister dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. “Penggugat Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H, tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi,” demikian nama para pihak yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
MK menjadwalkan pengucapan putusan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana bakal digelar pada Rabu (29/11). Seperti diketahui, gugatan ini dilayangkan setelah adanya putusan MK atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang oleh Majelis Kehormatan MK dinilai cacat lantaran ada pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK saat itu Anwar Usman. “Rabu 29 November 2023 pengucapan putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023,” demikian agenda sidang yang dimuat dalam situs MK, Jumat (24/11).
7. Pasangan capres-cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen akan membentuk zaken kabinet jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada Pilpres mendatang. Janji tersebut terungkap saat keduanya memaparkan visi dan misi dalam acara “Gagas RI” Kompas TV bertajuk “Pemimpin Bicara Bangsa”. Mula-mula, cawapres Mahfud MD ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi.
Mahfud menyatakan, secara politik pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik dagang sapi. “Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho,” ujar Mahfud. “Kalau Anda punya, taruhlah jatah menteri, tapi orangnya harus benar kita uji bersama. Jangan orang asal dapat lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri,” ujarnya.\
Mahfud mengatakan, dia bersama Ganjar Pranowo akan melakukan rekrutmen menteri dengan sistem zaken kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. “Itu kesepakatan awal. Siapa orangnya? Sekarang belum ada jatahnya. Nanti kalau sudah jadi, baru kita bicara orang. Kita seleksi benar. Itu saja,” katanya.
8.Prabowo akan hadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Surabaya. Sedangkan Gibran akan hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jatim. “NU dan Muhammadiyah adalah komponen penting dalam lanskap Islam rahmatan lil alamin di Indonesia sehingga tidak mungkin dinafikan satu sama lain,” ujar petinggi Golkar Nusron Wahid, Jumat (24/11). Kata dia, Prabowo dan Gibran berbagi tugas. Pembagian tugas ini adalah hal yang harus dilakukan, karena acara yang digelar Muhammadiyah dan NU sama-sama penting. Nusron lantas meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakhadiran Gibran dalam acara Muhammadiyah.
9. Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengkritik lembaga asing hingga negara barat yang kerap bersikap standar ganda soal pelanggaran HAM, termasuk di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan panelis dalam Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jumat (24/11) siang.
Panelis mulanya menyinggung soal paparan Astacita atau visi misi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka soal memperkokoh demokrasi, HAM, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi.
Prabowo menyinggung soal laporan Amnesty International yang menyorot Indonesia terkait ‘pendekatan keamanan atas nama pembangunan dan investasi’ dan penggunaan kekuatan yang tidak sebagaimana mestinya. Dia mencontohkan situasi konflik di Rempang dan Tragedi Kanjuruhan. “[Untuk pertanyaan] soal HAM. Bu, Amnesty International itu baik, tapi negara barat itu standarnya macam-macam,” kata Prabowo memulai jawabannya.
Prabowo mengatakan, lembaga asing kerap berbicara soal pelanggaran HAM di Indonesia. Namun di sisi lain, mereka diam soal pembunuhan atau pembantaian 6 ribu anak-anak di wilayah lain. “Dia bilang begini begitu begini begitu, tapi kalau 6 ribu anak sudah dibunuh dengan bom pemboman, enggak ada yang ribut di Barat. Jadi, saya ini agak sedikit waspada kalau lembaga-lembaga internasional ngomong-ngomong tentang HAM di kita,” ujarnya.
10. Dua calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berjanji tak akan melibatkan istri dalam urusan politik dan pemerintahan jika terpilih pada Pilpres 2024. Ganjar akui, memberi batasan kepada keluarga saat dirinya menduduki jabatan publik bukan persoalan mudah. Ia mengungkap cerita saat istrinya, Siti Atiqoh pernah meminta memberi jabatan publik kepada seseorang yang sudah bekerja cukup lama. Namun, ia mengingatkan bahwa permintaan itu yang pertama dan terakhir.
Sementara Anies memastikan istrinya tak akan cawe-cawe sebagai ibu negara jika dirinya terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024. Anies mengaku bakal meminta biro hukum untuk membagi dan membuat batasan jelas antara tugas presiden dan ibu negara. Anies berjanji tak akan mencampur-adukan urusan negara dengan pribadi. Ia menyebut sang istri tak pernah cawe-cawe saat dirinya menjabat gubernur DKI Jakarta. “Lihat yang sudah saya kerjakan kemarin. Kira-kira ketika saya jadi gubernur, istri saya cawe-cawe nggak urusan kebijakan Jakarta? Kalo nggak cawe-cawe, ya besok juga nggak cawe-cawe juga gitu,” ujarnya.
11. Forum Alumni GMNI memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Ketua Umum Forum Alumni GMNI Adjat Sudrajat mengklaim akan bekerja keras memenangkan pasangan AMIN satu putaran. Adjat berpendapat pasangan AMIN akan mewujudkan cita-cita Sukarno, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara mercusuar dunia. “GMNI di sini kita hadir mendukung AMIN dimana kalau berbicara masalah alumni GMNI itu kan diharuskan ke yang sebelah tapi kita forum alumni GMNI tekad bahwa kita akan memenangkan AMIN dalam satu putaran,” kata Adjat di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Jumat (24/11).
12. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raja Juli Antoni mengatakan cawapres Gibran Rakabuming bakal fokus menggaet basis suara Presiden Jokowi di Jawa Tengah dan Bali. Sekjen PSI itu menyebut Jokowi memiliki basis suara loyal di Jawa Tengah dan Bali. “Mas Gibran pasti akan lebih banyak di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah, Bali,” kata Raja Juli di DPP PSI, Jakarata, Jumat (24/11).
Raja Juli menilai pembagian itu secara natural akan terjadi. Menurutnya, Prabowo secara otomatis akan fokus pada basis suara yang didapat pada Pemilu sebelumnya. “Karena waktunya mepet yang realistis memang kembali ke basis basis tradisional masing masing. Jadi Pak Prabowo dulu kan banyak di Jawa Barat di Sumatera dan lain-lain,” ujarnya.
13. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Gema Nusantara Bakry menyebut, hasil survei LSN mencatat keunggulan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dari dua pasangan lainnya. Prabowo-Gibran mengantongi elektabilitas 42,1 persen, sementara Ganjar-Mahfud 42,1 persen dan Anies-Cak Imin 25,2 persen.
Ia mengatakan, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 53,6 persen dan Ganjar-Mahfud 37,3 persen bila berhadapan di putaran kedua. Bila berhadapan dengan Anies-Cak Imin di putaran kedua, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 58,8 persen dan Anies-Cak Imin 32,4 persen.
“Selisih elektabilitas sangat lebar 26,4 persen antra Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin dapat dimaklumi mengingat suara pendukung Ganjar-Mahfud yang nasionalis cenderung mengarah ke Prabowo-Gibran,” ujarnya. (HPS)
