Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (net)
Isu hangat pagi ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kejengkelannya kepada pemerintah yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati mengaku sudah tidak tahan lagi untuk menyampaikan kritik tersebut. Dia mempertanyakan, mengapa penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Ia menantang pihak-pihak yang hendak mengerahkan kekuatan untuk kekerasan di Pilpres 2024 berhadapan dengan dirinya. Ia menyatakan dirinya sebagai petarung dan partai yang ia pimpin, tak akan pernah mundur dan tidak akan keok.
Isu menarik lainnya, tiga pasangan capres dan cawapres beserta 18 parpol peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan pernyataan kampanye damai di halaman Gedung KPU, Jakarta, Senin (27/11). Kampanye capres dan cawapres mulai digelar Selasa (28/11) hari ini. Pasangan Ganjar-Mahfud MD akan memulai kampanye dari ujung Barat dan Timur Indonesia. Ganjar kampanye di Papua, sementara Mahfud kampanye di Aceh. Anies akan memulai kampanye di Jakarta sedangkan Cak Imin akan menggebrak Jombang dan Surabaya. Pasangan Prabowo-Gibran baru memulai kampanye, pada Jumat (1/12) mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kejengkelannya kepada pemerintah yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati mengaku sudah tidak tahan lagi untuk menyampaikan kritik tersebut. Dia mempertanyakan, mengapa penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. “Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,” kata Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidatonya pada acara konsolidasi relawan pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11). Presiden kelima RI itu menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang, seperti intimidasi dan intervensi kepada masyarakat. Menurut Megawati, tindakan tersebut secara terang-terangan telah menyalahi perundang-undangan.
Orang yang paling berpengaruh di PDIP itu menantang pihak-pihak yang hendak mengerahkan kekuatan untuk kekerasan di Pilpres 2024 berhadapan dengan dirinya. “Kelompok-kelompok yang mau melakukan kekuatan-kekuatan kekerasan kepada rakyat Indonesia, terus terang loh, hadapi saya, hadapi saya, hadapi saya,” tantang Megawati. Ia menyatakan dirinya sebagai petarung, meskipon sebagai Perempuan. Ia menegaskan, partai yang ia pimpin, tak akan pernah mundur dan tidak akan keok.
“Biar Ibu ini perempuan, tapi Ibu ini petarung. Kalau di PDIP, menyemangati, terus saya bilang, kita ini lambangnya aja Banteng. Mana ada banteng keok,” kata dia. Megawati menegaskan dirinya tetap sebagai rakyat Indonesia. Dia mengaku tak akan diam melihat penguasa bertindak seenaknya. “Dalam diri saya mengalir darah dari orang tua saya, kakek-nenek saya, untuk membangun negeri ini, lalu kalian seenaknya saja hanya mau dengan kekuasaan, untuk kekuasaan, no!” seru Megawati.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih alias tak golput pada Pemilu dan Pilpres 2024. Ia menilai kelompok golput sama dengan orang yang tak memiliki pendirian. “Kalau tidak memilih, artinya dia abstain. Kalau abstain artinya tidak punya pendirian. Loh, ya, terserah saja,” katanya.
Megawati mengaku menyukai orang yang memiliki sikap dan tidak abstain. Ia mengaku mengajarkan kepada keluarga dan anak-anaknya tentang bersikap. Presiden ke-5 RI itu lalu menyebut tidak suka dengan orang yang tindakannya tidak sesuai perkataan. “Saya ajarkan anak-anak saya. Lebih baik saya tahu kamu di sana, saya di sini. Jangan berlagak di sini, tapi bilangnya di sana. Betul apa tidak?” ujarnya.
Megawati mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya pengalaman dan rekam jejak memimpin, bukan hanya sekadar pandai berteori. “Saya selalu bilang, kalau nanti ngomongin itu, pilihlah yang baik, yang bisa memimpin, yang menaungi rakyat semuanya, yang track record politiknya bukan hanya teori tetapi punya pengalaman,” kata Megawati. Menurut Megawati, pesan ini perlu disampaikan agar rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan politik.
Ia tidak mau rakyat Indonesia hanya diminta menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, tapi juga harus tahu kriteria pemimpin yang mesti dipilih. “Jadi kalau mau memilih pemimpin, apa sih yang dilihat? Lho lha iya, karena apa? Karena rakyat itu juga harus diberi pendidikan dong. Jangan hanya untuk supaya dia nyoblos,” ujar Megawati.
2. Tiga pasangan capres dan cawapres beserta 18 parpol peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan kampanye damai di halaman Gedung KPU, Jakarta, Senin (27/11). Pembacaan deklarasi dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari diikuti para capres-cawapres serta perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani empat komitmen netralitas Pemilu 2024 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani empat komitmen netralitas Pemilu 2024 dalam acara “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11). Agus dan Listyo naik ke atas panggung dan menandatangani deklarasi itu di depan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Komitmen pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas. Kedua, menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Ketiga, bersama-bersama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang. Keempat, saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Bawaslu itu, ketiga pasangan capres-cawapres turut hadir. Begitu juga para elite politik peserta Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asyari meyakini ketegangan antarpasangan calon presiden dancalon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan sedikit berkurang. Sebab ketiga paslon memiliki pengalaman yang mirip, hingga pernah satu atap dalam kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Hasyim juga meyakini peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki tujuan yang sama yakni membangun Indonesia dan menjaga kedamaian Ibu Pertiwi.
“Sama-sama punya, dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama punya pengalaman di kepala daerah, yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan,” kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11). “Sindir menyindir saya kira juga pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing,” imbuhnya.
3. Capres dan cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memulai kampanye dari ujung Barat dan Timur Indonesia pada Selasa (28/11) besok. Ganjar mengawali kampanye dari Papua, sementara Mahfud memulai kampanye dari Aceh. “Malam ini saya akan bergerak ke Timur, dimulai dari Merauke, dan Pak Mahfud akan mulai dari Aceh,” kata Ganjar saat acara konsolidasi relawan di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11) malam.
“Kita akan bergerak dari Barat Timur, dari Utara Selatan dan nanti akan bertemu di titiknya di pusatnya,” imbuhnya. Mulai besok pagi, kata Ganjar, seluruh organ relawan akan mulai bergerak secara optimal. Dia pun menegaskan bahwa mulai besok tak ada kata mundur. “Mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak,” ucap Ganjar. Ia mengaku selama ini telah berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dan banyak menyerap aspirasi masyarakat.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyebut, Prabowo akan mulai berkampanye pada Jumat (1/12) pekan ini.”Pak Prabowo baru mulai kampanye hari Jumat,” ujar Nusron saat ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (27/11) malam. Nusron menjelaskan, pada hari pertama kampanye, Prabowo dan Gibran bekerja di kantornya masing-masing, keduanya tidak ambil cuti besok, melainkan melaksanakan aktivitas sebagai menteri dan wali kota seperti biasa. “Tetap bekerja seperti biasa. Mas Gibran juga bekerja seperti biasa,” ucapnya.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan akan berbagi tugas dengan calon presiden Anies Baswedan saat masa kampanye yang dimulai pada Selasa (28/11). Imin mengaku sudah mengambil cuti dari tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR. “Mulai besok kita berbagi tugas, Mas Anies mulai kampanye dari Jakarta, saya mulai dari Jawa Timur, Jombang, Surabaya,” katanya usai Deklarasi Kampanye Pemilu Damai di Kantor KPU, Jakpus, Senin (27/11).
Ketum PKB ini mengatakan situasi bisa pecah jika pelaku hingga pelaksana Pemilu 2024 tidak adil. Imin menyebut pemilu adalah sarana integrasi bangsa yang harus berproses dengan damai dan tanpa kecurangan. Jika dua syarat itu tak terpenuhi, maka perpecahan bisa terjadi. “Pemilu sarana integrasi bangsa, syaratnya integrasi itu damai, syarat damai enggak ada kecurangan, syaratnya enggak ada kecurangan, seluruh pelaku, pelaksana bersifat adil, kalau enggak adil, pecah, kalau pecah, pemilu bukan integrasi bangsa,” kata Imin.
4. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Menhan yang juga capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengajukan surat permohonan izin cuti kampanye kepada Presiden Jokowi dab telah disetujui presiden. “Menhan telah mengajukan surat permohonan izin cuti kampanye kepada Presiden sesuai dengan jadwal yg ditetapkan KPU dan Presiden melalui Mensesneg telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye sesuai dengan permohonan Menhan,” ujar Ari, Senin (27/11). Ari menyebutkan, Presiden Jokowi juga sudah memberikan persetujuan izin cuti kampanye yang diajiukan Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Izin cuti yang diberikan untuk Mahfud tertanggal 28 November 2023.
Namun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, cawapresnya Mahfud MD belum mendapatkan izin cuti dari Presiden Jokowi. Padahal, Selasa (28/11) dirinya Bersama Mahfud akan melaksanakan kampanye perdana. “Harapan kita Pak Mahfud bisa ke Aceh, izinnya lagi diurus karena tadi belum diizinkan oleh Presiden Jokowi,” ucap Ganjar di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (27/11). Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Mensesneg Pratikno untuk membantu izin Mahfud. “Maka tadi saya telfon Pak Pratik, mohon kiranya saya dan Pak Mahfud bisa diizinkan besok ke Aceh. Sehingga kita akan memulai (kampanye), saya dari timur, Pak Mahfud dari barat,” ujarnya. Terakhir, Ganjar mengungkapkan kemungkinan puncak kampanyenya akan berlangsung di DKI Jakarta.
5. Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita menyatakan pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan karena telah berstatus sebagai tersangka dugaan pemerasan, diduga mengalami cacat hukum. Menurut analisisnya, seharusnya Presiden Jokowi terlebih dulu mengajukan calon pengganti Firli ke DPR dan tidak menunjuk langsung Nawawi yang merupakan Wakil Ketua KPK. “Prosedur penunjukkan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum, sehingga prosedur penunjukkan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan,” kata Romli dalam keterangan pers, Senin (27/11).
Romli mengatakan, mengacu pada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pada saat UU itu berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleid sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Selain itu, mekanisme pergantian pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden mengacu pada Pasal 32 ayat (2). “Pasal 33 ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Romli mengutip undang-undang KPK.
6. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, penetapan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK sudah sesuai koridor hukum. Hal tersebut disampaikannya menanggapi adanya dugaan penetapan Nawawi sebagai Ketua KPK berpotensi cacat hukum. “Penetapan Bapak Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK sudah sesuai dengan koridor yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan,” ujar Ari saat dikonfirmasi, Senin (27/11).
Ari menjelaskan, penetapan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK merujuk pada Pasal 33A (ayat 5) Perppu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam Perppu yang telah disahkan sebagai UU tersebut dinyatakan, dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK menyangkut Ketua, Ketua Sementara dipilih dan ditetapkan oleh presiden. “Itu artinya, Presiden diberi kewenangan oleh Pasal 33A UU tersebut untuk memilih dan menetapkan Ketua Sementara,” ungkap Ari.
Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut, pandangan yang menilai pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara terindikasi cacat hukum adalah salah. Zainal mengatakan, pengangkatan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka mengacu ke Pasal 33A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Kata dia, Perppu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2015. Pasal 33A Ayat (5) UU tersebut menyatakan, “Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK menyangkut Ketua, Ketua sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden”. Zainal mengatakan, UU 2015 tersebut tetap berlaku meskipun saat ini sudah ada UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Sebab, tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 19 tahun 2019 yang mencabut UU Nomor 10 2015. Selain itu, UU tahun 2019 juga hanya mengganti UU KPK lama tahun 2002. “Iya (UU KPK baru tak mengganti UU Nomor 10 Tahun 2015). Karena Perppu (yang menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015) mengatur hal yang berbeda, yakni soal pemberhentian sementara,” kata Zainal, Senin (27/11).
Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap juga membantah argumen Guru Besar Ilmu Pidana Romli Atmasasmita yang menyebut pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara terindikasi cacat hukum. Yudi mengatakan, argumen hukum Romli yang menyebut Presiden Jokowi harus mengajukan calon pengganti Firli ke DPR dan tidak langsung menunjuk Nawawi adalah tidak relevan. “Jadi saya pikir saya tidak setuju dengan pendapat dari Prof Romli Atmasasmita,” kata Yudi, Senin (27/11). Menurut Yudi, argumen Romli bahwa presiden harus mengajukan calon pimpinan baru ke DPR baru tepat jika Firli Bahuri yang saat ini dinonaktifkan telah diberhentikan secara tetap.
7. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan alasannya belum menahan Eks Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaaan gratifikasi di Kementan. Yakn I karena Firli belum diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu. “Kita lebih ini aja, kan baru ditetapkan tersangka, belum dipanggil sebagai tersangka, ya ada fase-fasenya lah,” kata Karyoto di halaman Gedung KPU, Jakarta, Senin (27/1). Menurut Karyoto, soal penahanan Firli tentu akan dipertimbangkan penyidik. Jika memang diperlukan, hal itu akan dilakukan.
Karyoto tidak menutup kemungkinan penyidik akan melakukan penahanan terhadap Firli. “Penahanan itu bagian dari upaya paksa, tergantung dari penyidik, punya pendapat apa nanti, begitu ya. Nanti diserahkan kepada penyidik, saya biasanya nerima laporan saja,” kata Karyoto. Seperti diberitakan, Polda Metro Jaya telah mengumumkan penetapan tersangka Firli, Rabu (22/11) lalu. Namun, Firli belum ditahan usai penetapan tersangka tersebut.
8. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan barang-barang Firli Bahuri masih berada di ruang kerjanya. Nawawi meminta Firli tak lagi berkantor di KPK. Ia mempersilakan Firli mengambil barang-barangnya tersebut. Nawawi juga mengatakan, kedatangan Firli ke markas lembaga antikorupsi hanya sebatas sebagai tamu, tidak boleh ngantor di Gedung KPK. “Kedatangan beliau [Firli Bahuri] di kantor ini cukup kami perlakukan sebagai tamu undangan. Terlebih lagi, tadi laporan Sespim kepada kami bahwa barang-barang inventarisir barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil,” ujar Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11) petang.
Pimpinan KPK yang berlatar belakang hakim tipikorini menyatakan Keppres tentang pemberhentian sementara Firli dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga antirasuah untuk sementara. “Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh beliau di kantor ini,” katanya.
Nawawi Pomolango mengatakan, penanganan terhadap kasus Harun Masiku tetap menjadi prioritas lembaganya. Seperti diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka korupsi kasus dugaan suap terhadap eks petinggi KPU. Keberadaan Harun Masiku sampai saat ini masih dalam pencarian KPK. “Semua perkara-perkara yang masih dan berstatus seperti itu (mendapat pembaharuan surat tugas) menjadi prioritas KPK,” ujar Nawawi usai dilantik jadi Ketua KPK Sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Nawawi mengungkapkan, saat KPK menyeleksi deputi penindakan beberapa waktu lalu, persoalan Harun Masiku menjadi salah satu poin wawancara bagi para calon. Dari seleksi tersebut didapatkan calon deputi penindakan yang sejalan dengan keinginan KPK untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku. Oleh karena itu, KPK memperbaharui surat tugas untuk pencarian Harun Masiku. “Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh deputi penindakan yang baru,” kata Nawawi Pomolango.
9. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta masyarakat tidak membawa konflik Palestina dan Israel ke dalam isu pertentangan agama. Menurut dia, konflik tersebut merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM. “Yang terjadi di Bitung, kita minta sungguh-sungguh supaya masyarakat ini tidak membawa isu tentang konflik di Palestina ke dalam isu pertentangan agama. Jangan sampai, itu berbahaya sekali, dan tidak sepatutnya itu dilakukan,” kata Gus Yahya di sela acara International Summit of Religious Authority (ISORA) di Jakarta Pusat, Senin (27/1). Gus Yahya berharap seluruh umat beragama justru harus berkonsolidasi menangani masalah ini.
10. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang akan dibayar jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11). Mulanya, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menanyakan kepada setiap fraksi di Komisi VIII DPR, apakah setuju dengan biaya haji 2024 Rp 93,4 juta. Semua menyatakan setuju, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak. “Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran BPIH yang terdiri dari Bipih dan nilai manfaat. Kami telah sepakati BPIH tahun 2024 masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah,” ujar Menag Yaqut.
11. Menlu Retno Marsudi mengatakan, serangan Israel ke Palestina dalam 6 hari saja sudah setara dengan yang Amerika Serikat lakukan kepada Afghanistan. Hal tersebut disampaikan Menlu Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11). “Dalam kurun waktu 6 hari pertama saja, militer Israel mengeklaim telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4 ribu ton. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menjatuhkan jumlah yang hampir setara di Afghanistan dalam waktu 1 tahun,” ujar Retno. Ia menjelaskan, selain serangan militer yang Israel lakukan sejak 9 Oktober 2023, Israel juga memblokade total dan membatasi masuknya listrik, makanan, serta bahan bakar ke Gaza. Retno menyebutkan, saat ini Gaza tengah mengalami bencana kemanusiaan imbas serangan Israel.
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan hukum yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. LPSK juga menolak pemberian perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural (PHP) yang diajukan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang digelar Senin (27/11). “Memutuskan, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan HT [Muhammad Hatta] dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam YouTube LPSK, kemarin. (HPS)
