HOT ISU PAGI INI, CAK IMIN SEBUT PARA KIAI DI JATIM DITAWARI UANG MILIARAN UNTUK DUKUNG CAPRES-CAWAPRES TERTENTU

oleh
oleh

CawapreS Muhaimin Iskandar (net)

Isu menarik pagi ini, pengakuan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut, para kiai di Jawa Timur mulai ditawari uang miliaran rupiah untuk mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024. Politisi PKS, Nasdem, dan PDIP tolak Gubernur dan Wagub Jakarta ditunjuk presiden atas usulan DPRD, meskipun fraksinya setuju RUU DKJ ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Isu hangat lainnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berteriak, kalau ada capres yang tak setuju IKN, berarti dia tak ingin Indonesia timur maju.  Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, para kiai di Jawa Timur mulai ditawari uang miliaran rupiah untuk mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Siam, Darussalam, Aceh Besar, Selasa (5/12). “Semua harus waspada, karena kompetisi pilpres sangat keras. Saya menyampaikan salam dari para ulama-ulama di Jawa Timur, pada para abu dan kiai di Nanggroe Aceh Darussalam. Beliau-beliau menyampaikan, assalamualaikum,” ujar Muhaimin.

Menurut Imin, para kiai sudah lama bergerak untuk memenangkan paslon AMIN. Namun, sejumlah pihak akhir-akhir ini  ada yang datang dan memberikan sejumlah uang agar para kiai berpaling. “Yang sudah viral ada ulama, kiai didatangi uang miliaran,” ujarnya. Meskipun begitu, Imin masih optimistis AMIN akan tetap mendapatkan dukungan dari para kiai.

Dalam kunjungan itu Cak Imin menyampaikan keinginannya yakni ada menteri khusus yang mengurus pesantren. “Tadi ada tuntutan jelas kalau perlu jangan hanya dirjen tapi menteri bidang pesantren,” ujar Muhaimin. Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ada kewajiban mengangkat dirjen pesantren. Tapi, ketentuan itu belum direalisasikan sampai saat ini. “Di UU Pesantren ada yang namanya kewajiban mengangkat satu Dirjen Pesantren, ini juga belum dilaksanakan,” katanya.

 

2. Politisi PKS, Nasdem, dan PDIP tolak Gubernur dan Wagub Jakarta ditunjuk presiden atas usulan DPRD, meskipun fraksinya setuju RUU DKJ ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, PKS menolak Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) ketika mendapatkan draf dalam rapat Panja. Fraksi PKS menolak karena tak setuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD”. “PKS menolak pasal ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta,” kata Mardani, Selasa (5/12).

 

Anggota Fraksi Nasdem di DPR, Ahmad Sahroni tidak setuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD”. “Secara pribadi saya enggak setuju, sebagai pribadi, ini kemunduran demokrasi,” kata Sahroni, Selasa (5/12). Menurutnya, kebijakan ini akan menimbulkan pertanyaan mengapa hanya Jakarta yang akan menerapkan penunjukan gubernur oleh presiden. Mengapa ketentuan serupa tidak diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau mau demikian, kenapa enggak semuanya ditunjuk presiden sampak ke walikota, itu lebih baik daripada hanya dikhususkan Jakarta,” tanya Sahroni. Wakil Ketua Komisi III DPR ini akan melaporkan terlebih dulu kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait draf RUU DKJ. “Ini pandangan pribadi dan nanti saya lapor ke Ketua Umum Nasdem,” ujarnya.

 

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik keras ketentuan dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden. Masinton berpendapat pasal tersebut menghilangkan hak demokrasi bagi masyarakat Jakarta. “Jelas-jelas menghilangkan hak demokrasi warga Jakarta yang tidak diberikan kesempatan memilih calon kepala daerah secara langsung seperti yang selama ini sudah diterapkan,” kata Masinton, Rabu (6/12).

Dia menyebut klausul itu merupakan kemunduran berdemokrasi, karena tak lagi memberikan masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah. Masinton berpendapat tak ada argumentasi yang cukup untuk menggantikan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Ia merasa heran mengapa ketika status Jakarta beralih dari ibu kota menjadi kota bisnis dan perekonomian justru menghilangkan hak demokrasi warga.

“Warga Jakarta malah tidak diberikan hak demokrasinya dan kesempatannya berpartisipasi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” ucap Masinton. Ia lalu mengirimkan draf awal RUU DKJ. Pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa gubernur-wagub dipilih secara berpasangan melalui pilkada.

Ketua Panja DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Achmad Baidowi alias Awiek membenarkan,  kemungkinan Pilkada di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD”. Meski menghilangkan pilkada langsung, Awiek menegaskan, proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.

“Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya kita tidak melenceng dari konstitusi, cari jalan tengah bahwa gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). “Sehingga usulan atau pendapat dari DPRD itu DPRD akan bersidang siapa nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ,” sambungnya.

 

DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/12). RUU ini dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimatan Timur. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang memimpin rapat meminta persetujuan kepada sidang terkait RUU yang diajukan Baleg DPR ini menjadi usul inisiatif DPR.

“Dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?” tanya Lodewijk. “Setuju,” jawab semua anggota Dewan yang hadir rapat paripurna.

 

3. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kalau ada capres yang tak setuju IKN, berarti dia tak ingin Indonesia timur maju. Sebab, pembangunan IKN akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur. “Kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju,” ujarnya saat peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin.

Bahlil menyebutkan, banyak investor yang mulai meragukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, karena ada capres peserta Pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. “Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor,” kata Bahlil. Ia memang tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Ia menegaskan, proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. “Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik,” ujarnya.

 

Sebelumnya capres nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11). Ia menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia. “Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen,” ujarnya. “Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini,” ujarnya.

 

Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said menyatakan pihaknya akan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintahan saat ini jika memenangi Pilpres 2024. Salah satunya mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan kata lain, pasangan AMIN belum pasti menghentikan pembangunan IKN jika jadi presiden-wakil presiden Indonesia berikutnya. “Pertama, apakah kebijakan itu baik dan harus diteruskan, kedua apa perlu perbaikan, yang ketiga apakah kebijakan itu perlu dikoreksi dan keempat adalah kebijakan baru yang ditawarkan oleh pasangan AMIN,” kata Sudirman, Selasa (5/12).

 

4. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil. Rekaman video pernyataan putra Presiden Joko Widodo itu kemudian viral di media sosial. “Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat ya. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya,” kata Gibran usai badminton di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya tersebar di media sosial. “(Harusnya) asam folat. Sorry sorry ya, maaf, mohon dikoreksi,” kata Wali Kota Surakarta itu.

Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral.

 

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritik Gibran soal kesalahan ucap asam folat. Anies menegaskan zat asam folat yang berguna untuk mencegah stunting bagi para calon ibu yang mengandung anak bisa didapatkan dari tanam-tanaman sayuran, bukan dari bengkel. “Yang ketiga adalah asam folat, asam folat itu didapatnya itu dari tanaman, bukan di bengkel,” kata Anies dalam acara ‘Desak Anies’ di Banjarmasin yang disiarkan di kanal YouTube Anies Baswedan, Selasa (5/11).

Asam folat itu, kata Anies, diberikan lewat ibu hamil. Ia menjelaskan menangani stunting bagi anak bisa dilakukan sebelum ibu mengalami kehamilan. Sehingga, jauh sebelum mengandung anak, kesehatan para calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Selain asam folat, Anies mengatakan calon ibu harus mendapatkan zat besi hingga yodium yang baik untuk mencegah stunting bagi anak yang dikandungnya.

Meski demikian, Anies menilai pencegahan stunting tidak cukup dengan gizi, namun juga dapat melalui pemberian kebahagiaan bagi ibu dan anak. “Berikan stimulasi, dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Itu yang ingin kita kerjakan,” kata dia.

 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Erwin Aksa membela Gibran. “Saya kira mas Gibran mengerti apa yang dia sampaikan ya,” kata Erwin Aksa ditemui di Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12). Erwin menambahkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berniat memberikan protein dan gizi kepada masyarakat. “Yang paling penting bagi Prabowo-Gibran memberikan protein, gizi, makan, karena ini masalah perut,” tutur Erwin.

 

5. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berencana membangun stadion bertaraf internasional di Makassar dan Banjarmasin jika memenangi Pilpres 2024. Anies menyampaikan rencana itu saat berdiskusi bersama ratusan mahasiswa dan milenial,di Wetland Square, Kota Banjarmasin, Selasa (5/12). “Kami berencana membangun di Makassar, dan insyaallah juga diakan dibangun di Banjarmasin,” ucap Anies.

Anies ingin menjawab harapan warga Kalsel yang sudah bertahun-tahun tidak bisa menyaksikan tim sepak bola kesayangan mereka Barito Putera berlaga di Banjarmasin. Terlebih saat ini Stadion 17 Mei Banjarmasin masih tahap rehabilitasi dan belum maksimal untuk digunakan pertandingan berskala nasional dan internasional. “Namanya nanti adalah Wasaka Internasional Stadium. Jadi tak perlu lagi Tim Barito Putera main di luar daerah, seperti saat ini infonya sudah lima musim selalu di luar Banjarmasin,” kata Anies.

 

6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak para kader partainya yang berkumpul di Sukoharjo, Jateng untuk melakukan yel-yel, ‘Gibran-Golkar’. Ajakan itu disampaikan saat Airlangga hadir dalam konsolidasi Golkar se-Jawa tengah di Hotel Mercure, Solo Baru, Sukoharjo, Selasa (5/12). “Kalau saya bilang Golkar, jawabnya Indonesia. Indonesia, Golkar, Golkar, menang menang, menang. Prabowo-Gibran, satu putaran. Diakhiri dengan Gibran, jawabannya Golkar,” kata Airlangga. Ia lalu meneriakkan yel-yel disambut ribuan caleg dan kader Partai Golkar yang hadir.

 

7. Menko Polhukam Mahfud MD mengecam larangan yang dilakukan terhadap segala bentuk pentas seni yang dilakukan aparat kepolisian. Ia mengatakan seni harus bebas dari segala bentuk Intimidasi. Pernyataan itu disampaikan Mahfud merespons adanya dugaan intimidasi terhadap seniman sekaligus koleganya, Butet Kartaredjasa, yang ramai baru-baru ini. “Artinya tidak boleh [ada intimidasi], seni ya seni,” kata Mahfud usai menghadiri forum silaturahmi ulama di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

 

Polisi menerangkan soal rentetan proses pengurusan izin hingga pengamanan pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana mengatakan proses perizinan untuk kegiatan tersebut perlu dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017. Merujuk aturan itu, ada tiga kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan keramaian umum. Yakni, kegiatan berupa keramaian, kegiatan yang merupakan tontonan umum, dan kegiatan berupa arak-arakan. “Dari ketiga kegiatan masyarakat tersebut, sesuai dengan Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan tersebut memerlukan surat izin dari pihak kepolisian,” kata Miko di Polsek Metro Menteng, Selasa (5/12).

 

8. Mabes Polri membantah adanya pelarangan atau intimidasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa untuk berbicara terkait politik dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (1/12). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara bersikap netral selama pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024.

Sandi lantas mempersilakan masyarakat untuk melaporkan anggota kepolisian yang memang mengintimidasi atau tidak netral terkait Pemilu 2024. “Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sejalan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/12).

Seniman Butet Kartaredjasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan. Pentas tahunan ke-41 itu diadakan Forum Budaya Indonesia Kita di kawasan budaya yang di bawah naungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Adapun tema yang diusung Butet dalam pentas tersebut adalah pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat. Butet mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu. “Jadi itu persyaratan administrasi sebelumnya tidak pernah ada sejak reformasi 1998. Itu jaman orde baru saja seperti itu,” kata Butet, Selasa (5/12).

 

9. Karo Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan karena adanya varian baru. Menurut Nadia, varian baru yang saat ini dominan di Indonesia adalah varian Eris atau EG.5 dan EG.2. “Kasus Covid-19 naik karena ada varian baru. Itu fenomena yang memang terjadi,” ujar Nadia, Selasa (5/12). Nadia menjelaskan, peningkatan kasus terjadi dari yang biasanya ada 10-20 kasus dalam seminggu. Lalu pada pekan kemarin menjadi 267 kasus per minggunya. “Varian yang dominan juga saat ini EG.5 dan EG.2 di Indonesia. Sama seperti di Singapura,” lanjutnya.

 

10. DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Desa. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan itu saat membuka rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12). “Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima 4 pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia,” kata Puan saat membuka rapat. “Yaitu, (nomor) R45, tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa,” sambungnya.

Puan tak menyebutkan siapa wakil pemerintah yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Desa bersama DPR. Selain itu, Surpres yang diterima pimpinan DPR juga tentang penunjukan wakil pemerintah dalam membahas rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Dua Surpres lainnya berisi tentang permohonan kewarganegaraan asing menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Puan mengatakan, empat surat itu akan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

 

Ketua DPR Puan Maharani menjanjikan pihaknya akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Desa sebagai komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Janji Puan itu disampaikan usai menerima audiensi dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). “Kami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-undang Desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan,” kata Puan saat berdiskusi dengan perwakilan pendemo. Puan menemui pendemo di sela-sela memimpin rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

 

11. Polri didesak segera menahan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri yang berstatus tersangka kasus pemerasan dan penerima gratifikasi terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Apalagi, Firli juga akan diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (6/12). “Panggilan kedua, IPW mendesak Firli ditahan. Sebagai contoh bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu, penegakan hukum itu equality before the law,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (5/12). Sugeng juga mendesak Polda Metro Jaya segera mempercepat proses penyidikan kasus itu.

 

12. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengklaim, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj telah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal itu disampaikan Hary Tanoe dalam acara silaturahim dengan pimpinan pondok pesantren, madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) seluruh Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/12). Seperti diketahui, KH Said Aqil Siradj selama ini mendukung pasangan Anies-Cak Imin.

Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, kerja sama politik empat partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak pernah bicara bagi-bagi kekuasaan. Ia mengatakan, PDI-P, Perindo, PPP dan Hanura mengusung Ganjar-Mahfud demi mewujudkan kebesaran dan kemajuan Indonesia ke depan. Ia mengeklaim kerja sama politik yang dirintis empat partai tidak bicara mengenai bagi-bagi kekuasaan. “Kerja sama politik empat partai, Partai Perindo, ada tentunya partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, PPP itu tidak melibatkan pembicaraan bagi bagi kekuasaan,” tuturnya.

 

13. Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menyebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Target tersebut baru akan tercapai pada 2029. “Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya,” kata Budi, Selasa (5/12).

Budi mengatakan, Prabowo tidak serta merta menganggarkan anggaran yang besar pada tahun pertama apabila terpilih menjadi presiden 2024. “Semua akan dilakukan secara bertahap. Ada skala prioritas,” kata Budi. “Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari BPJS, KIP, KIS. Itu tidak benar,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.  (HPS)