Agus Rahardjo dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik hari ini, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo diadukan ke Bareskrim Polri sebagai buntut pernyataannya dalam sebuah wawancara yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Agus diadukan oleh DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (DPP Pandawa Nusantara) pada Senin (11/12) lalu. Di sisi lain, Presiden Jokowi belum mengetahui Agus diadukan ke polisi terkait pengakuannya diminta presiden menghentikan pengusutan kasus korupsi e-KTP.
Isu hangat lainnya, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menampik tudingan Fahri Hamzah yang menyebut parpol pengusung Anies akan menarik diri dari Kabinet Presiden Jokowi demi memantapkan posisi sebagai oposisi pada Pemilu 2024. Hasanuddin menyebut narasi Fahri sebagai isu liar. Di sisi lain, Asisten Pelatih Timnas Pemenangan AMIN, Jazilul Fawaid menyebut Istana Negara dan Gedung Mahkaman Konstitusi (MK) perlu diberikan kentungan untuk mengingatkan bahwa demokrasi sedan gada masalah. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo diadukan ke Bareskrim Polri sebagai buntut pernyataannya dalam sebuah wawancara yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Agus diadukan oleh DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (DPP Pandawa Nusantara) pada Senin (11/12) lalu. Sekjen DPP Pandawa Nusantra Faisal Anwar mengatakan, aduan masyarakat yang dilayangkan pihaknya ke Bareskrim Polri karena pernyataan Agus Rahardjo dalam program Rosi Kompas TV yang berjudul ‘Eks Ketua KPK Ungkap Kinerja Firli hingga Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov’, yang tayang pada Kamis, (30/11) pukul 20.30 WIB.
Dalam laporannya, Faisal menduga Agus Rahardjo telah menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Presiden Jokowi. Faisal menambahkan, upaya hukum yang ditempuh pihaknya untuk menjaga marwah dan martabat Presiden RI. Ia menilai Presiden Jokowi berpotensi menjadi sorotan publik terkait adanya upaya unsur perintangan penyidikan atau dikenal dengan istilah obstruction of justice. “Oleh karena itu, penting untuk benar-benar diselesaikan, jangan ada polemik yang menjadi beban bagi Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya,” ujar Faisal Anwar.
Presiden Jokowi mengaku belum mengetahui mantan Ketua KPK Agus Rahardjo diadukan ke Mabes Polri terkait pengakuannya diminta presiden menghentikan pengusutan kasus korupsi e-KTP. “Belum tahu, saya belum tahu,” kata Presiden Jokowi usai meninjau proyek MRT, Stasiun Monas Jakarta, Jumat (15/12).
Sementara seperti diberitakan sebelumnya, dalam wawancaranya di program Rosi Kompas TV, Agus mengaku pernah dipanggil Presiden Jokowi pada 2017 dan diminta untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov) yang saat itu menjabat Ketua DPR merangkap Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Saat itu, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus, dan ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah.
2. Presiden Jokowi menyampaikan curahan hatinya (curhat) saat menanggapi pernyataan soal indeks demokrasi Indonesia yang disebut menurun. Respons tersebut disampaikan saat wartawan bertanya soal pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan dalam debat capres pada Selasa (12/12) lalu. Saat mendengar pernyataan tersebut, Presiden mula-mula tersenyum. Jokowi lantas menjelaskan, pernyataan capres Anies merupakan evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan pemerintah selama ini tak pernah melakukan pembatasan apapun dalam demokrasi Indonesia.
“Yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun,” katanya saat memberikan keterangan pers di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada Jumat (15/12). Presiden Jokowi kemudian mengungkapkan soal pendapat yang justru disampaikan dalam bentuk makian dan cacian untuk Presiden. “Dalam berbicara, dalam berpendapat, ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden, ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja. “Di patung kuda, di depan Istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam debat capres di KPU, Selasa (12/12), capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang berjalan saat ini. “Saya rasa lebih dari sekadar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik,” ujar Anies saat itu. Anies lalu menjabarkan tentang demokrasi. Kata dia, setidaknya ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam demokrasi.
Pertama, adanya kebebasan berbicara, kedua adanya oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres, yang netral, transparan, jujur adil. “Kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angkanya demokrasi kita menurun indeks demokrasi kita,” tutur Anies.
3. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menampik tudingan Fahri Hamzah yang menyebut parpol pengusung Anies akan menarik diri dari Kabinet Presiden Jokowi demi memantapkan posisi sebagai oposisi pada Pemilu 2024. Hasanuddin menyebut narasi Fahri sebagai isu liar belaka. “Itu kan tudingannya dia dan maunya dia. Fahri kok didengerin,” ucapnya dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telefon. Ia menekankan, urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak ada kaitannya dengan posisi PKB di kabinet Jokowi.
Sebelumnya, melalui akun X-nya, Fahri menyebutkan, partai politik (parpol) pengusung Anies akan menarik diri dari kabinet Presiden Joko Widodo. “Baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden no. 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya ini dlm rangka memantapkan posisi sbg oposisi di Pemilu nanti. (Info ini perlu ditanyakan kepada ybs),” tulis Fahri dalam akun resmi X, @Fahrihamzah, Kamis (14/12).
4. Asisten Pelatih Timnas Pemenangan AMIN, Jazilul Fawaid menyebut Istana Negara dan Gedung Mahkaman Konstitusi (MK) perlu diberikan kentungan. “Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentongan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah,” ujar Jazilul saat meluncurkan “Gerakan Rakyat 1 Juta Kentongan untuk Perubahan” di Rumah Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12).. “Kalau perlu di Kantor MK dipasang itu kentongan,” imbuhnya. Jazilul menjelaskan kentungan perlu dipasang di Istana sebagai komitmen menjaga netralitas pemerintahan dalam Pemilu 2024. “Seperti disampaikan komitmen di Istana akan menjaga netralitas tidak akan intervensi, tapi kan tetep harus ada kentungan supaya ingat, pengingat aja, alarm lah bahasa sekarang,” ujarnya. Sedangkan untuk Gedung MK, Jazilul menyebut perlu diberikan kentungan untuk mengingatkan independensi dalam penanganan perkara Pemilu 2024 nanti. “Karena apapun nanti di MK itu bagian akhir untuk menguji jika ada sengketa Pemilu,” ucapnya.
5. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melantik mantan istrinya, Titiek Soeharto dan mantan Ketua PSSI Komjen (Purn) Mochammad Iriawan atau Iwan Bule menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Titiek Soeharto dan Iwan Bule hadir langsung dalam Rakornas Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (15/12) kemarin. “Di Rakornas kali ini, Pak Prabowo secara resmi melantik mereka,” ujar Waketum Partai Gerindra Rahayu Sarawati. Menurut Sara, surat pengangkatan keduanya sebetulnya sudah dikeluarkan sejak lama. Akan tetapi, Titiek dan Iwan Bule baru diangkat secara resmi dalam forum Rakornas Partai Gerindra kali ini. “Sebenarnya sudah lama ada surat pengangkatan mereka sebagai pengurus dan Wakil Ketua Dewan Pembina. Namun belum diangkat secara resmi di forum nasional,” imbuhnya.
6. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat pasangan Prabowo-Gibran tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Terutama dari sisi pergerakannya dinilai lebih agresif. Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari jumlah partai politik yang mendukung paslon ini, yang mencapai sembilan parpol. “Secara postur kekuatan juga memang relatif lebih besar,” kata Umam, Jumat (15/12). Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga di-backup jaringan relawan, salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi yang pada Pemilu 2019 turut memenangkan Pilpres, sehingga efek dominonya juga lebih besar.
7. Dosen komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad menilai, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kurang “gemoy” dalam debat capres perdana di KPU pada Selasa (12/12) lalu. Nyarwi menyebut penampilan debat perdana Prabowo terlalu serius. Hal itu tampak dari ekspresinya, meski selama ini Prabowo dicitrakan sebagai sosok “gemoy”. Syarwi menjelaskan, dalam ilmu komunikasi politik, seseorang bisa menyampaikan pesan, persepsi hingga ilusi realitas.
Menurut Nyarwi, citra “gemoy” Prabowo selama ini merupakan bagian dari ilusi realitas yang dibuat. “Gemoy itu bagian yang ketiga (ilusi realitas) menurut saya. Bahkan kalau kita melihat baliho-baliho Pak Prabowo dengan Gibran itu kan pake AI itu, itu kan kontras dengan yang riil. Tapi itu juga ada segmen pasarnya,” tuturnya, kemarin.
8. Presiden Jokowi menunjuk Menpan-RB Abdullah Azwar Anas sebagai Menkumham ad interim. Dilansir dari siaran pers Kemenpan RB, penunjukan ini untuk menggantikan sementara Menkumham Yasonna H. Laoly yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas negara sejak 14-20 Desember 2023. Penunjukan itu disebutkan dalam surat Mensesneg Nomor B-20/M/D-3/AN.00.03/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditujukan kepada Menpan RB.
“Berkenaan dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-UM.03.07-212 tanggal 22 November 2023, yang ditujukan kepada Presiden, hal Permohonan Izin Melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri PANRB sebagai Menteri Hukum dan HAM Ad Interim,” demikian bunyi surat Mensesneg tersebut.
9. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024. Ganjar meyakini program itu bisa diwujudkan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti). Menurut Ganjar, masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah hanya dengan E-KTP yang sudah dimiliki saat ini. “Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” kata Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap program pasangan Ganjar-Mahfud MD adalah KTP Sakti. Menurut Hasto, kartu ini bisa menjawab persoalan-persoalan wong cilik atau rakyat kecil mulai dari pendidikan hingga kesehatan. “Ini sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti,” katanya saat temu kader di Banten.
10. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani mengaku, tim internalnya sudah membahas teguran dari KPU terkait sikap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat debat capres pada Selasa (12/12) lalu. “Iya [sudah dibicarakan di internal TKN],” kata Rosan saat ditemui di Jakarta, Jumat (15/12).
Rosan menyebut pasangan Prabowo-Gibran terlalu bersemangat untuk mengikuti debat Pilpres 2024. Namun demikian, pihaknya akan mengevaluasi untuk lebih baik pada agenda debat berikutnya. “Kita sampaikan karena memang kita kan selalu bersemangat ya untuk debat ini. Tapi kita tentunya akan selalu saling mengevaluasi dan harapannya agar ke depannya debat debat berikutnya jadi lebih baik aja,” jelas dia.
11. PPATK mengungkap ada dana kampanye yang mengalir dari tambang ilegal. “Waktu itu pernah kita sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal), dari macam-macam lah,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat (15/12). Ivan menegaskan temuan PPATK itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan KPU. Ia menekankan kontestasi politik tak seharusnya beradu kekuatan uang, apalagi dari tambang ilegal. Ivan menyebut pesta demokrasi ini seharusnya diwarnai dengan adu gagasan serta visi misi para peserta.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons temuan PPATK terkait dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. Ia menyinggung salah satu partai politik peserta Pemilu yang tiba-tiba memasang banyak baliho. “Sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jumat (15/12).
Hasto menilai fenomena itu harus ditelisik lebih jauh oleh pihak yang berfungsi untuk memantau pemilu. Oleh karena itu, Hasto menyebut harus ada komite independen yang mengawasi temuan-temuan janggal dalam pemilu demi menjaga keadilan. “ini harus ada yg menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho berapa jumlah baliho yang dipasang?” katanya seraya mengatakan, terlebih keadilan adalah salah satu instrumen dalam demokrasi yang harus dijaga.
12. Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara tersangka Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pelimpahan dilakukan penyidik usai memeriksa total 104 orang saksi dan 11 saksi ahli. “Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, tim penyidik telah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara Penyidik Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri AKP Denny Siregar mengungkapkan terdapat empat alat bukti yang dimiliki saat menjerat Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hal itu dibuka Denny saat hadir sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan Praperadilan di PN) Jaksel, Jumat (15/12).
13. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan siap diundang KPK untuk beradu gagasan mengenai pemberantasan korupsi bersama dua capres lainnya. Anies mengaku antusias jika KPK benar-benar ingin mengadakan agenda semacam itu. “Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan selama ini selalu siap,” kata Anies di Islamic Centre, Bekasi, Jumat (15/12).
Selama ini, Anies mengklaim selalu hadir memenuhi undangan untuk beradu dan berbagi pandangan dalam topik apapun. Anie pun menilai forum ini penting dihelat sebagai ajang bagi masyarakat untuk mengetahui gagasan para capres mengenai pemberantasan korupsi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap juga jajaran KPK menjaga integritas dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Bukan hanya taat hukum taat kode etik,” ujar Anies.
14. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan partainya siap mengusung menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut 2024. Zulhas menilai, Bobby memiliki potensi untuk memimpin Sumatera Utara. “Tadi kami diskusi, Insya Allah nanti (Bobby) akan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara dari Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas di Deli Serdang, Jumat (15/12).
Zulhas yang Menteri Perdagangan itu memuji pembangunan di Kota Medan. Menurut Zulhas, Medan di bawah kepemimpinan Bobby berkembang dengan sangat pesat.”Dulu waktu kita dukung pertama kali maju jadi Wali Kota. Nah sekarang kelihatan hasil kerjanya, Kota Medan semakin bagus, semakin maju, pembangunan sana sini. Saya rasa Kota Medan, lebih cepat pembangunannya,” tutur Zulhas.
Saat ditanya apakah Bobby sudah resmi bergabung menjadi kader PAN, Zulhas menjawab bahwa Jokowi adalah keluarga PAN, dan PAN adalah keluarga Jokowi. “Kan keluarga, Jadi gini lho Pak Jokowi itu PAN banget. Karena PAN itu keluarga Jokowi, Jokowi itu PAN banget,” imbuhnya. (HPS)
