Mapolda Bali (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa pihak kepolisian Polda Bali, pada Rabu (3/1) kemarin. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Aviatus mengatakan Koster diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi.
Isu hangat lainnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024. Jokowi mengaku ingin menjadi rakyat biasa setelah 10 tahun menjabat jadi presiden.
TKN Prabowo-Gibran merespons usul penundaan penyaluran bansos selama Pemilu 2024 yang disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyebut pihak yang meminta penyaluran bansos ditunda adalah pihak yang tidak peduli terhadap masalah rakyat miskin. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa pihak kepolisian Polda Bali, pada Rabu (3/1) siang. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Aviatus mengatakan Koster diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi. “Betul (sebagai saksi) dan masih dalam rangka diklarifikasi. Betul ada pemeriksaan, dalam rangka klarifikasi dan masih diklarifikasi. Iya terhadap adanya laporan saja, diklarifikasi kebenaran laporan itu,” kata Kombes Jansen, kemarin.
Jansen belum menjelaskan lebih lanjut soal kasus dugaan korupsi yang membuat penyidik Polda Bali memeriksa Wayan Koster. Dia hanya mengatakan pengusutan itu berdasarkan laporan yang masuk dan polisi masih mendalami kasus tersebut untuk proses klarifikasi. “Iya terkait laporan masih didalami. Iya (dugaan korupsi) masih didalami, ini kan ada laporan dalam laporan itu masih diklarifikasi kebenarannya,” katanya. “(Siapa yang melapor), untuk lebih jelasnya nanti saya cek lagi. Intinya benar dia diperiksa dan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi,” lanjutnya.
2. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK mengusut pihak penyuplai kebutuhan buron Harun Masiku selama melarikan diri sekitar empat tahun ini. Seperti diberitakan, Harun ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pertengahan Januari 2020 silam.
“Harun Masiku ini kan dia selama pelarian enggak mungkin bekerja, pasti ada yang menyuplai kebutuhannya. Nah, ini yang harus dicari oleh penyidik. Pengalaman saya kita mencari dulu nih, orang-orang dekatnya yang diduga menyuplai,” ujar Yudi melalui pesan tertulis, Rabu (3/1). “Ingat loh dia kan sama kayak kita, selama pelarian tentu dia butuh makan, tempat tinggal, kebutuhan ya sandang, pangan, papan lah,” imbuh dia yang pernah menjadi Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut.
3. Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024. Jokowi mengaku ingin menjadi rakyat biasa setelah 10 tahun menjabat jadi presiden. “Ya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo jadi rakyat biasa,” kata Jokowi usai mengunjungi pasar tradisional di Purworejo, Jawa Tengah, kemarin.
Saat ditanya apakah ia berminat menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Jokowi kembali menegaskan ingin kembali ke Solo setelah 2024. “Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa, sudah,” tegasnya.
Isu Jokowi berpeluang menjadi Sekjen PBB sempat menghangat pada awal 2023 lalu. Saat itu beredar video di Facebook yang mengklaim Presiden Jokowi akan ditunjuk langsung Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai penggantinya setelah lengser pada Desember 2026.
4. TKN Prabowo-Gibran merespons usul penundaan penyaluran bansos selama Pemilu 2024 yang disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyebut pihak yang meminta penyaluran bansos ditunda adalah pihak yang tidak peduli terhadap masalah rakyat miskin. “Yang minta penyaluran bansos ditunda, berarti tidak sensitif dan tidak peduli dengan problem rakyat miskin,” kata Nusron, kemarin.
Nusron menegaskan penyaluran bansos untuk kepentingan rakyat miskin yang tak boleh dikesampingkan demi kepentingan apapun. “Kepentingan rakyat miskin harus kita dahulukan di atas kepentingan apapun,” ujarnya.
Senada dengan Nusron, Wakil Ketua TKN Grace Natalie menyebut bansos untuk rakyat miskin tidak boleh ditahan. Terlebih, kata Grace, banyak masyarakat miskin yang bergantung kepada bansos untuk hidup. “Banyak warga terutama yang bergerak di bidang informal, penghasilan tidak menentu, tidak punya tabungan, sangat mengandalkan bansos untuk menopang kehidupan mereka,” katanya.
Kader PDIP Aria Bima juga tak setuju dengan usulan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud,Todung Mulya Lubis soal penundaan penyaluran bansos pada masa Pemilu dan Pilpres 2024. Aria Bima menyatakan partainya tidak ingin menunda penyaluran bansos kepada masyarakat. PDIP yang merupakan pengusung pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2019 ingin melanjutkan seluruh kebijakan dan program untuk rakyat kecil.
“PDIP sepakat tidak ada yang namanya penghentian atau penundaan bansos,” kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Caores nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, bansos untuk masyarakat tidak boleh diklaim sebagai bantuan atas nama pribadi. Sebab, barang-barang untuk bansos dibeli dari uang pajak masyarakat. “Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum bisa sejahtera,” ujar Anies di acara “Desak Anies” yang digelar di Sumatera Barat yang diunggah dalam tayangan YouTube resmi Anies Baswedan, Rabu (3/1). “Janga nada yang mengklaim bansos itu sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya lagi.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membantah jika pihaknya mengusulkan penghentian pemberian bansos sampai Pilpres 2024 selesai. “Saya ingin menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tidak menunda pemberian Bansos, TPN setuju bansos diteruskan bahwa rakyat membutuhkan,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju program bansos diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon (Paslon) tertentu. Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI. “Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini,” kata Todung.
5. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mempersilakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengusulkan komite independen untuk mengaudit hasil survei. “Oh silakan, Mas, silakan. Silakan mau bentuk komite independen. Kalau perlu panggil dari Amerika atau PBB, enggak apa-apa. Panggil ahli dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana, kita malah senang. Makin banyak ahli kita malah tambah senang. Makin kredibel. Dan hasilnya makin tambah jelas begitu. Silakan. Silakan, Mas,” ujar Nusron, Rabu (3/1). “Mau buat komite audit dari mana, monggo. Silakan untuk itu,” katanya. Nusron mengibaratkan hasil survei sebagai pengecekan penyakit oleh dokter. Jika hasilnya bagus, mereka harus bersyukur. Namun jika hasilnya kurang bagus, mereka harus memperbaiki kesehatannya, bukan malah menyalahkan dokternya.
Timnas AMIN tidak cemas apalagi panik dengan hasil survei dari sejumlah lembaga mengenai elektabilitas para peserta Pilpres 2024. Jubir Timnas AMIN, Billy David mengatakan sejauh ini baru kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terlihat panik. “Kalau kami melihat sejauh ini belum ada kepanikan seperti 03,” kata Billy kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Rabu (3/1).
Billy mengatakan Timnas AMIN belum melihat ada urgensi pembentukan Komite Independen untuk mengusut independensi lembaga survei seperti yang diusulkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Billy menilai usulan pembentukan komite independen itu belum mendesak. Menurutnya, masyarakat sudah bisa menilai sendiri objektivitas survei. “Urgensinya belum ada dan kami melihat sih kita lebih percayakan kepada masyarakat yang pertama untuk menilai langsung,” kata Billy
Sebelumnya, usulan mengaudit hasil survei dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mencurigai lembaga-lembaga survei yang merilis elektabilitas Prabowo-Gibran selalu tertinggi dibanding paslon lainnya. Hasto menduga adanya upaya penggiringan opini melalui hasil survei agar Pilpres 2024 digelar satu putaran. “Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
6. KPU akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/1). KPU sudah tetapkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan bagi tiga capres yang akan mengisi debat tersebut. Sementara tema debatnya adalah soal Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri. “Hasil pertemuan KPU, tim paslon, dan media penyelenggara, [debat ketiga Pilpres 2024] dilaksanakan 7 Januari 2024 di Istora Senayan,” ujar Komisioner KPU August Mellaz kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1) malam. “Kami sudah mendapat konfirmasi dan kesediaan panelis,” ujar August lagi.
Adapun 11 panelis debat ketiga Pilpres 2024 adalah Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani), Angel Damayanti (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia), Curie Maharani Savitri (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus), Evi Fitriani (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia), I Made Andi Arsana (Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada).
Ian Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina), Irene Hiraswari Gayatri (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional), Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan), Laksamana TNI (Purn) Marsetio (KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan), R Widya Setiabudi Sumadinata (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjajaran), Philips J Vermonte (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS).
7. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan keberatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait simulasi pencoblosan pasangan capres dan cawapres hanya memuat dua gambar paslon. Kejadian ini pertama kali diketahui pihak PDI-P Surakarta setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. “Pak Hasyim, ketua KPU sudah saya komplain kok ada kayak gini,” kata Mahfud ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1) malam. Kata Mahfud, Hasyim mengatakan KPU akan mengevaluasi kejadian tersebut dan memperbaikinya. Perbaikan itu akan dilakukan dengan cara membuat simulasi dengan empat gambar Paslon. “Ya minimal 4 lah (kotak paslon dalam lembar simulasi kertas suara) saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3 ya 4. Sehingga semuanya bisa terbuka,” ujarnya.
8. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal oknum Satpol PP di Garut, Jawa Barat, yang mendeklarasi dukungan kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mengatakan, dukungan semacam itu dari aparat merupakan pelanggaran kode etik. “Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebetulnya,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Mahfud menyampaikan, Satpol PP bertugas melayani masyarakat dan membantu pemerintah. Oleh karena itu, keberpihakan politik kepada pasangan tertentu justru melanggar aturan.
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta masyarakat untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini dia sampaikan untuk menanggapi adanya dugaan intimidasi yang diterima masyarakat menjelang Pilpres 2024. “Pada tanggal 14 Februari, untuk seluruh masyarakat kita berharap kembali ke pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan karena bantuan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, kembali ke hati nurani,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (3/1/2024). Mahfud tidak memungkiri, intimidasi yang dirasakan mungkin membuat kondisi psikologis tidak baik-baik saja. Terlebih jika pendekatannya diwarnai dengan setengah ancaman dan sebagainya.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Satpol PP di Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran. Menurut Moeldoko, Satpol PP sebagai institusi belum mendapat posisi yang jelas dalam pemerintahan. “Kalau menurut saya enggak (tidak ada pelanggaran). Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN (Aparatur Sipil Negara) itu,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024). “Maka ya wajar mereka bisa menyampaikan (dukungan) kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan,” katanya lagi.
Anggota Satpol PP Kabupaten Garut mendapat sanksi skorsing hingga tak diberi gaji buntut video dukungan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah anggota Satpol PP yang terlibat, salah satunya adalah CS yang juga merupakan anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN).
Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Usep Basuki Eko menerangkan CS mengajak beberapa orang rekannya untuk membuat video dukungan dengan mengatasnamakan FKBPPPN DPD Garut. Eko mengatakan video dibuat sebelum KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres. “Saudara CS atas inisiatif sendiri mengajak rekan satu regunya yang sedang sama-sama bertugas di Pospam Pengkolan saat itu,” kata Eko, kemarin.
9. KPU memastikan MNC Group tetap menjadi televisi penyelenggara debat ketiga Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz usai rapat tim kampanye seluruh paslon di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). “Nah ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia, pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan,” ujar Mellaz kepada awak media.
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meyakini MNC Group akan berlaku profesional dalam menyiarkan debat ke capres, 7 Januari 2024. Hal itu menanggapi protes dari kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 dan 2 soal tidak setuju MNC Group sebagai stasiun televisi penyelenggara debat ketiga Pilpres 2024. “Jadi ditunjuk, dimandatkan, ya dilaksanakan. Kalau ada hal-hal ya silakan disampaikan kepada KPU, tetapi ada satu hal yang perlu kita cermati adalah MNC Group ini kan satu media yang profesional. Saya yakin, haqul yakin ya tidak akan mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas MNC Group sebagai satu media profesional,” kata TGB ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
10. TPN Ganjar-Mahfud mengkritisi simulasi Pilpres 2024 di Solo, Jawa Tengah, yang hanya memuat dua pasangan calon (paslon). Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku menyayangkan simulasi yang hanya berisi dua paslon itu. Dia pun menganggap simulasi tersebut aneh. “Saya menyayangkan misalnya berita hari ini bahwa simulasi dengan menggunakan kertas suara yang terjadi di Solo. Itu hanya menampilkan gambar dua paslon, paslon 1 dan paslon 2. Nah, buat saya ini aneh,” kata Todung di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). Todung bertanya-tanya alasan simulasi hanya menampilkan dua paslon. Ia pun mempertanyakan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan simulasi.
11. Presiden Jokowi mengungkapkan total biaya konstruksi untuk membangun 6 jembatan di lintas Utara Jawa mencapai Rp 292 miliar. “Total biaya konstruksinya Rp 292 miliar dan total investasi Rp 705 miliar,” kata Jokowi saat meresmikan jembatan tersebut di Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/1). Kepala Negara mengungkapkan, enam jembatan baru itu menggantikan jembatan Callendar Hamilton (CH) yang sudah berusia 40 tahun. Sebelumnya Presiden juga meresmikan 3 jembatan baru di lintas selatan Jawa pada Selasa (2/1). Adapun keenam jembatan tersebut adalah Jembatan Pemali Brebes B di Kabupaten Brebes, Jembatan Pedes B di Kabupaten Brebes, Jembatan Kalibanger A di Kota Semarang, dan Jembatan Wonokerto IIA di Kabupaten Demak. Lalu, Jembatan Juana IA di Kabupaten Pati, dan Jembatan Pang I di Kabupaten Rembang.
12. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara eks Ketua KPK Firli Bahuri selaku tersangka kasus dugaan pemerasan ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal ini dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Firli karena dinilai belum lengkap.
“Masih menindaklanjuti untuk melengkapi berkas perkara sebagaimana petunjuk P19 dari JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (3/1). Kendati demikian, Ade tak membeberkan lebih lanjut soal sejauh mana proses pelengkapan berkas perkara itu telah dilakukan. Termasuk, soal kapan penyidik akan kembali menyerahkan berkas perkara itu ke kejaksaan. “Nanti kita update,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menolak menjadi saksi meringankan untuk Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Tidak bersedia jadi saksi meringankan. Tetapi bersedia sebagai ahli,” kata Romli Atmasasmita saat dikonfirmasi, Rabu (3/1). Romli juga mengaku telah mengonfirmasikan soal penolakan dirinya sebagai saksi meringankan kepada Firli dan kuasa hukumnya, Ian Iskandar. ‘’Saya menolak dan sudah saya sampaikan pada Pak Firli dan PH-nya,” katanya.
Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak meminta kepada Romli untuk mengirim surat keberatan menjadi saksi meringankan bagi Firli. “Jika Prof Romli keberatan untuk dijadikan saksi a de charge oleh tersangka FB, mestinya Prof Romli membalas surat panggilan dari penyidik tersebut dengan materi keberatan untuk dijadikan saksi a de charge,” tutur Ade.
13. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membela Presiden Jokowi yang dikritik keras dua capres dalam Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal pemanggilan kepala desa ke Istana. Moeldoko membantah anggapan Jokowi mengerahkan kepala desa untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mendengar masukan kepala desa tentang revisi UU Desa. “Oh ndak, ndak, ndak (Jokowi mengondisikan dukungan kepala desa). Saya pikir konteksnya ya, yang penting kita selalu melihat konteksnya. Dan di situ tidak ada pembicaraan politik sama sekali,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/1).
Presiden Jokowi mengumpulkan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas pembangunan desa yang sudah ia lakukan selama menjadi presiden. Dia menyebut telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun untuk membangun desa. “Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa, Rp539 triliun. Niku duit kathah sanget, lo,” kata Jokowi di Banjarnegara, Rabu (3/1).
Jokowi mengatakan uang yang diberikan ke desa sangat besar. Bahkan, total dana desa sudah setara pembangunan 250 bandara atau 400 bendungan. Meski begitu, pemerintah memilih menggunakan uang itu untuk membangun desa. Salah satu buah dari dana desa adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa. “Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini,” ujarnya. Jokowi meminta para kepala desa bijak dalam mengelola dana desa. Ia ingin kucuran dana dari pemerintah pusat itu digunakan semaksimal mungkin dalam pembangunan desa. (HPS)
