Pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir (net)
Isu menarik pagi ini, Pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang juga kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ia siap memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran. Prabowo Subianto menyatakan tidak ingin menjadi Presiden Republik Indonesia melalui jalur kekerasan.
Isu hangat lainnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersyukur karena menempati posisi pertama dalam survei yang dilakukan Bloomberg terhadap 17 ekonom dan analis senior. Anies mengatakan para ekonom dan analis senior memberikan penilaian berdasarkan data dan substansi yang disampaikan para capres. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang juga kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy Thohir dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam.
“Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak,” imbuhnya. Boy lalu menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Prabowo dalam acara tersebut. Ia siap memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran. “Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa ini membuat semangat kita untuk tadi, sekali putaran,” katanya.
2. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan tidak ingin menjadi Presiden Republik Indonesia melalui jalur kekerasan. Prabowo mengungkapkan hal ini dalam pertemuan dengan Relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) for 02 di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1). “Saya waktu itu benar-benar bilang saya bilang, daripada saya jadi presiden melalui jalan kekerasan, lebih baik saya enggak jadi presiden,” kata Prabowo.
Prabowo menyinggung soal kerusuhan pasca Pilpres 2019. Setelah kerusuhan itu, ia menyebut dirinya mendapat pemahaman baru. “Saya ngerti kenapa saya 2 kali kalah, ya mungkin waktu saya juga, terus terang saja belum sampai kepada pemahaman yang saya pegang sekarang dan pencerahan itu terjadi 2019 waktu saya kalah,” ujarnya. Ia menceritakan, ketika kalah Pilpres 2019, banyak pendukungnya yang tegang sehingga melakukan aksi di Jalan Thamrin, Jakarta.
Prabowo mengaku sempat mendatangi Kawasan Jalan Thamrin, kemudian bertemu dengan seorang pemuda. Menurut dia, pemuda itu menyatakan siap mati demi Prabowo. “Saya datang ke situ melihat banyak korban dan sebagainya, ketegangan. Ada anak muda. Mungkin dia kena gas (air mata). Dia lihat saya dia teriak “Pak Prabowo Pak Prabowo kami siap mati untuk bapak,” cerita Prabowo. Saat mendengar penyataan itu, Prabowo mengaku kaget.
Ia langsung meminta anak muda itu pulang. “Saya shock. Saya langsung berlutut, saya bilang, berhenti, saya tidak mau kau mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan Indonesia. Di situ saya sadar bahwa situasi sudah tidak bagus dan di situ saya putuskan kalau Anda cinta sama saya, Anda harus pulang semua. Itu saya minta. Akhirnya, saya kira semuanya pulang,” ujar Prabowo.
Tak lama setelah kerusuhan itu, Prabowo mendapatkan tawaran rekonsiliasi dari Presiden Jokowi yang memenangkan Pilpres 2019. Pesan itu diterimanya melalui para kader muda Partai Gerindra. “Yang bawa massage rekonsiliasi ke saya justru anak-anak muda di Gerindra. Dan saya putuskan waktu itu, baik, kita rekonsiliasi,” kata Prabowo lagi.
Prabowo yakin Indonesia bisa menjadi satu dari lima negara ekonomi terbesar di dunia. “Kalau lihat indikator-indikator ekonomi, semua analisa, semua mengarah bahwa Indonesia akan menjadi one of the economics giant di dunia ini,” katanya.Prabowo mengatakan, pernah ada juga pihak yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi kelima terbesar di dunia.
Menurut Prabowo, hal itu sangat mungkin terwujud. “Ada yang meramal kita ekonomi ke 5 terbesar di dunia, maybe 2045. Di depan mata sebetulnya. Semua indikator ke sana. Tapi saya pun pernah baca kajian strategis mengarah ke situ,” kata dia. Tak hanya itu, ia optimistis pada tahun 2045 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa mencapai angka dua digit. Namun, Prabowo menegaskan, diperlukan adanya kerja sama serta kolaborasi antara para pemimpin dan elite bangsa untuk dapat mencapai tujuan itu.
3. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan agar Pemilu 2024 tidak membawa perpecahan di masyarakat. Baginya, kontestasi elektoral lima tahunan tidak perlu sampai mengorbankan persatuan yang selama ini dirawat. “Kita mau perdamaian di antara kita sesama anak bangsa. Tidak ada arti pemilu jika kita pecah. Tugas kita semua ikuti pemilu, jaga aturan main,” ujar Surya di Lombok, NTB, Senin (22/1).
Surya meminta para penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi. Kata dia, pemerintah juga mesti menjaga netralitas. Pemilu harus berjalan jurdil, bebas, dan bermartabat. Surya meminta kader Partai Nasdem tak mudah terprovokasi. Ia menekankan, musuh utama dalam Pemilu 2024 bukanlah sesama kader ataupun kader dari parpol lain. “Idealisme kita menyatakan musuh utama kita di negeri ini adalah kepicikan, cara berpikir, kebodohan, kemiskinan dan rasa ketidakadilan. Itulah musuh bersama kita,” kata dia.
Soal wacana pemakzulan Presiden Jokowi, Surya Paloh mengatakan, wacana tersebut tidak tepat, mengingat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024. “Saya pikir masalah pemakzulan ini memang bukan saatnya untuk pemakzulan, ini tanggung sekali, sayanglah,” ujarnya. Surya menilai, saat ini pemimpin bangsa harus lebih fokus menjaga stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, dan keamanan. “Artinya, bagaimana pun kita harfus menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita. Sehingga hal-hal lain, walaupun hati kita panas, tapi kepala harus tetap dingin,” tegas Surya Paloh.
4. TKN Prabowo-Gibran menyebut, ada tiga skenario hitam untuk menjegal pasangam Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, skenario tersebut dilakukan dengan cara-cara ilegal, terstruktur, sistematis, dan masif. “Motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang frustasi. Prabowo-Gibran selalu unggul telak di semua lembaga survei terpercaya, baik dalam simulasi tiga pasion ataupun dengan simulasi dua pasion jika terjadi dua putaran,” kata Habiburokhman di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/1).
Disebutkan, skenario pertama, menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu. Skenario kedua, isu pemakzulan Presiden Jokowi. Habiburokhman mengatakan, pelaku yang mengembuskan isu pemakzulan membangun narasi sesat bahwa Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Skenario ketiga, memproduksi berita bohong dan fitnah. Habiburokhman mencontohkan beredarnya koran Achtung yang memfitnah Prabowo sebagai penculik 13 aktivis pada peristiwa 1998. Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah melaporkan koran Achtung ke polisi. “Kami meminta kepada penegak hukum terkait, baik Bawaslu, DKPP dan Kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik menangkal tiga skenario hitam di atas,” kata Habiburochman.
5. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku bersyukur karena menempati posisi pertama dalam survei yang dilakukan Bloomberg terhadap 17 ekonom dan analis senior. Anies mengatakan para ekonom dan analis senior memberikan penilaian berdasarkan data dan substansi yang disampaikan para capres. “Kami menilai ketika pakar itu melakukan asesmen, mereka menggunakan data. Karena itulah mereka disebut pakar,” kata Anies di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1). “Bukan melihat foto. Bukan melihat atraksi, tapi melihat substansi. Karena itu kami bersyukur, ketika sampai pada substansi kepercayaan itu diberikan kepada kami,” ujarnya.
6. Hasil survei Charta Politika terbaru menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di hampir seluruh wilayah “Pasangan Prabowo Gibran itu (unggul) hampir merata di seluruh zona wilayah,” kata Peneliti Utama Charta Politika, Nahrudin di kanal YouTube Charta Politika Indonesia, Senin (22/1). Prabowo-Gibran unggul di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun, Prabowo-Gibran kalah di wilayah Jateng dan DIY. Sebab, Jateng dan DIY didominasi pemilih Ganjar-Mahfud MD. “Kekalahannya walaupun tidak dominan, ada di Jateng dan DIY. Prabowo-Gibran kalah dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” ujar Nahrudin.
Dijelaskan, elektabilitas Prabowo-Gibran berada di posisi teratas dengan angka 42,2 persen. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud MD 28 persen dan pasangan Anies-Muhaimin 26,7 persen. “Hasilnya menunjukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu berada di posisi pertama,” kata Nahrudin lagi.
7. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta masyarakat tak ragu untuk menunjukkan dukungan pada capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagi dia, langkah itu perlu ditunjukan mengingat Pilpres sudah semakin dekat. “Masyarakat kita imbau tidak lagi menjadi pendukung yang tersembunyi, tetapi sudah harus bangkit, muncul untuk menkonsolidasikan di masyarakat supaya menjadi lebih masif,” ujar Ali, Senin (22/1).
Tak hanya itu, Ahmad Ali juga meminta figur-figur yang memiliki posisi berseberangan dengan pemerintah saat ini melakukan langkah nyata. Ali menganggap, langkah itu lebih penting ketimbang memunculkan berbagai narasi kontraproduktif, misalnya pemakzulan Presiden Jokowi. “(Pemakzulan) itu tidak bagus untuk demokrasi kita. Tidak bagus untuk bangasa kita, lagian biayanya terlalu mahal untuk bangsa ini,” tandasnya.
8. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan, para prajurit atau perwira TNI sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal. Hal itu menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1). Dalam debat tersebut, Mahfud menyatakan tidak mudah memberantas penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat.
“Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita,” kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (22/1). “Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?” sambung Maruli. Ia mengatakan, saat ini TNI menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas disertai sanksi yang berat. Menurut Maruli, dengan cara itu para prajurit dan perwira tidak lagi terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan mencopot perwira atau anggota yang melakukan pelanggaran prinsip netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2024. “Paling tidak kalau dia punya jabatan itu pasti kita segera langsung non job-kan. Kita pasti panggil langsung,” kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (22/1).
Maruli menegaskan, TNI akan tetap melakukan evaluasi dan menindaklanjuti setiap pengaduan terkait dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh anggota mereka di tingkat apapun. “Tetap pasti kami tindaklanjuti nanti,” ujar Maruli lagi. Ia meragukan anggota TNI dari seluruh matra terlibat kampanye politik, sampai dengan sengaja memasang spanduk atau foto salah satu kubu peserta Pemilu atau Pilpres. “Ah itu kan disengaja. Enggak mungkin tentara yang masang lah. Terlalu bodoh tentara masang itu. Enggak mungkin lah kita yang buat itu. Memang ada yang coba-coba lah,” kata Maruli di hadapan awak media.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan pihaknya tidak menawarkan posisi dalam struktur TKN kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Nusron mengatakan, Erick Thohir harus mundur dari Menteri BUMN terlebih dahulu kalau mau masuyk struktur TKN. “Ndak (ditawari masuk TKN), kalau masuk struktur kan Pak Erick Thohir harus mundur dari menteri,” ujar Nusron di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (22/1). “Jadi biarkan masing-masing itu berjuang dengan caranya masing-masing,” sambungnya.
Nusron mengatakan, eks kader PDI-P Maruarar Sirait alias Ara tidak pernah meminta masuk ke TKN. Nusron yakin Ara bisa mendukung Prabowo-Gibran dengan caranya sendiri. “Pak Ara juga tidak pernah mau menawarkan diri untuk masuk TKN. Biarkan dia berjuang dengan caranya dia masing-masing. Saya yakin dia punya segmen sendiri kok,” tutur Nusron. Sementara soal eks Menteri BUMN Rini Soemarno, Nusron menyebut Rini mendukung Prabowo-Gibran hanya dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat. “Nda ada. Bu Rini enggak masuk TKN. Enggak masuk. Iya, sebagai komponen masyarakat beliau untuk sampaikan dukungan kepada Pak Prabowo,” imbuhnya.
9. Migrant CARE menemukan nama yang diduga ganda dalam Data Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York, Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan pihaknya menerima informasi dan pengaduan terkait adanya beberapa keanehan yang ditemukan di dalam DPT LN di PPLN New York itu pada pekan lalu. “Kita terima data ini hari Jumat, 19 Januari 2024,” ujar Wahyu, Senin (22/1).
Wahyu mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terkait validitas dari DPT LN yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyebut hal ini juga memberi pesan bahwa pencatatan pendaftaran itu masih penuh dengan kesalahan. Menurut Wahyu, kesalahan tersebut dapat berakibat fatal karena satu suara itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, Wahyu menegaskan Migrant CARE bakal terus melanjutkan mengawasi data-data tersebut.
10. Timnas AMIN meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan PPATK soal aliran dana janggal yang melibatkan politisi jelang Pemilu 2024. Sekretaris Timnas AMIN, Saan Mustopa mengatakan temuan PPATK ini harus diusut tuntas agar proses dan hasil Pemilu 2024 transparan. “Jadi temuan PPATK terkait adanya kejanggalan dalam bertransaksi, ada yang masuk ke caleg, masuk ke bendahara, itulah yang diproses menurut saya,” kata Saan di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1).
“Supaya nanti ada transparansi dan ada kejelasan, menurut saya itu, itu harus diusut secara tuntas, ditindaklanjuti,” imbuhnya. Saan menilai jika temuan ini tak ditindaklanjuti dan diusut tuntas, maka proses Pemilu 2024 dapat tercederai. Tak hanya itu, kata dia, temuan ini juga dapat memengaruhi proses pemilu. “Karena ini bisa mencederai pemilu, bisa berpengaruh terhadap proses pemilu,” ujar dia.
11. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir tak terkait Pemilu dan Pilpres 2024. Lagi pula, kata Ari, kampanye pemilu berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut kunker Jokowi ke Jateng saat ini untuk menyosialisasikan program Indonesia sehat dan pintar. “Kita tahu kunker Presiden itu tidak ada kaitannya dengan pemilu. Ini terkait dengan memprioritaskan program Indonesia sehat Indonesia pintar itu dapat terlaksana,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/1).
Ari menjelaskan, wilayah Jawa Tengah dipilih karena termasuk wilayah padat penduduk, selain Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah kata dia harus memastikan layanan kesehatan dan program lain tereksekusi dengan baik. “Ini daerah yang padat penduduknya. Di Indonesia ini daerah yang padat Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Pasti perlindungan sosial terkait dengan manusia,” ucap Ari.
Ari juga membantah kabar yang menyebut adanya permintaan pertemuan dari Presiden Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, narasi yang tersebar itu aneh. Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja tidak membenarkan kabar tersebut. “Narasi yang dikembangkan seolah ada permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar,” kata Ari, Senin (22/1). “Tidak ada permintaan untuk bertemu. Bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDIP,” imbuhnya. Meski demikian, Ari mengakui pertemuan antartokoh bangsa untuk kebaikan bangsa itu sangat baik dan perlu didukung. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Jokowi.
12. Mantan Wapres Jusuf Kalla menyebut Presiden Jokowi sudah berubah. Perubahan itu ia rasakan saat membandingkan dua periode kepemimpinan Jokowi. Menurut JK, periode pertama saat ia mendampingi Jokowi sebagai Wapres berjalan bagus dan dijalani dengan senang hati dan kebersamaan. “Tapi begitu periode kedua timbullah macam-macam. Pikiran, arah, menjadikan tiga kali lah (periode), dan itu melanggar konstitusi, tentu kan? Atau langkah-langkah menunda lah pemilu. Timbul lah negeri ini seperti milik keluarga dan sebagainya. Semua timbul seperti itu yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat,” katanya dalam perbincangan dengan Rivana Pratiwi dalam Political Show Podcast CNN Indonesia.
Kendati demikian, dalam wawancara tersebut JK menyatakan tak mengetahui pasti penyebab Jokowi berubah. Namun ia menyinggung dalam beberapa hal, kekuasaan bisa membuat orang tidak mau melepaskannya. JK pun bercerita sudah lebih dari setahun dirinya tidak pernah berkomunikasi intens dengan Jokowi, dan hanya bertemu ketika ada acara. Ia mengaku pernah meminta waktu bertemu satu tahun lalu, tapi tidak kunjung diberikan kesempatan, sehingga kini ia tidak lagi meminta.
Padahal, menurut JK, saat itu ia ingin membuat janji bertemu untuk membicarakan Papua dan bukan soal politik. “Saya tidak tahu (alasannya). Hanya sibuk sibuk,” katanya. Dalam wawancara tersebut, JK bukan hanya menjawab soal hubungannya dengan Jokowi, tapi juga soal hasil survei Pemilu 2024, hingga peluangnya memediasi Surya Paloh dan Megawati jika pemilu berlangsung dua putaran.
13. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai pernyataan Thomas Lembong soal tujuh tahun membuat contekan bagi Presiden Jokowi melanggar etika profesional. Seperti diketahui, Lembong menjabat Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Kepala BKPM 2016-2019 era Jokowi. Kini, Lembong duduk sebagai Co Captain Timnas AMIN. “Apalagi menyebut kata ayahnya mas Gibran, melanggar etika profesional. Padahal paslon satu seringkali bicara tentang etika,” kata Budiman dalam keterangan tertulis, Senin (22/1).
Budiman menilai Lembong tak sepatutnya melontarkan pernyataan demikian ke khalayak umum. Menurutnya itu bisa membuat seluruh pihak menjadi tidak nyaman. Ia menyebut tugas dari seorang menteri memang memberi masukan kepada presiden. Budiman mengakui presiden memang tidak lah menguasai semua hal secara rinci. Oleh karenanya, presiden tetap membutuhkan bantuan menteri-menterinya. “Ketidaketisan secara profesional ini akan membuat tidak nyaman bos lamanya, maupun bos barunya. Karena itu akan berpotensi terjadi dengan mereka. Ini soal etika yang sering yang selalu dibicarakan Pak Anies dan Cak Imin,” ucapnya.
14. Timnas AMIN buka suara usai KPK berencana memanggil para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek sistem proteksi TKI pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Sekretaris Timnas AMIN Saan Mustopa mengingatkan KPK atas memorandum Kejagung untuk menunda seluruh proses pemeriksaan peserta pemilu terkait kasus dugaan korupsi hingga Pemilu 2024 selesai.
“Itu sudah menjadi komitmen antara KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Dan menurut saya terkait ya apapun misalnya laporannya ya, tetap aja berpegang pada kesepakatan tersebut untuk sementara tidak memproses sampai Pemilu selesai,” kata Saan di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1). Saan berharap KPK mengikuti memorandum yang telah dikeluarkan Kejagung. Terlebih, kata dia, hal tersebut dilakukan agar tak muncul pendapat yang menilai adanya politisasi hukum dalam kasus ini.
15. Kuasa Hukum Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hernawan, Resmen Kadapi mengeklaim, kliennya tak pernah memberikan suap kepada mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Hal itu disampaikan Resmen membacakan gugatan praperadilan melawan KPK atas status penetapan tersangka suap dan gratifikasi terhadap Helmut Hernawan. Resmen menilai, KPK tidak memiliki dua alat bukti sebagaimana aturan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan Helmut Hernawan sebagai tersangka. “Bahwa dua bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang membuktikan pemohon melakukan ‘suap’ kepada Edward Omar Sharif Hiariej sebagai wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah ada,” kata Resmen dalam sidang di PN Jaksel, Senin (22/1). (HPS)