Hasto Kristiyanto dan Tri Rismaharini (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap cerita Mensos Tri Rismaharini atau Risma soal suasana rapat-rapat kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Sebagai misal, ketika mau rapat diperiksa dulu sehingga suasananya tidak nyaman lagi. Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P dan PDI-P sendiri merupakan parpol pengusung pasangan Ganjar-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sedangkan Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.
Isu hangat lainnya, LSI Denny JA mencatat elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran sudah tembus angka 50,7 persen dan tertinggi dibanding dua kandidat lainnya. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua dengan elektabilitas 22 persen, sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 19,7 persen. Di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto menyebut, pihak yang selalu menjelek-jelekkan program Food Estate adalah antek-antek asing yang menginginkan Indonesia selalu lemah dan miskin. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap cerita Mensos Tri Rismaharini atau Risma soal suasana rapat-rapat kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Sebagai misal, ketika mau rapat diperiksa dulu sehingga suasananya tidak nyaman lagi. “Bahkan Ibu Risma menceritakan soal bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Hasto menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Mensosnya, Tri Rismaharini. Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P dan PDI-P sendiri merupakan parpol pengusung pasangan Ganjar-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sedangkan Presiden Jokowi mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik,” kata Hasto. Atas curhatan Risma, Hasto mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tidak lagi seperti dulu. “Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan itu,” pungkasnya.
Namun, ketidaknyamanan tersebut tidak mempengaruhi semangat Risma untuk tetap bekerja. Sebab, Risma selalu mementingkan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya. “Tugas untuk rakyat bangsa dan negara, harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk urus rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Ibu Risma,” ujar Hasto Kristiyanto.
2. LSI Denny JA mencatat elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran sudah tembus angka 50,7 persen dan tertinggi dibanding dua kandidat lainnya. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berada di posisi kedua dengan elektabilitas 22 persen dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat 19,7 persen. Pemilih yang salah mencoblos 0,7 persen dan yang tak menjawab sebesar 6,9 persen.
“Dari data simulasi kertas suara posisi hari ini ketika kita tanyakan siapa capres dan cawapres yang dipilih, maka angkanya pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 50,7 persen,” kata Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Al Faraby dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa (30/1). Adjie mengatakan untuk pertama kalinya dalam survei yang digelar LSI Denny JA pasangan Prabowo-Gibran menyentuh angka 50,7 persen. “Jadi elektabilitas sudah melewati magic number untuk satu putaran yaitu di angka 50,7 persen,” ujarnya.
Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengapresiasi hasil kerja keras tim sukses, relawan, dan masyarakat, terkait hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Prabowo-Gibran yang telah mencapai 50,7 persen. Tetapi, Budisatrio mengingatkan tim untuk tidak terlena, justru menurutnya perlu bekerja lebih keras lagi untuk mengawal suara. “Alhamdulillah, hasil survei LSI ini tentu menggembirakan kita. Apresiasi kita berikan setinggi-tingginya terhadap kerja keras dari semua pihak; timses, parpol, relawan, dan masyarakat pendukung yang sangat militan. Tetap bekerja keras meski begitu banyaknya serangan yang diarahkan kepada kita,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1).
Walaupun mendapatkan hasil survei yang positif, dirinya tak mau terlena dan mengimbau kepada tim untuk tidak terbuai. Karena bagi Budisatrio, hasil survei hanya menjadi parameter kondisi saat ini, tidak bisa memastikan kemenangan di pemilu nanti. “Kita berharap hasil survei ini menjadi semangat baru, bukan menjadikan kita terbuai dan terlena. Justru disaat inilah kita membutuhkan kerja yang lebih keras. Untuk memastikan survei ini menjadi kenyataan, dan bahkan bisa menang lebih tebal, di 14 Februari nanti,” tegasnya.
3. Menhan Prabowo Subianto menyebut, pihak yang selalu menjelek-jelekkan program Food Estate adalah antek-antek asing yang menginginkan Indonesia selalu lemah dan miskin. “Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin gak boleh food estate inilah itulah saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah selalu miskin. Waspada saudara sekalian,” kata Prabowo dalam Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (30/1).
Prabowo yang juga merupakan calon presiden pada Pilpres 2024 dengan nomor urut 2 ini menegaskan dirinya hadir dalam acara yang dihadiri 60.000 massa tersebut sebagai seorang Menteri Pertahanan. “Saya sekarang menteri pertahanan, masa menteri pertahanan joget, jadi gak boleh kampanye, nanti ada Bawaslu, nanti dimarahin lagi,” ujarnya. Menurut Prabowo, masalah pangan merupakan masalah pertahanan lantaran menyangkut hidup dan mati. Sehingga, ia menaruh perhatian penting bagaimana soal pangan ini bisa diselesaikan. “Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, itu gaya yang saya suka,” ungkap dia di depan Mentan Amran Sulaiman.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, program lumbung pangan (Food Estate) harus segera dievaluasi, bahkan kalau perlu dihentikan saja. “Ini keputusan yang super super harus segera dievaluasi, dihentikan. Puluhan triliun uang [anggaran] digunakan untuk menebang hutan, untuk menanam [bahan pangan] tapi tidak ada hasilnya, petani yang butuh pupuk duitnya tidak ada,” ujarnya dalam dialog dengan petani di Wonosobo, Sabtu (27/1) lalu. Dia berjanji, jika Anies – Cak imin menjadi presiden maka program food estate akan disetop dan anggarannya akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani.
Paslon Ganjar Pranowo – Mahfud MD tidak akan melanjutkan program food estate alias lumbung pangan pemerintahan Presiden Jokowi. Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto menjelaskan, pihaknya tidak akan mengulangi kesalahan program food estate. Menurutnya, skala food estate terlalu besar dan targetnya kurang masuk akal. Meski demikian, Ganjar-Mahfud tetap ingin membuat para buruh petani naik pangkat menjadi pengusaha tani. Hanya saja, caranya bukan lewat food estate.
Menurut Heru, Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan para petani dengan lahan kecil agar mencapai skala yang cukup untuk melakukan korporatisasi, mekanisasi pertanian, dan intensifikasi pertanian, yang kemudian dikaitkan dengan ekosistem pangan sehingga juga akan mencakup peternakan. “Nah namanya mungkin lebih pas disebut sebagai Ekosistem Pangan Terpadu di desa-desa. Tujuannya mengubah atau mengangkat buruh tani menjadi pengusaha pertanian,” jelas Heru di Media Center TPN, Jakarta Pusat.
4. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Presiden Jokowi bersikap bijak dan tetap mempertahankan netralitasnya dalam pemilu. Ia berharap Presiden Jokowi tidak mempolitasi bansos, karena bisa kualat. “Kita harap presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” kata Cak Imin saat kampanye di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Cak Imin mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan bansos untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres tertensu. Menurut dia, bansos merupakan kebijakan yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah dan DPR. “Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” tegas Muhaimin.
Ketua Umum PKB itu juga meminta masyarakat saling mengawasi pemberian bansos. Jangan sampai bansos diberikan dengan tuntutan untuk mendukung salah satu paslon tertentu. “Nah, tolong yang memanfaatkan bansos dengan sewenang-wenang kita awasi supaya tidak salah sasaran dan jangan sampai hanya diberikan kepada kroninya saja,” tutur Cak Imin.
Cak Imin berjanji, bersama Anies Baswedan, akan langsung mengurus persoalan pupuk jika memenangi Pilpres 2024. Ia mengatakan, setelah dilantik, mereka akan langsung melakukan pengecekan ke berbagai pabrik pupuk di Tanah Air. “Insya Allah saya dan Mas Anies akan bekerja all out, tanggal 20 Oktober 2024 siang dilantik, sorenya kami langsung sidak ke pabrik pupuk dan kita produksi pupuk untuk petani,” ujar Cak Imin di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1). Ia kembali menekankan, salah satu persoalan yang belum dituntaskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin adalah persoalan pupuk untuk petani. Masalah itu, membuat petani kesulitan karena pasokan pupuk terbatas dan harganya mahal. “Petani-petani sudah 10 tahun ini tidak mendapatkan pupuk, betul? Petani-petani selama ini diabaikan, betul?” kata Cak Imin.
Sementara itu saat kampanye di Gedung Pertemuan Amanjiba, Krapyak, Pekaloangan, Selasa (30/1) sore, Cak Imin mengaku ada yang mengikutinya usai dirinya kampanye di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (27/1) malam. “Saya habis dari magelang, kumpul 20.000 (orang). Eh, dua hari berikutnya ada tuh yang datang bawa sembako, katanya bagi sembako, tapi ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapa pun,” sindir Muhaimin.
Ketua Umum PKB itu lantas mengingatkan, bansos merupakan hak rakyat dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon pada Pilpres 2024. Ia berjanji bakal meluruskan cita-cita reformasi dan demokrasi. Di mana semua orang memiliki hak yang sama di depan pemerintah dan hukum. Kata Muhaimin, saat ini situasi demokrasi di Indonesia tak baik-baik saja karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin masif.
5. Projo DIY melaporkan Butet Kertaredjasa ke Polda DIY atas dugaan menghina Presiden Jokowi saat acara Hajatan Rakyat untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Minggu (28/1). Projo DIY bersama Arus Bawah Jokowi datang ke Mapolda DIY didampingi bidang hukum dan advokasi TKD Prabowo – Gibran. Laporan Projo tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor STTLP/114/I/2024/SPKT/Polda DIY tanggal 30 Januari 2024. Pelapornya Aris Widihartanto. Dalam laporannya, pelapor melihat video Butet Kertaredjasa sedang berorasi dan mengucapkan kata-kata yang menghina Presiden Jokowi. Ucapan Butet yang dinilai menghina yakni asu dan wedus.
Projo DIY menilai kata-kata Butet Kertaredjasa tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi. “Hari ini kita melaporkan Mas Butet Kertaredjasa pada saat acara tanggal 28 Januari lalu di Alun-alun Wates, Kulon Progo,” ujar Ketua Projo DIY Aris Widihartanto saat ditemui di Mapolda DIY, Selasa (30/1). Dia menilai kata-kata yang dilontarkan Butet tidak elok. Sebagai budayawan, kata Aris, Butet seharusnya memberikan contoh budaya yang baik kepada generasi muda. “Jadi hari ini kita mencoba untuk mengupayakan pelaporan terhadap beliau. Karena kita melihat beliau sepertinya juga putus asa. Sehingga tindakan yang dilakukan juga ngawur dan membabi buta,” tandasnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengeklaim Presiden Jokowi sudah sering menerima sindiran hingga ujaran kebencian dari banyak pihak. Salah satunya, sindiran budayawan Butet Kartaredjasa lewat pantun yang disampaikannya dalam kampanye capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Minggu (28/1) lalu. “Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran, menerima banyak hal dari 2014, kan. Hoax, ujaran kebencian, bahkan hal lain fitnah,” kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). Ari mengungkapkan, selama ini Kepala Negara tidak terpengaruh oleh sindiran tersebut. Sikap yang ditunjukkan presiden pun biasa-biasa saja saat menanggapi sindiran yang muncul. “Tapi bapak selama ini biasa saja,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Butet menanggapi laporan tersebut dengan santai. Baginya pelaporan itu hanya bentuk panjat sosial atau pansos yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. “Oh nggak papa karena projonya sedang pansos. Panjat sosial dari pantun saya. Ya, boleh-boleh saja semua warga bangsa ini boleh melakukan apa pun karena itu memang dijamin oleh Undang-Undang. Melaporkan saya ndak papa,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Bantul, DIY, Selasa (30/1).
Terkait pantun yang dibacakannya, Butet menjelaskan, dirinya hanya menyampaikan pikiran-pikirannya dan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai seniman, lanjut Butet, mengekspresikan sesuatu bisa melalui berbagai media seperti menulis entah itu berupa puisi, cerpen, pantun, atau naskah monolog. Bisa juga melalui aksi panggung seperti teater mengingat dirinya juga sebagai aktor teater. “Saya juga seorang pelukis, saya bisa mengekspresikan kebebasan saya berekspresi di kanvas di kertas secara visual dan itu dijamin oleh UUD 45 dan itu satu hal yang sewajarnya di dalam kehidupan berdemokrasi,” kata Butet.
6. Di sisi lain, TPN Ganjar-Mahfud MD melaporkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan beberapa orang timsesnya ke Bawaslu Jawa Barat. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bachri mengatakan, TPN Ganjar melaporkan soal dugaan pelanggaran jadwal kampanye Prabowo dkk di Jawa Barat. “Ada Ridwan Kamil, ada mantan Bupati Subang [Ruhimat], ada Maruarar Sirait, lalu iya (Prabowo). Sekilas yang saya baca itu,” katanya, Selasa (30/1).
Syaiful mengatakan, adapun yang TPN laporkan adalah soal kegiatan Prabowo di Subang pada 27 Januari 2024. Menurut pelapor, seharusnya tanggal tersebut waktunya Ganjar yang berkampanye di sana. Namun, ada pula kegiatan capres nomor urut 2 di sana. “Jadwal itu areanya Jabar, dijadwalkan 03, tapi 02 lakukan kegiatan di sana,” kata Syaiful.
7. TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut pemeriksaan kader Perindo Aiman Witjaksono dalam kasus tudingan aparat tidak netral dalam Pemilu 2024 melanggar prosedur. Pasalnya, penyidik Polda Metro Jaya langsung menyita ponsel Aiman dalam pemeriksaan perdananya sebagai saksi, bukan tersangka. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, Aiman seharusnya tidak diperlakukan bak penjahat perang. “Saudara Aiman ini bukan teroris. Bukan penjahat narkotika dan penjahat perang,” ujar Todung di Jakarta, Selasa (30/1).
Todung memahami, penyidik tengah berusaha mencari barang bukti dalam kasus ini. Namun, pihaknya keberatan dengan proses penyidikan ini karena tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Diingatkan, Aiman hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Akan tetapi, penyidik sudah menyita ponsel Aiman dalam pemeriksaan tersebut. “Sekali lagi saya katakan, (Aiman) bukan sebagai tersangka,” tegas Todung. Atas dasar itu, TPN Ganjar-Mahfud akan mengadukan penyidik Polda Metro Jaya ke Propam Polri hingga Komnas HAM.
8. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan soal pertemuan antara Mensesneg Pratikno dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Senin (29/1) malam. Menurut Ari, dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu Presiden Jokowi. “Tadi malam, hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 19.15 WIB, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bertemu Mensesneg. Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan, kepada Bapak Presiden (agar dapat) diterima menghadap beliau,” ujar Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1).
“Dan tentu saja untuk itu Pak Mensesneg menyampaikan Kepada Pak Menko Polhukam bahwa Bapak Presiden sedang berada di luar kota dalam rangka kunker ke daerah dan akan kembali hari Kamis depan, tanggal 1 Februari 2024,” katanya lagi. Menurut Ari, Mensesneg Pratikno akan menyampaikan permohonan Mahfud setelah Presiden kembali dari kunker. “Setelah beliau kembali, pasti akan disampaikan untuk bisa diatur di kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” ujarnya. Ari juga memastikan, dalam pertemuan dengan Pratikno pada Senin malam, belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud MD.
Mensesneg Pratikno mengaku telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (29/1) malam kemarin. Namun, dalam pertemuan tersebut Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri. “Benar, Prof Mahfud MD bertemu saya tadi malam,” ujar Pratikno, Selasa (30/1). “Belum menyerahkan surat tersebut (pengunduran diri),” lanjutnya. Pratikno tidak menjelaskan perihal isi pertemuan antara dirinya dengan Mahfud. Pratikno juga tidak mengungkapkan di mana pertemuan berlangsung. Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dalam waktu dekat. Penegasan itu disampaikannya kepada para wartawan di panggung kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1) lalu. Mahfud sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto berharap sosok pengganti Mahfud MD pada posisi Menko Polhukam harus bersatu padu untuk menegakkan demokrasi dan hukum sebagaimana telah dilakukan Mahfud. Ia tidak ingin, sosok pengganti Mahfud justru menumbuhkan praktik-praktik intimidasi baru seperti yang terjadi dalam proses Pemilu 2024. “Siapa pun yang nanti menggantikan Prof Mahfud tetap dalam spirit yang sama yakni membela rakyat, membela keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Menurut Hasto, Mahfud adalah pendekar hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menko Polhukam. Ia menitipkan pesan bagi pengganti Mahfud di posisi tersebut, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jauh dari kecurangan dan intimidasi. Mahfud, jelas Hasto, tengah menyelesaikan sejumlah tugas sebagai Menkopolhukam. Salah satunya adalah mengawal Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil. Selain itu, kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat luas juga sedang diselesaikan Mahfud.
9. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pengusaha Boy Thohir yang menyatakan sekitar 30 persen pengusaha di Indonesia siap memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Faisal menilai Boy Thohir pongah dan sombong sehingga harus dilawan. “Kesombongan Boy Thohir itu harus dilawan dan diingatkan. Harus dimiskinkan kalau dia kalah. Dengan beradab, bukan dengan balas dendam,” kata Faisal dalam peluncuran skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 Indonesia di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
“Dengan keadaban, dengan aturan main yang memang menyebabkan pongahnya Boy Thohir dan kawan-kawan, yang mengeklaim 30 persen kekuatan ekonomi nasional akan memenangkan pasangan tertentu,” imbuhnya. Faisal juga menyinggung Boy Thohir yang menikmati keuntungan dari ekspor batu bara sejak tahun 2012, karena melonjaknya harga komoditas unggulan tersebut. Faisal menyebutkan, pendapatan Boy Thohir dari sektor batu bara mencapai Rp 1.000 triliun.
Namun, negara tidak mendapat sepeser pun pajak dari ekspor tersebut. Padahal, negara lain seperti Amerika Serikat menerapkan pajak wind fall profit dari komoditas unggulan. “Negara 1 sen pun tidak ambil dari wind fall profit itu sebagaimana Australia, Amerika Serikat, seluruh negara Uni Eropa dan beberapa negara berkembang seperti Mongolia menerapkan wind fall tax. Indonesia? Zero. Karena ancang-ancang untuk modal pemilu ini, sehingga dia bisa pongah seperti tadi,” ujar Faisal.
10. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani optimistis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng atau basis massa PDI-P pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya menanggapi seringnya Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir, Jokowi banyak beraktivitas di Jawa Tengah, tak lama setelah Ganjar melakukan safari politik di provinsi itu. “Targetnya ya Jawa Tengah kandang banteng,” kata Puan di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1). Puan menyerahkan kepada masyarakat Jawa Tengah siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Dirinya yakin masyarakat sudah memiliki pilihan terbaik terhadap sosok pemimpin tersebut. “Kita lihat Jawa Tengah akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah,” ujar Puan Maharani.
Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul akan menjaga ‘kandang banteng’ dari serbuan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo-Gibran dalam perhelatan Pilpres 2024. Bambang Pacul menegaskan, saat ini pertempuran mulai memasuki tensi tinggi. “Bagi kami, pendukung Ganjar-Mahfud, jika Jawa Tengah ambruk maka seluruh Indonesia akan ambruk. Maka kami menjaga Jawa Tengah sekuatnya,” tegasnya saat mendampingi Ketua DPR Puan Maharani dalam kunjungan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Semarang.
“Kami bertahan sekuatnya, karena pasangan lain juga menyerang sekuatnya. Jadi sebetulnya ini biasa saja, kan bagian dari pertandingan dan pertempuran, jadi harus siap,” tuturnya. Pacul tidak menargetkan perolehan suara bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Tengah. “Tapi saya berjanji, ini janji saya, Jateng akan memberi kontribusi suara terbanyak bagi Ganjar-Mahfud dibanding provinsi lain,” tandasnya
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bicara soal nasib Presiden Jokowi setelah lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024. Hal ini disampaikan Hasto menanggapi pernyataan putra sulung Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra, tentang nasib Presiden Jokowi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenangi Pilpres 2024. “Nasib Pak Jokowi bagaimana? 20 Oktober berdasarkan ketentuan konstitusi, Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Senada dengan Guntur, Hasto menyatakan, rakyat lah yang menjadi penentu kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Ia optimistis, Ganjar-Mahfud bisa menang pada Pilpres 2024 karena sentimen rakyat terhadap pasangan ini positif. “Di tengah berbagai bentuk intimidasi penghadangan, justru rakyat berdatangan pada kampanye hajatan rakyat yang dilakukan Ganjar-Mahfud,” imbuh Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud MD ini.
Lebih jauh, Hasto berharap Jokowi mampu merampungkan tugasnya sebagai presiden dengan warisan berjalannya Pemilu 2024 yang demokratis tanpa intimidasi. Jika tidak, akan semakin banyak gerakan rakyat yang mengoreksi pemerintahan Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatannya. “Semakin banyak intimidasi oleh oknum-oknum aparat, maka semakin banyak rakyat yang bergerak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kewenangan itu,” pungkas Hasto.
12. PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal, Estiono di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Jakarta, Selasa (30/1). Eddy ajukan gugatan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK “Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.
Hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK) sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 UU 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 auat 1 KUHP terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” kata Estiono.
Sebelumnya KPK menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka karena eks Wamenkumham itu diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan. Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH). Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.
13. Slank bersama musisi, budayawan, dan aktivis telah meluncurkan lagu berjudul Salam M3tal dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, kemarin. Lagu tersebut dipersembahkan sebagai bentuk dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud. Salah satu personel Slank, Abdee Negara menyatakan, lagu Salam M3tal tidak hanya sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar-Mahfud tapi juga untuk menyuarakan isu kemanusiaan yang makin meresahkan. “(Lagu Salam M3tal) bukan sekadar inisiasi bentuk dukungan kepada capres dan cawapres nomor urut tiga, tetapi juga menjadi gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Slank. Tujuannya untuk mengobarkan semangat Merah Putih demi mewujudkan cita-cita Revolusi Cinta bersama Ganjar-Mahfud, serta melanjutkan semangat revolusi mental yang pernah diusung sebelumnya,” ujarnya, Selasa (30/1).
Pada kesempatan yang sama drummer Slank, Bimbim menambahkan, lagu Salam M3tal hadir sebagai karya musik kolaborasi lintas seni, budaya, profesi, dan generasi yang berbeda latar belakang. Pasalnya, karya ini memiliki kesamaan pemikiran dan perjuangan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. “Lagu ini kami luncurkan juga sebagai bentuk kolaborasi atas kekhawatiran terhadap pengikisan norma etika, penyelewengan konstitusi, hingga ancaman terhadap demokrasi pada masa depan,” ucap Bimbim yang pencipta lagu Salam M3tal. Lagu tersebut, lanjut Bimbim, tidak hanya mengangkat isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi juga menyuarakan isu kemanusiaan yang meresahkan.
Drummer grup band Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias “Bimbim” mengatakan, Slank awalnya tidak ingin berpolitik pada Pilpres 2024. Namun Slank melihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja sehingga grup band “legend” ini harus “turun gunung”. “Sebenarnya, kita mau santai-santai, enggak mau ikutan berpolitik tahun ini. Tapi, teman-teman dan keadaan yang terjadi, di Indonesia sedang enggak asik-asik aja, makanya kita turun gunung,” kata Bimbim dalam konferensi pers peluncuran lagu “Salam M3tal” di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin. Sayangnya Bimbim enggan mengungkapkan apa yang membuat dirinya mengatakan Indonesia sedang tidak asik-asik saja. Bimbim hanya menyebut, lagu “Salam M3tal” memang dibuat untuk menyatukan bangsa Indonesia.
14. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik pemberian bansos pemerintah yang dirapel tiga bulan sekaligus dari Januari, Februari, dan Maret 2024. Anies menyebut seharusnya penyaluran bansos disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik pemberi. Hal tersebut disampaikan Anies usai acara kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1). “Jadi gini, bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kelender politik,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Kapan rakyat membutuhkan, di situ dikasih bansos, ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi,” lanjutnya. Anies menegaskan, bansos adalah pemberian negara yang disampaikan melalui aparat pemerintah. Anies menyebut bansos seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politis tertentu. “Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan,” katanya.
Pemerintahan Presiden Jokowi gencar membagikan bansos kepada masyarakat pada awal tahun 2024. Bahkan, jelang pelaksanaan Pilpres 2024, pemerintah juga mengumumkan bansos baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bansos yang digelontorkan Presiden Jokowi anggarannya tercantum dalam APBN 2024. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa. “Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1). Dijelaskan, APBN 2024 sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tetnang APBN Tahun Anggaran 2024. Sri Mulyani bilang, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini DPR. “UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama,” tuturnya.
Pemerintah telah menyepakati untuk kembali memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang tergolong keluarga penerima manfaat (KPM). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan pemerintah tahun lalu. Namun, yang berbeda dalam BLT Mitigasi Risiko, pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode tiga bulan, Januari-Maret 2024, dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp 600.000. “Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan, itu akan dievalusasi tiga bulan lagi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin. Meskipun periode pelaksanaannya dimulai Januari, Airlangga menyebutkan, BLT itu rencananya baru disalurkan pada Februari 2024. “Tiga bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari,” katanya.
15. TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan publik tidak perlu repot untuk mempertanyakan kapan Presiden Jokowi mengajukan cuti untuk kampanye. Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD, Chico Hakim menyebutkan, tiap hari Jokowi berkampanye secara implisit mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Apakah Pak Jokowi belum kampanye? Itu pertanyaannya. Pak Jokowi setiap hari kampanye kok buat Prabowo-Gibran,” kata Chico dalam acara ‘Political Show’ CNNIndonesia TV, kemarin malam.
Chico mencontohkan belakangan Jokowi gencar mempertontonkan kedekatan dengan kubu paslon nomor urut 2 alias Koalisi Indonesia Maju (KIM). Kedekatan itu diperlihatkan dalam beberapa kali kunjungan kerja. Menurut Chico, Jokowi lebih memilih bersama menteri yang berada di kubu nomor urut 2. Di antaranya, Jokowi makan siang bersama Prabowo usai meresmikan Grha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1). Jokowi juga kerap mempertontonkan dirinya yang bertemu dengan Ketua Umum parpol pendukung Prabowo-Gibran.
16. Menteri Investasi yang mendukung Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia menyindir gerakan salam 4 jari yang beredar di media social diinisiasi pihak yang bakal kalah Pilpres 2024. “Ciri-ciri orang mau kalah itu memang ada aja akalnya untuk mau buat gagal,” ujar Bahlil dalam sambutannya dalam acara Kongres Kaum Muda Indonesia di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Ia curiga langkah itu sengaja dihembuskan untuk menggembosi suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena khawatir akan menang dalam satu putaran. Menurut Bahlil, isu tersebut juga sengaja dimunculkan lantaran berbagai upaya sebelumnya tidak berhasil. “Pertama isunya pemakzulan, tidak berhasil. Kedua Menteri mundur, juga tidak terjadi. Sekarang ada calon 4 supaya dua putaran dengan cara pilih satu atau tiga,” tuturnya.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, gerakan “salam 4 jari” untuk mempengaruhi elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. “Ya kalau (gerakan) nolak kan surveinya enggak naik. Gerakan-gerakan untuk menolak 02 kan sudah dilakukan melalui berbagai cara,” kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (30/1). Nusron mengatakan, Prabowo-Gibran mendapat gerakan penolakan berbagai cara, seperti isu politik dinasti. Kendati demikian, Nusron mengeklaim elektabilitas Prabowo-Gibran justru naik. “Macam-macam (gerakannya), tapi tren surveinya naik terus, ya alhamdulillah. Kalau kayak gitu biarkan rakyat yang menilai ya. Namanya orang lagi panik usaha boleh-boleh saja, itu kan bentuk rasa kepanikan,” kata Nusron. Kampanye salam empat jari pertama kali muncul media sosial X. Gerakan ini dinarasikan sebagai cara mengalahkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
17. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim basis suara Presiden Jokowi yang berada di luar negeri pada Pilpres 2019 telah beralih kepadanya. Dia yakin pemilih Jokowi sudah beralih ke Ganjar-Mahfud sejak setahun yang lalu. “Alhamdulillah ceruknya yang dulu pendukung pak Joko Widodo sebagian besar pindah ke saya dan itu sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu,” kata Ganjar usai kampanye di Makassar, Selasa (30/1).
Ganjar mengaku selalu bertatap muka secara online dengan para pendukung Ganjar-Mahfud yang berada di luar negeri setiap pekan. “Kemarin kami melihat Amerika, Jerman, Belanda, Australia, Tiongkok termasuk di Asean, Arab Saudi hampir tiap minggu pasti mereka meminta zoom. Terakhir kemarin di Atlanta, Sydney. Mereka sangat luar biasa,” ungkapnya. Dalam tatap muka dengan warga Indonesia yang berada di luar negeri tersebut, selalu ada pesan-pesan positif untuk proses demokrasi. “Saya bangga terharu karena mereka membawa pesan-pesan politik satu katanya. Kita harus selamatkan demokrasi. Itu bahasa mereka, maka saya harus berikan teman-teman yang ada di luar negeri,” kata dia.
18. Bawaslu Medan menyatakan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Medan, Andy Yudistira bersama lima orang lainnya melanggar netralitas ASN. Video Andy viral di media sosial karena mengarahkan kepala sekolah untuk mendukung paslon Pilpres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. “Bawaslu Medan telah menetapkan adanya pelanggaran tentang peraturan perundang undangan lainnya di mana yang bersangkutan itu melanggar tentang netralitas ASN,” kata Wakil Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Medan, Fachril Syahputra, Selasa (30/1).
Fachril menyebut pihaknya menggunakan sejumlah aturan dalam kasus ini, yakni Pasal 283 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 3 huruf f dan Pasal 9 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang PNS. Menurut Fachril, pihaknya telah merekomendasikan hasil pemeriksaan tersebut ke Komisi ASN (KASN) Medan. Selanjutnya, KASN yang akan menjatuhkan sanksi kepada keenam orang yang ada dalam video tersebut. (HPS)
