Prabowo Subianto dan Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku sudah mendapatkan ucapan selamat dari lima pimpinan negara karena unggul berdasarkan hasil hitung cepat alias quick count Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menyimpulkan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 jauh lebih dahsyat ketimbang pemilu sebelumnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku sudah mendapatkan ucapan selamat dari lima pimpinan negara karena unggul berdasarkan hasil hitung cepat alias quick count Pilpres 2024. Lima pimpinan negara dimaksud adalah PM Australia Anthony Albanese, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.
Sekretaris Perdana Menteri Singapura, Chang Li Lin mengatakan, selain mengucapkan selamat, Lee Hsien Loong juga membahas hubungan bilateral Singapura dan Indonesia dengan Prabowo. “Lee dan Prabowo membahas keadaan hubungan bilateral yang sangat baik,” kata Chang, dalam siaran pers tim Prabowo-Gibran yang mengutip Channel News Asia, Kamis (15/2).
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang. Hal ini disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count yang mencatat keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hasto menuturkan PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi, yaitu usai Pemilu 2004 dan 2009. “Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Ia mengatakan partai politik oposisi penting untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan. Menurut Hasto, berkaca dari dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Ia mengatakan PDIP siap berjuang baik lewat fraksi partai di parlemen, maupun di partai secara institusi. “Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata dia.
Namun, Hasto mengaku PDIP tak akan diam dengan sejumlah dugaan kecurangan selama proses pemilihan kemarin. Dia menyoroti pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos karena teknis administratif. Hasto yakin dugaan kecurangan selama pemilihan terjadi mulai dari hulu hingga hilir.
3. Inisiator gerakan salam 4 jari sekaligus Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad menyatakan hasil quick count yang beredar mengecewakan. Ia mendorong Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi oposisi. “Hasil hitung cepat yang beredar hingga saat ini memang mengecewakan kita. Tapi sebenarnya, kekecewaan maupun kesedihan adalah amunisi terbaik untuk bergerak bersolidaritas saling menguatkan semangat,” bunyi seruan tersebut.
John meminta Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud yang saat ini tertinggal dalam Pilpres 2024 menurut quick count, menjadi oposisi tetap selama Prabowo-Gibran berkuasa. “Sebagai bentuk pembuktian sikap politik kesatria. Politik memang bukan barang mati dan oposisi membutuhkan nilai; yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar,” ujarnya. John berharap seruan ini mendorong kekuatan politik yang baru atau yang merasa terzalimi pasca Pemilu 2024 bersatu jadi oposisi. Ia berharap Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tak bergabung dengan kekuasaan.
4. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menyimpulkan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 jauh lebih dahsyat ketimbang pemilu sebelumnya. “Kami hampir pada kesimpulan masif, sistematis dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas, kadar yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya,” kata Bambang di Rumah Perubahan AMIN, Jalan Brawijaya, Jaksel, Kamis (15/2).
Bambang lantas menjelaskan ada tiga kategorisasi bentuk kecurangan yang disusun Timnas AMIN. Di antaranya, terdapat kecurangan yang berkaitan dengan angka-angka elektoral atau penggelembungan suara. Sebagai contoh, ia menemukan ada penggelembungan perolehan suara bagi pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran dan paslon 3 Ganjar-Mahfud di kawasan Kinibalu, Malaysia.
Dalam formulir C-1 di kawasan itu memperlihatkan paslon AMIN memperoleh suara sebanyak 22. Kemudian paslon Prabowo-Gibran mendapatkan 77 suara dan paslon Ganjar-Mahfud 36 suara. Namun, ia mengatakan rekapitulasi form C hasil plano tertulis paslon Prabowo-Gibran justru mendapatkan 8.077 suara dan pasangan Ganjar-Mahfud 80.032 suara.
5. Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin menemukan 9 bentuk kecurangan dalam pilpres 2024. Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengatakan, kecuarangan tersebut terjadi sebelum, sesaat dan setelah pencoblosan berlangsung. “Jadi, kami dari THN AMIN sejak 1 hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu,” ujarnya dalam dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2).
Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif. Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan Prabowo- Gibran. Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa. Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas KPPS untuk memenangkan paslon tertentu.
Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS. Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT). Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketujuh, manipulasi data DPT. Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS, terakhir praktik politik uang. “Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi,” ujarnya.
Timnas AMIN menemukan bukti dugaan penggelembungan suara dalam penghitungan manual berdasarkan data di situs web KPU. Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti mengatakan, dari riset serta verifikasi data formulir C1 dan data situs web KPU, pihaknya menduga ada penggelembungan suara. Ia mengatakan, ada perbedaan angka antara di formulir C1 dan data situs KPU dalam 335 laporan dari 181 kota dan 26 provinsi. “Kami melakukan pendalaman apakah ini suatu (kecurangan) yang terjadi, kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir, apakah ada sesuatu kelemahan dalam uploading,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/2).
6. Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengatakan, hanya pemegang kekuasaan yang mampu melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024. “Seperti yang disampaikan Prof Hamdan tadi, yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan (kecurangan pemilu secara) terstruktur, sistematis dan masif ya yang memegang kekuasaan,” kata Sudirman saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Amin, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Ia mengatakan, Timnas Anies-Muhaimin merasa tak gentar. Mereka siap melawan dan membuktikan dugaan kecurangan dalam kontestasi pemilihan presidenMereka mengajak kembali masyarakat selamatkan negara ini dari tangan-tangan dan pikiran yang melampaui batas.
Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva mengaku telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi secara sistematis dalam pilpres 2024. “Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis,” kata dia. Mantan Ketua MK ini mengatakan, Tim Hukum Anies-Muhaimin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran.
7. Tim Hukum Nasional Timnas AMIN membuka opsi kerja sama dengan TPN Ganjar-Mahfud untuk menggugat kecurangan dalam pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). “Kami membuka diri. Kita punya kepentingan yang sama untuk tegakan hukum dan demokrasi, kita buka diri untuk itu. Nanti kita tindak lanjuti,” imbuhnya.
Ari menyebut telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud dan beberapa kali membahas gugatan kecurangan itu. Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar-Mahfud. Dijelaskan, meskipun kedepanya nanti gugatannya memiliki legal standing masing-masing, namun opsi kerja sama akan terus dijalankan. “Kerja sama itu bagus, artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi, kita akan bersinergi,”ucapnya.
8. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan, pihaknya bakal membawa dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Sudah pasti, kalau lihat begini sudah pasti (dibawa ke MK),” kata OSO di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2). OSO menyebut, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud banyak menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, ia masih enggan mengungkapkan apa saja dugaan kecurangan yang dimaksud. Menurut dia, segala persoalan itu akan dibahas dalam koridor hukum.
9. Bawaslu RI menyatakan sebanyak 2.413 TPS berpotensi lakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut pihaknya menemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di ribuan TPS tersebut. “Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ini kemungkinan PSU-nya besar,” kata Bagja dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2). Meski begitu, Bagja mengatakan Bawaslu masih menunggu rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota.
Di sisi lain, KPU RI menemukan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C- hasil dari 2.325 TPS. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku telah memonitor temuan itu dalam Sirekap dan meminta kesalahan perolehan suara di ribuan TPS tersebut segera diperbaiki. “Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS [hasil konversi tidak tepat]. Itu sudah teridentifikasi by sistem dan sudah diminta melakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (14/2).
Soal pemungutan suara ulang, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan PSU dapat dilakukan melalui rekomendasi panwascam dan Bawaslu RI. “Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi panwascam yang bekerja ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan PSU,” kata Hasyim.
Nantinya, kata Hasyim, rekomendasi dari panwascam disampaikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten/kota. “Menurut undang-undang pemilu, pemungutan suara ulang itu yang memutuskan perlu atau tidaknya itu adalah KPU kabupaten/kota. Tentu saja bisa karena penilaiannya sendiri, bisa juga karena rekomnya Bawaslu,” jelasnya.
10. Presiden Jokowi meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang disebut banyak kekurangan. Menurut Jokowi, jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang, langsung dibawa saja ke Bawaslu RI dan MK. “Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2).
“Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK,” katanya lagi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta dugaan kecurangan Pilpres 2024 dilaporkan ke Bawaslu hanya ucapan normatif. Hasto menilai pernyataan tersebut faktanya tidak sesuai kondisi di lapangan. Dia menyoroti sejumlah dugaan kecurangan mulai dari mobilisasi kepala desa dan intimidasi yang terjadi di lapangan. “Itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata,” kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
“Pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu,” imbuhnya. Hasto mengatakan mulai saat ini rakyat Indonesia lah yang akan menjadi pengawas pemilu. Dalam politik, benar dan salah akan ditentukan di kemudian hari. Hasto minta rakyat mencermati hal itu bersama. “Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama,” kata Hasto.
11. Perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran dan pasangan Anies-Muhaimin Iskandar di wilayah DKI Jakarta bersaing ketat dalam hasil sementara real count di situs web KPU RI. Per Kamis (15/2) pukul 09.00 WIB, data yang masuk ke situs pemilu2024.kpu.go.id sudah 50,36 persen atau 15.495 dari 30.766 TPS di Jakarta.
Prabowo-Gibran unggul sementara dengan perolehan 417.759 suara atau 41,79 persen. Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 388.801 suara atau setara 38,89 persen. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud dapat 193.059 suara atau 19,31 persen.
Analisis exit poll Litbang Kompas menunjukkan, pasangan Prabowo-Gibran unggul di semua gugus pulau se-Indonesia pada Pilpres 2024. Peneliti Senior Litbang Kompas, Bambang Setiawan menganalisis, Prabowo-Gibran memperoleh suara lebih dari 50 persen di setiap gugus pulau. “Pasangan Prabowo-Gibran unggul di semua gugus pulau. Hasil survei setelah pencoblosan memperlihatkan pasangan tersebut unggul dengan 52,3 persen suara di Pulau Jawa. Sedangkan di Sumatera 54,7 persen dan Bali-Nusa Tenggara 51,6 persen,” tulis Bambang, Kamis (15/2).
“Di gugus Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku-Papua bahkan dukungan terhadap mereka mencapai di atas 60 persen,” tulisnya lagi. Pasangan Prabowo-Gibran juga mendapatkan suara terbesar di semua provinsi di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, Prabowo-Gibran unggul dengan angka 45,5 persen, sementara Ganjar-Mahfud mendapatkan 30,6 persen. Di DKI Jakarta, Anies-Muhaimin memperoleh 35,5 persen suara di DKI Jakarta,sedangkan Prabowo-Gibran 38,9 persen.
12. Hingga Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, PDIP unggul dalam Pileg 2024. Merujuk hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan KPU melalui Sirekap, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mendapat 2.530.107 suara atau 17,04 persen. Sementara Golkar mengekor di urutan kedua dengan perolehan 2.049.492 suara atau 13,81 persen. Disusul Partai Gerindra di urutan ketiga dengan 1.839.105 suara atau 12,39 persen, PKB di urutan keempat dengan 1.577.786 suara atau 10,63 persen. Partai Nasdem urutan kelima dengan 1.244.569 suara atau 8,38 persen. Adapun jumlah suara yang telah direkapitulasi berasal dari 73.059 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS atau 8,87 persen.
13. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan akan menghormati hasil pemilu 2024 jika hasilnya murni dari aspirasi rakyat. Hal itu disampaikannya usai hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo-Gibran. Anies mengaku sebagai seorang demokrat atau penganut paham demokrasi sejati, tidak akan menyangkal aspirasi yang datang dari rakyat. “Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati, kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat,” katanya dalam konferensi pers di Markas Timnas AMIN, kemarin. “Karena itu kemauan rakyat dan kita harus menghormati kemauaun rakyat, kita harus menghargai keputusan rakyat, ini komitmen kita,” ujarnya lagi.
14. Presiden Jokowi buka suara soal keinginannya bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Menurut dia, silaturahmi dengan semua tokoh bangsa adalah hal yang baik. “Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik, untuk negara ini sangat baik,” kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2).
Namun, Jokowi tidak menjelaskan kapan rencana pertemuan tersebut digelar, setelah Pilpres 2024 atau pada momen lain. Seperti diketahui, kabar mengenai rencana pertemuan itu terungkap dari pernyataan Dubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan Yogya membenarkan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan Jokowi dengan Megawati. “Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia,” ujar Sri Sultan, Senin (12/2) lalu.
Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menjelaskan soal rencana pertemuan antara Ketua Umum Surya Paloh dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan langkah politik menyikapi dinamika Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya merespons hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 dari Litbang Kompas yang sudah mencapai data yang masuk sebesar 60,40 persen. “Kalau hasil ini legitimate, semua mungkin terjadi kita bisa berdialog dengan siapa saja. Saya dengar kabar tadi Bu Mega akan bertemu dengan Pak Surya Paloh,” kata Taslim, kemarin malam.
Taslim juga mengungkapkan soal kemungkinan Surya Paloh berdialog dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Saya dengar juga dari kawan-kawan, Pak Surya Paloh akan ketemu dengan Pak Prabowo. Kita prinsipnya silaturahmi itu sebuah keniscayaan, kita terbuka untuk dialog, nanti kita pilih yang terbaik buat bangsa,” ujarnya. Namun, menurut Taslim, proses politik itu akan terus terjadi seiring perkembangan dinamika hasil Pemilu 2024.
15. Jubir Timnas AMIN, Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang mengaku memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Jokowi semestinya menahan diri untuk bersikap karena KPU belum mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara Pilpres 2024. “Ya secara etika salah. Beliau (Jokowi) itu penjaga moral, Kepala Negara, harus sangat menghargai proses yang official (resmi),” ujar Mardani, Kamis (15/2). Ia tak membantah quick count sebagai metode penghitungan suara patut dipercaya. Hanya saja, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan hasil pemilu resmi hanya disampaikan oleh KPU melalui penghitungan manual.
16. Bawaslu RI mendorong KPU memperbaiki data perolehan suara capres-cawapres di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menanggapi banyaknya kesalahan hitung suara tempat pemungutan suara (TPS) di dalam Sirekap. “Tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pada intinya adalah manual berjenjang itu yang kita pegang,” kata Lolly di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Dari pengamatan Bawaslu, kata Lolly, pihaknya memang menemukan kesalahan input data. Lolly mensinyalir, kesalahan data Sirekap itu kesalahan pembacaan secara digital. “Misalnya di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi, ‘oh salah nih’, yang tadinya 10, karena tarikannya tidak pas menjadi 100, misalnya,” ujar Lolly. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU segera memperbaiki data Sirekap. “Segera lakukan perbaikan Sirekap karena Sirekap ini kan antara data manual dan data yang masuk. Begitu terbacanya beda, harusnya bisa dikoreksi sehingga tidak blunder,” kata Lolly.
17. Hingga Jumat (16/2), perolehan suara Prabowo-Gibran unggul. Ini merujuk pada hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan KPU melalui Sirekap hingga pukul 06.00 WIB. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru Sirekap, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 29.162.439 suara atau 56,88 persen. Anies-Muhaimin memperolehan 12.954.253 suara atau 25,27 persen sedangkan Ganjar-Mahfud MD memperoleh 9.154.995 suara atau 17,86 persen. Adapun jumlah suara yang telah direkapitulasi berasal dari 405.856 dari total 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 49,30 persen TPS.
18. Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai kebijakan KPU dan Bawaslu terkait tertukarnya surat suara pemilu legislatif bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan untuk pemilu DPR dan DPRD. Dalam kebijakan itu, KPU mengakui surat suara pileg tertukar di 388 TPS yang tersebar pada 79 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Sementara itu, data Bawaslu lebih gemuk, yaitu terjadi di 6.084 TPS.
KPU dan Bawaslu sepakat, pada pileg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, surat suara tertukar tetap dianggap sah dan dihitung sebagai suara partai politik selaku peserta pemilu. “Sebenarnya memasukkan suara caleg sebagai suara partai sebenarnya kurang tepat sebab dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka, pemilih punya hak untuk memberikan suara langsung pada caleg yang dia kehendaki,” kata Titi, Kamis (15/2).
Lebih jauh Titi mengungkapkan, pemilih yang merasa tidak berkeberatan dengan kebijakan KPU dan Bawaslu itu bisa jadi disebabkan karena yang bersangkutan tidak paham untuk mempersoalkan surat suara yang daftar calegnya berbeda dengan caleg dari daerah pemilihannya. (HPS)
