Jokowi, Prabowo, Gibran (net)
Isu menarik pagi ini, Anggota Dewan TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menegaskan, peran Presiden Jokowi tak sebatas sampai dengan masa transisi pemerintahan baru. Jokowi akan diberi peran signifikan dalam menentukan arah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu lainnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyonoalias Ibas yang jarang kedengaran suaranya secara mengagetkan menjadi caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Dewan TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menyebut peran Presiden Jokowi tak sebatas sampai dengan masa transisi di pemerintahan baru nanti. “Saya rasa tidak (sampai masa transisi) ya, seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya,” ujar Dradjad, Jumat (23/2).
Dradjad juga mengungkapkan, Jokowi tak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Nantinya Jokowi akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang. Ia menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
“Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi Wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau (Jokowi, red) mempunyai peranan yang signifikan dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang,” ujarnya.
2. Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan rencana pelibatan Presiden Jokowi dalam penyusunan postur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyatakan, jika rencana tersebut tetap berjalan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi. Apabila tidak, justru bisa mengundang pertanyaan publik, apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir 20 Oktober 2024.
“Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?” kata Ikrar Nusa Bhakti dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2). Ikrar menegaskan, pemerintahan baru nanti sudah bukan eranya Jokowi lagi. Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 tidak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.
“Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya. Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat,” lanjut dia.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menganggap wajar jika Presiden Jokowi terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Sebab, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi. Maka dari itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. “Karena semangatnya melanjutkan, saya pikir Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisory. Saya kira itu wajar-wajar saja,” ujar Budiman di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
3. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyonoalias Ibas yang jarang kedengaran suaranya secara mengagetkan menjadi caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan hasil sementara Sirekap KPU, Ibas memperoleh 249.345 suara di dapil Jatim VII yang meliputi wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.
Perolehan suara Ibas bisa bertambah lagi rekapitulasi yang dilakukan KPU belum selesai. Ibas merupakan putra bungsu mantan Presiden SBY dan adik kandung Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Selain Ibas, Puan Maharani yang menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jateng V juga mendapatkan suara yang signifikan. Begitu juga Faisol Reza dari PKB di Dapil Jatim II, Hillarry Brigitta Lasut dari Nasdem di Dapil Sulut, serta Sarmuji dari Golkar di Dapil Jatim VI.
4. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat suara soal masa depan politiknya dan apa yang akan ia lakukan ke depan usai Pilpres 2024. Ganjar mengaku saat ini hanya ingin fokus pada rencana jangka pendek mengawal hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia tak menjawab rencana jangka panjangnya jika hasil penghitungan KPU tetap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 [Maret] rencananya yang diperkirakan akan maju,” Ganjar saat usai menghadiri acara relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Ganjar mengaku masih mengantisipasi segala sesuatu yang bisa saja terjadi hingga pengumuman resmi dari KPU. Dia mengaku ingin fokus pada tanggung jawab hingga semuanya tuntas.
“Yang diperkirakan akan maju dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun, kita mitigasi,” kata dia. Namun, Ganjar mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan hoaks, serta menggunakan jalur konstitusional. “Saya ingatkan mari kita jaga persatuan. Jangan nge-hoaks kita pakai jalur konstitusi ya,” kata dia.
5. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo ihwal penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menyampaikan itu guna menjelaskan kembali pernyataannya beberapa waktu lalu saat bilang tidak ikut campur urusan hak angket. Sementara Ganjar ingin partai pengusungnya memakai hak angket di DPR.
“Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud lewat akun X pribadinya, Jumat (23/2). Mahfud menegaskan sikapnya telah klir dalam masalah itu. Hak angket, kata dia, adalah hak yang dimiliki partai politik khususnya anggota DPR. “Secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan urusan paslon capres/cawapres. Saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol,” imbuhnya.
Waketum NasDem Ahmad Ali menilai usulan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak pantas dilontarkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut dia, jika memang ingin mendorong angket, mengapa usulan itu tidak dilakukan di awal atau sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
“Pak Ganjar menurut saya tidak pantas bicara itu karena dia kan menjadi orang yang kalah. Kenapa inisiatif itu enggak dilaporkan di awal? Menurut saya kalau terjadi kecurangan bukan baru sekarang, ini sudah terjadi sebelum pencoblosan. Aneh saja kalau baru sekarang dia bicara, aneh aja menurut saya kalau baru sekarang kita bicara tentang kecurangan,” ujar Ahmad Ali, Jumat (23/2).
Meski begitu, Ahmad Ali menyebut hak angket sah jika dilakukan partai politik dan angket adalah hak DPR. Dia menegaskan angket hak DPR, bukan seorang capres. “Tapi apapun itu, hak angket adalah hal yang sah kalau dilakukan parpol, ini hak DPR bukan hak capres. Kecuali Pak Muhaimin kan ketua partai, kecuali lain-lain harus konsul sama parpol dan pengusungnya,” katanya.
6. Statemen pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut hak angket DPR bisa menimbulkan chaos atau kekacauan menuai reaksi. Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said menilai, pernyataan Yusril tidak tepat. Menurut dia, pernyataan Yusril ini merupakan salah satu cara pandang yang salah atau sesat pikir.
Sudirman Said menyebut, gejolak sudah terjadi meski hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres 2024 belum diajukan. “Kan ada triger-nya gitu kan. Jadi tidak bisa dipandang karena hak angket terjadi satu gejolak, tidak. Gejolak sudah terjadi akibat tindakan-tindakan yang menabrak norma, menabrak kepatutan, menubruk hukum,” kata Sudirman di Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
Sudirman Said menegaskan, masalah utamanya bukan pada hak angketnya. Melainkan penyebab dari inisiatif untuk menggunakan hak angket tersebut. Ia berpandangan hak angket DPR soal kecurangan pemilu justru membuka peluang untuk menciptakan kestabilan politik. “Bahwa hak angket malah bisa menjadi pintu kepada kestabilan politik karena di sana akan diungkap mana yang benar mana yang salah, mana yang harus diberi sanksi dan sebagainya gitu,” ujar Sudirman Said.
Politisi PDI-P Adian Napitupulu berharap dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terbongkar melalui hak angket yang akan digulirkan di DPR. Sebabnya, Adian menyindir di DPR tidak ada sosok paman yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan melalui hak angket. “Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya,” kata Adian di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Adian meyakini hak angket DPR akan berjalan karena sudah menjadi keinginan rakyat. “Kalau sekarang (hak angket) sepertinya sudah jadi keinginan rakyat,” tegas Adian. Ia menjelaskan, hak angket merupakan pilihan konstitusional bagi DPR. Oleh karena itu, tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. “Kalau dia mencoba melarang hak angket itu, artinya yang dia larang itu hak konstitusional,” ujar Adian.
7. Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur malah meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menggunakan hak angket. Ia khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia. “Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai rencana penggunaan hak angket DPR yang digelindingkan Ganjar Pranowo hanya akan melahirkan permasalahan baru. Ia menyebut hak angket itu belum tentu menyelesaikan permasalahan yang ada. “Secara fundamental akan menimbulkan masalah baru, masalah lamanya tidak selesai. Secara praktis kelihatannya itu tidak realistis,” kata Budiman saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
Budiman mengatakan, sengketa pemilu merupakan persoalan hukum. Secara konstitusional, urusan itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, jika dugaan kecurangan pemilu itu dibawa ke DPR lewat hak angket justru akan menyeretnya ke urusan politik. “Ketika jadi politis urusannya bukan benar salah secara hukum, itu bisa subjektif jadinya. Kepentingan, subjektif,” ucap Budiman.
8. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, usulan hak angket DPR bukanlah bagian dari gertakan politik sebagaimana disampaikan mantan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. “Ya Pak Jimly boleh saja berkomentar seperti itu, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak,” kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Ganjar menilai, langkahnya meminta PDI-P dan PPP menggulirkan hak angket hal yang biasa dalam dunia politik di Indonesia. Menurut Ganjar, selain hak angket, ada cara-cara lain yang bisa ditempuh DPR, salah satunya, Komisi DPR melakukan raker untuk membahas pelaksanaan Pemilu 2024. Dari rapat itu, diharapkan ada kesimpulan apakah pelaksanaan Pemilu khususnya Pilpres berlangsung curang atau tidak. “Melihat situasi seperti ini, DPR sebaiknya gelar Raker aja dulu. Minimum Raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain,” tutur mantan Pimpinan Komisi II DPR ini.
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menilai, wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanyalah gertakan politik. Jimly berpandangan, hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas yakni 8 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Hak angket itu kan, hak interpelasi, hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah enggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja,” kata Jimly.
9. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2) malam lalu. Surya Paloh mengungkapkan, tak ada ajakan dari Presiden Jokowi agar Partai Nasdem hengkang dari Koalisi Perubahan dan bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. Surya menegaskan saat ini Nasdem masih berada di Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. “Ah belum ada (ajakan itu),” ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2).
Ia mengaku tak ada kesepakatan yang terjalin dalam pembicaraan dengan Jokowi. Keduanya hanya membahas soal situasi masyarakat pasca Pilpres 2024. “Hal yang ringan-ringan. Hanya bahas masalah makan malam saja dan membicarakan bagaimana keadaan, perkembangan, situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih dari pada itu barangkali ya,” ujarnya.
Surya mengakui pertemuannya dengan Jokowi pasca pilpres 2024 menuai spekulasi, termasuk di internal Koalisi Perubahan. Ia mengaku mendapatkan pertanyaan serupa dalam pertemuannya dengan Anies-Muhaimin serta Ketua Majelis Syuro dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri dan Ahmad Syaikhu, Jumat siang.
Surya Paloh buka suara soal peluang partainya menjadi oposisi pasca Pilpres 2024. Ia mengatakan Partai NasDem siap dalam segala kondisi. “Siap? Kita ini siap di all weather saja,” kata Paloh. Ia mengaku akan meminta pendapat dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu dan calon presiden Anies Baswedan sebelum menentukan sikap sebagai oposisi atau bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
“Mungkin di antara kita semuanya punya satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin berikan yang terbaik untuk perjalanan proses, perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga semestinya,” ucapnya. Meski demikian, Paloh berharap Partai NasDem tetap konsisten di jalur perubahan bersama PKS dan PKB. “Insya Allah barang kali itu lah yang kita harapkan (konsisten di jalur perubahan),” tuturnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan komunikasi dengan Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri sangat dibutuhkan di tengah kondisi politik saat ini. “Kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan,” kata Paloh usai bertemu para ketua umum partai Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan pertemuan dirinya dengan Mega terwujud. “Bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini,” ucapnya. Ia berharap pertemuan dengan Megawati bisa dilakukan dalam waktu dekat. Surya menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati soal rencana pertemuan tersebut. “Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan. Barangkali apakah Mbak Mega sudah mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, itu terserah Mbak Mega aja,” tuturnya.
10. KPU buka suara soal perolehan suara Pilpres 2024 yang tak kunjung menampilkan data terkini dalam hasil penghitungan suara Pilpres 2024.
Menurut pantauan, data penghitungan terkahir diperbarui pada 22 Februari 2024 pukul 23.00. Progres data yang ditampilkan adalah 619.579 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 75,26 persen.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan pihaknya terus berproses untuk melakukan koreksi terhadap konversi angka dari hasil pembacaan unggahan foto formulir C.Hasil Plano di TPS yang dipublikasikan dalam laman tersebut.
Hasyim menyebut proses publikasi berjalan secara bertahap berdasarkan perkembangan hasil koreksi yang dilakukan.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengaku akan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ke instansi terkait. Namun, Hasyim tetap tidak membeberkan berapa jumlah anggaran untuk membuat dan mengembangkan Sirekap. “Untuk biaya Sirekap, ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk penyelenggaraan pemilu. Nanti akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Hasyim dalam jumpa pers, Jumat (23/2). Hasyim mengungkapkan, pertanggungjawaban itu tidak hanya pada anggaran 2023 saja, tetapi juga 2024. Termasuk, dana untuk pengembangan hingga pelaksanaan penggunaan atas Sirekap pada Pemilu 2024.
KPU tidak akan menghentikan penayangan data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) demi transparansi, terutama pengunggahan foto asli formulir C, hasil plano dari tempat pemungutan suara (TPS). Meski beberapa data diakui keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem, tetapi KPU memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan.
“Intinya untuk foto, formulir C. Hasil plano yang ada di TPS, itu akan kita unggah terus,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam jumpa pers, Jumat (23/2). “Ini tetap kita tayangkan, karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau,” ujarnya lagi.
“Kalau kita tutup sama sekali, tidak ada yang bisa mengetahui situasi penghitungan suara,” ujar Hasyim. “Termasuk, rekapitulasi kecamatan tidak bisa terkontrol, termonitor, hasil penghitungan di masing-masing TPS. Hanya pihak tertentu saja yang memegang formulir C.Hasil di tingkat TPS yang mengetahui hasilnya,” katanya melanjutkan.
KPU mempertimbangkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, tanpa metode pos. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan pertimbangan ini muncul usai Bawaslu merekomendasikan PSU untuk Pemilu di Kuala Lumpur yang menggunakan metode pos dan kotak suara keliling (KSK). Dijelaskan, PSU ini dipertimbangkan lantaran pemungutan suara lewat metode pos kerap bermasalah.
Hasyim menyebut Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode pos juga bermasalah lima tahun lalu. “Sehingga kemungkinan metode pemungutan suara ulang yang akan digunakan adalah metode TPS LN (tempat pemungutan suara luar negeri) dan metode KSK. Mengapa? Karena pemilihnya juga tersebar di beberapa tempat. Sehingga yang jauh-jauh dari ibukota atau dari TPS itu akan dilayani KSK,” ujar Hasyim.
11. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku sepakat dengan sikap PKS dan PDI-P yang meminta KPU mengevaluasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara dalam Pemilu 2024. “Saya setuju dengan surat (protes) yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan PDI-P. (Sikap saya) sama,” ujar Anies di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2). Namun, dia menggarisbawahi, pihaknya tak ingin buru-buru untuk mendesak diberhentikannya penggunaan Sirekap oleh KPU.
12. Bareskrim Polri menyita sejumlah aset dari tersangka Abdussalam Panji Gumilang (APG) dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyampaikan sejumlah aset yang disita dari Panji Gumilan terdiri dari 47 bidang tanah, mobil, dan uang ratusan miliar. “(Disita) 42 bidang tanah di Kabupaten Indramayu total seluas 29,6 hektar atau 296.000 meter persegi senilai lebih kurang Rp 27,3 miliar,” ujar Whisnu, Jumat (23/2).
Selanjutnya ada juga lima bidang tanah di kota Depok seluas 866 meter persegi yang disita dari Panji. Lima bidang tanah di Depok itu ditaksir senilai Rp 6 miliar. “(Disita) tiga unit mobil Isuzu MUX senilai Rp 1,1 miliar,” tambah dia. Tak hanya itu, penyidik juga menyita uang ratusan miliar rupiah dari rekening Panji. Whisnu menyebut ada total uang Rp 271 miliar dan 480.700 dollar Amerika Serikat (USD) yang disita. Jika uang dollar itu dirupiahkan dengan kurs per hari ini maka angkanya mencapai Rp 7.490.579.855 atau Rp 7,4 miliar.
Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tersangka Abdussalam Panji Gumilang (APG) ke Kejaksaan Agung. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan berkas itu dikirim ke Kejagung. Menurut Whisnu, kasus itu saat ini sedang diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU). Baca juga: Hakim PN Bandung Tolak Gugatan Panji Gumilang ke Ridwan Kamil “Saat ini masih proses penelitian berkas oleh JPU Kejagung,” ucap dia.
JPU dari Kejari Indramayu, Jawa Barat, menuntut Panji Gumilang dihukum satu tahun dan enam bulan penjara. “(Hukuman) dikurangi selama terdakwa (Panji Gumilang) berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa Rama di Pengadilan Negeri Indramayu, kemarin. Dalam tuntutan itu, mantan Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut dianggap terbukti menodai agama. Tindakan Panji dianggap melanggar Pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengacara Panji, Dodi Rusmana, mengatakan sedang menyiapkan pembelaan atau pleidoi untuk pelaksanaan sidang lanjutan pekan depan.
13. Polres Pamekasan, Jawa Timur menangkap pelaku pengeboman rumah Ketua KPPS Desa Nyakabu Daya yang terjadi pada Senin (19/2) lalu. “Tersangka semuanya berjumlah tiga orang dan mereka memiliki peran berbeda dalam kasus itu,” kata Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo dalam keterangan pers di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (23/2). Ketiga orang tersangka itu berinisial A (30) yang diduga berperan sebagai otak peledakan, S (38) berperan sebagai eksekutor, dan AR (30) sebagai penjual serta pembuat bahan peledak.
Andy membantah kabar yang beredar di kalangan masyarakat Pamekasan bahwa insiden ini terkait faktor politik. “Jadi ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Feri yang juga anak Ketua KPPS ini pernah menginformasikan kepada Polres Pamekasan terkait keterlibatan tersangka A (30) dengan narkoba,” katanya.
Lebih lanjut, Kompol Andy Purnomo mengatakan, tersangka S mendapat upah Rp500 ribu rupiah dalam melakukan aksi tersebut. Sementara tersangka A (30) membeli bom banting dengan harga Rp150 ribu dari tersangka A-R. Kompol Andy Purnomo menuturkan dua tersangka ini dikenakan pasal 1 ayat satu, undang-undang 12 Tahun 51 dan atau Pasal 170 KUHP. ‘’Sedangkan tersangka A-R kita kenakan pasal 1 ayat 1, undang-undang 12 Tahun 51 berkaitan dengan undang-undang darurat. Ancaman pidana 20 tahun,” katanya. (HPS)
