Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini, capres nomor urut 1, Anies Baswedan minta pemerintah ikut bertanggung jawab soal meledaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tiga hari terakhir, sekalipun partai tersebut dipimpin anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ia berharap, seluruh proses rekapitulasi suara dilakukan dengan jujur dan transparan. Kalau memang tidak ada suaranya, ya jangan diada-adakan.
Isu panas lainnya, Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa yakin pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober tahun ini. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sudah bicara soal calon Menkeu Prabowo padahal penghitungan suara Pilpres 2024 belum selesai. Berikut isu selengkapnya.
1. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan meminta, pemerintah ikut bertanggung jawab soal ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tiga hari terakhir sekalipun partai tersebut dipimpin anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. “Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden tetapi bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpinnya,” kata Anies saat ditemui di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3).
Anies berharap kegaduhan yang kerap muncul akibat maraknya permasalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dalam Pemilu 2024 tidak merusak legitimasi masyarakat terhadap pemilu. “Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya, kalau pemilunya cacat semua. Nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu kemarin,” tegasnya.
Anies berharap, pemilu di Indonesia menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. “Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan,” ujarnya. Anies tidak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Ia berharap, seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. “Kalau memang tidak ada suaranya, ya jangan diada-adakan,” pinta Anies.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengamini kenaikan suara PSI sebagai anomali. Pasalnya, jumlah tersebut berbeda jauh dengan hasil quick count yang dirilis hampir semua lembaga survei. Apalagi, menurut Pangi, jumlah kenaikan hingga sekitar 1,2 persen tersebut tidak sedikit. Persentase itu hampir setara 2 juta suara. Ia pun mempertanyakan sumber perolehan suara tersebut. “Itu setara 1,8 juta suara. Itu dari mana sumbernya. Menurut saya wajar jadi perhatian. Karena misalnya kemarin ada informasi, ada kenaikan 119 ribu suara, berarti ada apa, apa yang terjadi,” kata Pangi, Minggu (3/3).
Menurutnya, kenaikan suara PSI secara signifikan, dan berbeda dengan umumnya hasil quick count menjadi kali pertama selama gelaran Pemilu dan Pilpres. Menurut dia, meski tidak resmi, quick count atau hitung cepat selama ini dianggap menjadi kontrol atau pembanding hasil penghitungan suara KPU.
“Akhirnya kita bertanya, setelah reformasi, tidak pernah ada quick count yang meleset dengan real count. Kali ini terjadi,” katanya.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menyebut dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Senayan. “(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3).
Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu dirinya telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu daerah agar partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa. “20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” ujarnya. Operasi itu berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Salah satu agendanya adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” jelas Romi.
2. Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap. Ujang mengatakan, sejumlah politisi seperti PDI-P hingga PPP telah mengutarakan kecurigaannya terhadap anomali kenaikan suara PSI. “Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang, Minggu (3/3). Menurut Ujang, jika benar ada operasi untuk mengalihkan suara hasil pemilu, maka demokrasi terancam. Sebab, suara masyarakat dalam pesta demokrasi dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu.
“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” tutur Ujang. Akademisi tersebut mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan. Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu. “Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu,” tuturnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggelembungan yang mengakibatkan perolehan suara hasil pemilu PSI melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. PSI memang tengah menjadi sorotan karena suaranya bertambah drastis, dari 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 pada Sabtu (2/3) pukul 15.00 WIB. Ketua PBHI, salah satu anggota koalisi itu, Julius Ibrani mengatakan, kenaikan perolehan suara PSI di tengah data hasil pemilu yang masuk di atas 60 persen tidak masuk akal. “Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap (Sistem Rekapitulasi) KPU,” kata Julius dalam keterangannya, Minggu (3/3).
3. KPU menegaskan, hasil Pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Idham Holik merespons lonjakan suara PSI dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. “Undang-Undang Pemilu menegaskan, perolehan suara peserta pemilu yang disahkan KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (2/3).
Idham mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idham justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. “Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi,” kata dia.
4. Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius terkait rekapitulasi suara KPU yang masih berproses. Grace menyampaikan ini saat merespons sejumlah kalangan yang menyoroti lonjakan suara PSI dalam beberapa hari terakhir dalam rekapitulasi real count KPU. “Penambahan, termasuk pengurangan suara, selama proses rekapitulasi, adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” katanya, Sabtu (2/3).
Grace menambahkan, hingga kini masih ada puluhan juta suara yang belum dihitung. Menurut dia, mayoritas suara itu berada di basis suara pendukung Presiden Jokowi sehingga suara PSI masih bisa bertambah lagi. “Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” ujar Grace. Ia mengingatkan, ada partai politik lain yang mengalami peningkatan persentase suara di rekapitulasi KPU, di antaranya PKB dan Partai Gelora. “Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung,” kata Grace.
Sebelumnya Grace mengusulkan, pembentukan fraksi khusus di DPR bagi caleg yang lolos pemilu, namun partainya tidak masuk DPR. Ia mengatakan, hal itu supaya suara rakyat tidak terbuang. Menurutnya, suara pemilih ke partai-partai nonparlemen jumlahnya sangat signifikan jika digabungkan. “Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold yaitu kebutuhan suara minimun untuk membentuk satu fraksi sendiri. Jadi suara rakyat tidak terbuang, namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam satu fraksi,” imbuhnya, Jumat (1/3) lalu.
5. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertukar dengan suara tidak sah di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terjadi lonjakan suara partai yang dipimpin anak Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep. Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu (3/3). Beberapa TPS di sejumlah daerah yang telah mengunggah formulir Model C1 Plano, memiliki hasil berbeda dengan hasil Sirekap yang dirilis KPU.
Misalnya, pada TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Padahal kalau dilihat dari foto formular C1 plano, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69. Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur. Dalam sistem Sirekap suara PSI mencapai 50 suara dan suara tidak sah 3. Padahal, berdasarkan foto formular C1, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah 53.
Pada TPS 002 Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jateng, suara PSI berdasarkan Sirekap mencapai 48 dan suara tidak sah total 2. Padahal, berdasarkan foto formulir C1, suara PSI 0, dengan suara tidak sah sebanyak 50. Di tempat yang sama, yakni TPS 006, hasil Sirekap KPU, PSI memperoleh 11 suara. Padahal berdasarkan foto formular C, PSI hanya mendapat 1 suara sah lewat caleg mereka Fitri Rahmawati.
6. Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa yakin pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober tahun ini. Keyakinan itu disampaikan Khofifah pada acara silaturahmi kebangsaan bersama muslimat NU dan unsur-unsur relawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu, (2/3). “InsyaAllah yang dilantik bulan Oktober nanti adalah presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang nanti akan menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka,” kata Khofifah dalam siaran pers, Minggu (3/3).
Khofifah juga meyakini, Jawa Timur menjadi pusat kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Kami ingin menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan nusantara lahir dari bumi Majapahit dan itu berada di Jawa Timur, karena seperti yang selalu digaungkan Prabowo tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme itu jantungnya ada di Jawa Timur,” ujar Gubernur Jatim itu. Seperti diketahui, berdasarkan real count sementara, Prabowo-Gibran meraih suara 58,83 persen. Data dihimpun per hari ini pukul 13.00 WIB. Data itu dihitung berdasarkan 642.518 dari total 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.
7. Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang disebut-sebut diincar jadi menkeu pada kabinet selanjutnya. Dikatakan, selain Kartika, ada tiga nama lainnya yang diincar calon presiden, Prabowo Subianto sebagai menkeu dalam pemerintahan selanjutnya, yaitu Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar, dan Dirut PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. “Kayanya calonnya ada 4. Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya,” ujarnya di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3).
Ketika ditanya siapa yang paling cocok menempati posisi menkeu di antara keempat nama tersebut, Erick enggan menjawab dengan gamblang. “Saya bukan posisinya untuk menilai itu, pasti ada otoritas yang lebih mengerti kan. Empat-empatnya bagus,” kata Erick. Sebelumnya, laporan Bloomberg menyebutkan, Prabowo tengah mengincar sejumlah nama yang berlatar belakang mantan bankir untuk menjadi menteri keuangan. Dalam laporan Bloomberg disebutkan, Prabowo mempertimbangkan empat nama, yakni Budi Gunadi Sadikin, Kartika Wirjoatmodjo, Mahendra Siregar, dan Royke Tumilaar. Nama-nama tersebut berdasarkan sejumlah sumber dianggap cocok menjadi Menteri Keuangan lantaran memiliki keahlian di bidang finansial dan memiliki kepemimpinan yang efektif.
8. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta pendukungnya tidak euforia meskipun dirinya dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan real count Pilpres 2024. Permintaan itu disampaikan Prabowo pada acara silaturahmi kebangsaan bersama muslimat NU dan unsur-unsur relawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu, (2/3). “Ini jangan membuat kita euforia, jangan membuat kita gembira berlebihan, tapi membuat kita berterima kasih, merenung sejenak,” kata Prabowo dalam siaran persnya, Minggu (3/3).
Kata Prabowo, perolehan suara itu justru menandakan tanggung jawab yang besar. “Karena dengan diberi mandat sesungguhnya berarti tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia sekarang terletak di pundak kami,” ujar Prabowo. Menteri Pertahanan RI itu juga menyatakan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memilihnya. “Saya berpikir ini suatu tantangan, tapi tantangan yang mulia,” kata Prabowo.
9. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta pihak-pihak yang menyuarakan hak angket tidak dihalangi. Menurut Jimly, hak angket bisa digunakan untuk menyalurkan kekecewaan publik. “Proses hukum ini jalanin saja. Tetapi proses politik ini enggak usah dihalangi juga, biar saja. Karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK,” ujar Jimly dalam program GASPOL, Sabtu (2/3). Pakar hukum tata negara itu menyebut, hak angket untuk memindahkan kemarahan publik ke ruang sidang. “Memindahkan kemarahan dari jalanan, bakar-bakar ban, ke ruang sidang. Ini harus disadari. Kita salurkan kekecewaan para pengusung ini ke ruang sidang,” ujarnya. Sebelumnya, Jimly mengatakan, hak angket bisa terjadi, tetapi tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024.
Jimly mengatakan hanya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, DPR tak menggunakan hak angket. Padahal, hak angket merupakan salah satu wujud dari check and balances yang bisa dilakukan DPR kepada pemerintah. “Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang ini sejak reformasi cuma dia (Jokowi) saja, semua presiden tuh kebagian kena angket,” kata Jimly lagi. Ia menekankan adanya hak angket merupakan bentuk bahwa DPR RI betul-betul bekerja menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut dia, kehadiran hak angket tidak akan memecah belah bangsa Indonesia serta menjadi indikator bahwa demokrasi di Tanah Air berjalan baik.
“Tanpa hak angket, tidak berfungsi dengan baik. Itu juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10-20 tahun ke depan. Pada periode kepemimpinan Jokowi 10 tahun kok parlemennya memble,” ujarnya. Jimly menambahkan mayoritas pemerintahan presiden sebelum Jokowi mengalami hak angket DPR. Mulai dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Nah satu-satunya yang belum ngalamin nih Jokowi. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan,” tegasnya.
Jimly bercerita soal kebesaran hati Megawati, menerima kekalahan lawan SBY dan tidak menggugat MK saat dirinya menjabat Ketua MK. Dikatakan, usai pengumuman hasil pilpres oleh KPU, dirinya datang ke Istana menemui Presiden Megawati untuk menyampaikan aturan MK jika Megawati ingin mengajukan gugatan sengketa pilpres. “Saya ketemu sama presiden (saat itu Megawati), dia didampingi Sekretaris Negara Bambang Kesowo, saya bawa aturan untuk menjelaskan undang-undang MK,” kata Jimly.
Dalam pertemuan tersebut, Jimly menjelaskan mekanisme gugatan perselisihan hasil pilpres di MK. Misalnya, sengketa tersebut harus diajukan tiga hari setelah pengumuman KPU. “Saya jelaskan, ‘ibu, ibu, punya hak untuk menggugat, mengajukan permohonan pengujian hasil pilpres’, perselisihan hasil pilpres aturannya begini. Jadi saya jelaskan, ‘bagaimana bu? kalau mau berperkara kita siapkan, kalau tidak maka kami harus membuat pengumuman konfirmasi bahwa putusan KPU itu sudah final,” ucapnya.
Menurut Jimly, saat itu Megawati berbesar hati menerima kekalahannya. Karena, berdasarkan perhitungan suara, posisinya jauh di bawah perolehan suara SBY-JK. “Kata dia, ‘saya sudahlah, saya ikhlas saja, saya terima saja’. Jadi, beliau terima kalah gitu dan dia tidak akan mengajukan perkara,” kata Jimly menirukan percakapannya dengan Megawati sat itu.
Setelah berbincang banyak hal, Jimly lantas meminta persetujuan Megawati untuk menyampaikan kepada publik bahwa dirinya tidak akan mengajukan sengketa pemilu. Dengan demikian, SBY-JK dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres 2024 sebagaimana hasil perhitungan suara KPU. “Baiklah bu kalau begitu, setelah ngomong yang lain-lain, saya nanti setelah pulang saya akan bikin konferensi pers mengumumkan sikap ibu,” kata Jimly saat itu.
10. Ketua Umum Partai Demokrat AHY rela meninggalkan pendukungnya demi kepentingan politik. Hal itu disampaikan Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menanggapi perubahan sikap AHY berkait kebijakan pemerintah. Perubahan sikap terjadi usai AHY ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. “Pendukung ditinggalkan, yang utama kepentingan elite tersalurkan, pendukung Demokrat jelas anti-Jokowi,” kata Adi Prayitno, Minggu (3/3). AHY yang selama sembilan tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut tampak ketika AHY berkunjung ke IKN Nusantara, Kaltim pada Rabu (28/2) lalu.
“Kekuasaan bisa mengubah segalanya, dari benci jadi cinta. Itu yang sepertinya yang terjadi pada AHY, dulu benci Jokowi sekarang memuji setengah mati,” kata Adi Prayitno. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. “AHY terlihat mabuk kepayang politik ke Jokowi yang telah mengangkatnya jadi menteri,” kata Adi Prayinto. Menurut dia, kekuasaan bisa mengubah segala sesuatu, termasuk sikap. Ini lah yang dinilai menjadi dasr perubahan sikap AHY, termasuk pujian untuk IKN.
11. Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat pekerjaan rumah (PR) dalam pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim. “Selama dua hari itu, saya bisa belajar masalah dan mengetahui apa saja yang masih menjadi PR tentunya,” kata AHY usai pembukaan fun run Kopaska TNI AL di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/3). Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan IKN memerlukan proses. Oleh karena itu, ia ingin IKN tidak asal dibangun. “Kita tidak ingin asal bangun, kemudian bermasalah di kemudian hari,” ujarnya. AHY memastikan Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan lahan-lahan yang nantinya dibangun di kompleks IKN. “Itu juga bisa kami siapkan dengan baik, dengan demikian progres IKN bisa terus kita lihat dan bisa kita kawal bersama,” kata AHY.
AHY mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal lahan-lahan yang masih menjadi sengketa antara TNI dengan pihak lain. “Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dan sejumlah pejabat teras di TNI, kami memikirkan bagaimana lahan-lahan yang seharusnya memang didedikasikan dan menjadi milik TNI, darat, laut, dan udara, termasuk juga Polri,” kata AHY lagi. “Kami akan perjuangkan, kita kawal jangan sampai nanti masih terjadi sengketa di lapangan,” ujar AHY. Ia menyebutkan, salah satu fokus Kementerian ATR/BPN adalah menangani permasalahan sengketa lahan milik TNI dengan pihak lain.
12. Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenkumham menyebut rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai pusat layanan bagi semua agama perlu kajian. Dirjen HAM Dhahana Putra mengatakan, wacana Kemenag merupakan terobosan yang baik, karena menjadi upaya memudahkan warga negara mengakses layanan. “Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi,” kata Dhahana dalam keterangan resminya, Minggu (3/3). Meski demikian, Dhahana mengingatkan, pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan kajian menyeluruh mulai dari regulasi, birokrasi, hingga sosiologis.
Menurutnya, realisasi rencana tersebut membutuhkan kerja-kerja praktis yang tidak mudah atau sederhana. Dalam hal birokrasi misalnya, umat Kristen, Budha, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Penghayat Kepercayaan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Di sisi lain, beberapa aturan mengenai pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi KUA jika rencana Kementerian Agama itu dilaksanakan. Dhahana menyatakan pihak Ditjen HAM siap untuk menjadi rekan dialog bagi Kementerian Agama untuk merevitalisasi KUA jika memang revisi beberapa aturan dibutuhkan. “Kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” ujarnya.
13. Mendagri Tito Karnavian menyebut lebih dari 75 ribu personel Satpol PP yang berstatus bukan ASN berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal tersebut, berkat koordinasi yang dilakukannya dengan Kementerian PAN RB. Tito menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN. “Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK,” kata Mendagri Tito pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumbar, Minggu (3/3).
14. Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi Tanah Papua. Dedi mengatakan perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028. ‘’Untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa,’’ kata Dedi, Minggu (3/3).
Terkait penerimaan personel Polri sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif lakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua. Mereka akan dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa. Dan, seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua. (HPS)
