Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, Mahfud MD mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didorong untuk memimpin gerakan perbaikan demokrasi yang mereka duga telah rusak. Dorongan tersebut disampaikan 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan, dan antikorupsi saat beraudensi pada Jumat (8/3) lalu. Namun, bos banteng tidak mau terburu-buru. Mahfud juga mengatakan naskah akademik hak angket DPR sudah rampung disusun.
Isu hangat lainnya, KPU umumkan hasil rekapitulasi Pilpres pada Pemilu 2024 di 6 provinsi di Indonesia, yakni Jateng, DIY, Bali, Lampung, Kaliteng, dan Gorontalo. Dari hasil rekapitulasi Pilpres 2024 di 6 provinsi tersebut pasangan Prabowo-Gibran sementara unggul dibandingkan pasangan capres-cawapres lainnya.
TPN Ganjar-Mahfud siapkan seorang kapolda untuk jadi saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK kelak. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan, kapolda tersebut akan beberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Berikut isu selengkapnya.
1. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta memimpin Gerakan Perbaikan Demokrasi di Indonesia. Permintaan itu disampaikan 16 tokoh masyarakat saat beraudiensi pada Jumat (8/3) lalu. Para tokoh tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya guru besar, advokat lembaga bantuan hukum, serta aktivis gerakan anti-korupsi. Mereka bertemu dengan Megawati, Mahfud MD, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kata Mahfud, dalam pertemuan itu, guru besar hukum, Prof. Sulistywati menangis karena merasa demokrasi Indonesia telah hancur. Mereka meminta Megawati memimpin gerakan perbaikan untuk demokrasi. “Jadi Prof. Sulis waktu itu berbicara sambil menangis. Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda,” kata Mahfud saat menyambangi kediaman budayawan Butet Kertaredjasa di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/3).
“Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakana,” ujarnya lagi. Eks Menko Polhukam itu mengatakan, para tokoh itu khawatir demokrasi akan dihilangkan dari Indonesia. Untuk itu, Megawati pun dipandang perlu untuk turun langsung memimpin gerakan.
“Mereka semua meminta, ‘Ibu sekarang harapan kami, untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi’,” kata Mahfud menirukan ucapan Sulistyowati.
“Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan (presiden-wakil presiden), Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru,” kata Mahfud.
Seperti diketahui, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambangi rumah budayawan Butet Kartaredjasa yang berada di Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Senin (11/3). Mahfud MD tiba terlebih dahulu bersama rombongan disambut oleh tuan rumah Butet, setelah itu disusul Ganjar.
Sebelumnya juga diberitakan, 50 tokoh masyarakat mulai dari aktivis antikorupsi hingga mantan pegawai KPK menyurati para pimpinan partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Adapun pimpinan partai yang didesak untuk mengajukan hak angket adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Dalam surat yang diterbitkan Jumat (8/3) tersebut, para tokoh masyarakat itu mengatakan telah terjadi praktik kecurangan pada Pemilu 2024. “Di dalam pemantauan kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan oleh masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya,” demikian bunyi surat itu.
Kecurangan itu disebut tidak hanya menyakiti hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan. Hal itu terlihat dari ada banyaknya diskursus di kalangan masyarakat maupun di media sosial, serta meluasnya pernyataan sikap dari guru besar dan dosen-dosen perguruan tinggi.
2. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan naskah akademik hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah rampung disusun.
Menurutnya, naskah akademik tersebut terdiri dari 101 halaman dan turut mencantumkan pula pandangan serta masukan penting Mahfud. “Sudah, naskah akademisnya itu 101 halaman, bagus, saya sudah baca, sudah tertampung semua pendapat saya sehingga saya tidak perlu memberi beban baru,” kata Mahfud di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin (11/3).
Masukan penting yang Mahfud berikan untuk naskah akademik tersebut adalah soal penyalahgunaan wewenang di bidang anggaran. “Penyalahgunaan wewenang di bidang anggaran, itu aja, kalau ndak jadi yang jadi ukuran nanti di situ pelanggaran undang-undang APBN, pelanggaran undang-undang keuangan negara dan pelanggaran tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, kan ada itu Undang-undang Nomor 28,” ungkap Mahfud.
Kata Mahfud, masukan dari dirinya itu mencakup dugaan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos saat pemilu. “Iya, penyalahgunaan bansos terhadap undang-undang APBN dan undang-undang keuangan negara,” pungkas pasangan capres Ganjar Pranowo itu.
Mahfud MD mengungkapkan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri perihal pengajuan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mahfud menyatakan Megawati melihat tak perlu sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket maupun permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan ke MK. “Gerakan mengajukan ke langkah konstitusi sebagai langkah hukum dan angket itu bisa diteruskan. Tidak harus terlalu resmi ada pimpinan, itu kan (hak angket) haknya anggota DPR,” kata Mahfud di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin (11/3).
“Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu,” ujar Mahfud. Mantan Menko Polhukam itu sempat menceritakan momen dirinya bersama Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto duduk dalam satu forum bersama 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan antikorupsi, Jumat (8/3) lalu.
Dalam momen tersebut Mega mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. “Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis,” tutur Mahfud.
3. KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres pada Pemilu 2024 di enam provinsi di Indonesia. Adapun hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang telah disahkan KPU di antaranya Provinsi Jawa Tengah, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Hasil rekapitulasi Pilpres 2024 di 6 provinsi tersebut menunjukkan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara unggul dibandingkan pasangan capres-cawapres lainnya. Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, perolehan suaranya saling mengejar.
Untuk diketahui, rekapitulasi adalah proses penjumlahan hasil penghitungan suara pasangan capres-cawapres, suara partai politik, dan calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan DPD. Rekapitulasi dilakukan berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilanjutkan ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU pusat. Tahapaan rekapitulasi hasil pemilu 2024 berlangsung setidaknya satu bulan, mulai dari 15 Februari-20 Maret 2024. Nantinya, hasil rekapitulasi akan ditetapkan KPU Pusat. Penetapan hasil pemilu 2024 dijadwalkan paling lambat 3 hari setelah memperoleh pemberitahuan dari MK. Namun, jika terjadi sengketa hasil pemilu, KPU harus menetapkan hasil tiga hari setelah putusan MK dibacakan.
Anggota KPU August Mellaz menegaskan hasil rekapitulasi penghitungan suara tetap sah meski saksi dari paslon capres-cawapres tidak tanda tangan.
Hal ini disampaikan August menyusul catatan khusus terkait saksi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi saat proses rekapitulasi suara Provinsi Sumsel di Kantor KPU, Jakarta, awal pekan pekan ini.
“Tapi yang jelas di banyak hal, memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam atau misalnya saksinya memang tidak ada,” ujar August, Selasa (12/3). Menurut August, tak semua peserta pemilu memiliki saksi saat penghitungan suara. Oleh karena itu, ada atau tidaknya tanda tangan sanksi tidak berpengaruh terhadap penetapan hasil rekapitusasi suara. Dalam hal ini, sambungnya, penghitungan suara tanpa saksi tetap sah karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil.
4. TPN Ganjar-Mahfud menyiapkan seorang kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK kelak. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. “Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan,” kata Henry dalam siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3).
Selain kapolda, TPN Ganjar-Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Henry meyakini, perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Ia menyebutkan, salah satu dugaan moblisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30 persen.
Politisi PDI-P itu pun menuturkan bahwa gugatan yang diajukan ke MK nanti tidak akan fokus pada selisih suara yang diperoleh Ganjar-Mahfud dibanding pemenang pemilu nanti. “Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry.
5. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengutarakan vitalnya peran pakar teknologi informasi (IT) untuk menguak besaran perolehan suara ‘asli’ dirinya bersama cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Ganjar menuturkan, belakangan muncul setumpuk pertanyaan setelah melihat dinamika proses rekapitulasi penghitungan suara. Ganjar menyinggung soal para saksi yang menolak tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi Pilpres 2024.
“Terlihat di media, mainstream maupun sosial, orang angkat tangan, tidak setuju, nggak mau tanda tangan rekap dan seterusnya. Muncul cerita-cerita berapa sebenarnya perolehan yang real, kami bekerja itu. Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang mempunyai kompetensi di bidang IT untuk menceritakan dan membongkar apa yang terjadi. Ya bocor-bocorannya sudah ada sih analisa analisisnya, berapa persen sih Ganjar-Mahfud sebenarnya,” kata Ganjar di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin (11/3).
6. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, masyarakat Indonesia yang notabene pemilik negerinya sendiri tidak boleh dikalahkan oleh satu keluarga Presiden Jokowi yang berisi 5 orang. Hal tersebut Ikrar sampaikan dalam acara bertajuk ‘Omon-omon Soal Oposisi’, Minggu (10/3). “Yang jelas tadi yang dikatakan Eep, masa kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh 1 keluarga yang jumlahnya 5 orang itu? Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan,” ujar Ikrar.
Seperti diketahui, keluarga Presiden Jokowi berisi 5 orang, yakni Jokowi, Iriana, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Ikrar meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus ‘dikuasai’ oleh keluarga tersebut. Dia menduga bisa saja Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan, dengan Presiden menunjuk langsung Gubernur DKJ. Dengan begitu, maka Pilkada di Jakarta tidak akan digelar lagi. “Kalau ini dibiarkan, nanti kita lihat apakah UU mengenai DKJ nanti ternyata gol. Golnya maksudnya apa? Bahwa Gubernur DKJ, itu akan dipilih atau diangkat oleh Presiden langsung. Kalau itu terjadi, anda bisa bayangkan enggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta,” tuturnya.
7. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas. “Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas,” kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3). Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. Ia menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua parpol dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.
Grace Natalie menyatakan, partainya akan tetap mengusung tagline Jokowisme meski Presiden Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Grace menyatakan, partainya tidak akan mengubah tagline menjadi ‘Prabowo adalah saya’ meski PSI merupakan bagian dari koalisi pendukung capres Prabowo Subianto. “Enggak dong (berubah jadi ‘Prabowo adalah saya’), tetap Jokowisme,” kata Grace lagi. Ia menuturkan, Jokowi adalah seorang bapak ideologis bagi kader-kader PSI karena dia sosok yang membuat mereka tertarik dan mau terjun ke politik. Grace mengatakan, Jokowi adalah sosok yang bisa dijadikan benchmark atau patokan bagi kader PSI yang mengisi jabatan-jabatan publik. Pasalnya, mantan wali kota Solo itu seorang pemimpin yang amanah, dicintai rakyat, bekerja keras, serta tidak mengubah gaya hidupnya saat sebelum maupun sesudah menjadi pejabat. “Jadi buat kami, Pak Jokowi itu bapak ideologis kami, gitu kan, jadi buat kami legacy beliau harus diteruskan, baik itu di DPR ataupun DPRD,” kata Grace.
8. Grace Natalie mengungkap sejumlah kriteria cagub DKI Jakarta yang ideal, salah satunya berusia muda. “Kalau bisa tokohnya muda, lebih bagus lagi lah,” katanya lagi. Selain muda, Grace menilai, cagub DKI Jakarta haruslah orang yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga bisa bekerja. Menurut dia, Jakarta patut mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan terobosan karena penduduk Jakarta didominasi pemilih terdidik. “Supaya enggak cuman business as usual, orang DKI itu suka eksperimen kok jadi kalau dikasih ide-ide yang segar, yang baru, yang belum ada, tuh orang suka,” kata Grace.
Grace juga angkat bicara mengenai isu yang menyebut Ketua Umum PSI Kesang Pangarep digadang-gadang bakal maju sebagai cagub DKI Jakarta. Menurut Grace, isu tersebut belum dibicarakan serius di internal partai. “Belum (dibahas), baru bercanda-canda saja,” kata dia. Lagipula, Kaesang tidak mungkin maju pada Pilkada 2024 karena terbentur regulasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20216 tentang Pilkada mengatur, syarat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur adalah berusia minimal 30 tahun. Kaesang Pangarep Kaesang akan menginjak usianya yang ke-30 tahun pada 25 Desember 2024, sedangkan hari pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada 27 November 2024.
Grace mengungkapkan, ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju ingin bergabung ke kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto kelak. Ia menekankan, perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpresn Presiden 2024. “Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya,” kata Grace.. Menurut Grace, sikap partai politik yang mendadak ingin masuk kabinet semestinya menjadi catatan bagi publik agar tidak terlalu membawa perasaan dalam kontestasi politik.
“Jangan terlalu baper memang melihat si ini dukung ini, dukung itu, karena in the end kalau sudah bicara pemilunya sudah selesai, sudah bicara membangun, ya koalisi baru bisa terbangun,” ujar dia. Akan tetapi, mantan Ketua Umum PSI ini menyambut baik sikap Prabowo yang ingin merangkul sebanyak-banyaknya partai politik untuk bergabung dalam pemerintahannya kelak. Grace berpandangan, hal itu wajar agar pemerintahan dapat bekerja lebih efektif tanpa terganggu oleh drama-drama politik. “Kalau mau efektif untuk bekerja, sebanyak-banyaknya teman kita rangkullah, benar yang Pak Prabowo bilang kalau 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak karena kita jadi enggak bisa kerja,” katanya.
9. Polisi menyebut kondisi empat korban yang tewas diduga bunuh diri karena melompat di Apartemen Teluk Intan Tower Topas Penjaringan, Jakarta Utara dalam kondisi tangan saling terikat. “Pada saat terjatuh itu masih dalam kondisi EA dan JL terikat tangannya dengan tali yang sama, AEL terikat tali yang sama dengan JWA, ikatan tali tersebut mengikat,” kata Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya kepada wartawan, Senin (11/3).
Dari hasil pemeriksaan tim inafis, kata Agus, juga ditemukan sejumlah luka pada jasad korban. Diduga, luka itu disebabkan karena tindakan korban yang melompat dari lantai 22 apartemen tersebut. “Mengalami luka kepala, kepalanya pecah di bagian belakang, patah-patah di sekujur tubuh, kedua tangan dan kaki patah-patah,” ujarnya.
Polisi mengungkap salah satu korban tewas dalam kasus dugaan bunuh diri di Apartemen Teluk Intan Tower Topaz Penjaringan, Jakarta Utara berinisial EA (50) sempat mencium ketiga korban lain sebelum lompat dari lantai 22. EA adalah suami sekaligus kepala keluarga dari ibu dan dua anak yang turut tewas dalam kejadian tersebut.
Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya mengatakan fakta itu diketahui dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian. “CCTV menunjukkan para korban ini datang bersama, naik lift bersama, di lift EA menciumi para korban lain,” kata Agus saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
Masih berdasarkan rekaman CCTV, kata Agus, salah satu korban juga sempat mengumpulkan handphone milik para korban lainnya dan disimpan di dalam tas. “A mengumpulkan handphone para korban di tasnya, sampai keluar lift bersama. Di atas rooftop tidak ada saksi lain atau orang lain, dan disambung lagi CCTV terlihat jatuh bersamaan,” ucap Agus.
10. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku belum mendapat informasi terkait TPS di Kalbar yang semua pemilihnya memilih Demokrat. Kamhar lantas mengungkit temuan Demokrat terkait kecurangan yang masif di berbagai daerah Kalbar. Bahkan, caleg dari Partai Demokrat yang paling dirugikan dari kecurangan tersebut. “Kami belum dapat informasi lebih lanjut terkait perkara ini. Malah, yang kami peroleh adanya fakta kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Ketapang, diduga ada penggelembungan suara di 84 TPS dari 16 desa di Kecamatan Kendawangan,” ujar Kamhar, Senin (11/3).
“Kami juga menemukan bukti adanya penggelembungan suara di 4 TPS dari 4 desa di Kecamatan Delta Pawan. Dari kecurangan ini, Caleg DPR RI Partai Demokrat lah yang dirugikan,” sambungnya. Kamhar menegaskan Demokrat menolak segala bentuk kecurangan dalam pemilu. Dia menyebut, Demokrat berkomitmen untuk mendukung pemilu yang demokratis tanpa ada kecurangan. “Jadi jika ada temuan-temuan kecurangan, kami meminta agar ditindaklanjuti dan ada tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang ada terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan persoalan tersebut,” kata Kamhar. (HPS)
