Ketua KPU Hasyim Asy’ari (net)
Isu menarik pagi ini, KPU resmi menetapkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Kaltim. Prabowo-Gibran juga menang di Provinsi Jateng, Kalimantan Utara, Kalsel, Banten, DIY, Bali, DKI Jakarta.
Capres nomor urut 2 yang juga Menhan, Prabowo Subianto mengunggah foto makan bersama sang mantan istri, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo. Momen makan bersama itu diunggah Prabowo melalui akun Instagram pribadinya bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan, Selasa (12/3) malam. Berikut isu selengkapnya.
1. KPU resmi menetapkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Kaltim. Prabowo-Gibran juga menang di Provinsi Jateng, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, DIY, Bali, DKI Jakarta. Di Kaltim, paslon Prabowo-Gibran mengungguli dua pesaingnya dengan raihan 1.542.346 suara. Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 448.046 suara. Sementara paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md hanya mampu meraup 240.143 suara.
“Dapat kita terima dan kita sahkan? Bismillah sah,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat mengesahkan kemenangan Prabowo-Gibran di Kaltim dalam “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (12/3).
Di Jateng, paslon Prabowo-Gibran meraih 12.096.454 suara, Ganjar-Mahfud di posisi kedua dengan meraih 7.827.335 suara, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 2.866.373 suara. Di Provinsi Kalimantan Utara, Prabowo-Gibran mengungguli dua pesaingnya dengan meraih 284.209 suara. Posisi kedua ditempati Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang meraih 72.065 suara, sedangkan Ganjar-Mahfud MD 51.451 suara.
Di Provinsi Kalsel, Prabowo-Gibran memperoleh 1.407.684 suara, Anies-Muhaimin 849.948 suara, dan Ganjar-Mahfud 169.950 suara. Di Provinsi Banten, Prabowo-Gibran meraup 4.035.052 suara. Anies-Muhaimin meraih 2.451.383 sedangkan Ganjar-Mahfud MD 720.275 suara. Di Provinsi DIY, Prabowo-Gibran mendapat 1.269.265 suara dari total 2.506.765 suara yang sah di wilayah kesultanan tersebut. Ganjar-Mahfud meraih 741.220 suara, sementara Anies- Muhaimin 496.280 suara.
Di Pulau Dewata (Bali) Prabowo-Gibran memperoleh 1.454.640 suara, disusul Ganjar-Mahfud MD 1.127.134 suara, dan Anies-Muhaimin meraih 99.233 suara. Di Provinsi DKI, Prabowo-Gibran meraih 2.692.011 suara menang tipis atas paslon Anies-Muhaimin. Di provinsi ini, Anies-Muhaimin mendapat sebanyak 2.653.762 suara, dan paslon Ganjar-Mahfud 1.115.138 suara.
2. Capres nomor urut 2 yang juga Menhan, Prabowo Subianto mengunggah foto makan bersama sang mantan istri, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo. Momen makan bersama itu diunggah Prabowo melalui akun Instagram pribadinya bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan, Selasa (12/3) malam.
Tidak ada keterangan yang ditulis Prabowo dalam unggahan itu. Dalam foto tersebut, Prabowo terlihat memakai kemeja biru tua. Didit yang duduk di sebelahnya mengenakan sweater warna cokelat, sementara Titiek Soeharto memakai baju warna biru dengan selendang.
Sejumlah menu makanan tersaji di atas meja. Prabowo, Didit, dan Titiek menyantap makanan tersebut. Ketiganya terlihat saling berbincang sembari menyantap makanan yang disajikan. Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi soal makan bersama itu. Namun, ia tak menyebutkan lebih jauh lokasi Prabowo, Titiek, dan Didit makan. Apakah ini tanda-tanda Prabowo rujuk dengan Titiek Soeharto, mari kita lihat perkembangannya.
3. TPN Ganjar-Mahfud mengklaim, telah memegang sejumlah bukti dugaan mobilisasi kekuasaan, mulai dari mengerahkan aparatur negara, hingga intimidasi oleh kepolisian. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat, menyampaikan bukti-bukti yang dikantongi pihaknya antara lain dugaan intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana persentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30 persen.
“Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan,” kata Henry dalam keterangannya, Selasa (12/3). Menurut Henry, Tim Hukum Ganjar-Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Dia juga menegaskan TPN Ganjar-Mahfud tidak akan fokus mempersoalkan selisih perolehan angka dalam Pilpres 2024.
4. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta parpol yang mendorong penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 mundur dari kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Ia menganggap, langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat. Menurut dia, Partai Nasdem juga harus siap mengambil keputusan itu.
“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujar Ahmad Ali, Selasa (12/3). Ali menuturkan, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi. Sebab, tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu.
Ahmad Ali menganggap tidak ada partai yang serius mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, hal itu tampak dari sikap Partai Nasdem yang disampaikan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, bahwa parpol Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P terkait komitmen mendorong hak angket. “Ini keyakinan tentang satu peristiwa bahwa kebenaran politik itu tidak mutlak. Jadi kemudian kalau saling menyandera, artinya tidak ada partai yang serius untuk itu,” ujar Ali lagi. Ia mengatakan, jika partai-partai itu serius, hak angket semestinya bisa langsung direalisasikan.
Pasalnya, syarat pengajuan hak angket untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR tak sulit. Hanya membutuhkan tanda tangan 25 anggota DPR, minimal dari dua fraksi parpol yang berbeda. “Artinya, tidak punya keyakinan dengan apa yang sedang kita lakukan. Angket ini hanya keyakinan dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya silahkan. Jadi tidak perlu membuat perjanjian dengan yang lain,” kata Ali.
5. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda tak sepakat dengan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi menarik menterinya dari kabinet jika ingin mengusulkan hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Baginya, tak ada kaitan antara posisi politik parpol koalisi pemerintah dengan pengajuan hak angket. “Saya kira konteksnya berbeda ya, jadi urusan hak angket ini tidak pada konteks urusan dengan koalisi pemerintahan,” ujar Huda, Selasa (12/3).
Huda menyebutkan, hak angket dibutuhkan semua parpol di parlemen, termasuk parpol pengusung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. “Karena lebih jauh, sebenarnya pasangan 02 juga punya kebutuhan untuk mendorong hak angket, supaya dugaan-dugaan yang selama ini dialamatkan ke 02 tidak menjadi beban di kemudian hari,” tuturnya.
Syaiful Huda mengakui, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari Fraksi PDI-P DPR mengenai usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia mengatakan, tak ada pernyataan dari anggota DPR dari PDI-P yang bisa dianggap mewakili sikap Fraksi PDI-P. Meskipun, dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/3) lalu, salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima ikut usulkan penggunaan hak angket. “Setahu saya belum (ada sikap resmi Fraksi PDI-P). Nah, itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Membangun komunikasi politik lah, tahapan ini dulu,” ujar Huda lagi.
Bagi Huda, ketimbang membahas persoalan teknis dan substantif, lebih baik berkomunikasi dengan PDI-P sebagai penggagas hak angket dan parpol Koalisi Perubahan dibangun lebih dulu. Sebab, hak angket harus bisa memenuhi syarat untuk dijalankan. Bukan sekedar memenuhi syarat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. “Kami tidak ingin juga ini hanya sekedar ditandatangani oleh 25 orang dari 2 fraksi, atau kita pastikan di sini ada tiga fraksi dari poros 01, tapi dalam perjalanannya belum memastikan ini bisa goal gitu,” ujarnya.
6. Sejumlah civitas academica dan alumni UGM dan juga universitas lain, serta elemen masyarakat sipil mendeklarasikan Gerakan Kampus Menggugat demi menegakkan etika, konstitusi, dan memperkuat demokrasi Republik Indonesia.
Gerakan Kampus Menggugat dideklarasikan di Balairung, UGM, Sleman, DIY, Selasa (12/3).
Mereka yang hadir antara lain Wakil Rektor UGM Ari Sudjito, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, pakar tata hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Rektor UWM Edy Suandi Hamid, Rektor UII Fathul Wahid dan puluhan tokoh lainnya.
Dalam deklarasi diserukan bahwa Gerakan Kampus Menggugat ini dimaksudkan untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir. Sementara perguruan tinggi dianggap memiliki peran sebagai benteng etika dan akademisi selaku insan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.
“Inilah momentum kita sebagai warga negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata salah seorang Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo saat membacakan deklarasi Gerakan Kampus Menggugat, kemarin.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim telah mendapatkan komitmen PPP untuk mendorong penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menyebutkan, janji itu sudah disampaikan bersama parpol lain pengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. “PPP sudah menyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin, yang menyatakan, tidak ikut rapat,” ujar Hasto di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3) lalu. Di sisi lain, Hasto mengakui, penggunaan hak angket memang membutuhkan proses yang tidak sebentar.
8. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, partainya bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dijelaskan, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut tak ingin terburu-buru soal hak angket, dapat dimaknai bahwa partainya tengah menyiapkan dokumen untuk menggulirkan hak angket di DPR. “Bahwa angket ini harus dipersiapkan secara serius dalam arti bahwa bukan hanya kita menyatakan membuat statement, tapi komitmen itu perlu dengan diikuti dengan dokumen penyertanya,” kata Andreas, Selasa (12/3).
Menurut Andreas, PDI-P saat ini tengah menghimpun materi-materi dugaan kecurangan pemilu yang akan dimasukkan dalam naskah akademik hak angket. Selain itu, partai banteng juga masih menimbang berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari pelaksanaan hak angket. “Ini harus diikuti dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang akan diangketkan, yang akan dimasukkan sebagai bagian dari hak angket tersebut, juga tentu apa konsekuensi-konsekuensinya,” ujar Andreas.
9. RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) dikhawatirkan akan menjadi yurisprudensi untuk daerah lain agar tak menggelar Pilkada. Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi menyebut wacana penunjukkan Gubernur DKJ bisa menjadi percontohan bagi daerah lain untuk melakukan hal sama. “Iya itu, karena kita sudah punya semacam yurispudensi gitu ya, DKJ dijadikan sebagai pilot project, proyek percontohan, sehingga mengakibatkan daerah lain mengadopsinya,” ujar Jojo, Selasa (12/3).
Jojo mengatakan, skema itu sebelumnya pernah diwacanakan di akhir pemerintahan Presiden ke-6 RI, SBY. Kala itu, muncul dua alternatif terkait pemilihan kepala daerah. Alternatif pertama, gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD. Sementara alternatif kedua, hanya gubernur yang akan dipilih oleh DPRD, sedangkan bupati dan wali kota bisa langsung. Jojo menyatakan, jika nantinya Gubernur DKJ akan ditunjuk oleh presiden, cara tersebut tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh daerah lain.
10. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, 66,1 persen masyarakat yang menjadi responden tidak setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh presiden. Rinciannya, 52,1 persen responden menyatakan tidak setuju dan 14 persen responden menyatakan sangat tidak setuju. Ada beragam alasan yang memunculkan pendapat ketidaksetujuan tersebut. Sebanyak 40,8 persen menyebut penunjukan oleh presiden menandakan adanya kemunduran demokrasi karena tidak ada pilkada. Sebanyak 24,5 persen responden lainnya menyebut rawan konflik kepentingan, dan 24,5 persen responden khawatir masyarakat makin tidak didengarkan. Lalu, 9,8 persen responden menyebutkan, penunjukan gubernur secara langsung oleh presiden yang tidak dipilih rakyat menunjukkan gubernur bukan lagi mewakili rakyat.
11. Eks Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki peluang untuk melenggang ke Senayan sebagai caleg DPR terpilih dari Partai Nasdem. Dalam rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2024 untuk Provinsi NTT di kantor KPU RI, Selasa (12/3), jatah Nasdem sebetulnya hanya 1 kursi. Kursi itu jatuh pada caleg Nasdem dengan suara terbanyak, yaitu Ratu Ngadu Bonu Wulla yang meraih 76.331 suara.
Namun, dalam rekapitulasi tingkat nasional disebutkan, Ratu Ngadu mengirimkan surat pengunduran diri dari caleg DPR. Sehingga sesuai Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,maka jatah kursi caleg terpilih yang mengundurkan diri otomatis digantikan oleh caleg dari partai dan dapil yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dan caleg tersebut adalah Viktor Laiskodat yang mengantongi 63.359 suara. (HPS)
