HOT ISU PAGI INI, PRABOWO TAK NYAMAN PDIP BERADA DI LUAR KEKUASAAN

oleh
oleh

Prabowo dan Megawati Soekarnoputri (net)

Isu hangat pagi ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno meyakini, Gerindra dan Prabowo tidak nyaman jika PDI-P berada di luar kekuasaan. Pasalnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini merupakan partai pemenang Pileg 2024 dan pemilik kursi terbanyak di DPR. Selain itu PDIP  juga berpengalaman sebagai oposisi.

Isu menarik lainnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat (Menhan, Mendagri, dan Menlu) di era Prabowo-Gibran tidak akan diberikan ke parpol. Sebab, ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden jika keduanya tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno meyakini, Gerindra dan Prabowo tidak nyaman jika PDI-P berada di luar kekuasaan. Pasalnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini merupakan partai pemenang Pileg 2024 dan pemilik kursi terbanyak di DPR. Mereka juga berpengalaman sebagai oposisi. “Mereka bisa kritis dan selalu bisa resisten setiap keputusan politik Prabowo,” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, kemarin. “Pasca (Jokowi) tak lagi jadi presiden, Prabowo akan memilih, lebih penting mana antara PDI-P dan Pak Jokowi,” imbuhnya.

Adi Prayitno memprediksi Prabowo Subianto akan memilih PDI-P ketimbang Presiden Jokowi. Ia meyakini, hal tersebut akan terjadi setelah Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. “Rasa-rasanya setelah 20 Oktober, Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDI-P ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden,” ujar Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4). “Tapi per hari ini, saya membaca Prabowo masih cukup menghargai dan menjadikan Jokowi sebagai variabel penting. Karena sampai tanggal 20 saya kira Jokowi masih jadi presiden,” sambungnya.

Menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDI-P bergabung ke pemerintahan terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, PDI-P tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. “Oleh karena itu, setidaknya PDI-P barrier politiknya bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau sudah tak baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDI-P itu akan jadi bagian dari koalisi,” kata Adi. Maka dari itu, Adi meminta publik melihat apa yang terjadi setelah Jokowi menyerahkan kursi presiden kepada Prabowo pada 20 Oktober 2024.

 

2. Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo,” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4).

Adi menjelaskan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo. Ia mengakui, Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Ia menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Tapi kalau Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, tidak ada gejolak, tidak ada konflik, saya kira sulit bagi PDI-P untuk bergabung,” kata Adi. “Selama Jokowi mesra dengan Prabowo, sepanjang itu juga sulit saya bayangkan PDI-P akan bergabung. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo wassalam, tak lagi mesra, bukan tidak mungkin PDI-P akan segera memutuskan langkah politiknya berupa seratus haluan dan dukung Prabowo,” sambungnya.

Adi juga menilai PDI-P sulit berkoalisi dengan Prabowo dalam waktu dekat karena menjaga suasana hati basis pemilih yang setia dengan mereka di Pilpres dan Pileg 2024. “Saya kira kecenderungan (pemilih PDI-P) secara umum memang agak menolak dan bahkan keras ya bergabung dengan Prabowo,” ujar Adi.

 

3. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat (Menhan, Mendagri, dan Menlu) di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke partai politik. Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden jika keduanya tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. “Triumvirat itu posisi Mendagri, Menhan, dan Menlu. Jadi kalau presiden dan wapres berhalangan, mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih ke orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, Rabu (1/5).

Hanta memprediksi, kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi. Posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang orang dekat Prabowo Subianto. “Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta. Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik. Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

 

Hanta Yuda menilai, kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya akan diisi dari unsur profesional dan partai pendukung koalisi, tapi juga akan diisi oleh orang-orang di luar partai yang dekat dengan Prabowo dan Presiden Jokowi. “Representasi dari sisi kekuatan politik. Nanti ada jatah Jokowi, ada jatah Prabowo sekian alias partai Jokowi ada partai Prabowo,” kata Hanta. Ia mengistilahkan, orang dekat Prabowo dan Jokowi dengan sebutan partai. Namun, ia menyebut orang dekat tersebut tidak harus dari partai politik.

Salah satu nama orang dekat Prabowo yang diprediksi menjadi menteri di era Prabowo-Gibran adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. “Ada beberapa nama partai Prabowo saya istilahkan. Tidak harus Gerindra. Sjafrie Sjamsoeddin satu nama yang itu, (saat ini) penasihat ahli, itu termasuk yang sangat dekat, orang kepercayaan Prabowo,” ujar Hanta. Jika Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan masih ingin menjabat, kemungkinan juga akan kembali menjadi menteri. Sebab, Luhut adalah orang yang dekat dengan Jokowi dan Prabowo. Akan tetapi, menurut Hanta, hal ini tetap bergantung dengan keinginan Luhut.

 

4. Hanta Yuda memprediksi, jumlah menteri dari unsur partai politik di era Prabowo-Gibran akan lebih banyak disbanding era Presiden Jokowi. “Dugaan saya, jumlah menteri dari partai politik pada kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Jokowi,’’ kata dia. Hanta lalu membandingkan dengan komposisi menteri di era Presiden Jokowi. Dari 34 posisi menteri yang ada, Jokowi awalnya menunjuk 16 di antaranya diisi orang dari unsur partai politik. “Pak Jokowi hanya 16 dari partai, kemudian naik ketika ada reshuffle menjadi 18, bahkan lebih setelah itu,” ujarnya.

 

5. Ketua Umum kelompok relawan ProJo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya kemungkinan Presiden Jokowi akan berlabuh ke salah satu partai politik (parpol). Hal itu disampaikannya saat dimintai tanggapan soal PDI-P yang menyebut Jokowi sudah bukan merupakan kader parpol banteng. “Enggak apa-apa (disebut sudah bukan kader). Asik-asik saja. Kalau kata sana enggak, ya sudah. Kita apa saja. Toh mengabdi di republik ada tempatnya,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. “Ya tunggu saja (akan merapat ke parpol lain). Kalau sekarang dibocorin kurang seru,” lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut soal apakah Jokowi akan berlabuh ke parpol yang identik dengan warna kuning, Budi Arie enggan menanggapi. Ia tetap meminta agar publik menunggu. “Tunggu saja, tunggu,” katanya.

 

6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka peluang membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT) meskipun Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Polisi menyimpulkan, RAT tewas bunuh diri. “Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak,” kata Kapolri di GBK, Jakarta, Rabu (1/5).

Jenderal Listyo mengatakan, motif dalam kasus ini juga sedang didalami. Namun, ia meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran polda dan polres yang menangani kasus itu. “Namun yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi motifnya yang sedang di dalami. Saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level polres atau polda,” ujar dia. Seperti diberitakan, Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore.

 

7. Kompolnas menyurati Polda Sulut terkait adanya simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT). Surat klarifikasi yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara bernomor B-113/Kompolnas/4/2024 tanggal 29 April 2024. “Kompolnas mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulut. Kami melihat ada kesimpangsiuran antara keterangan istri almarhum dan keterangan kepolisian,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Rabu (1/5).

Adapun simpang siur dimaksud terkait penugasan terhadap Brigadir RAT. Sang istri mengeklaim suaminya ditugaskan sebagai ajudan pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022. Sedangkan pihak Kepolisian mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dan bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta. Poengky juga mempertanyakan Brigadir RAT dapat mengambil cuti sejak 10 Maret hingga kematiannya tanggal 25 April 2024. “Istri mengatakan BKO, kepolisian mengatakan cuti sejak 10 Maret. Nah, kalau cuti kan harus sesuai aturan. Tidak bisa melebihi batas waktu,” ujar Poengky. “Masa cuti sejak 10 Maret sampai meninggalnya almarhum? Cuti kok bawa senpi. Seharusnya kan senpi dititipkan ke gudang penyimpanan senpi di tempat asal,” ujarnya.

 

8. Doktor lulusan Harvard, Sukidi mengatakan, kaum intelektual di Indonesia saat ini kerap tidak memiliki keberanian untuk menyuarkan kebenaran. Sukidi menyampaikan ini dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9: Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa yang digelar LP3ES secara virtual, kemarin. “Hari-hari ini keberanian itu tidak dimiliki kaum intelektual dan intelektual justru menjadi penyokong dari kekuasaan yang sangat tirani,” kata Sukidi dalam paparannya.

Menurut Sukidi, Wapres Pertama RI, Mohammad Hatta atau Bung Hatta telah mewariskan republik yang demokratis. Dia menambahkan, warisan Bung Hatta itu pangkalnya adalah pendidikan karakter, mencintai serta percaya pada kebenaran, dan keberanian untuk bersuara tentang kebenaran itu. “Bung Hatta mengingatkan bahwa pangkal kebenaran adalah mencintai kebenaran dan berani menyuarakan kebenaran tanpa ada rasa takut sedikit pun,” ujar dia.

Sukidi menambahkan, Bung Hatta turut menyampaikan pemikiran luar biasa dalam Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9 itu. Salah satunya ketika Bung Hatta merujuk pada karakter bangsa di Jerman, ketika Nazi masih berkuasa. Saat itu, intelektual di Jerman justru menopang ide terkait nazisme yang dinahkodai Hitler.

 

9. Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani enggan menjawab soal kemungkinan para mantan presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo.  “Kalau itu mungkin silakan tanyakan langsung ke Beliau ya begitu,” ujar Rosan saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5) malam.

Saat ditanya apakah Prabowo melibatkan para mantan presiden untuk menyusun menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan langkah yang bagus, Rosan menyebut Prabowo selalu mementingkan persatuan. Rosan menegaskan, Prabowo-Gibran tahu keputusan terbaik yang harus diambil. “Kita akan bicara dengan Pak Prabowo, selalu mentingin persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa tentunya ingin, jadi yang terbaik Pak Prabowo dan Mas Gibran tahu yang terbaik untuk bangsa ini,” kata dia.

 

10. Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta presiden terpilih Prabowo Subianto mencabut Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. “Pada kesempatan ini partai buruh bersama serikat buruh dan serikat petani mengharapkan pemerintahan presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo bisa mengakomodir tuntutan dari para serikat buruh dan serikat petani ini,” pinta Said Iqbal saat peringatan Hari Buruh atau May Day di Senayan, Jakarta, Rabu (1/5). Ia berharap dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia bisa menyelamatkan nasib para buruh.

Menurut Said Iqbal, buruh yang sejahtera adalah buruh yang terlepas dari jeratan Omnibus Law, serta terlepas dari kebijakan outsourching. Ia berharap Prabowo bisa mengeluarkan Perppu untuk menganulir UU Cipta Kerja. Iqbal menganggap, Prabowo bisa membuat kebijakan baru yang lebih pro terhadap kaum buruh setelah resmi dilantik sebagai presiden. “Kami berkeyakinan, presiden terpilih yang baru akan mengeluarkan Perppu untuk mencabut khusus kluster ketenagakerjaan,” tegasnya.

Said menilai, upah buruh di Jakarta yang ideal adalah sebesar Rp 7 juta. “Upah yang ideal untuk Jakarta menurut Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) itu di atas Rp 5,2 juta. Bahkan, kalau dibagi rata-rata per kepala itu (upah ideal) menyentuh Rp 7 juta,” katanya, Rabu (1/5).

 

11. PDI-P menyodorkan tiga nama calon pendamping Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2024. Hal itu memberi sinyal kuat PDIP akan mendukung Khofifah dalam kontestasi Pilgub Jatim. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi ‘Kanang’ Sulityono mengungkapkan tiga nama itu merupakan kader sekaligus kepala daerah berprestasi yang layak mendampingi Khofifah. “Kami siapkan tiga nama. Pertama, Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Kedua, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Ketiga, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana,” kata Kanang, Rabu (1/5).

 

12. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah mengambil formulir pendaftaran bakal Cagub Sumut dari lima partai politik, yakni PDIP, PKB, PKS, Demokrat, dan Partai NasDem. Perwakilan Edy, Mayor Jenderal (Purn) Darlan Harahap mengatakan rencananya Edy akan mengembalikan langsung formulir pendaftaran tersebut ke masing-masing partai. “Rencananya Pak Edy Rahmayadi yang akan langsung mengembalikan formulir pendaftarannya. Kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah partai yang tentunya terbuka pada kami,” kata Darlan. (HPS)