Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (net)
JAKARTA, REPORTER.ID — Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, sehingga menjadi persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah. Penilaian tersebut disampaikannya di hadapan peserta Program Pendidikan Regular Angkatan LXVII Lemhannas dalam kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.
Fadel mengatakan, padahal masa depan kemajuan Indonesia ditentukan oleh daerah. “Jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja,”ujarnya.
Menurut Fadel, potensi kemajuan daerah masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. Antara lain, banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya manusianya belum cukup mumpuni. “Banyak di antara mereka yang kaget dan demam panggung memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, mereka malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK,” ujarnya.
Fadel menyebut, persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah belum benar-benar bisa diatasi. Terbukti, dana APBD dan Transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan.
Di mana-mana, kata Fadel, masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Menurutnya, itu menunjukkan ada yang salah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah. “Pengamatan saya mengatakan, manajemen Pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” kata senator dari Provinsi Gorontalo itu.
Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel, pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 % , sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20% tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi.
“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” kata Fadel lagi. Untuk itu, tambahnya, Pemda harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Pemerintah Daerah itu atau pemerintah keseluruhan harus kolaboratif.
