Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono (net)
Isu menarik pagi ini, Istana Kepresidenan membantah pengakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebut Presiden Jokowi menginstruksikan penarikan uang kementerian untuk menanggulangi krisis pangan akibat pandemi dan El Nino. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6), SYL menyebut beberapa kebijakan yang ia ambil ketika menjabat sebagai Mentan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi.
Isu menarik lainnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan kans Presiden Jokowi mengocok ulang susuan kabinetnya terbuka. Kemenkeu memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga era pemerintahan Prabowo-Gibran, 2025. Di antaranya, Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN. Pemangkasan anggaran itu terungkap dalam rapat-rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya di pemerintahan. Berikut isu selengkapnya.
1. Istana Kepresidenan membantah pengakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebut Presiden Jokowi menginstruksikan penarikan uang kementerian untuk menanggulangi krisis pangan akibat pandemi dan El Nino. “Tidak benar ada instruksi Presiden dalam rapat kabinet kepada para menteri/kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam penanggulangan krisis pangan akibat pandemi dan El Nino,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono dalam keterangannya, Kamis (13/6).
Dini menyebut setiap instruksi Presiden dan penggunaan diskresi oleh para pembantu presiden untuk menanggulangi suatu kasus atau permasalahan dibatasi sesuai prosedur yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Ia menjelaskan menteri/kepala lembaga tidak boleh melampaui kewenangan dan harus melapor kepada presiden selaku atasan.
Selain itu, Dini juga menegaskan setiap penarikan uang atau pungutan liar yang dilakukan oknum pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan pribadi merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6), SYL menyebut beberapa kebijakan yang ia ambil ketika menjabat sebagai Mentan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi. SYL berdalih uang yang digunakannya dari hasil pemerasan terhadap eselon I Kementan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia yang terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka akibat Covid-19 dan El Nino.
2. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan kans Presiden Jokowi mengocok ulang susuan kabinetnya terbuka. Meski begitu, Budi Arie mengatakanreshufflementeri sepenuhnya hak presiden. “Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden,” kata Budi Arie yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Kamis (13/6).
Budi tak mengelak atau membenarkan ketika ditanya apakah menteri yang bakal di-reshuffle berasal dari PDIP. Meski begitu, dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja berbagai menteri, termasuk yang berasal dari PDIP. Seperti diketahui, PDIP kini berseberangan dengan Presiden Jokowi dan banyak mengkritik kebijakan Jokowi.
“Makanya itu kan suara suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden,” ujarnya. Budi mengatakan kinerja para menteri bisa dilihat siapa saja yang bersemangat bekerja dan tidak dalam menyukseskan program Jokowi. “Ya kan bisa diliat, mana yang masih semangat tempur 45,” ujarnya.
Reshuffle, kata Budi, juga melihat berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan. Dia mengatakan hal itu tak lepas dari sinkronisasi untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka itu, dia mengatakan dibutuhkan soliditas dalam pemerintahan. “Ya kan keperluan keperluan, ini kan sinkronisasi,” ujarnya.
Budi mengungkap isi pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik. Menurut dia, pertemuan itu membicarakan soal keberlanjutan dan sinkronisasi program pemerintahan ke depan, termasuk soal Pilkada. “(Soal pilkada) Ya macem macem ini kan pemerintahan harus solid, ini kan berkelanjutan, sinkronisasi berkelanjutan, sehingga kosolidasi perlu kan harus satu suara,” ujarnya.
3. Kemenkeu memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga era pemerintahan Prabowo-Gibran, 2025. Di antaranya, Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN. Pemangkasan anggaran itu terungkap dalam rapat-rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya di pemerintahan.
Sebagai misal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan anggaran kementeriannya terkena blokir sebesar Rp329,65 miliar dari total anggaran yang disediakan untuk 2024 sebesar Rp2,16 triliun dalam raker dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kamis (13/6).
Suharso menyebut, realisasi anggaran kementeriannya telah mencapai Rp1,05 triliun per 12 Juni 2024 atau setara 48,6 persen dari total anggaran 2024. “Anggaran 2024 itu adalah Rp2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan di luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir,” kata Suharso. Dalam raker tersebut, Suharso meminta dukungan Komisi XI DPR untuk dilakukan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp804,47 miliar dari pagu indikatif yang dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan sempat ‘mencak-mencak’ dalam raker dengan Komisi VI DPR karena anggaran kementeriannya kena pangkas hampir separuhnya. Kementerian BUMN juga mengalami hal yang sama. Menteri BUMN Erick Thohir dalam raker dengan Komisi VI DPR mengatakan, untuk pagu anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Nilai ini lebih rendah dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp 328 miliar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR yang menambah pagu anggaran kementeriannya.
4. Menurut catatan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung, pemotongan anggaran ini tidak hanya terjadi di Kemendag. Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN yang menjadi mitra Komisi VI DPR juga mengalami nasib serupa. “Pak Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) di sini anggarannya (2025) turun 45 persen, Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga turun 18 persen. Jadi, saya bingung juga nih menteri-menteri kita di Komisi VI juga sebenarnya cukup keren-keren loh, lingkaran elite kekuasaan,” tutur Martin. “Di komisi-komisi lain juga banyak yang turun dengan angka 30-an persen. Jadi, bisa prejudice, apakah ada sektor lain yang menyedot atau pendapatan negaranya menurun?” sambungnya.
5. Mendag Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengungkapkan dugaan soal alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran sejumlah kementerian/lembaga (k/l) pada tahun pertama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dugaan ini diungkap usai Zulhas mengeluh anggaran Kemendag 2025 juga dipangkas, dari Rp1,9 triliun pada tahun ini menjadi Rp1,6 triliun. Penurunan anggaran kementerian yang dipimpin orang dekat Prabowo itu dipertanyakan Komisi VI DPR.
“Memang saya kira Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) hati-hati, saya kan mesti, pasti tujuannya baik lah. Lihat perkembangan dunia seperti sekarang ini, bukan mereda, tapi bertambah,” kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Kamis (13/6). “Oleh karena itu, saya kira Menteri Keuangan tidak ingin pemerintahan baru nanti anggarannya tidak kokoh. Oleh karena itu, kalau cadangan anggarannya diperkuat, pemerintahan baru akan lebih longgar. Saya kira perhitungan yang seperti itu,” sambungnya.
Namun Ketua Umum PAN itu tetap berbaik sangka mengapa anggarannya di 2025 dipotong. Ia menegaskan, barangkali ini adalah bentuk hitung-hitungan Sri Mulyani agar pemerintahan Prabowo Subianto kokoh dan punya cadangan anggaran yang cukup.
6. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas Pemberantasan Judi Online bakal menggandeng interpol untuk melaksanakan tugas. Kerjasama itu dilakukan lantaran server judi online berada luar negeri. “Kita bekerja dengan Interpol, dengan Kemenlu, untuk bisa memfasilitasi agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodir kepentingan judi online dari Indonesia. Kita akan melakukan kerja sama,” kata Hadi usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
Hadi menyebut Satgas Pemberantasan Judi Online terdiri dari sektor pencegahan dan penindakan. Satgas penindakan bakal menelusuri situs yang terkait judi online. Sementara satgas pencegahan akan fokus pada sosialisasi di masyarakat. Berdasar data, 80 persen pelaku judi online berasal dari masyarakat kalangan tingkat menengah ke bawah. “Kurang lebih 4 ribu sampai 5 ribu rekening yang sekarang sudah diblokir. Kemudian akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau memang itu adalah rekening judi online, kita akan telusuri, dan uangnya akan kita ambil semuanya, kita serahkan kepada negara,” katanya.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta pemerintah menetapkan jangka waktu buat memerangi praktik judi online supaya target yang hendak dicapai lebih mudah dievaluasi untuk mengantisipasi perubahan modus dari para pelaku. “Negara atau pemerintah harus mengambil tindakan tegas selain penegakan hukum juga mencanangkan program perang terhadap judi online selama 5 tahun, atau satu periode pemerintahan dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan,” kata Abdul Fickar Hadjar, Kamis (13/6).
Fickar menganggap opini tentang melegalkan praktik judi seperti di masa lampau sulit dijalankan, meski peluang itu tetap ada. Sebab, dampak kerusakan yang ditimbulkan lebih besar ketimbang manfaat jika hal itu dilegalkan. “Menyangkut keselamatan mental seluruh rakyat Indonesia. Tidak legal saja sudah banyak korbannya. Selain rakyat biasa, juga para profesional yang terlibat. Bahkan penegak hukum seperti polisi yang kemarin menjadi korban salah satunya,” ujarnya.
7. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah membuka peluang untuk memasukkan nama-nama yang menjadi korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka akan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari negara. “Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya. Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).
Kata dia, pemerintah telah banyak memberikan advokasi kepada para korban judi online di Indonesia. Korban yang mengalami gangguan psikososial akan dibina dengan bantuan serta koordinasi Kementerian Sosial. Muhadjir mengingatkan bahaya praktik judi online. Ia meminta masyarakat menghindari praktik ilegal itu.
Menurutnya, judi online tak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah. Para korban judi online juga ada yang berasal dari golongan intelektual. “Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja. Tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga,” ujarnya.
8. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku tak bisa menjamin pihaknya bisa menangkap Harun Masiku dalam sepekan. Johanis mengatakan pihaknya hanya bisa berusaha mencari keberadaan Harun Masiku. Menurutnya, masalah tertangkap atau tidaknya tergantung pada ketetapan Tuhan. “Kami itu manusia hanya berusaha ya, apapun alasannya kami tetap senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan, makanya kita sudah minta ditetapkan sebagai DPO. Jadi bukan kemudian [target] minggu depan, kami kan bukan Tuhan,” kata Johanis di sela acara Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6). Soal target menangkap Harun dalam sepekan, yang disebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Johanis pun tak berani berandai-andai hal itu akan tercapai. “Bukan masalah ralat tidak ralat [target penangkapan] dalam sepekan. Kami kalau boleh [menangkap] satu hari, satu hari. Tapi apakah kami [adalah] Tuhan menentukan itu, kan enggak,” ucapnya.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu justru menyambut baik tindakan pihak Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang melaporkan anak buahnya ke sejumlah lembaga. “Sebetulnya kami dari penyidik itu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak HK (Hasto Kristiyanto), karena ini juga bagi kami penyidik ini merupakan kontrol bagi kami,” kata Asep dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (13/6).
Menurut Asep, kerja-kerja dalam penyidikan Harun Masiku akan diuji Dewas KPK. Dewas akan memeriksa apakah proses upaya paksa penyitaan handphone itu sudah sesuai prosedur. Asep menuturkan, penyidik telah menyiapkan diri dalam melakukan upaya paksa penyitaan. “Itu tentu tidak sembarangan,” kata dia. Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, pihaknya telah menyiapkan surat perintah penyitaan dan mengikuti prosedur operasional baku (POB). Karena itu, tindakan Hasto melaporkan anak buahnya justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bagian proses penyidikan itu dilakukan dengan benar. “Jadi tidak ada masalah,” ucap Asep.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu enteng saja menanggapi Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi yang mengaku trauma karena dibentak oleh penyidik. Kusnadi sendiri tidak menghadiri panggilan KPK, Kamis (13/6) karena masih trauma dibentak pihak penyidik. “Ya nanti kan diuji, kan dilaporkan juga, nanti kan diuji. Ini kan ada CCTV-nya, nanti kan bisa dilihat. Kita kan diuji di Komnas HAM, diuji tadi di Dewas, kemudian di yang lainnya,” ujar Asep di Gedung KPK, Kamis (13/6).
Asep menegaskan bahwa Lembaga Antirasuah sangat menjunjung hak asasi manusia dalam proses penyidikan untuk penegakan hukum di KPK. Ia turut mengungkap alasan KPK memanggil Kusnadi untuk diperiksa sebagai saksi terkait barang yang telah disita KPK.
KPK beberkan fee yang diterima ASN Kementerian Perhubungan Yofi Okatrisza dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Prasarana, Ditjen Perkeretaapian (DJKA). Yofi sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima sejumlah uang terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan balai teknik perkeretaapian kelas Jawa bagian tengah dan penerimaan lainnya.
Ia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalur Ganda Cirebon Kroya September 2017-2020. “Bahwa dari fee yang diterima tersebut sebagian telah berhasil disita oleh KPK. Yang berhasil disita antara lain, tujuh buah deposito senilai Rp10 miliar (Rp10.268.065.497), satu buah kartu ATM, uang tunai Rp1 miliar (Rp1.080.000. 000), dan pengembalian uang Yofi terkait penerimaan berupa logam mulia,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (13/6).
Selain itu, KPK turun menyita tabungan reksadana atas nama Dion senilai Rp6 miliar; delapan bidang tanah beserta sertifikatnya di Jakarta, Semarang dan Purwokerto senilai sekitar Rp8 miliar.
9. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengoreksi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih mengamati. “Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing, mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun,” ujar Suharso di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Suharso yakin investor asing tetap melirik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan syarat proyek itu tetap berjalan sesuai rencana utama yang telah ditetapkan. Kata dia, investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal. Jika pembangunan IKN sesuai dengan rencana utama (master plan), ia yakin para investor asing tetap tertarik untuk masuk.
“Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, sesuai dengan master plan,” tegas Suharso. Menurut dia, para investor asing saat ini masih menunggu sebelum mengambil keputusan karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat. “Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan,” ujar Suharso.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan investasi asing baru akan masuk dalam waktu dekat. Mereka masih menghitung return on investment (ROI). Sebab, mereka belum sefamiliar investor dalam negeri dengan situasi. “Karena itu, investor asing banyak masuk dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)/PPP (Public Private Partnership), di mana ada jaminan pemerintahnya,” kata Agung, Kamis (13/6).
Agung mengatakan dengan jaminan pemerintah, investor asing lebih yakin dan bisa menghitung ROI dalam feasibility study (FS).Ia mengklaim, saat ini sudah ada sembilan perusahaan dengan FS di tiga sektor yang sedang berjalan untuk KPBU. Adapun total nilainya diestimasi sekitar Rp48 triliun. “Dari asing paling tidak tiga negara, yakni Malaysia, China, juga Uni Emirat Arab yang perusahaannya sedang melakukan itu,” ucap Agung.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam raker dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6). Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas soal anggaran Kementerian Investasi pada 2025. Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.
10. Mantan capres Anies Baswedan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kepercayaan PKB Jakarta menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. ‘’Ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur, dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan nantinya,” kata Anies di Kantor DPW PKB, Jakarta, Kamis (13/6). Anies berharap bisa merampungkan dan meningkatkan program dan pekerjaan yang dicanangkan ketika masih menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ia juga berharap kinerjanya nanti dapat berdampak baik bagi seluruh warga Jakarta. “Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta ganti, tapi saya sampaikan di peran apapun, saya sampaikan bisa memberikan dampak yang besar,” kata Anies.
Anies Baswedan menjawab omongan miring sejumlah pihak yang menilainya turun level politik, dari capres menjadi bakal cagub DKI Jakarta. “Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi capres. Selesai Pilpres, kembali jadi Menhan. Gus Imin Ketua PKB jadi cawapres. Setelah selesai proses pilpres, kembali jadi Ketua Umum PKB,” kata Anies di Kantor DPW PKB, Jakarta, Kamis (13/6)
Anies menegaskan setiap tanggung jawab yang diberikan pasti ada kepercayaan. Baginya, proses pilpres adalah sebuah kompetisi yang pasti berakhir. Jika momen itu sudah selesai, maka akan kembali pada tugas awal masing-masing. Anies mengatakan, seandainya Pilgub DKI digelar 2022, tidak diundur, dirinya akan lebih memilih itu. Kenyataannya, pilkada digelar 2024 secara serentak. “Tapi karena pilkada kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024 maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi, saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta ganti, tapi saya sampaikan peran apapun, saya sampaikan bisa memberikan dampak yang besar,” kata dia.
11. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan kesiapannya bila dipasangkan dengan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta. “Kalau saya ditanya siap atau enggak (berpasangan dengan Anies), ya harus siap. Siap juga (dengan RK). Saya balik lagi, namanya politik kita ya enggak masalah kok dengan siapa pun,” kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (13/6).
Dia mengatakan PSI terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun di Pilgub DKI Jakarta. Ia pun tak memaksa harus mendapatkan jatah kursi gubernur ataupun wakil gubernur untuk berkoalisi. Kaesang juga tak mengharuskan dirinya yang maju di Pilgub DKI. Menurutnya, PSI punya banyak kader mumpuni. “Bukan hanya saya saja ya nanti yang sebagai cawagub. Kita masih ada Grace Natalie, kita juga ada teman-teman yang lain, kan,” ucapnya.
Sementara itu, Grace Natalie yang kini menjabat Komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID siap maju sebagai cawagub DKI Jakarta 2024. Grace menyerahkan keputusan pencalonannya kepada PSI. Yang pasti dirinya sudah siap bila diberi kepercayaan. “Jika dapat kepercayaan dari partai dan konstituen, tentu siap,” kata Grace melalui pesan singkat, Kamis (13/6).
12. Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman yang akrab disapa Habib menuturkan, melihat gestur Ridwan Kami, ia meyakini RK ingin maju dalam Pilgub DKI Jakarta daripada Pilgub Jabar. “Ya kalau Pak RK kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau, beliau akan ke Jakarta,” kata Habib/a di kompleks parlemen, Kamis (13/6).
Gerindra, lanjut Habib, akan mendorong RK untuk maju di Jakarta. Untuk itu, partainya akan terus berkomunikasi dengan Partai Golkar yang menaungi RK. Habib optimis dalam waktu dekat kedua partai akan menyepakati RK untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Habib yakin RK akan jadi lawan kuat Anies Baswedan di Jakarta. Menurut dia, RK memiliki peluang yang besar untuk mengalahkan Anies sebagai orang baru.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku enggan mendukung Anies Baswedan pada Pilgub DKI 2024. Mereka lebih memilih eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias RK untuk dijagokan di Pilkada Jakarta yang akan digelar tahun ini. Budi mengatakan Projo mendukung calon yang didukung Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan pendapat Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.”Oh enggak dong (mendukung Anies di Pilgub DKI), enggak didukung itu, enggak. RK dong kalau kita,” kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
13. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, penegakkan hukum di Tanah Air sudah sangat karut-marut. Bukan hanya karena keberadaan mafia di berbagai sektor, tetapi juga aparat penegak hukum yang brobrok dan mempermainkan hukum. “Sekarang sedang terjadi betapa mafia itu begitu berkuasa menyebabkan aparat penegak hukum tidak berdaya karena ada di dalam cengkramannya, menyebabkan aparat pemerintah yang berwenang juga tidak berdaya,” kata Mahfud dalam Podcast Terus Terang dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (13/6).
Mahfud MD buka suara perihal sengakrut terkait pertambangan di Tanah Air karena berada dalam cengkraman mafia. Dikatakan, saat dirinya masih menjabat, Mahfud sempat mengungkapkan soal sulitnya menertibkan tambang ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat. Dalam Podcast Terus Terang, Mahfud mengungkapkan, dia sampai turun tangan menangani aduan perihal kasus penambangan emas liar di Sangihe, Sulawesi Utara pada Juni 2023.
“Saya beri contoh kasus yang sekarang sedang terjadi, betapa mafia itu begitu berkuasa menyebabkan aparat penegak hukum tidak berdaya karena ada di dalam cengkramannya, menyebabkan aparat pemerintah yang berwenang juga tidak berdaya, (yakni) kasus mafia penambangan emas di Sangihe, Sulawesi Utara,” kata Mahfud dalam YouTube Mahfud MD Official, Kamis (13/6).
Dia lantas menjabarkan, kasus penambangan emas liar di Sangihe tidak bisa ditindak atau izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang melakukannya tidak bisa dicabut padahal sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) pada Februari 2022. Menurut Mahfud, dia sampai mengirim tim untuk memeriksa langsung aktivitas penambangan liar di Sangihe. Hingga, mendapatkan bukti laporan dan foto memang didapati adanya aktivitas ilegal tersebut. Namun, pemerintah daerah setempat, Kodim hingga polisi di sana diam saja terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut. Dengan dalih, perlu ada pencabutan izin oleh Kementerian ESDM.
Mahfud MD mengatakan, berkaca dari penanganan kasus Vina dan penangkapan Pegi, membuktikan bahwa penegakkan hukum bisa dimainkan. “Itu lagi (kasus Vina), betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit,” ujar Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (13/6).
Mahfud menyebut, hal tersebut bisa dilihat dari konstruksi perkara yang dalam berita acara disebut ada 11 tersangka. Lalu, delapan orang diajukan ke pengadilan dan dihukum. Sedangkan, tiga orang tersangka lainnya disebut melarikan diri sehingga diumumkan sebagai buron. Namun, delapan tahun kemudian, kasus tersebut baru dimunculkan lagi setelah ada film yang mengangkat kisah Vina. Padahal, diketahui ada tiga orang buron dalam kasus pembunuhan tersebut. Tapi belakangan yang dua orang dinyatakan bukan buron. (HPS)
