Menko PMK, Muhadjir Effendy (net)
Isu menarik pagi ini, pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy soal pemberian bansos pada korban judi online panen kritikan. Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan, pemberian bansos pemerintah kepada korban judi online sama halnya memberikan narkoba gratis kepada penggunanya. Muhadjir Effendy menjelaskan, yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, tetapi pihak keluarganya. Ia menerangkan, usulan itu baru gagasan pribadi dan belum dibicarakan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online.
Isu menarik lainnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, saat ini situasi perekonomian nasional sedang berat, sebagai tandanya adalah naiknya harga kebutuhan pokok Masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Ridwan Kamil sudah OTW to Jakarta. Ia mengkritik Anies Baswedan masih bergerak-bergerak saja. PKB ingin menduetkan Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep pada Pilgub Jakarta 2024 demi persatuan Indonesia. Satu anggota OPM yang ditembak aparat di Paniai, Papua Tengah merupakan mantan anggota TNI yang desertir atau meninggalkan tugas. Berikut isu selengkapnya.
1. Pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy soal pemberian basos pada judi online panen kritikan. Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan, pemberian bansos pemerintah kepada korban judi online sama halnya memberikan narkoba gratis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. “Wah kalau kasih bansos apalagi bentuknya uang sama dengan kasih narkoba gratis ya ke penggunanya. Bahaya itu,” ujas Eva, kemarin. Menurut Eva, penjudi online sama halnya dengan pelaku penyalahgunaan narkoba. Pelakunya akan sekaligus menjadi korban langsung dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.
“Ada yang disebut sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Di mana pelaku pada dasarnya adalah korban langsung dari tindak pidana yang dilakukannya,” ungkap Eva. Namun, kata Eva, tetap ada pihak yang menjadi korban tidak langsung dari judi online, yakni pihak keluarga dan juga masyarakat. “Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana bertugas menjaga ketertiban masyarakat yang dalam hal ini adalah korban tidak langsung,” jelas Eva.
Sosiolog Universitas Airlangga Bagong Suyanto mengatakan, pemerintah harusnya fokus menjauhkan masyarakat dari judi online dan membuat pelakunya terlepas dari ketergantungan, daripada mempertimbangkan pemberian bansos. Menurutnya, penjundi online tidak seharusnya diberikan Bansos, meski bisa dikategorikan sebagai korban. Sebab, tidak semua penjudi online masuk kategori layak menerima Bansos atau berstatus masyarakat miskin. “Kalau diberi bansos sebaiknya tidak. Karena penjudi tidak selalu miskin,” ujar Bagong, kemarin.
Menurut Bagong, pemerintah sebaiknya menggencarkan sosialisasi dan mendorong pihak keluarga, agar memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban yang ingin terlepas dari jeratan judi online. “Perlu community support system, dukungan keluarga penting,” jelas Bagong. Penjudi online, bisa saja dikategorikan atau disebut sebagai korban. Sebab, awalnya terpapar konten di internet, kemudian mencoba-coba dan menjadi ketergantungan atau kecanduan. “Penjudi bisa disebut korban karena adiktif. Penjudi memang acapkali kecanduan,” ungkap Bagong.
Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Asrorun Niam Sholeh menganggap wacana pemberian bansos kepada para pelaku judi online yang jatuh miskin tidak perlu dilakukan, karena mereka bukan korban. “Tidak ada istilah korban dari judi online atau kemiskinan struktural akibat dampak judi online, karena berjudi adalah pilihan hidup pelakunya,” kata Niam Sholeh, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Sabtu (15/6).
Niam lalu membandingkan kasus pelaku judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol). Dalam persoalan pinjol, kata Niam, terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. “Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka? tentu ini logika yang perlu didiskusikan,” ujar Niam. Niam juga menganggap wacana pemberian bansos kepada pelaku judi online yang jatuh miskin kurang tepat. Sebab, masih banyak orang yang lebih layak untuk dibantu ketimbang para pejudi.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah mengatakan, usulan agar korban judi online bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat dan tidak solutif. Menurut Trubus, justru usulan itu akan berpeluang membuat para penjudi online merasa aji mumpung. “Usulan itu tidak tepat, tidak solutif. Malah nanti justru ada yang menggampangkan. Misalnya ada yang berpikir ‘Kalau gitu kita judi terus saja, kalau menang dapat uang. Kalau kalah dapat bansos’. Misalnya begitu,” ujar Trubus saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/6/2024). “Jadi itu justru merusak. Malah justru melanggengkan bansos itu sendiri. Dan tidak memutus kemiskinan,” tegasnya.
Sehingga menurut Trubus yang ideal adalah pemerintah sebaiknya melarang judi online dan melakukan penindakan hukum yang tegas. Empat Promotor Judi ”Online” Bahkan jika perlu, bandar judi online mendapatkan hukuman mati sebagaimana bandar narkoba. “Sebaiknya dilarang, kasih hukuman berat buat pelaku judi, ditindak dan dibina. Harus tegas betul. Kalau enggak tegas, enggak bisa ini judi online diberantas. Karena sudah ditebas berkali-kali, sudah 2,1 juta aplikasi ditertibkan, setiap hari muncul lagi muncul lagi,” tambahnya.
Menaker Ida Fauziah juga merespons usulan agar korban judi online bisa mendapat bansos. Kata dia, Kemensos memiliki peran untuk meneliti lebih lanjut soal manfaat dan kerugian atas usulan tersebut. “Kalau saya ikutin pendapat publik saja, satu sisi memang kalau mereka jatuh miskin, tentu berhak juga dapatkan bansos. Di sisi lain ada pendapat masyarakat yang mengatakan kalau diberikan jadi ‘tuman’ (jadi kebiasaan),” ujar Ida di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (17/6). “Saya kira itu sih ranahnya Kemensos menghitung manfaat dan mudaratnya,” tegasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, korban judi online tidak tergolong kategori yang seharusnya mendapatkan fasilitas bansos. Sembari bercanda, Airlangga bilang, korban judi online tidak seperti dengan mitra ojek online (ojol) yang pernah mendapatkan bansos dari pemerintah. “Kalau judi online kan judol namanya, kalau judol tidak dapat fasilitas seperti ojol,” ujarnya sambil tertawa, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/6).
2. Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan soal gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Menurut Muhadjir, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga. “Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak, istri/suami,” katanya usai Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (17/6). Muhadjir berpandangan, bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online. Sebab, keluarga yang menjadi korban, khususnya anak dan istri.
Pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online, apakah memenuhi kriteria sebagai penerima bansos atau tidak. “Memang tidak serta merta. Biar jadi korban tetapi tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, misalnya keluarga itu masih tetap kaya, ya tidak,” kata Muhadjir. Muhadjir kemudian menyinggung pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, yang memperkirakan 80 persen korban judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. “Kalau dugaan Pak Menkopolhukam benar berarti banyak keluarga miskin atau jatuh miskin, karena ada anggota keluarganya yang terlibat judi. Jadi, yang terlibat judi tetap ditindak. Sedangkan keluarganya yang jadi korban, yang miskin dan yang jatuh miskin harus diberi bantuan,” ujar Muhadjir.
Sebelumnya Muhadjir Effendy mengatakan, pemberian bansos untuk korban judi online baru sebatas usulan pribadi. Wacana itu pun belum dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait, terutama yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. “Belum (dibahas bersama-sama). Itu baru usulan saya,” ujar Muhadjir, Jumat (14/6). Menurut Muhadjir, tidak semua korban judi online bisa dimasukan ke daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan menerima bansos dari pemerintah.
3. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, saat ini situasi perekonomian nasional sedang berat bagi masyarakat. Situasi berat itu ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang membebani warga. Sandiaga menyebutkan, dia dan keluarga memberikan hewan kurban ke sejumlah tempat agar bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan. “(Hewan kurban) Disebar di beberapa daerah terutama yang membutuhkan, karena sekarang ekonomi dirasakan berat, harga-harga membebani Masyarakat, oleh karena itu kita berkurban di berbagai tempat,” ujar Sandiaga usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (17/6). Sandiaga melakukan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama putranya, Sulaiman. Menurut dia, hari raya Idul Adha erat dengan pembelajaran tentang pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. “Mudah-mudahan dengan berkurban bangsa kita semakin maju menuju Indonesia Emas,” kata politisi PPP ini.
Menparekraf Sandiaga Uno mengaku siap jika dicopot dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Meski begitu, sebut Sandiaga, dirinya belum mendengar kabar langsung dari Istana mengenai isu perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. “Saya belum dengar itu. Saya baca dari media (soal isu reshuffle). Tapi kan kita sebagai pembantu presiden siap di-reshuffle kapan pun,” kata Sandiaga di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (16/6). Bertolak belakang dengan isu reshuffle, Sandiaga mengeklaim justru kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf semakin solid menjelang akhir masa jabatan. “Saya super solid,” ujarnya.
Sandiaga menambahkan, dirinya akan terus bekerja dengan maksimal di sisa masa jabatannya sebagai menteri. “Jadi, kita all out. Dan ini gaspol di 3-4 bulan terakhir,” katanya seraya menambahkan, “Dan saya sudah mulai kunjungan perpisahan, farewell tour, karena beberapa program andalan kita yang sudah bisa mengangkat pariwisata kita ke 20 besar dunia ini, kita ingin estafet kan ke menteri selanjutnya,” lanjutnya.
Sandiaga Uno mengaku belum ada tawaran untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan. Sandiaga berpandangan, tokoh-tokoh yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lebih berhak untuk mendapatkan kursi di kabinet mendatang. “Tentunya yang lebih berhak yang berkeringat adalah yang pihak-pihak yang berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran,” katanya lagi. Sandiaga mengingatkan, pada Pilpres 2024 lalu ia masuk dalam barisan pendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Belum ada tawaran (masuk kabinet), tapi saya sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saat itu kan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan soal kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali akan dilakukan Presiden Jokowi. Meski demikian, menurut dia, kepastian reshuffle tetap menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi. “Itu kan hak prerogatif Presiden masa kita mengomentari. Ya bisa iya, bisa enggak,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6). “Semua kemungkinan selalu terbuka. Saya enggak bilang enggak, tapi soal itu saya serahkan ke Presiden,” ucap Budi.
4. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjagokan putri Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli Tanjung sebagai Calon Wali Kota Solo pada Pilkada Solo 2024. “Pilkada di Solo itu ada putrinya Akbar Tanjung disiapkan oleh Partai Golkar,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (17/6). Ia menyampaikan, Sekar merupakan politisi muda yang bisa diandalkan untuk memenangi Pilkada Solo. “(Namanya) Sekar Tanjung, masih muda juga,” sebut dia.
Sekar merupakan Ketua DPD Partai Golkar Solo. Ia baru terpilih secara aklamasi pada 16 April 2024. Selain Sekar, sejumlah nama juga disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada Solo 2024 adalah Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Ketua DPD PKS Surakarta Daryono, dan KGPAA Mangkunegara X.
5. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan maju Pilkada DKI Jakarta 2024. “Pak Ridwan Kamil kan sudah ‘On The Way (OTW) to Jakarta’,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (17/6). Airlangga menanggapi santai berbagai langkah politik yang ditempuh Anies. Saat ini, Anies sudah mulai melakukan pendekatan ke tiga parpol, yakni PKB, PKS dan PDIP. “Kalau Pak Anies kan bergerak-bergerak saja,” katanya sembari tertawa. Meski begitu, Airlangga menekankan, pihaknya belum memberikan keputusan karena masih perlu melakukan kalkulasi politik.
Ia menyampaikan Emil bakal mengutamakan dan mendengarkan masukan Partai Golkar ketimbang pihak lain. Pasalnya, dia salah satu Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menuturkan, Emil itu kader Golkar, ia akan lebih mendengarkan Golkar ketimbang pihak lain soal Pilkada Serentak 2024. Dijelaskan, saat ini Golkar dan Emil belum memutuskan bakal maju Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jabar. “Saya tegaskan Pak Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum,” ujar Airlangga.
Airlangga tak menjawab dengan rinci ketika ditanya sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat mengusung Emil pada Pilkada DKI Jakarta. “Kan kita sepakat jadwal (penentuan keputusan),” kata Airlangga. Ia menyampaikan, Golkar masih perlu melakukan kalkulasi politik sebelum memberikan rekomendasi final untuk Emil. Ia menuturkan, keputusan bakal diambil akhir Juli 2024. “Sesuai dengan apa yang kesepakatan kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli, tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya, kita tunggu survei juga,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan telah bertemu dengan Jokowi dan sejumlah ketua umum parpol pendukung pemerintah. Dalam pertemuan itu, ia mengaku mengusulkan Emil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Bahkan, Zulhas juga menyarankan agar Emil bisa berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Pengamat politik dari Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil bisa menjadi ancaman nyata bagi Anies Baswedan yang telah menyatakan diri untuk maju Pilkada Jakarta 2024. “Kehadiran Ridwan Kamil bisa menjadi ancaman bagi Anies,” ujar Lili, kemarin.
Menurut Romli, Kang Emil itu bisa menjadi ancaman karena telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk Jakarta. Kang Emil juga disebut memiliki kedekatan dengan milenial atau pemilih muda karena aktif di media sosial. “Ridwan Kamil bisa menjadi ancaman karena selain dikenal publik secara nasional, dia juga aktif berkomunikasi via media sosial yang digandrungi kalangan milenial, dan selama menjadi gubernur Jawa Barat relatif berhasil,” tutur Romli. Tak hanya itu, kehadiran Kang Emil merupakan representasi dari pasangan calon presiden nomor urut 2 karena diisukan akan maju dari Partai Gerindra.
6. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons dingin pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut dirinya hanya ‘bergerak-gerak saja’ alias belum memiliki langkah konkret menjelang Pilgub Jakarta 2024. “Yang penting itu warga Jakartanya, bukan siapa yang akan ikut [Pilkada] ya. Karena ini semua adalah untuk Jakarta,” kata Anies di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (17/6).
Anies menyebut saat ini yang diperlukan adalah bagaimana membuat Jakarta menjadi kota yang setara. Jakarta, menurutnya, masih memerlukan perhatian khusus terutama untuk rakyat yang kecil dan lemah. Sebab, Jakarta menjadi sasaran urbanisasi. “Mereka yang membutuhkan pekerjaan mendapat pekerjaan, yang butuh perlindungan dapat perlindungan. Lebih penting ngomongin Kampung Bayam tuh, daripada terlantar terus begitu,” ujarnya.
Soal elektabilitasnya yang masih tinggi di Jakarta, ia menyerahkan segala keputusan kepada rakyat yang akan memilih. “Semuanya adalah pilihan warga Jakarta, kita tunggu saja nanti ya,” imbuh Anies.
7. PKB ingin menduetkan Anies Baswedan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pada Pilgub-wagub Jakarta 2024. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menganggap duet Anies-Kaesang cerminan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. “Ini sebenarnya Mas Kaesang masuk dengan Mas Anies ini kita mengamalkan Pancasila nomor tiga, persatuan Indonesia, ini mempersatukan,” kata dia, Senin (17/6).
Hasbiallah melirik Kaesang bukan karena dia putra Presiden Jokowi, tetapi kans menggaet suara 56 persen anak muda di Jakarta. “Tidak ada itu yang akan rusak. Nggak nggak juga (alasan) soal anak Jokowi, anak muda di Indonesia, anak muda di DKI Jakarta, Gen Z ini kan hampir 56% itu anak muda,” kata dia. Seperti diberitakan, PKB Jakarta adalah partai pertama yang menyatakan ingin mengusung Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta.
Gayung pun bersambut. Anies menerimanya dan menyatakan siap maju menjadi cagub Jakarta. Namun, PKB Jakarta masih menunggu keputusan DPP tentang tiket untuk Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta.
Terpisah, Pengurus DPP PKB Daniel Johan mengatakan semua usulan akan dipertimbangkan. Termasuk usulan duet Anies-Kaesang yang berasal dari pengurus PKB Jakarta. “Tentu setiap usulan DPW akan dibahas dan dikaji secara mendalam,” kata Daniel. Ia mengatakan DPP PKB masih mencari jadwal untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk Anies Baswedan.
8. Satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditembak aparat di Paniai, Papua Tengah merupakan mantan anggota TNI yang desertir atau meninggalkan tugas. Dia adalah Danis Murib yang meninggalkan Pos Moaenemani Baru Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah sejak 14 April 2024 lalu. Pangkat terakhirnya prajurit dua (Prada). “Desertir TNI Danis Murib ini meninggalkan tugas di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai, pada 14 April 2024, pukul 10.20 WIT,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Richard Tampubolon, Senin (17/6).
Danis Murib merupakan prajurit Satgas Yonif 527/Baladibya Yudha Kodam V/Brawijaya yang ditugasi di Papua. Richard mengatakan usai aksi OPM menembak warga sipil di Paniai, aparat melakukan operasi pengejaran. Operasi berlanjut dengan keberhasilan merebut wilayah Distrik Bibida, yang selama ini dikuasai OPM pada Jumat (14/6). Setelahnya, Richard memerintahkan Panglima Komando Operasi TNI HABEMA beserta Komandan Komando Pelaksanaan Operasi (Dankolakops) dan Komandan Pasukan Nanggala Kopassus, untuk melanjutkan pengejaran. “Alhasil, operasi tersebut membuahkan hasil dan Prajurit TNI berhasil menembak 2 orang OPM, salah satunya terkonfirmasi beridentitas Danis Murib, pasca kontak tembak,” kata Richard.
Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dan TNI-Polri menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ka Ops Damai Cartenz-2024 Kombes Pol. Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya menggelar operasi penegakan hukum terhadap KKB pimpinan Undius Kogoya sejak Sabtu (14/6) hingga Senin (17/6). Operasi melibatkan aparat gabungan Ops Damai Cartenz-2024 terdiri dari pasukan TNI-Polri. Satu KKB yang ditembak mati itu diduga merupakan KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya. “Kami dari Satgas Ops Damai Cartenz-2024, terus melakukan pengejaran terhadap KKB kelompok Undius Kogoya yang aktif melakukan serangan dan aksi-aksi kriminal di Kabupaten Paniai,” kata Faizal dalam keterangan tertulis, Senin (17/6).
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno menambahkan, jenazah anggota KKB tersebut ditemukan setelah aparat menyisir markas KKB di Distrik Bibida. “Ya benar, saat ini pasukan kami masih melakukan evakuasi untuk menurunkan jenazah yang diduga merupakan KKB tersebut,” ujar Bayu. Ia menjelaskan barang bukti yang ditemukan di dekat jenazah adalah sebuah parang dengan panjang sekitar 80cm. “Rencananya jenazah KKB tersebut, akan kami evakuasi ke RSUD Paniai untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut” kata Bayu.
9. Presiden Jokowi tinjau proyek pengendalian banjir rob yang berada di kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Tanjung Mas, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6). Proyek pembangunan tahap II itu, menurut Presiden, bisa menahan banjir rob untuk jangka waktu 30 tahun mendatang. Banjir rob merupakan banjir yang diakibatkan naiknya muka air laut. Banjir rob kerap terjadi di Semarang sebagai akibat naiknya permukaan air Laut Jawa.
“Ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan Kampung Nelayan di Tambak Lorok yang panjangnya untuk tanggul rob-nya ini 3,6 kilometer, untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan,” ujar Jokowi. “Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi,” lanjutnya.
Dijelaskan, proyek pembangunan pengendalian banjir rob Tambak Lorok tahap II itu sudah menelan biaya Rp 386 miliar dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2024. Presiden mengungkapkan, jika sudah selesai, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas dari proyek tersebut. “Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayan baik, nanti bisa di-copy ke daerah-daerah lain. Paling tidak ada contoh dulu,” ungkap Jokowi.
Menhub Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajaran PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo mempercepat penanganan rob di Pelabuhan Tanjung Emas. Hal ini diungkapkannya saat meninjau Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. “Rekayasa konstruksi harus dilakukan secara lebih tepat. Lalu, saya minta agar dipercepat. Karena, kalau tidak cepat, barang-barang di Jawa Tengah jadinya tidak semuanya ke Pelabuhan Tanjung Emas, sebagian akan ke Jakarta atau Surabaya. Hal ini membuat ongkos logistik bisa menjadi lebih tinggi,” tegasnya. Saat ini, akumulasi rob di Pelabuhan Tanjung Emas telah mencapai 11 sentimeter. Akumulasi tersebut terjadi karena tinggi rob mencapai 5 sentimeter dan daratan pelabuhan turun sebanyak 6 sentimeter.
10. Ketua Tim Pengawas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mendapatkan banyak laporan dari jemaah haji Indonesia terkait fasilitas dan penyelenggaraan proses ibadah haji tahun ini. Laporan tersebut beragam, mulai dari fasilitas yang kurang memadai. Salah satu yang disoroti adalah pendingin ruangan (air conditioner/AC) yang tidak berfungsi. “Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana,” kata Cak Imin, Senin (17/6).
Laporan lain yakni masalah terkait tenda untuk jemaah haji yang melebihi kapasitas. Bahkan menurutnya ada yang tidak mendapatkan fasilitas kasur.
“Kemudian over capacity tendanya, tidak ada kasur,” imbuhnya. Sebelum itu, Wakil Ketua DPR ini juga menerima laporan keterlambatan bus yang akan mengantarkan Jemaah ke Arafah. Hal itu ia ketahui setelah melakukan pemantauan langsung ke Misfalah. “Saya menemukan fakta janjinya ini mobil jam 7 (datang), ada yang jam 6. Tapi sampai pagi ini belum datang,” ujarnya.
11. Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mengaku curiga eks caleg PDI-P Harun Masiku tidak akan pernah ditangkap oleh KPK. Praswad meyakini Harun Masiku hanya akan dijadikan bahan tawar-menawar ketika hendak ditangkap. Adapun Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. “Penangkapan Harun Masiku tidak lebih dari bahan bargain yang tidak akan kunjung direalisasikan,” ujar Praswad, Minggu (16/6).
Praswad menjelaskan, KPK sebenarnya hampir menangkap Harun Masiku pada tahun 2021 silam. Kala itu, berdasarkan informasi dari intelijen, Harun Masiku terdeteksi berada di sebuah pulau di luar negeri. Di sana, kata Praswad, Harun Masiku menyamar menjadi seorang guru Bahasa Inggris. “Cover tersebut digunakan, mengingat Harun Masiku memiliki latar kemampuan Bahasa Inggris pada saat mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Inggris,” ucapnya.
Namun, ketika melapor kepada pimpinan KPK terkait rencana penangkapan Harun Masiku, penyidik malah digagalkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Para penyidik memang harus melapor kepada pimpinan KPK, karena mereka membutuhkan surat tugas untuk melakukan penangkapan di luar wilayah Indonesia. Walhasil, para penyidik justru dikeluarkan dari KPK era Komjen (Purn) Firli Bahuri sehingga berujung pada gagalnya operasi penangkapan Harun Masiku.
“Pada saat setelah dilaporkan tersebut, tiba-tiba adanya penonaktifan pegawai yang dinyatakan TWK walaupun belum memasuki masa jangka waktu pemberlakuan UU KPK hasil revisi yang baru. Itulah yang memperkuat dugaan bahwa sebetulnya TWK dibentuk untuk menghentikan langkah penyidik yang sedang berjalan, yang salah satunya adalah kasus Harun Masiku,” kata Praswad.
Praswad Nugraha menuding pimpinan KPK memang tak ingin menangkap tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang buron selama empat tahun, Harun Masiku. Baginya, hal itu nampak dari tak kunjung ditangkapnya Harun setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bakal menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu sejak Selasa (11/6). “Ini menegaskan pernyataan saya sebelumnya, bahmemang pimpinan KPK belum mau menangkap Harun Masiku, bukan belum mampu,” ujarnya, Senin (17/6).
Ia menyampaikan pernyataan Alex malah menghambat penyidikan yang sedang berjalan. Pasalnya, Alex mengatakan penyidik KPK sudah mengetahui posisi Harun saat ini. Ia menuding, pernyataan Alex merupakan kode agar Harun mengetahui situasi penyidik KPK saat ini. “Alex seakan memberikan kode kepada Harun Masiku dengan pernyataan semacam ini,” ucapnya. “Ini sebetulnya menegaskan bahwa upaya menghalangi terus dilakukan oleh pimpinan KPK,” sambung Praswad.
Seperti diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atau Alex telah membantah pernyataannya sendiri yang mengatakan KPK bakal menangkap Harun dalam waktu seminggu. Ia mengatakan, statemennya hanya berupa harapan, karena kerja-kerja menangkap Harun merupakan tanggung jawab penyidik.
12. KPK tak mau berkomentar soal kabar yang menyebut eks caleg PDI-P yang berstatus buron, Harun Masiku, hampir ditangkap pada 2021 lalu. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto hanya menegaskan, lembaga antirasuah masih terus mencari keberadaan Harun yang sudah buron selama lebih dari empat tahun itu. “Penyidik masih melakukan proses pencarian tersangka HM sampai dengan saat ini, saya belum bisa memberi tanggapan tentang hal-hal detail terkait proses yang sedang berlangsung. Termasuk yang pernah dilakukan,” ujar Tessa, Minggu (16/6). Tessa juga menjelaskan, penyidik dan tim tidak akan berhenti menganalisa dan memeriksa setiap informasi yang masuk dalam rangka pencarian Harun Masiku. (HPS)
