Ketua KPU Hasyim Asy’ari (net)
Isu menarik pagi ini, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sidang DKPP, Rabu (3/7). Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Tetapi, Ketua KPU malah bersyukur atas sanksi tersebut karena dirinya terbebas dari tugas berat sebagai anggota KPU. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebutkan, Presiden Jokowi segera terbitkan Keppres untuk menindaklanjuti putusan DKPP.
Isu hot lainnya, Presiden Jokowi membantah kabar yang menyebut dirinya menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Menurut Presiden, dirinya tidak pernah menyodorkan nama Kaesang kepada individu mana pun dan partai mana pun. Pihak yang mengklaim sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Ransomware Gang Brain Cipher menepati janjinya menyerahkan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci Ransomware. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur atas sanksi pemberhentian dari jabatannya oleh DKPP karena dianggap melanggar etik terkait tindakan asusila. “Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (3/7). Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena keputusan tersebut membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. “Dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sidang DKPP, Rabu (3/7). Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT. Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan, seluruh dalil aduan yang disampaikan pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegas Heddy.
Dalam putusannya, Heddy meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU. “Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024,” kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, 18 April 2024.
DKPP menilai benar telah tejadi hubungan badan antara pengadu dan teradu pada 3 Oktober 2023, ketika teradu menghadiri acara Bimtek PPLN di Den Haag. Dalam pengakuan pengadu, kejadian itu berawal saat teradu menghubunginya untuk datang ke kamar hotel tempatnya menginap pada malam hari. Lalu, usai berbincang-bincang di ruang tamu kamar hotel tersebut, teradu mengajak berhubungan badan. Namun, ditolak oleh pengadu. Hingga akhirnya, teradu memaksa yang membuat pengadu mengaku tidak bisa menolaknya.
“Hubungan istimewa ini tidak lepas dari adanya relasi kuasa antara pengadu dan teradu sesuai keterangan ahli Anies Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan,” kata Anggota Majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sidang DKPP. Relasi kuasa tersebut, sebagaimana keterangan Anies Hidayah disebut menjadi faktor utama terciptanya situasi dan kondisi manipulatif yang memaksa pengadu untuk terlibat dalam hubungan yang tidak seimbang dan merugikan pengadu.
DKPP menyatakan tindakan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, berkaitan dengan perubahan PKPU tentang Tata Kerja tahun 2022. Anggota DKPP J Kristiadi menjelaskan, PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU mengubah ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021. Pasal 90 ayat (4) itu sebelumnya melarang pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. “(Setelah diubah) menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja,” ujar J Kristiadi dalam sidang putusan pelanggaran etik Hasyim Asy’ari, Rabu (3/7).
J Kristiadi menuturkan, Hasyim sejak awal bertemu korban langsung berupaya mendekati dan memberi perlakuan khusus melalui percakapan. “Teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya. J Kristiadi menyatakan, berdasarkan fakta persidangan, Hasyim juga terbukti sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Bahkan, Hasyim terbukti beberapa kali mencari kesempatan untuk bisa bertemu empat mata dan bepergian dengan korban. “Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual,” ungkap J Kristiadi. Selain itu, juga terungkap Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berbuat asusila di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.
DKPP mengungkapkan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan korban pernah diminta dokter untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dalam persidangan korban mengaku mengalami gangguan kesehatan usai dipaksa Hasyim berbuat asusila pada 3 Oktober 2023. Pada 18 Oktober 2023, korban memutuskan untuk berkonsultasi dan memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya dia diminta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan bersama Hasyim. “Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu (korban) dan teradu (Hasyim),” ujar Ratna dalam sidang putusan DKPP, Rabu (3/7). Atas dasar itu, korban menghubungi Hasyim dan memintanya untuk turut menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasyim pun menyanggupi permintaan korban.
Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam kasus asusila yang menjeratnya. Hasyim terbukti menggunakan kendaraan dinasnya untuk mengantar dan menjemput korban. “Teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu (Hasyim) untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu (korban) di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta,” ujar Ratna, Rabu (3/7). Selain itu, Hasyim juga terbukti kerap membelikan tiket pesawat untuk korban berangkat ke Belanda atau pun kembali ke Indonesia.
Hasyim bahkan berinisiatif menyewakan unit apartemen untuk korban tinggal sementara selama di Indonesia. Hal ini juga untuk membuat korban tinggal bersebelahan di unit apartemen yang dijadikan kantor sementara Hasyim. “Terkait dengan uang yang digunakan Teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu,” kata Ratna. Atas dasar itu, DKPP berpendapat, perbuatan Hasyim terbukti melanggar ketentuan di dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
2. CAT, korban asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan sanksi yang dijatuhkan DKPP. Kata dia, sanksi pemberhentian terhadap Hasyim dianggap CAT sebagai keputusan yang berani dan memberikan rasa keadilan untuk dirinya. “Di sini saya mau memberikan apresiasi setingginya untuk DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini,” ujar CAT usai sidang putusan, Rabu (3/7). CAT mengaku datang langsung dari Belanda ke Indonesia untuk mendengarkan langsung sanksi yang diberikan DKPP terhadap Hasyim.
“Ini sangatlah tidak mudah untuk saya, dari awal sampai sekarang ini saya mengalami up and down yang cukup besar yang di mana saya terkadang juga bingung,” ucap CAT. Namun, dia bersyukur bisa mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila oleh Hasyim Asy’ari. “Saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP,” pungkasnya.
3. Yang menarik, Hasyim Asy’ari malah bersyukur atas sanksi yang dijatuhkan DKPP memberhentikan dirinya dari jabatan dari Ketua KPU. Hasyim diberhentikan karena dianggap melanggar etik terkait tindakan asusila. “Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (3/7).
Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena keputusan tersebut membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. “Dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim. Setelah menyampaikan hal itu, Hasyim bersama para anggota KPU lainnya langsung meninggalkan awak media tanpa ada sesi tanya-jawab.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap sejumlah informasi rahasia kepada CAT, perempuan yang mengadukannya soal tindakan asusila. Ia menggunakan kalimat “for your eyes only” saat mengirimkan pesan berisi rahasia itu. Hal tersebut terungkap dalam putusan DKPP. Hasyim dinilai tidak sepantasnya melakukan hal itu. “Apalagi disertai adanya pesan Whatsapp: ‘Keep secret for your eyes only’, ‘for your eyes only’, dan ‘Not for share’ menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia,” dikutip dari salinan putusan DKPP, Rabu (3/7).
4. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyarankan, korban tindakan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari segera melapor ke polisi, setelah putusan DKPP memecat Hasyim. “Saya mendorong pelapor bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa mendapatkan sanksi maksimal dan bisa diusut permasalahan ini sampai akarnya secara pidana,” kata Neni, Rabu (3/7). Neni menyampaikan, upaya advokasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat sipil dalam kasus itu bukan merupakan bentuk kebencian terhadap individu tertentu. “Memang kita memiliki kepedulian terhadap citra dan reputasi penyelenggara Pemilu juga keberpihakan kepada korban,” ujarnya.
Perludem mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Keppres pemberhentian secara tidak hormat kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menyebut, Presiden meminta nama pengganti Hasyim Asy’ari kepada DPR untuk mengisi kekurangan jumlah komisioner KPU. “(Presiden) mengajukan dan meminta pada DPR untuk penggantian antar waktu ya dari tujuh orang yang tidak terpilih ketika mengikuti seleksi tahun 2022 yang ada di DPR,” kata Fadli, Rabu (3/7). Menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengangkat dan melantik komisioner PAW tersebut sehingga komposisi komisioner KPU menjadi lengkap tujuh orang. Apalagi, sebentar lagi dimulai tahapan pendaftaran calon kepala daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena persoalan asusila menjadi catatan buruk bagi KPU. Ia menyebutkan, sejak lama dirinya kerap memberikan kritik agar para pimpinan penyelenggara pemilu menjaga integritas. “Kalau menurut saya sih sangat buruk. Ya sangat buruk. Ini yang saya maksud dari awal itu integritas dari para komisioner, termasuk Bawaslu, KPU dan yang lain,” ujarnya, Rabu (3/7).
Junimart mengatakan, keputusan DKPP ini harus menjadi pelajaran agar pansel pimpinan KPU lebih ketat dalam melakukan seleksi. “Ya ke depan ini menjadi pelajaran juga, ya pelajaran supaya betul-betul sebelum masuk ke Komisi II itu sudah disaring di pansel sebelumnya,” tuturnya. Junimart menyampaikan, tak perlu ada fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) lagi untuk mencari pengganti Hasyim. Mekanisme penggantiannya, tinggal menunjuk calon pimpinan KPU yang memperoleh suara terbanyak di urutan ke 8 atau ke 9.
Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menghormati putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena terbukti melakukan asusila. Ia mengatakan, DKPP telah mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang terjadi. “Jadi, pada dasarnya kita menghormati putusan itu. Karena kan itu kewenangan DKPP. Artinya, apa yang dilakukan DKPP sesuai dengan fakta persidangan,” ujar Yanuar, Rabu (3/7). Ia menyebutkan, Komisi II DPR RI bakal segera melakukan rapat dengan Kemendagri dan DKPP untuk memproses pergantian Hasyim. Namun, ia belum dapat memastikan kapan rapat itu dijadwalkan. “Dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa kita segera lakukan. Ini lagi koordinasi dulu,” sebutnya.
5. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebutkan, Presiden Jokowi segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menindaklanjuti putusan DKPP terkait sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy’ari sebagai KPU RI. “Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).
Ari mengatakan, pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Ari memastikan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak terganggu dengan adanya pemberhentian Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Ari mengatakan ada mekanisme pergantian antarwaktu untuk mengisi posisi Hasyim yang kosong. “Pemerintah memastikan pilkada serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pergantian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU,” ujar Ari lagi.
6. Presiden Jokowi membantah kabar yang menyebutkan dirinya menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Presiden, ia tidak pernah menyodorkan nama Kaesang kepada individu mana pun dan partai mana pun. “Saya tidak pernah menyodorkan (Kaesang) kepada siapa pun. Kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Presiden menegaskan, persoalan pilkada merupakan urusan parpol. Urusan mencalonkan kepada daerah juga merupakan hak parpol. “Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai jadi jangan ditanyakan kepada saya,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan, Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mengamankan kursi pada Pilkada Jakarta. Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai. “Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja,” kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebutkan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi salah satu yang dipertimbangkan partainya untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal ini disampaikannya saat ditanya soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Kaesang unggul sementara di Pilkada Jateng. Kaesang unggul dibandingkan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. “Enggak apa-apa, bagus Kaesang,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. “Apakah mungkin dipertimbangkan enggak sih Mas Kaesang?” tanya wartawan. Puan pun menjawab, ‘’Iya dong, dia jadi salah satu pertimbangan juga.’’ jawabnya.
7. Pihak yang mengklaim sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Ransomware Gang Brain Cipher menepati janjinya menyerahkan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci Ransomware. Kabar tersebut diungkap oleh perusahaan keamanan siber asal Singapura, Stealthmole. Dalam unggahannya di X, Stealthmole menyebutkan, kelompok Brain Cipher telah membagikan kunci secara gratis. “Brain Cipher mendistribusikan kunci dekripsi secara gratis,” demikian bunyi cuitan Stealthmole, Rabu (3/7).
Dalam unggahan tersebut juga dilampirkan tangkapan layar unggahan dari Brain Cipher, diduga nama akun forum gelap. Mereka juga merilis pernyataan tambahan di situs gelap tersebut. “Mereka merilis pernyataan tambahan di situs web gelap mereka dengan jawaban atas tujuh pertanyaan populer. Di antaranya termasuk alasan penyerangan pusat data dan ucapan terima kasih kepada warga Indonesia atas kesabaran mereka,” ungkapnya.
Dalam pengumuman di forum tersebut, akun ‘gelap’ ini juga membagikan tutorial untuk mengunduh kunci dari data yang terenkripsi. Mereka mengaku peretasan ini dilakukan pihaknya tanpa intervensi dari pihak mana pun. Mereka menegaskan pihaknya menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kunci yang mereka berikan secara cuma-cuma itu berfungsi atau tidak. Setelah terkonfirmasi, mereka berjanji akan menghapus data yang mereka miliki secara permanen.
8. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Desakan mundur tersebut menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Menurut Presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur. “Semuanya sudah dievaluasi,” ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan. Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up. “Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita,” ungkap Jokowi. “Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum sebelumnya menyatakan, Menkominfo Budi Arie Setiadi mestinya mengundurkan diri dari jabatan setelah kasus peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Nenden berpandangan, masa jabatan Budi Arie sebagai menkominfo yang baru sebentar bukanlah alasan untuk tidak mengundurkan diri karena peretasan sistem PDN sudah merugikan warga. “Mau dia baru satu bulan, satu Minggu, kalau kerjanya berdampak buruk kepada kepentingan warga kalau dia gentleman, dan dia sadar posisi ini strategis, maka dia harusnya mau undur diri,” kata Nenden dalam sebuaha cara diskusi, Sabtu (29/6) lalu. Oleh karena itu, Nenden menilai petisi agar Budi Arie mengundurkan diri sudah sepatutnya digulirkan karena Budi Arie harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi terkait sektor komunikasi dan informatika yang diembannya.
9. Ketua Kompolnas, Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan, bocah SMP berusia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat, Afif Maulana (AM) memilih menceburkan diri ke sungai usai jatuh dari motor karena ditendang polisi. Benny menjelaskan, saksi Aditya sebenarnya sudah mengajak Afif untuk menyerahkan diri ke polisi saja. “Di TKP pertama (jembatan), Adit dan AM naik motor mau dihentikan polisi ditendang dan akhirnya jatuh tersungkur. Dalam forum gelar perkara, Adit menjelaskan, setelah jatuh, dia mencari HP-nya dan mendengar AM mengajak lari mencebur sungai,” ujar Benny, Rabu (3/7). “Namun, Adit tidak mau dan mengajak menyerahkan diri saja. Itulah saat terakhir Adit tahu bahwa AM masih di situ,” sambungnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah bocah SMP berusia 13 tahun di Padang, Sumbar, Afif Maulana dengan melibatkan pihak luar demi transparansi. Seperti diberitakan, Afif diduga tewas akibat dianiaya oleh polisi. Di jenazahnya, terdapat bekas memar dan lebam yang mengakibatkan kecurigaan keluarga dan masyarakat. “Termasuk otopsi juga sudah kita minta untuk melibatkan pihak luar sehingga transparan,” ujar Sigit, Rabu (3/7).
Sigit mengatakan, dirinya telah memerintahkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk turun langsung mendalami kasus kematian Afif. “Bareskrim, Itwasum, dan Propam saya minta turun untuk dalami,” imbuhnya.
Ibu Afif Maulana (13), Anggun Andriani memohon kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono untuk mengungkap kematian anaknya. Anggun meminta Kapolri dan Kapolda fokus mencari siapa pelaku yang diduga menganiaya Afif hingga tewas, bukan justru mencari pihak yang memviralkan kasus ini. “Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, tolong bantu kami untuk mencari yang menganiaya anak saya, Afif Maulana, Pak. Bukan yang memviralkan yang bapak cari,” kata Anggun di kawasan Gatot Subroto, Jaksel, Rabu (3/7).
Anggun meminta bantuan Kapolda Sumbar dan Kapolri untuk turun tangan menangani tewasnya sang anak secara tidak wajar. Sementara itu, ayah Afif, Afrinaldi meminta tolong kepada media massa untuk terus memberitakan kasus Afif. “Saya mau minta tolong sama media dan semua pihak yang bisa membantu kami, benar-benar membantu kami agar kami mendapatkan keadilan untuk anak kami,” mohon Afrinaldi.
KPAI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi secara transparan. Komisioner KPAI Dian Sasmita mengatakan, ada belasan anak termasuk Afif yang diduga ikut disiksa oleh anggota Polsek Kuranji, Kota Padang. “KPAI mendesak Kepala Kepolisian RI untuk mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi anak, dengan bersikap tegas dan profesional dalam mengungkap kasus 11 anak dan meninggalnya AM (Afif Maulana),” ujar Dian dalam keterangan pers, Rabu (3/7). Dian menyebutkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat titik terang kasus penyiksaan Afif tersebut.
Menurut dia, polisi bisa menggunakan bukti-bukti ilmiah saat melakukan ekshumasi pada jasad Afif dan digital forensik dari CCTV sekitar tempat kejadian perkara. “Sehingga penegakan hukum pidana dapat dilakukan terhadap pelaku penyiksaan anak,” kata Dian. KPAI juga mendorong dan mendukung Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) untuk memberikan perlindungan terhadap 11 anak yang ikut jadi korban penyiksaan.
10. Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui Indonesia masih memiliki masalah besar terkait harga obat-obatan lantaran 90 persen lebih bahan baku masih impor. “Kita itu memang masih ada masalah besar terkait obat-obatan karena 90 persen lebih bahan baku obat kita impor,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7). Muhadjir juga menyoroti Indonesia belum memiliki pabrik fraksionasi plasma darah. Ia pun berharap tahun 2024 ini sudah berdiri pabrik tersebut di Indonesia lantaran banyak warga yang bergantung pada plasma darah. Muhadjir menyebut Indonesia kini sedang mendorong penggunaan obat fitofarmaka. Dikutip di laman resmi Kemenkes, fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarkan dan memenuhi kriteria ilmiah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkap kebobrokan infrastruktur kesehatan Indonesia. Dia mengatakan persoalan tenaga kesehatan tak pernah dipenuhi secara serius oleh pemerintah. Dia mengatakan jumlah dokter umum dan spesialis di puskesmas dan RSUD tak pernah sesuai standar. Hal itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. “Kekurangan ini persistent terjadi selama 80 tahun. Tidak pernah kita bicara penuhi tenaga kesehatan ini,” kata BGS dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7). BGS mengungkap 60 persen Puskesmas tidak punya jumlah tenaga kesehatan yang sama. Bahkan, ada 65 persen Puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang tak punya dokter.
11. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso yang lantang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing, dipecat dari jabatannya. Budi membenarkan dirinya telah dipecat. “Benar saya diberhentikan per hari ini,” kata Budi, Rabu (3/7) malam. Budi menduga alasan pemberhentiannya karena belakangan dirinya membuat pernyataan terkait penolakan dokter asing di Indonesia.
Sementara itu dalam pesan yang beredar luas, Budi tak merinci penyebab dirinya dipecat. Namun, dia mengaku menerima keputusan itu. “Assalamualaikum wr wb, Bapak, Ibu Dosen FK Unair, per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK. Unair, saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas, mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK. Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang, Aamiin3x , salam hormat untuk guru, senior dan sejawat semuanya,” kata Budi dalam pesan tersebut.
Sementara itu pihak Unair Surabaya membenarkan pencopotan Budi Santoso dari posisi Dekan Fakultas Kedokteran Unair. “Terkait beredarnya pemberitaan tentang pemberhentian Dekan FK Unair di beberapa media sosial, dengan ini kami Humas Universitas Airlangga menyatakan pemberitaan tersebut benar adanya,” kata Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Martha Kurnia, Rabu (3/7).
Menkes BGS (Budi Gunadi Sadikin) menyebut alasan kuat Indonesia berencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia adalah untuk menyelamatkan ribuan bayi dengan kelainan jantung bawaan. Budi menyebut setidaknya 12 ribu bayi di Indonesia memiliki kelainan jantung bawaan. Sementara jumlah dokter yang mampu menangani atau mengoperasi pasien bayi tersebut hanya sekitar 6 ribu, sehingga 6 ribu bayi lainnya berpotensi meninggal dunia karena tidak tertangani dengan baik. “Kedatangan dokter asing itu itu sebenarnya untuk menyelamatkan 6 ribu nyawa ini,” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Kaukus Kesehatan DPR Suir Syam mengungkapkan ada sarjana agama yang menjadi kepala Puskesmas. Syam menilai hal ini terjadi karena desentralisasi pelayanan kesehatan yang tak efektif. Menurutnya, kebijakan itu justru melemahkan pengawasan pemerintah pusat terhadap instansi kesehatan. “Sudah saatnya ditarik kembali untuk sentralisasi sebab kepala puskesmas yang ndak pantas jadi kepala puskesmas. Ada yang S.Ag. kepala puskesmas,” kata Syam dalam rapat kerja Komisi IX DPRdengan Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
12. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi menilai usul pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR tentang haji mengada-ada dan kental dengan nuansa politik. “Pansus haji saya kira tidak perlu karena hanya mengada-ada. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan kan bisa dilakukan secara langsung kepada Dirjen Haji agar tidak ada kesan ini dipolitisir,” kata Gus Fahrur melalui keterangannya, Rabu (3/7).
Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang ini mengatakan Pansus Haji juga tidak akan efektif karena masa tugas anggota DPR tersisa sangat singkat dan segera berakhir. “Mari kita bersama menjaga suasa biar tetap sejuk. Toh jemaah haji juga sudah pulang, tidak ada kendala. Jangan malah elite gaduh agar transisi pemerintahan ini berjalan lancar,” ujarnya.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) angket untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Cak Imin menyebut banyak temuan Timwas DPR yang memprihatinkan dan terulang setiap pelaksanaan haji. “Pertama kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detil dari ibadah haji 2024,” kata Cak Imin dalam konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
Salah satu yang disorot Cak Imin ialah tidak sinkronnya data yang termuat di Siskohat dengan temuan tim di lapangan. Selain itu Timwas Haji DPR juga menemukan indikasi praktik jual beli visa dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 yang menyebabkan harga visa jadi lebih tinggi. “Yang paling menarik adalah ada indikasi jual beli visa,” kata Cak Imin. Namun, Cak Imin menyebut belum mengungkap lebih rinci temuan tersebut, ia akan memperdalam soal itu lewat panitia khusus DPR.
13. Waketum PKB, Jazilul Fawaid berharap PDIP segera menentukan sikap dan bergabung dengan koalisi untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Jazilul menilai, koalisi PKB dengan PKS masih terlalu kecil, masih membutuhkan PDIP agar lebih plural dan menambah kekuatan menjadi lebih besar. “Mestinya begitu, karena kan kita membutuhkan kekuatan plural. Kekuatan lebih besar di DKI,” kata Jazilul di kantor DPP PAN, Rabu (3/7). Jazilul mengatakan hingga saat ini baru dua partai yang sudah resmi mengusulkan Anies maju di DKI. Menurut dia, yang penting saat ini adalah menambah partai pengusung supaya lebih kuat.
14. Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2024 menjadi hanya sebesar 0,83 persen. Ia mengatakan angka ini turun sebesar 0,29 persen jika dibandingkan dengan data Maret 2023. Namun, Muhadjir mengaku kurang gembira dengan hasil tersebut, ia lalu membandingkan persentase penurunan kemiskinan ekstrem Maret 2022 ke Maret 2023 sebesar 0,90 persen. “Kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7).
15. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berjanji akan bereskan kawasan kumuh dan pasar-pasar yang ada di Jakarta. Janji tersebut disampaikannya usai blusukan di tiga titik di kawasan padat penduduk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat serta Pasar Nangka, Jakarta Pusat, Rabu (3/7). “Hari ini kita ke tiga titik untuk belanja masalah. Itu kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini terutama yang ada di Jakarta ya akan kami beri atensi penuh,” kata Gibran.
Gibran berjanji membereskan pasar-pasar di Jakarta supaya makin rapi, bersih, dan ramai. Ia ingin makin banyak orang mengunjungi pasar. “Jadi biar pasarnya makin ramai, makin proper (layak), makin bersih dan juga yang beli makin banyak,” ujarnya. Wali Kota Solo ini juga berjanji memperhatikan kampung-kampung padat penduduk di Jakarta, terutama yang perlu diperhatikan adalah urusan sanitasi hingga stunting pada anak. “Kampung kumuh akan kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya. Anak stunting akan kami perhatikan. Kira-kira seperti itu,” tuturnya.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ingin membereskan permasalahan yang ada di Jakarta, seperti air bersih dan kawasan kumuh. “Oh nyari permasalahan. Iya iya beliau bicara ke kami masalah apa yang harus diatasi di DKI Jakarta,” kata Heru di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7). Heru menyebut memang ada masalah-masalah yang nantinya perlu dukungan dari pemerintah pusat. (HPS)
