Polisi temukan senjata api ilegal di rumah anggota DPRD Lampung Tengah (net)
Isu menarik pagi ini, Polres Lampung Tengah menemukan banyak senjata api berbagai jenis saat menggeledah rumah anggota DPRD Lampung Tengah, MSM yang telah membuat seorang warga tertembak di bagian kepala hingga tewas. Barang bukti yang diamankan antara lain satu pucuk senjata api jenis Zoraki MOD 914-T, satu buah magasin, empat buah selongsong amunisi, satu pucuk senjata api laras panjang FNC Belgia, satu buah magasin dan satu buah tas senjata warna hijau dan masih banyak lainnya. Pertanyaannya, untuk apa seorang wakil rakyat menyimpan senjata api segala?
Isu menarik lainnya, TNI berhasil mengambil alih Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang selama ini dikuasasi Organisasi Papua Merdeka (OPM), setelah melewati hutan belantara sepanjang 31 KM selama 7 hari 8 malam. Komisioner Kompolnas Peongky Indarti mendorong anggota polisi yang lakukan pungli diproses pidana, termasuk diberhentikan dari jabatannya. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dorong pembentukan Pansus untuk membongkar sekandal dugaan mark up dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Berikut isu selengkapnya.
1.Polres Lampung Tengah menemukan banyak senjata api berbagai jenis saat menggeledah rumah anggota DPRD Lampung Tengah, MSM yang telah membuat seorang warga tertembak di bagian kepala hingga tewas. Barang bukti yang diamankan antara lain satu pucuk senjata api jenis Zoraki MOD 914-T, satu buah magasin, empat buah selongsong amunisi, satu pucuk senjata api laras panjang FNC Belgia, satu buah magasin dan satu buah tas senjata warna hijau.
Polisi juga mengamankan satu pucuk senjata api HS + magasin, satu pucuk senjata api Revolver Cobra, dua buah magasin, dua boks senjata api kosong, satu boks alat pembersih senjata api, satu buah surat Garuda Shooting Club, empat butir selongsong amunisi kaliber 5, 56 mm serta tiga butir selongsong amunisi kaliber 9 mm.
Barang-barang tersebut diamankan dari rumah MSM di Dusun I Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya dan di Jalan Cempaka Margorejo Metro Selatan, Kota Metro, serta rumah milik SW, warga Bumi Nabung Timur. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan kepemilikan senjata tersebut ilegal. “Tidak ada keterlibatan aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri,” ujar Andik dalam konferensi pers di Kota Metro pada Minggu (7/7). Pertanyaannya, untuk apa seorang wakil rakyat menyimpan senjata api segala?
Polres Lampung Tengah tetapkan MSM (48), anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka dalam peristiwa penembakan saat acara pernikahan di Lampung. Tersangka melepaskan tembakan sebagai tradisi penyambutan keluarga besan dalam pesta pernikahan iparnya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara atas peristiwa tersebut. “Sudah kita lakukan gelar perkara tadi malam dan MSM juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Andik saat konferensi pers di Mapolres Lampung Tengah, Minggu (7/7) pagi.
Andik Purnomo Sigit menuturkan, berdasarkan hasil autopsi sementara, peluru menembus kepala bagian kiri korban, hingga keluar di pelipis kanan. “Peluru menembus kepala bagian kiri korban (atas telinga kiri) menembus bagian dalam kepala hingga keluar di pelipis kanan korban. Adapun hasil resminya masih menunggu dari Dokter Forensik,” kata Andik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7). Andik menjelaskan menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (6/7) pagi. Pistol yang dipegang MSM meletus saat pesta pernikahan penyambutan besan di Dusun 1 Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
2. TNI berhasil mengambil alih Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang selama ini dikuasasi Organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI, dalam hal ini, Batalyon Infanteri (Yonif) 751/Vira Jaya Sakti Raider merupakan bagian Kodam XVII/Cenderawasih, berhasil menguasai Bandara Agandugume, Jumat (5/7) lalu. Pengambilalihan bandara itu dalam rangka pembangunan gudang logistik BNPB untuk mengatasi bencana kelaparan. Operasi tersebut dipimpin Wakil Komandan Satgas Kapten (Inf) Roxy Maraxilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan, dan Komandan Satgas Pengamanan (Dansatgaspam) Letkol (Inf) Erwan Harliantoro selaku pengendali Komando Taktis Sinak.
Pasukan beroperasi di bawah komando Brigjen Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) Korem 173/Praja Vira Braja. “Kini Agandugume telah diamankan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Frits Wilem dalam siaran pers Penerangan Yonif 751, Minggu (7/7). Dikatakan, para prajurit menempuh waktu selama tujuh hari delapan malam, melalui hutan belantara, atau sejauh 31 kilometer dari Distrik Sinak menuju Distrik Agandugume.
Frits Wilem mengatakan, pengamanan bandara ini dilakukan sebagai langkah awal membangun gudang logistik yang akan membantu mengatasi kelaparan di Agandugume. “Sesuai instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Masyarakat di sini sebelumnya mengalami dampak serius dari musibah embun upas yang merusak tanaman pertanian mereka,” kata Frits Wilem.
3. Prajurit TNI AD, Praka Jingko Lewi Kase dinobatkan sebagai siswa terbaik dalam latihan militer lintas negara di Adelaide, Australia. Jingko merupakan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) 81. Dalam latihan militer itu, TNI AD diwakili Jingko Lewi Kase dan Praka Khamdani Dwi Rahman dari Kodam V/Brawijaya. Keduanya lolos seleksi mengikuti latihan Section Commander Course (Sub 1 Corporal Course). Keduanya berlatih selama lebih kurang tiga bulan bersama prajurit lain dari berbagai negara.
“Hasilnya, Praka Jingko mampu membawa harum nama bangsa dengan meraih penghargaan sebagai siswa internasional terbaik di latihan militer lintas negara tersebut dengan nilai excellent,” tulis siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad). Jingko pun mengaku senang dengan capaiannya tersebut. “Instruktur memberi tahu bahwa saya luar biasa. Saya siap pulang ke Indonesia,” kata Jingko dalam keterangan video Dispenad, Minggu (7/7).
4. Komisioner Kompolnas Peongky Indarti mendorong anggota polisi yang lakukan pungli diproses pidana, termasuk diberhentikan dari jabatannya. “Kami mendorong pimpinan Polri untuk menindak tegas para pelaku penerima suap dengan memproses kode etik dan pidana, serta menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Peongky Indarti, Minggu (7/7) menanggapi anggota Polantas Polda Metro Jaya yang tertangkap kamera melakukan pungli terhadap pengguna jalan di tol Cawang.
Poengky mengungkapkan, Kompolnas menyesali aksi pungli masih terjadi di lingkungan anggota Polri, terlebih saat institusinya menjadi salah satu kepercayaan masyarakat. “Berdasarkan survei Litbang Kompas, Polri menduduki institusi kedua yang dipercaya masyarakat. Sehingga, kepercayaan masyarakat harus dijaga dan jangan dicederai dengan munculnya kasus suap anggota,” ucap Poengky.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman mengatakan, Polantas yang lakukan pungli di jalan Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur akan diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. “Kami akan proses (polantas pungli). Kami akan serahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya,” ujar Latif Usman kepada wartawan, Jumat (5/7) lalu. Dikatakan, dua rekan polantas tersebut juga akan diperiksa Propam Polda Metro Jaya.
5. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendorong pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Penggelembungan harga itu diduga menimbulkan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. “Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel Johan, Minggu (7/7). Menurut dia, pembentukan Pansus di DPR perlu diperlukan untuk mengungkap dugaan skandal impor beras yang diduga menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Pembentukan Pansus skandal impor beras, ujar dia, juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan.
Sementara itu sebelumnya, Bapanas dan Perum Bulog dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun. “Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6).
Hari menuturkan, pihaknya mendapatkan data penawaran dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group yang menawarkan 100.000 ton beras dengan harga 538 dollar Amerika Serikat (AS) per ton dengan skema free on board (FOB) dan 573 dollar AS per ton dengan skema cost, insurance, and freight (CIF). Dalam skema FOB, biaya pengiriman dan asuransi jadi tanggungan importir. Sementara, dalam CIF biaya pengiriman hingga bongkar muat kargo ditanggung eksportir.
6. Mantan Cawapres Mahfud MD mengingatkan, pihak yang kalah dalam pilpres harus mengakui kemenangan calon presiden-wakil presiden terpilih dan tidak perlu marah-marah. Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan tausiah dalam peringatan Tahun Baru Hijriah 1446 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (7/7). “Pemilu? Selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui, (yang kalah) jangan marah-marah melulu, enggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya,” kata Mahfud. Mahfud mengatakan, meskipun seorang calon merasa menjadi yang paling hebat, tetapi kenyataannya ia tidak dipilih oleh rakyat.
Karena itu, pihak yang kalah harus mengakui calon terpilih dan selanjutnya kembali membangun peradaban. “Apapun variasi yang mendekati, itu harus kita akui, lalu apa? Mari membangun peradaban,” tutur Mahfud. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara itu menuturkan, pemilu merupakan salah satu bentuk keadaban manusia dalam membangun pemerintahan. Indonesia, kata Mahfud MD, sudah melaksanakan tiga sila dalam Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan seluruh rakyat Indonesia. Namun, sila keempat mengenai kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan serta sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum dilaksanakan.
7. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut, pemerintah benar-benar ngawur apabila setengah dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk dana transfer daerah dan dana desa. “Itu ngawur ya. (Dana pendidikan) Rp 665 triliun itu membuat akses (di dunia pendidikan) jadi enggak tercapai, soal mutu juga masih buruk. Ternyata anggaran pendidikan kita masih kacau balau, diambil untuk dana desa,” ujar Ubaid di Jakarta Pusat, Minggu (7/7). JPPI juga mendapatkan informasi bahwa selain untuk dana transfer daerah serta dana desa, anggaran pendidikan yang besarannya 20 persen dari APBN itu juga banyak dialokasikan ke sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan kementerian/lembaga.
Sebelumnya, Stafsus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar Billy Mambrasar mengatakan anggaran pendidikan tinggi di Indonesia masih di bawah standar dunia. Menurut Billy, anggaran pendidikan tinggi di Indonesia hanya sebesar 0,9 sampai 1,6 persen dari total APBN, sementara lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Unesco menetapkan anggaran pendidikan tinggi minimal 2 persen. “Anggaran pendidikan tinggi (Indonesia) itu dibawah 2 persen. Unesco badan resmi PBB merekomendasikan apabila sebuah negara ingin mendorong inovasi berbasis sumber daya manusia maka setidaknya 2 persen dari APBN itu dialokasikan untuk pendidikan tinggi,” kata Billy, Jumat (5/7) lalu.
8. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dkk mengajukan gugatan praperadilan terhadap Satgas Judi Online dan Polri ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan yang teregister dengan nomor 8 Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst ini dilayangkan LP3HI dkk lantaran Polri selaku tergugat II dianggap telah menghentikan proses penyidikan perkara tindak pidana promosi judi online yang diduga dilakukan artis Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. “Kami menguji Satgas bentukan presiden mengambil alih penyidikan Bareskrim,” kata Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho, Minggu (7/7).
9. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia jelang Pilkada Jawa Tengah 2024 mencatat elektabilitas duet Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berada di posisi teratas. Hal itu terungkap dalam hasil survei simulasi tiga pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Jateng 2024. Elektabilitas duet Luthfi-Kaesang sebesar 41,1 persen, mengungguli pasangan Taj Yasin Maimoen-Dico Ganinduto (28,8 persen), dan Bambang Pacul-Yusuf Chudlori sebesar 13,7 persen. Indikator juga mensimulasikan dengan memasangkan Ahmad Luthfi dengan sosok lain. Hasilnya ia selalu unggul.
Misalnya, jika dipasangkan dengan Abdul Wachid. Elektabilitasnya sebesar 36,2 persen mengalahkan duet Taj Yasin-Dico (28,1 persen), dan Bambang Pacul-Yusuf Chudlori (14,1 persen). “Pak Luthfi disimulasikan berpasangan sama Kaesang. Elektabilitas Pak Luthfi itu lebih tinggi kalau berpasangan sama Kaesang dibanding kalau Pak Luthfi berpasangan dengan Abdul Wachid,” kata Founder dan Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (7/7).
10. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat mengusulkan Kaesang Pangarep, Heru Budi Hartono, Deddy Corbuzier, Grace Natalie Louisa, Erick Thohir, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Plt Ketua DPD PSI Jakarta Barat, William Aditya Sarana mengatakan enam nama tersebut diusulkan dalam sidang pleno daerah yang digelar di Kantor DPD PSI Jakarta Barat, Minggu (7/7). (HPS)
