Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menolak rencana KPU menggelar kunker ke beberapa negara Eropa karena penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah selesai, bahkan PPLN-nya sudah dibubarkan. Junimart meminta semua KBRI untuk menolak kedatangan KPU ke beberapa negara Eropa dengan alasan kunjungan kerja. Kata dia, itu hanya pemborosan anggaran saja. Menyikapi temuan tersebut, anggota KPU Idham Holik mengatakan pihaknya fokus menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilu 2024.
Isu hangat lainnya, Baleg DPR mengusulkan perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) lewat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang disusun DPR. Isu menarik lainnya, KPK geledah rumah pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah terkait perkara Harun Masiku. Anggota Tim Hukum DPP PDI-P, Johannes L Tobing mengatakan, rumah rekannya yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK pada 3 Juli lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mencium rencana KPU menggelar kunker ke beberapa negara Eropa, ia menolak rencana itu karena Pemilu 2024 sudah selesai, bahkan PPLN-nya sudah dibubarkan. Junimart mengaku mendapatkan informasi, KPU berkirim surat ke beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Eropa mengenai rencana kunjungan kerja tersebut. “Ada apa dengan KPU RI? Bersurat ke KBRI di beberapa negara Eropa untuk melakukan kunker. Padahal pileg, pilpres sudah selesai, dan PPLN sudah dibubarkan,” kata Junimart, Selasa (9/7).
Politisi PDI-P ini meminta semua KBRI untuk menolak kedatangan KPU ke beberapa negara Eropa dengan alasan kunjungan kerja. “Saya tegas menyampaikan kepada semua KBRI menolak kunjungan-kunjungan KPU tersebut. Pemilu (pileg, pilpres) sudah tuntas selesai. PPLN sudah dibubarkan. Ini pemborosan anggaran,” ujar Junimart.
Menyikapi temuan tersebut, anggota KPU Idham Holik mengatakan pihaknya fokus menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. “KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024 dan laksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024,” kata Idham Holik, Selasa (9/7). Idham mengaku bakal berangkat ke Riau, Rabu (10/7).
Agendanya, mengisi bimbingan teknis (bimtek) mengenai pencalonan kepala daerah sekaligus melihat persiapan PSU di Rokan Hulu, Riau. Idham juga menyebut masih ada PSU di tempat lain, yakni dapil 1 DPRD Kota Tarakan, dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo, DPD dapil Sumatera Barat, dan DPR dapil 1 Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. “13 Juli saya monitoring di Kota Tarakan selanjutnya saya juga akan memberikan bimbingan teknis di KPU provinsi lainnya,” ujar Idham.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya bakal memanggil para komisioner KPU untuk dimintai penjelasan soal PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasalnya, aturan itu disahkan KPU sebelum lakukan konsultasi secara langsung dengan Komisi II DPR. “Kami Komisi II tetap bersikeras agar konsultasi tidak tertulis, tapi bertemu langsung,” ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Ia menyampaikan, pemanggilan itu kemungkinan berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, DPR RI bakal memasuki masa reses mulai 12 Juli 2024.
2. Baleg DPR mengusulkan perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Usul perubahan nomenklatur itu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang disusun DPR. “Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal, satu, menyangkut soal perubahan nomenklatur, yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden, sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Supratman mengeklaim, perubahan nomenklatur itu sudah disepakati dan merupakan keinginan seluruh fraksi di Baleg. Politikus Partai Gerindra itu memastikan fungsi Wantimpres tidak akan berubah meski nomenklaturnya diubah menjadi DPA.
Baleg DPR juga mengusulkan tidak ada batasan jumlah anggota Wantimpres yang nomenklaturnya akan diubah menjadi DPA lewat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam draf yang disusun DPR, presiden berhak menentukan anggota DPA sebanyak-banyaknya, berbeda dengan UU Wantimpres yang membatasi jumlah anggota Wantimpres sebanyak 8 orang.
“Karena itu presiden akan menetapkan anggotanya, berapapun itu sesuai kebutuhan presiden, termasuk ketuanya juga ditetapkan oleh presiden,” kata Supratman di Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Menurut Supratman, jumlah anggota DPA nantinya tidak dibatasi supaya presiden bebas menentukan jumlah penasihatnya sesuai kebutuhan pemerintahan. Anak buah Prabowo ini menyebutkan, ketentuan soal jumlah anggota DPA diubah supaya presiden dapat mengumpulkan orang-orang terbaik yang akan menjadi penasihatnya kelak. Komposisi anggota DPA akan ditentukan sendiri oleh presiden.
3. Sembilan fraksi di Baleg DPR menyetujui revisi Undang-undang Wantimpres untuk dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu pengesahan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang digelar, Selasa (9/7) sore. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang memimpin rapat meminta persetujuan kepada semua fraksi apakah menyetujui RUU Wantimpres dibahas di tingkat selanjutnya. “Setuju,” jawab semua peserta rapat pleno Baleg.
Wakil Ketua BalegDPR Achmad Baidowi, DPR tengah menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres. “Namanya politik peluang, selalu ada. Hari ini kita merevisi UU tentang Wantimpres,” kata Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Politisi PPP itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan apa saja yang akan diubah melalui revisi UU Wantimpres. Ia hanya menjelaskan bahwa DPR belum berencana merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) “Sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk mau direvisi (UU MD3). Enggak tahu masa sidang yang akan datang,” kata dia.
4. KPK geledah rumah pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah terkait perkara Harun Masiku. Anggota Tim Hukum DPP PDI-P, Johannes L Tobing mengatakan, rumah rekannya yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK pada 3 Juli lalu. Informasi tersebut dikonfirmasi Johannes ketika melaporkan Kepala Satgas Penyidikan kasus Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas KPK. “Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Doniny itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Johannes saat ditemui awak media di Dewas KPK, Jakarta, Selasa (9/7). Menurut Johannes, upaya paksa itu berlangsung selama sekitar empat jam. Penyidik tidak menyita handphone milik Donny, telepon genggam yang disita penyidik milik istrinya.
5. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Alex) mengatakan, jumlah pegawai KPK yang diduga terlibat judi online 8 orang. Dijelaskan, awalnya pimpinan KPK menerima laporan dari Satgas Pemberantasan Judi Online terkait 17 pegawai yang terlibat perbuatan terlarang itu. Namun setelah dicocokkan dengan data kepegawaian, hanya 8 orang yang berstatus aktif. “Hanya 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7).
Alex mengungkapkan nilai transaksi judi online di lingkungan pegawai dan mantan pegawai KPK mencapai Rp 111 juta. Nilai transaksi tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari 8 pegawai aktif dan 9 mantan pegawai KPK yang dilaporkan bermain judi online. “Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaksinya secara total dari 17 itu Rp 111 juta jumlahnya,” kata Alex. Menurut dia, nilai transaksi dari 17 orang itu bervariasi mulai dari Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, dan Rp 300 ribu. Nilai paling besar mencapai Rp 74 juta dari 300 kali transaksi.
Wapres Ma’ruf Amin meminta siapapun, termasuk penyelenggara negara, yang terlibat judi online harus diproses sesuai aturan yang berlaku. “Siapapun termasuk pegawai KPK, atau juga pejabat, kemudian TNI/Polri, tentu diproses sesuai dengan aturan, bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan Dewan,” kata Ma’ruf di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7) menanggapi soal pegawai KPK yang terlibat judi online.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, praktik jual beli rekening bank untuk judi online tengah marak belakangan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya serta perbankan kesulitan mendeteksi rekening mana yang akan diperjualbelikan oleh nasabah. “Masalahnya yang terkait dengan jual beli rekening ini, memang kita agak sulit untuk mendeteksi di awal. Karena tidak ada orang yang membuka rekening terus mengatakan ini akan saya jual, itu tidak begitu,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, kemarin. Oleh karenanya, OJK meminta perbankan untuk perketat pengawasan transaksi judi online, termasuk yang terindikasi melakukan jual beli rekening bank.
Dian mengaku, pihaknya telah memblokir 6.056 rekening bank untuk berantas judol. Dikatakan, pemblokiran itu dilakukan perbankan atas permintaan pihaknya. Adapun data rekening terkait judol berasal dari Kemenkominfo. “OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification file (CIF) yang sama,” ujarnya.
6. Presiden Jokowi memerintahkan jajaran pemerintah untuk menyiapkan penyelenggaraan sejumlah event olahraga tingkat dunia pada 2025. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan, Jokowi juga mendorong agar pertandingan olahraga yang digelar bisa dikemas dalam bentuk sport tourism (wisata olahraga). “Baru saja kita mendapat arahan di rapat internal untuk menyiapkan event-event olahraga tingkat dunia atau internasional untuk tahun 2025,” ujar Sandiaga seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (9/7). Menurut Sandiaga, ada sejumlah ajang olahraga yang diusulkan digelar di Indonesia tahun depan, di antaranya World Surfer League, MotoGP, MXGP, F1 Power Boat, Aquabike, UFC, dan kejuaraan senam.
7. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, komisioner KPU masih layak mengurus penyelenggaraan Pilkada 2024 meski ketuanya dipecat karena melanggar etik. Ia menuturkan, selama tidak ada yang dilanggar, masa tugas jajaran KPU yang lain masih berlanjut. “Selama tidak ada yang dilanggar, dilanjutkan. Masih berlanjut sampai sekarang,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).
Setali tiga uang, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menilai komisioner KPU masih layak menjadi penyelenggara pilkada. “Saya pikir kan proses ini (pilkada) kan sudah terjadi. Ketuanya sudah (diberhentikan), kan yang lain ini kan masih layak untuk dilakukan (melanjutkan pilkada),” ujar Wempi di di tempat yang sama, Selasa (9/7). Wempi mengajak semua pihak mendukung KPU dan sama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar akhir tahun ini. Ia menegaskan, Kemendagri akan selalu bersama KPU untuk memastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal.
Sedangkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut situasi tak mudah sedang dihadapi KPU usai eks Ketua KPU Hasyim Asy’ari dipecat DKPP pekan lalu. “Kami berharap apa pun yang terjadi di KPU, saya pernah sampaikan ke Pak Afif (Mochammad Afiduddin) badai pasti berlalu, kapal KPU harus tetap berlayar siapapun nakhodanya,” kata Bagja dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7). Ia mendukung Afif yang langsung ditunjuk para komisioner KPU sebagai Plt Ketua KPU menggantikan Hasyim.
8. Rektor Unair Surabaya Prof. M Nasih akhirnya mengembalikan jabatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair kepada Prof. Budi Santoso. Berdasarkan pantauan, Rektor Nasih, Budi Santoso, bersama sejumlah petinggi Unair, terlihat berangkat bersama-sama untuk melaksanakan shalat di Masjid Ulul Azmi, Kampus C Unair, Selasa (9/7). “Tentu karena kami sudah menerima surat dari Prof. Bus (Budi Santoso), cuma agak sulit baca surat Prof. Bus, tulisan tangan, saya bukan apoteker,” kata Nasih berkelakar, di depan Masjid Nurul Azmi. Dia mengtatakan, keberatan yang disampaikan Profesor Budi dalam surat tersebut kemudian ditindaklanjuti. “Tapi kami paham apa yang disampaikan Prof Bus dan ada alasan bagi kami mengangkat beliau sebagai dekan, ya kita angkat, selesai,” ujarnya.
Prof Nasih mengaku tak membatasi kebebasan berpendapat di kampusnya. Namun ia mengingatkan soal status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melekat pada diri dekan dan para pejabat di Unair yang berstatus PNS. “Kita itu kan punya banyak peran, kita juga punya banyak fungsi, itu yang menurut saya harus kita bener-bener komitmeni. Kapan sebagai bapak, kapan sebagai suami, kapan sebagai istri, kapan sebagai pejabat yang kebetulan juga PNS pada PTN,” kata Nasih di Kampus C Unair, Surabaya, Selasa (9/7). Nasih mengaku tidak membatasi pendapat atau apapun yang dilontarkan civitas academica Unair, namun ia mengingatkan ada koridor yang harus dipatuhi para pegawai di Unair yang berstatus PNS.
Sementara itu, Prof. Budi Santoso yang sebelumnya dipecat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair, Surabaya, meminta maaf kepada rektornya, Prof. M Nasih. Namun, Budi tak menyebut atas kesalahan apa akhirnya ia meminta maaf. “Alhamdulillah semua sudah berakhir, saya secara pribadi menghaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor,” kata Budi di depan Masjid Ulul Azmi, Kampus C Unair, Selasa (9/7).
Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, IDI tidak anti terhadap wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia karena hal itu tidak bisa terelakkan. Namun, dia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan dokter dalam negeri. “Dilemanya itu bukan dalam konteks bahwa dokter-dokter di Indonesia tidak menerima adanya dokter asing yang akan masuk. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari,” kata Adib dalam diskusi daring, Selasa (9/7). “Tapi yang juga harus kita dorong adalah bagaimana negara lebih mengapresiasi tenaga medis warga negara Indonesia. Ini yang harus dikedepankan,” ujarnya.
9. Polri menegaskan komitmen untuk terus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para bandar hingga kurir narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa menyampaikan, hal ini dimaksudkan untuk memiskinkan para bandar tersebut. “Kita komitmen kalau bandar dan kurir harus kita miskinkan. Jadi sekarang kita sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU,” kata Mukti di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7). Menurut Mukti, penerapan TPPU ke para bandar dan kurir narkoba diharapkan mampu menurunkan peredaran narkoba.
10. Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri menyita berton-ton narkoba selama 10 bulan terakhir, yakni sejak September 2023 hingga Juli 2024. Kepala Satgas (Kasatgas) P3GN Polri, Irjen Asep Edi Suheri menyebutkan, jumlah narkoba yang disita di antaranya 4,4 ton sabu, 2.618.471 butir ekstasi, hingga 2,1 ton ganja.
“Perlu kami sampaikan, yang pertama sabu seberat 4,4 ton, dan ekstasi sebanyak 2.618.471 butir,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7). Selain itu kokaina seberat 11,4 kg, tembakau gorila seberat 1,28 ton, dan 32,2 kg ketamin, 86 gram heroin, serta 16.704.357 butir obat keras.
Brigjen Mukti Juharsa menyebut jaringan gembong narkoba internasional, Fredy Pratama (FP) mengubah pola pengedaran narkoba ke Indonesia. Seperti diketahui, Fredy merupakan bandar besar narkoba jaringan Indonesia-Malaysia yang masih jadi buron hingga saat ini. “Polanya (jaringan Fredy) sudah dorobah, tapi kita sudah tahu,” kata Mukti.
11. Salah satu tim Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM menyebut, pihaknya akan menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar. Pasalnya, perihal ganti rugi belum ada dalam amar putusan praperadilan yang dibacakan Majelis Hakim PN Bandung. Menurut Toni, ganti rugi akan diajukan karena selama dilakukan penahanan, Pegi Setiawan kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. “Amar yang belum ada mengenai ganti kerugian. Karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan, pekerjaan meskipun sebagai kuli bangunan. Dia berpenghasilan untuk membantu kedua adiknya sekolah,” kata Toni, Selasa (9/7).
Wapres Ma’ruf Amin meminta Polri melanjutkan pencarian para terduga pelaku yang masih buron dalam kasus pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam. Ma’ruf menduga pihak polisi tak teliti ketika menangkap Pegi sehingga bisa dipatahkan dan dibebaskan lewat praperadilan. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi ke depan. “Dan kalau menangkap itu betul-betul confirm, karena memang buktinya cukup,” pinta Ma’ruf usai meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden, Selasa (9/7).
Pegi Setiawan akan segera pulang ke kampung halamannya di Cirebon usai PN Bandung , Jabar mengabulkan gugatannya. Ia ingin sekali bertemu keluarga Vina dan Eky untuk menyampaikan duka cita secara langsung dan berharap kasus tersebut segera terungkap tuntas. “Semoga amal ibadah korban bisa diterima Allah SWT, dan semoga pihak keluarga bisa dikuatkan ketabahan keimanannya. Semoga kasus ini bisa terungkap, dan pelaku, dalang di balik semua ini bisa tertangkap. Bisa dihukum dengan setimpal,” kata Pegi saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV, Selasa (9/7) sore. “Saya pribadi punya rencana untuk bertemu, ingin sekali langsung datang mengucapkan langsung belasungkawa, namun saya serahkan semua ke pihak kuasa hukum biar mereka yang menentukan,” imbuh Pegi.
12. Polda Sumut mengungkapkan, rumah wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu sengaja dibakar oleh dua orang eksekutor. Dalam insiden itu, Rico bersama tiga anggota keluarganya ditemukan tewas terbakar. Dokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan, dr Ismurizal SpF mengatakan keempat korban tidak dibunuh oleh siapapun sebelum rumah yang mereka huni dibakar 2 eksekutor berinisial R dan Y. “Keempat korban masih hidup sebelum meninggal terbakar. Keempatnya menghirup material kebakaran dikuatkan dengan ditemukannya jelaga di dalam tubuh korban,” ungkap dr Ismurizal, Selasa (9/7).
Dia menyebutkan keempatnya mengalami luka bakar maksimal dengan tingkatan atau grade 6, di mana organ di dalam tubuhnya sudah keluar di beberapa bagian tubuhnya. “Seperti itulah kondisi jenazah-jenazah tersebut saat diterima dari Polres Tanah Karo. Jenazah keempat korban juga mengalami tulang patah, luka cukup maksimal,” paparnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mendorong Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV beserta tiga orang anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ia berharap pembentukan tim khusus itu dapat mengusut kasus secara tuntas dan tak menimbulkan spekulasi negatif yang berkembang di publik. “Saya pikir saya sependapat kalau kemudian ada usulan, dan kita dorong agar kepolisian membentuk satu tim khusus karena ini serius,” kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Sebelumnya, Polda Sumut tetapkan dua orang tersangka kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV beserta tiga orang anggota keluarganya. Kapolda Sumut Komjen Agung Setya Imam Efendi mengatakan dua orang yang dijerat sebagai tersangka berinisial R dan Y, keduanya merupakan eksekutor. Sedangkan Kodam I/Bukit Barisan membantah dugaan yang menyebut keterlibatan anggota TNI dalam kebakaran rumah milik Sempurna Pasaribu yang mengakibatkan wartawan Tribrata TV beserta tiga keluarganya tewas. “Sudah kita cek, isu itu tidak benar,” kata Kapendam I/BB, Kolonel Inf Rico J Siagian, Minggu (7/7).
13. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pastikan Pansus Angket Pengawasan Ibadah Haji 2024 tetap berjalan, meskipun DPR reses. Seperti diberitakan, DPR akan memasuki masa reses pada pekan ini, mulai Jumat 12 Juli 2024. “Akan berjalan pada masa reses ini,” kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Kata Cak Imin, kendati memiliki waktu yang singkat, Pansus Angket Haji akan tetap dibentuk karena diyakini memberikan hasil yang baik. Ia berharap hasilnya nanti dapat membuat penyelenggaraan haji menjadi lebih baik ke depan. “Pasti dalam waktu yang singkat saya kira masih bulan Juli, Agustus, September cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik,” ujar Cak Imin.
14. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mendukung pembentukan Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Bulog. Ia menilai pembentukan pansus diperlukan guna mendalami kebenaran dugaan mark up impor beras yang menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. “Sangat mendukung usulan [Pansus skandal mark up impor beras] tersebut,” tegas Andi.
Anggota Komisi IV Fraksi Demokrat dan PKS juga mendukung pembentukan Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Bulog untuk mengungkap dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mendorong pembentukan Pansus karena diduga ada mark up harga pembelian beras. “Setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian [beras],” kata Suhardi, Selasa (9/7). Ia menduga murahnya harga beras yang diimpor ke Indonesia itu merupakan stok milik negara produsen beras yang telah lama tersimpan di gudang. Kualitas beras tersebut menurun dan memiliki cita rasa yang kurang enak karena beras stoknya enam bulan ke atas.
15.15. Mendagri Tito Karnavian menegaskan ASN (aparatur sipil negara) harus netral, tidak boleh berpolitik praktis, seperti ikut dalam kegiatan dukung mendukung calon kepala daerah di Pilkada 2024. “Saya sudah ingatkan berkali kali kepada teman-teman ASN untuk menjaga netralitas,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumut di Medan, Selasa (9/7). Namun begitu, Tito membolehkan ASN hadir saat kampanye pasangan calon pilkada serentak 2024. Sebab ASN memiliki hak pilih. Berbeda dengan TNI-Polri yang tidak memiliki hak pilih. “Teman-teman ASN ini berbeda dengan teman-teman TNI Polri. Kalau TNI Polri tidak memiliki hak pilih. Kalau teman-teman ASN mereka memiliki hak pilih,” ujarnya. (HPS)
