Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto (net)
Isu menarik siang ini, pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendapat respons berbeda dari sejumlah menteri Jokowi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM bersubsidi dan belum memutuskan hasilnya. Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Jokowi masih membicarakan rencana tersebut, belum gol sebagai keputusan.
Isu menarik lainnya, Ketum PSI Kaesang Pangarep menyatakan PSI siap berseberangan dengan Golkar dalam Pilkada Banten 2024. Hal tersebut disampaikannya lewat pantun di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pertemuan pengurus PSI dengan pengurus Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. “Izin, Pak, saya punya satu pantun,” kata Kaesang. “Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin, Pak,kami akan berseberangan di Banten,” kata Kaesang. Berikut isu selengkapnya.
1. Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendapat respons berbeda dari sejumlah menteri Jokowi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya. Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Jokowi masih membicarakan rencana tersebut. “Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada,” tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski pemerintah tengah membahas pengetatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan. “Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Erick, rencana pembatasan itu bertujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran. Pemerintah harus cermat dalam menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM. Ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung. Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas. Rencana pengetatan pembelian BBM subsidi pun bisa efektif menghemat anggaran negara dan sisa dana itu bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.
Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, sebagai salah satu BUMN, Pertamina akan mengikuti arahan dari Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi. Saat ini, pihaknya masih terus aktif dalam melakukan pendataan pengguna BBM subsidi agar dapat disalurkan tepat sasaran. “Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan,” ujarnya, Kamis (11/7).
Pertamina, kata dia, melakukan pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code. Selain itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg juga dilakukan dengan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menyampaikan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (kendaraan) lebih dari 4,6 juta pendaftar. “Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Heppy.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dikatakan Luhut melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7). “Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut dalam unggahan Instagramnya. Penyataan itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024. Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
2. Ketum PSI Kaesang Pangarep menyatakan PSI siap berseberangan dengan Golkar dalam Pilkada Banten 2024. Hal tersebut disampaikannya lewat pantun di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pertemuan pengurus PSI dengan pengurus Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7). “Izin, Pak, saya punya satu pantun,” kata Kaesang. “Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin, Pak,kami akan berseberangan di Banten,” kata Kaesang.
Kaesang lalu memperkenalkan kadernya, Faldo Maldini, yang akan maju melawan Golkar di Pilkada Tangerang Kota. “Nah sekalian memperkenalkan, Pak, calon jagoan saya untuk melawan Golkar di Kota Tangerang, ada namanya Faldo Maldini, Pak. Saya kira itu saja,” kata Kaesang. Meski demikian, Kaesang menyebut PSI dan Golkar akan berkolaborasi di beberapa daerah, seperti di Semarang dan Jakarta. Airlangga pun lalu membalas pantun Kaesang dengan membacakan sebuah pantun. Namun, ia mengakui bahwa pantun yang ia bacakan itu tidak terkait dengan Pilkada Banten yang disinggung oleh Kaesang.
Kaesang Pangarep menganjurkan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) tantangan baru dengan ikut berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, jika Ridwan Kamil bosan bertarung di Jabar, dia bisa mencoba keberuntungan di Jakarta. Seperti diketahui, Ridwan Kamil sudah mendapat dua surat tugas dari Partai Golkar, yakni maju di Jakarta dan Jabar. Kaesang menyebut elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta 1 Anies Baswedan yang saat ini paling tinggi.
“Kalau kita lihat di survei, Pak Anies sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum (Airlangga Hartarto),” ujar Kaesang di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7). “Ada Pak RK (Ridwan Kamil), kalau Pak RK sudah bosan di Jabar, mungkin bisa mencari tantangan baru ya di DKI Jakarta,” sambungnya. Meski demikian, Kaesang menyadari sifat politik yang begitu dinamis. Apalagi, kata dia, pendaftaran resmi untuk pilkada serentak 2024 masih lama, yakni Agustus 2024.
Kaesang pun yakin elektabilitasnya di Jateng pasti akan tinggi. “Oh elektabilitas saya tinggi? Ya memang bagus pasti elektabilitas saya,” ujarnya. Kaesang tidak menjelaskan mengapa ia percaya diri dan yakin elektabilitasnya bakal tinggi. Ia hanya menyampaikan terima kasih kepada Partai Gerindra yang membuka peluang bagi dirinya maju pada Pilkada Jawa Tengah berduet dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. “Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka saya berpasangan dengan Pak Ahmad Luthfi,” kata Kaesang. Namun, ia masih merahasiakan langkah politiknya ke depan soal potensi maju Pilkada Jawa Tengah 2024. “Karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu saja,” kata Kaesang.
3. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Golkar menyiapkan Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024. Airlangga menyebutkan, opsi itu bakal diambil apabila Kaesang bersedia maju di Jakarta. “Untuk mendukung tadi Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka),” ujar Airlangga dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7).
Airlangga menilai, Jakarta memiliki tantangan yang sangat besar karena penduduknya mencapai 10 juta orang. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah kemacetan. “Khusus untuk Jakarta, Golkar tentu melihat tantangan Jakarta besar sekali, termasuk kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta. Kita harus bisa kalahkan Thailand untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur,” kata dia.
Pengusaha Jusuf Hamka mengaku baru tahu dirinya disiapkan jadi calon wakil gubernur Jakarta oleh Partai Golkar. Jusuf Hamka meminta awak media bertanya lebih detil ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal wacana tersebut. “Tanya beliau, saya juga baru tahu. Iya, wakil gubernur, di Jakarta katanya,” ujar Jusuf Hamka di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7). Pengusaha jalan tol ini hanya terkekeh ketika ditanya kesiapannya maju Pilkada Jakarta 2024. Jusuf hanya menyebut, dirinya sudah lama menjadi kader Partai Golkar. “Wah saya sudah lama dari tahun 1960 sekian, 1969,” katanya.
4. Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) otomatis akan maju di Pilkada Jabar 2024 jika Kaesang Pangarep jadi duet dengan Jusuf Hamka untuk maju Pilkada Jakarta 2024. “Iya karena itu otomatis Pak RK akan tetap di Jawa Barat,” ujar Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7). Menurut Lodewijk, hasil survei duet Kaesang-Jusuf Hamka di Jakarta meningkat. Ia juga mengatakan, selain harus mencari koalisi, Golkar juga melihat realitas di lapangan sebelum memutuskan sesuatu.
“Yang jelas kan, satu, kalau kita bicara pilkada, tentunya kita melihat koalisi. Ada Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau kita bicara Golkar dengan PSI, itu kan berarti Koalisi Indonesia Maju. Baru dari koalisi ini kita baru melihat realita politik di lapangan. Nah itulah yang perlu kita combine, di mana ada kelemahan, di situ kita atur secara geopolitik. Kan pasti masing-masing wilayah berbeda,” kata Lodewijk.
Lodewijk menganggap Kaesang Pangarep lebih cocok maju jadi Cagub Jakarta ketimbang Jawa Tengah di Pilkada 2024. Ia menilai Kaesang yang merupakan anak muda akan lebih mudah mengurus Jakarta sebagai kota metropolitan ketimbang Jateng. “Coba lihat timnya Mas Kaesang tadi anak-anak muda. Jadi mereka menggarap kota besar katakan metropolitan Jakarta ini akan lebih mudah daripada katakan Jawa Tengah,” kata Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (11/7) malam.
Lodewijk menyampaikan jika memimpin Jateng, Kaesang akan lebih susah lantaran wilayahnya yang cukup besar. Dengan begitu, ia perlu menyambangi tiap kabupaten atau kota yang letaknya juga belum tentu berdekatan. Selain itu, Lodewijk menyebut kreativitas anak muda juga turut mempermudah Kaesang untuk memimpin Jakarta ke depan. “Beliau harus ke Gunung Kidul, ke Wonosobo dan lain sebagainya,” ucap dia.
5. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil harus berjuang berat jika maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun, jika maju di Pilkada Jabar 2024, Kang Emil diprediksi akan menang mudah karena ia sebagai incumbent alias petahana. “Kami lihat bahwa RK dalam survei-survei praktis tidak tertandingi di Jabar. Tapi kalau di Jakarta tentu membutuhkan perjuangan yang cukup berat,” ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).
Menurut Eddy, terkait apakah Ridwan Kamil maju di Jabar atau Jakarta, harus dirembuk terlebih dahulu, mengingat yang bersangkutan merupakan kader Golkar. Dia menyebut satu-satunya pihak yang bisa menentukan Ridwan Kamil maju di Jakarta atau Jabar hanya Golkar. “Jadi itu yang akan kita bahas bersama-sama. Kita kembali lagi, para ketum dari KIM akan berembuk untuk memutuskan dua pilkada, terutama ya yaitu DKJ, dan Jabar. Tentu nama RK yang paling banyak dibahas untuk hal ini,” ujarnya.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah lain lagi. Ia mengatakan, partainya mempunyai sosok kandidat yang mumpuni untuk diduetkan dengan Anies Baswedan Pilkada Jakarta 2024. Yakni, Menaker Ida Fauziyah. “Kalau soal wakilnya (Anies), kami (PKB) juga masih punya sederet nama-nama yang sebenarnya sangat-sangat layak untuk kemudian diajukan ke mitra-mitra koalisi kita,” ujar Luluk.
6. DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani mengatakan, wacana dukungan partainya ke Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten belum keputusan final, partainya masih melakukan pemetaan dan survei penjajakan di beberapa wilayah termasuk Banten. “Dan siapa yang akan menjadi calon juga belum final. Kita masih melakukan pemetaan di wilayah dan melakukan survei-survei,” kata Puan di Senayan, Kamis (11/7). Ketua Bappilu Legislatif PDIP, Bambang Wijayanto, mengatakan saat ini partainya tengah melakukan proses penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan DPD.
7. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, wacana duet Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024 berasal dari usulan relawan dan warga. “Ya itu kan usulan-usulan dari relawan, dari warga kita, biasa,” kata Riza dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (11/7). Riza menegaskan, sampai saat ini Gerindra hanya menyodorkan nama Ridwan Kamil ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon gubernur Jakarta, sedangkan nama wakilnya akan dibahas lebih lanjut. “Wakilnya nanti kita diskusikan. Kami menghormati partai-partai di KIM,” ujar Riza.
Ia mengungkapkan, partai politik anggota KIM telah mengusulkan sejumlah nama untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Kata dia, Gerindra mengusulkan empat nama, yakni dirinya sendiri, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, dan Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta Rani Mauliani. Sementara, PAN mengusulkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan anggota DPR RI Eko Patrio. Partai Demokrat mengusulkan Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono. ‘’Nama-nama itu baru sekadar usulan dan akan dibahas lebih lanjut oleh partai anggota KIM,’’ kata Riza.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, Ridwan Kamil merupakan figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. Alasannya sederhana, RK dinilai bisa menyelaraskan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat untuk diterapkan di Jakarta. “Untuk di Jakarta, penting bagi kami mencari satu sosok atau figur yang bisa menjadi gubernur yang selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” kata Riza lagi. Sampai saat ini, kata Riza, figur yang paling mendekati dengan hal tersebut hanya Kang Emil. Maka dari itu, Gerindra mendorong mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu untuk nyagub di Jakarta. “Sampai hari ini, di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kami lihat memiliki potensi, prestasi, dan juga elektabilitas adalah Kang Emil. Atas dasar itulah Gerindra menyampaikan bahwa merekomendasikan Kang Emil,” terang dia.
8. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan, partainya memiliki banyak kader untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Untuk skenario diusung sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan, ada beberapa kader PDI-P dianggap mumpuni, yakni Charles Honoris, Once Mekel, dan Putra Nababan. “Bisa Charles Honoris, jadi Anies-Charles. Bisa juga dari dapil saya ada Once Mekel, atau Putra Nababan,” ujar Eriko. Menurut Eriko, nama-nama tersebut merepresentasikan kelompok yang berbeda dengan yang diwakili Anies Baswedan. Dengan demikian, apabila diduetkan akan saling melengkapi dari sisi elektoral. “Mereka mewakili Indonesia sejati, dari segala kalangan,” ujar Eriko.
Eriko menilai, wacana duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk Pilkada DKI Jakarta, kurang ideal. Sebab, kedua tokoh itu dinilai mempunyai ceruk elektoral yang sama dan tidak merepresentasikan Indonesia yang terdiri dari beragam kelompok. Menurutnya, sosok yang mendampingi Anies mestinya memiliki ceruk elektoral yang berbeda. “Katakanlah Anies dengan Sohibul (Wakil Ketua Majelis Syura PKS), ini kan tidak bisa memperluas (elektoral). Harusnya ada paduan supaya dikatakan, gambaran Indonesia. Artinya (pasangan ini) merangkul pihak lain,” ujar Eriko lagi.
Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan, Mohamad Sohibul Iman merupakan sosok yang mempunyai kapasitas dan kredibilitas untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. “Dengan kami deklarasikan nama Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, tentu supaya rakyat Jakarta tahu, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung,” kata Pipin dalam tayangan YouTube Satu Meja Kompas TV, Kamis (11/7). Dengan adanya dua nama ini, PKS mempersilahkan kepada masyarakat Jakarta untuk mempertimbangkannya secara matang-matang. “Ketika naik elektabilitas, kami hakulyakin (berkeyakinan) bahwa setiap partai politik (parpol) itu (akan) rasional. Mereka akan mendukung siapa yang akan berpotensi menang ke depan,” ujar Pipin.
9. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS. Hakim menilai, SYL terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementan RI.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan,” sambung hakim,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7). Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga memutuskan sejumlah aliran uang yang ada di dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dirampas untuk negara. Hakim anggota Fahzal Hendri menyatakan uang tersebut bisa dimasukkan untuk membayar uang pengganti yang turut dibebankan kepada SYL. Apabila jumlah berlebih, maka sisa kelebihan itu dikembalikan kepada SYL. “Barang bukti uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing adalah uang yang disita dari rumah dinas terdakwa di Jalan Widya Chandra, dan dalam sidang diakui milik terdakwa [SYL] sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk negara dan digunakan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” ujar Fahzal dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan SYL dan keluarganya menikmati uang hasil pemerasan di lingkup Kementan sebesar Rp14 miliar dan USD30 ribu. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan SYL telah menyalahgunakan kekuasaan. “Terdakwa Syahrul Yasin Limpo selaku Mentan RI dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan keluarganya secara memaksa memberikan uang dan pembayaran keperluan terdakwa dan keluarga Terdakwa senilai Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,” imbun dia. Atas dasar itu, SYL dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai uang yang dinikmati. “Maka uang pengganti yang dibebankan terdakwa SYL adalah Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu,” kata Fahzal.
Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan sikap pikir-pikir usai divonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan. “Kami dari penasihat hukum, telah berembuk, kesimpulannya untuk saat ini kami pikir-pikir terlebih dahulu,” kata salah seorang kuasa hukum SYL dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Kamis (11/7). Dua mantan anak buahnya, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono yang divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta juga mengambil sikap pikir-pikir.
Seorang jurnalis televisi bernama Bhodiya Vimala melaporkan aksi dugaan pengeroyokan yang dialaminya saat terjadi kericuhan usai sidang vonis terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7). Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 11 Juli 2024.
Bhodiya menduga aksi pengeroyokan itu diduga dilakukan massa pendukung SYL yang turut hadir dalam persidangan tersebut. “Jadi awalnya kan memang ormas itu sudah datang dari pagi, kayak biasa lah, kita selesai sidang anak-anak TV blocking untuk ngambil doorstop akhir di persidangan. Terus ormas itu masuk nutupin pintu ruang sidang,” kata Bhodiya di Polda Metro Jaya. Kata Bhodiya, kondisi ruang sidang terbilang penuh, massa pendukung SYL berdiri berjajar dan menutup pintu keluar ruang sidang.
10. KPK siap hadapi berbagai laporan yang ditujukan ke penyidik yang memburu buron Harun Masiku. “Pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/7). Namun demikian, KPK belum memutuskan untuk menerjunkan Tim Biro Hukum untuk mendampingi Rossa dan koleganya yang dilaporkan ke banyak lembaga. “Itu nanti akan dinilai, apakah memang diperlukan, untuk menerjunkan Biro Hukum,” ujar Tessa.
Tessa menyebut pelaporan itu mengganggu rencana penyidikan. Sebab, Satgas yang menangani kasus Harun telah menetapkan sejumlah agenda. Namun, beberapa dari mereka harus menghadiri panggilan pemeriksaan. “Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut,” tutur Tessa.
Namun, Tessa menegaskan KPK tetap akan berjalan. Ketika penyidik yang dilaporkan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, agenda penyidikan Harun dikerjakan anggota Satgas lainnya. “Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan, penyidikan tersangka HM. (Harun Masiku) termasuk mencari keberadaan tersangka HM,” ujar Tessa. Seperti diberitakan, pihak PDI-P diketahui berkali-kali melaporkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang memburu Harun, AKBP Rossa Purbo Bekti ke sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM dan Polri.
11. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk mengawal penyusunan RUU TNI dan Polri. Hal itu disampaikannya dalam paparannya sebagai pembicara kunci pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7). “Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Hadi.
Hadi menekankan, pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan Undang-Undang. “Namun, yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tutur Menko Polhukam.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, perluasan jabatan prajurit di kementerian/lembaga dalam RUU TNI berbeda dengan dwifungsi TNI atau Dwifungsi ABRI pada masanya. Dijelaskan, pada era Orde Baru, ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sosial politik. ABRI memiliki wakil di DPR. Namun, pada era Reformasi, TNI tidak memiliki wakil di DPR. “Sekarang TNI tidak memiliki wakil DPR. Sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah,” kata Hadi.
Dikatakan, potensi tumpang tindihnya tugas polisi dengan lembaga lain dalam RUU Polri telah masuk pembahasan, salah satunya dilakukan pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7). “Apa yang ditanyakan sudah masuk dalam pembahasan. Oleh sebab itu, kami hadirkan kementerian/lembaga, masyarakat untuk memberikan masukan agar UU atau RUU perubaban Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apabila organisasi ini dikembangkan,” kata Hadi. Ia menekankan, pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan undang-undang.
12. Direktur YLBHI Muhamad Isnur mempertanyakan Surpres RUU Polri terbit sebelum ada daftar inventarisasi masalah (DIM) atau kajian. “Mengapa sudah ada Surpres sebelum ada kajian/DIM versi pemerintah dan mewakili pertimbangan kementerian/lembaga terkait?” kata Isnur dalam acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” oleh Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7). Isnur mengaku kaget kenapa Surpresnya sudah terbit duluan.
Muhamad Isnur juga menyoroti narasi ‘penggalangan intelijen’ yang tercantum dalam Pasal 16A draf revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri). Isnur khawatir ketentuan mengenai ‘penggalangan intelijen’ itu membuat kasus yang serupa dengan kematian aktivis HAM Munir Sid Thalid kembali terjadi. “Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur. Pasalnya, dalam proses persidangan, kematian Munnir disebut sebagai bagian dari operasi penggalangan intelijen. Menurut Isnur, ketentuan penggalangan intelijen yang tertuang dalam RUU Polri akan menempatkan satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.
“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur. Penggalangan intelijen oleh Polri itu berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga. “Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais dan juga termasuk dengan kementerian lainnya Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” ujar Isnur.
13. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang meneliti untuk membandingkan kualitas kepala daerah hasil Pilkada langsung dengan kepala daerah yang ditunjuk (pj kepala daerah). Menurut Tito, penelitian ini akan menjadi masukan untuk pemerintah pusat ke depan. Tito menyebutkan, penelitian ini berangkat dari kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung. “Kita sedang sebetulnya, kita lagi bereksperimen rekrutmen kepala daerah melalui pilkada. Ada plus, minus. Dan sekarang ini, saat ini, separuh (kepala daerah) adalah hasil pilkada 2020. (Sebanyak) 270. (Lalu) 276 (kepala daerah) adalah penugasan. Berdasarkan undang-undang. Jadi (dari) birokrat,” ujar Tito “Saya pengen tahu, jujur. Pengen tahu. Bagus mana kepala daerah dari hasil pilkada dengan kepala daerah hasil penunjukan,” lanjutnya.
14. Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed Al Tayeb bertemu mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di tengah rangkaian lawatannya di Indonesia, Kamis (11/7). Dalam pertemuan tersebut, dibahas beragam topik, mulai dari isu Palestina, perdamaian dunia, hingga pemanasan global. “Untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan moral dan lingkungan maka manusia sendiri yang harus berubah,” kata Megawati. Ia menerangkan, peran manusia tetap amat dibutuhkan meski kini kemajuan teknologi begitu mendominasi bahkan sejumlah pekerjaan telah digantikan oleh robot.
Ketua umum PDI-P ini mencontohkan jika robot yang rusak tidak bisa membetulkan dirinya sendiri karena tetap butuh manusia. “Apapun juga manusia makhluk yang paling prima karena diberi akal dan nurani oleh Sang Maha Pencipta,” kata Megawati. “Percepatan teknologi menyebabkan rasa kehidupan manusia berubah drastis. Anak-anak sekarang tidak bermain dan akrab dengan alam dan bertanya bagaimana misalnya tumbuh-timbuhan diciptakan atau dari mana asalnya,” ujar dia.
Sementara itu, Al Tayeb berpendapat semua yang disampaikan Megawati tadi patut untuk direnungkan bersama. Ia mengatakan, saat ini banyak pemimpin dunia tidak mau tahu akan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan kerusakan lingkungan. “Saya mengapresiasi sikap Ibu Megawati selama ini yang kokoh mendukung kemerdekaan Palestina. PBB harus terus beri perhatian terhadap Palestina meski PBB tidak bisa lepas dari tekanan negara negara tertentu,” kata Al Tayeb. Ia menyambut baik ajakan Megawati untuk menggalang tokoh-tokoh dunia bertemu dan membahas isu perdamaian dunia serta persaudaraan umat manusia.
15. Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie mengatakan, sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah hampir siap jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024. Di antaranya untuk air minum, listrik dan akses jalan. “Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan,” ujar Grace dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Grace membantah pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat yang menyebut proyek IKN merupakan kebijakan tergesa-gesa. Grace menegaskan, proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. “Tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati,” tuturnya. Grace menyebut IKN merupakan wajah Indonesia, sehingga pemerintah membangun dengan sebaik-baiknya. “IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibaut dengan tergesa-gesa. Djarot mengatakan, belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik, merupakan akibat dari proyek yang dipaksakan.
“Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata Djarot, Selasa (9/7). Oleh sebab itu, Djarot menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota ke IKN.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, Lapangan Upacara Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan beroperasi fungsional pada akhir Juli dan siap menyambut HUT ke-79 EI. “Istana negara itu akhir Juli, itu yang saya sebut tadi, sebagian besar ruangannya ya, istana negara itu yang ada di tengah ya, kalau yang garuda itu kantor presiden. Itu akan fungsional ruangan-ruangan utama di istana,” tegas Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7). Kata dia, kapasitas Lapangan Upacara mampu menampung sekitar 8.000 orang. “Tapi kalau untuk tamu, saya kita itu nanti yang mengatur dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ya,” ujarnya.
Imam menuturkan, perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat ditempuh dalam 70 menit pada 17 Agustus 2024 mendatang. “(Peserta upacara) Bisa bolak-balik. Dari Balikpapan (ke IKN) dalam waktu 70 menit,” ujar Imam. Menurut dia, hal itu disiapkan untuk mempermudah mobilisasi peserta upacara di IKN yang akan berangkat dari Balikpapan. Sebab, perjalanan dari Balikpapan ke IKN biasanya memakan waktu 2 jam.
16. Presiden Jokowi menyayangkan peringkat pendidikan dan kesehatan Indonesia jauh tertinggal di posisi ke-57 dan ke-58 secara global. Ia membandingkan dengan ranking daya saing Indonesia berdasarkan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness yang meningkat tujuh level pada posisi ke-27 dari sebelumnya 34. “Sayangnya dari sisi daya saing, kita meskipun naik sampai 7 level sangat bagus sekali. Tapi untuk pendidikan dan kesehatan masih di ranking 57, 58,” kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/7). Padahal dua hal tersebut sangat berpengaruh dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia.
Jokowi membayangkan jika saja seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju membangun sekolah berfasilitas lengkap dan menyasar warga menengah ke bawah, ia yakin hal itu dapat meningkatkan peringkat pendidikan Indonesia secara global. Harapan itu disampaikannya saat meresmikan Gedung Jokowi Learning Centre SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang didirikan Mendag Zulkifli Hasan, Kamis (11/7). “Kalau semua menteri, kemudian dari kita-kita yang memiliki rezeki yang banyak seperti Pak Hatta [Rajasa], Pak Boy Thohir mendirikan seperti ini sepuluh, sepuluh [sekolah] saja. Yang lain juga sepuluh. Sepuluh tapi harus seperti SMA Kebangsaan ini fasilitasnya, pasti ranking kita akan melompat,” kata Jokowi.
17. Ketua DPR Puan Maharani meminta pembahasan revisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang mengubah nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jangan sampai menyalahi aturan. “Yang pasti jangan sampai nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi UU apalagi UUD,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7). Puan menyebut revisi itu bertujuan untuk penguatan kelembagaan Wantimpres ke depan. Ia menyampaikan DPR akan mengkaji secara mendalam lewat pembahasan RUU tersebut agar tidak menyalahi aturan.
Presiden Jokowi tak berkomentar banyak terkait nomenklatur Wantimpres akan digantii DPA lewat revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Jokowi mengatakan revisi itu merupakan inisiatif DPR, karenanya, ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada lembaga legislative. “Itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR,” kata Jokowi di Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (11/7). Seperti diberitakan, dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi usul inisiatif DPR.
18. KPK periksa warganegara Jepang yang mantan pegawai perusahaan minyak Nippon Ketjen Co., Ltd, Takeshi Hashiguchi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina, Selasa (9/7) lalu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tim penyidik ingin mengetahui detail transaksi LNG termasuk yang melibatkan perusahaan tersebut.
“Perusahaan-perusahaan LNG ini ada beberapa perusahaan termasuk di negara tetangga tempatnya, termasuk juga di Jepang. LNG ini trader-nya tidak di dalam negeri, jadi, trader-nya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, salah satunya perusahaan dari Jepang. Makanya kita memeriksa personal yang berasal dari perusahaan dari Jepang,” ,” ujar Asep, Jumat (12/7). (HPS)
