Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat berikan pembekalan ke Capaja TNI-Polri (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara. “Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” kata Prabowo saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.
Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi berikan izin investor agar bisa mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mendag RI Zulkifli Hasan atau Zulhas berharap izin HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk mempermudah para calon investor melakukan investasi. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara. Prabowo menuturkan, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan. Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7). “Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Menurut Prabowo, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di sana tertera, tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah itu, barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama, melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia,” tegas Prabowo.
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan, calon perwira remaja (capaja) harus mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk membela bangsa. “Mereka harus berbuat yang terbaik untuk membela bangsa mereka, bangsa kita. Saya kira intinya itu, supaya menghadapi masa depan mereka dengn optimistis, harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya kira itu,” kata Prabowo menjelaskan maksud pidatonya, Jumat.
Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad itu berpidato selama lebih kurang satu jam. Prabowo memberi judul pidatonya “Perwira Ksatria Pembela Tanah Air”. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, profesi TNI-Polri merupakan profesi yang mulia. “Yang menuntut pengorbanan yang besar, bahkan yang terbesar. Profesi ini profesi yang mulia, yang terhormat, yang dihormati. Menuntut kerelaan berkorban yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.
2. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi meluruskan pertanyaan Prabowo yang menyinggung proyek kereta cepat dalam acara pembekalan kepada Calon Perwira Remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7) lalu. Hasan menegaskan, pernyataan yang dikeluarkan Prabowo itu merupakan bentuk arahan kepada para calon perwira, bukan menyesali beragam proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah. “Prabowo sedang memberi arahan, bukan menyampaikan penyesalan. Prabowo memberikan arahan kepada perwira remaja TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan,” kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (14/7).
Hasan menuturkan, dalam arahannya itu, Prabowo berpesan, TNI-Polri punya peran untuk menjaga keamanan di Indonesia. “Jika komponen lain melaksanakan tugas membangun infrastruktur, membangun ekonomi, dan mencerdaskan bangsa, maka TNI-Polri berperan dalam melindungi bangsa, menjaga keamanan, termasuk menjaga hasil-hasil pembangunan,” kata Hasan Nasbi lagi.
3. Presiden Jokowi berikan izin investor agar bisa mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Masa HGU itu diatur dalam pasal 9 beleid tersebut. Dikutip dari pasal 9 ayat (1) beleid tersebut, Jumat (12/7), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama. Kemudian, OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.
Khusus HGU, jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama hingga 95 tahun, dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun pula. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun. “Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi,” dikutip dari pasal 9 ayat (2) beleid tersebut. Adapun untuk hak guna bangunan (HGB), jangka waktu yang bisa diberikan paling lama 80 tahun pada siklus pertama. Sama seperti HGU, HGB bisa diberikan kembali pada siklus kedua paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut juga mengatur tentang ganti rugi lahan hingga Hak Guna Usaha (HGU). Misalnya seperti yang tercantum di Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial,” dikutip dari salinannya, Jumat (12/7).
Pemerintah juga menjanjikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial di IKN. Seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi, “Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OIKN, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”
4. Mendag RI Zulkifli Hasan atau Zulhas berharap izin hak guna usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus yang telah ditandatangani Presiden Jokowi mempermudah para calon investor melakukan investasi. Sebab menurutnya, sudah banyak investor yang berminat investasi di IKN tetapi belum ada kejelasan soal surat tanah. Dengan pemberian HGU dinilai memberikan kepastian dan kejelasan status atas tanah terhadap investor ketika melakukan investasi. “Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya, jadi gimana orang ngebangun enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani presiden,” kata Zulhas ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7).
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Presiden Jokowi memberikan izin hak guna usaha (HGU) bagi investor hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan, langkah itu menunjukan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab, penguasaan lahan diberikan begitu lama pada pengusaha. “HGU diobal sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun. Itu pun belum banyak yang masuk,” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (13/7). Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan, pemberian HGU sampai 190 tahun bahkan mirip dengan situasi Indonesia sebelum merdeka. Padahal, pemerintahan Belanda dulu sangat hati-hati dalam memberikan izin lahan untuk usaha.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai, Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum memberi solusi konkret, terkait persoalan lahan tempat tinggal dan mencari nafkah bagi masyarakat adat setempat terdampak proyek itu. Menurut dia, Perpres itu belum memberikan jalan keluar bagi lahan tinggal kebun digarap masyarakat adat setempat yang terdampak proyek IKN. “Hal pertama, terkait permasalahan pembebasan 2.086 hektar lahan yang membutuhkan solusi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus,” kata Suryadi dalam keterangannya, Minggu (14/7).
5. Penembakan mantan Presiden AS Donald Trump saat kampanye Pilpres di Pennsylvania, AS jadi sorotan masyarakat internasional. Presiden Jokowi mengaku kaget dan sedih terhadap insiden tersebut. Ia menegaskan segala bentuk kekerasan dalam kehidupan berdemokrasi tidak dapat dibenarkan. “Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia,” ujar Jokowi dalam akun X resminya @jokowi, Minggu (14/7). Ia mengatakan dirinya terkejut dan sedih atas penembakan terhadap Trump. Dia mendoakan semua orang yang terdampak penembakan itu diberikan kesembuhan. “Doa saya bagi kesembuhannya dan semua orang yang menjadi korban pada insiden ini,” tutur Presiden Jokowi.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan dirinya juga terkejut atas insiden penembakan terhadap Donald Trump saat berkampanye di Pennsylvania. Seperti diketahui, Doanld Trump berkampanye dalam rangka maju lagi sebagai capres AS. “Pertama tentu kita terkejut, bahwa di Amerika sendiri rakyatnya juga menembak calon presidennya Donald Trump,” ujar JK dalam keterangannya, Minggu (14/7). JK menyampaikan rasa syukurnya lantaran Trump selamat dari penembakan tersebut. Beruntung, peluru yang ditembakkan ‘hanya’ mengenai bagian telinga Trump. “Kita mendoakan agar Trump selamat,” tuturnya. Hanya saja, JK menilai, peristiwa penembakan tersebut menjadi peringatan keras bagi Amerika Serikat. Sebab, meskipun AS berstatus sebagai negara adidaya, namun kekerasan tetap berjalan.
FBI mengidentifikasi penembak Donald Trump adalah Thomas Matthew Crooks, pemuda asal Bethel Park, Pennsylvania berusia 20 tahun. Trump ditembak saat berkampanye di Kota Butler, Negara Bagian Pennsylvania, Sabtu (13/7) waktu setempat. Mantan presiden Amerika Serikat yang mencalonkan diri lagi itu terluka di telinga kanannya. Sumber yang diwawancarai New York Post mengatakan, Crooks melepaskan tembakan dari luar lokasi kampanye Trump. Ia bersembunyi di atap pabrik manufaktur yang berjarak hampir 120 meter dari panggung di Butler Farm Show. Crooks kemudian ditembak mati oleh penembak jitu Dinas Rahasia AS. Senapan jenis AR ditemukan bersamanya. Adapun Bethel Park adalah desa yang berjarak sekitar 64 kilometer di selatan lokasi kampanye Trump diadakan. Sejauh ini belum diketahui motif Crooks menembak Trump, calon presiden berusia 78 tahun dari Partai Republik.
Calon Presiden Amerika Serikat—yang juga mantan presiden ke-45 AS—Donald Trump sempat mengepalkan tangan ke arah massa pendukungnya meski telinganya terluka usai ditembak. Insiden penembakan ini memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan situasi menjelang pemilihan presiden atau pilpres AS 2024. Politisi Partai Republik berusia 78 tahun itu dilarikan ke luar panggung dengan darah mengucur di wajahnya, sedangkan pria bersenjata dan satu penonton tewas, lalu dua orang lainnya luka parah. Saat dibawa ke tempat aman, Trump sempat mengepalkan tangan ke arah massa pendukungnya dan kemudian berkata, “Saya ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya.”
6. Pemerintah diminta satu suara dan tidak membingungkan masyarakat terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto, terkait perbedaan pernyataan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. “Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda,” kata Mulyanto dalam keterangan pers, Minggu (14/7). Mulyanto juga meminta Presiden Jokowi menyelaraskan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
7. Kebijakan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menduetkan pengusaha besar Yusuf Hamka atau Babah Alun dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta menuai kritik. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, sikap Partai Golkar mendorong duet Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka pada Pilkada Jakarta 2024 terkesan ceroboh. Alasannya, Kaesang belum punya kompetensi untuk memimpin Jakarta, sebuah wilayah yang punya persoalan kompleks.
“Ceroboh, karena Kaesang sosok yang belum punya prestasi dan pengalaman untuk mengurus Jakarta yang persoalannya sangat kompleks. Kapasitasnya belum layak untuk menjadi gubernur, apalagi di Jakarta,” kata Jamiluddin, Minggu (14/7). Jamiluddin mengatakan, Golkar semakin ceroboh ketika mendorong Jusuf Hamka sebagai cawagub untuk mendampingi Kaesang. Menurut dia, Jusuf yang punya latar belakang sebagai pengusaha sukses dengan banyak pengalaman dan prestasi semestinya tidak dijadikan cawagub oleh Golkar.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, hingga kini belum ada kesepakatan antarparpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Kaesang Pangarep dan Jusuf Hamka pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun wacana menduetkan Kaesang-Jusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta disampaikan oleh Partai Golkar beberapa waktu lalu. “Belum, lagi terus (memunculkan nama-nama),” kata Zulhas ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7). PAN sendiri masih bersikukuh mengusulkan kadernya yang merupakan putri kandung Zulhas, Zita Anjani, untuk maju Pilkada Jakarta.
8. Konglomerat Jusuf Hamka menceritakan awal mula dirinya diusulkan untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Mulanya, Jusuf Hamka diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk makan siang pada 11 Juli 2024. Saat itu, Airlangga menanyakan bagaimana solusi mengatasi macet dan banjir di Jakarta. Setelah makan siang, Jusuf Hamka kembali ke kantornya sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, pada pukul 14.30 WIB, ia diminta datang ke DPP Golkar.
Sesampai di sana, sudah berkumpul pengurus DPP secara lengkap. Saat itu, ia langsung diminta menceritakan konsep mengatasi persoalan Jakarta. Saat itulah Airlangga memperkenalkan Jusuf Hamka untuk diusulkan sebagai pendamping Kaesang. Jusuf Hamka sempat heran dan bertanya kepada Airlangga. “Saya cuma bisa bilang, ‘ini enggak salah Pak? Saya enggak punya logistik, logistik saya kan buat bagi-bagi rakyat’, saya bilang,” kata Yusuf Hamka.
Pengusaha yang juga kader Partai Golkar ini berkelakar saat ditanya soal usulan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Jusuf, jika hal itu benar terjadi, maka tagline yang akan digunakan adalah “Kabah”. Kabah yang dia maksud merupakan singkatan dari Kaesang-Babah. Sebagaimana diketahui, Jusuf Hamka memang akrab dipanggil “Babah Alun”. “Kalau jadi (berpasangan) nanti Kabah. Kaesang-Babah katanya,” ujar Jusuf Hamka di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7). “Taglinenya nantinya itu Kabah, kalau jadi, kalau jadi,” lanjutnya. Jusuf Hamka mengaku harus siap jika pimpinan partai nantinya memintanya untuk benar-benar maju mendampingi Kaesang nantinya. “(Kalau) Pak Airlangga siap, saya ya (siap) perintah. Harus siap,” kata Babah Alun.
Yusuf Hamka mengaku tidak bisa menilai soal sosok putra bungsu Presiden Jokowi yang digadang-gadang jadi Cagub Jakarta itu. Ia mengakui, jarak usianya dengan Kaesang terpaut jauh. Namun menurutnya tak masalah jika dirinya ditugaskan untuk mendampingi sosok politikus yang jauh lebih muda dari dirinya. Ia justru menukil salah satu semboyan yang dikenalkan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yakni Tut Wuri Handayani, yaitu memberikan dorongan dari belakang.
9. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil paling rasional maju di Pilkada Jabar 2024 daripada di Jakarta. Hal itu menanggapi keputusan Golkar menduetkan Yusuf Hamka dengan Kaesang Pangarep untuk meju Polkada Jakarta 2024. “Golkar beri pandangan yang paling rasional. Kita enggak bisa menjerumuskan orang untuk masuk ke daerah yang belum ada harapan menang,” kata Firman, Minggu (14/7). Sebelumnya, Golkar memberi surat kuasa bagi eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar dan Polgub Jakarta.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, Ridwan Kamil atau RK hampir pasti maju di Pilkada Jabar 2024, bukan Jakarta. Zulhas mengakui, nama Ridwan Kamil sebelumnya sempat dibicarakan oleh partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk diusung di Pilkada Jakarta. “Tapi sekarang tampaknya RK sudah fokus di Jabar. Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa,” ujar Zulhas, Minggu (14/7).
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan elektabilitas Ridwan Kamil jika berpasangan dengan Ono Surono melampaui tingkat elektoral duet Dedi Mulyadi dengan Bima Arya dalam Pilkada Jabar 2024. “Kita coba Ridwan Kamil berpasangan dengan Ono Surono artinya ini kombinasi Golkar dan PDI Perjuangan,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani di YouTube SMRC TV, Sabtu (13/7). Dalam jajak pendapat itu, Emil-Ono memperoleh elektabilitas 56,7 persen. Sementara, Dedi-Bima memperoleh tingkat elektoral 37,3 persen. Kemudian Haru Suandharu dan Ilham Habibie hanya 1,3 persen.
10. Usul perubahan nama Wantimpres menjadi DPA dinilai tidak berdampak signifikan, yang penting adalah mendorong agar tugas pokok dan fungsinya lebih jelas. “Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu DPA dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya, mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta,” kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Minggu (14/7). Secara institusional, kata Agung, perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA wajar karena sebelumnya pernah tercetus dan marak dibahas ketika wacana Presidential Club mengemuka. Menurut Agung, yang terpenting adalah rencana revisi UU Wantimpres sebaiknya mengutamakan penegasan peran lembaga dan tidak hanya terkesan sebagai ikhtiar bagi-bagi jabatan bagi koalisi pendukung pemerintah.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengaku tidak tahu tujuan utama revisi UU Wantimpres menjadi DPA. Namun, menurut Mahfud, ada spekulasi revisi itu dilakukan karena ada pihak tertentu yang ingin tetap memiliki jabatan. “Ya saya tidak tahu, yang paling tahu yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak,” kata Mahfud dalam tayangan ROSI Kompas TV, Kamis (12/7). “Tapi spekulasinya karena ingin menududukkan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi,” sambung Mahfud MD. Menurut dia, revisi itu kemungkinan dimaksudkan untuk membuat para mantan presiden kembali menjabat.
11. Presiden terpilih Prabowo Subianto didesak untuk bisa melakukan perubahan total dalam tubuh KPK dan mengembalikan undang-undang (UU)-nya yang telah direvisi. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Suwarno menjelaskan, langkah tersebut harus berani diambil oleh Prabowo untuk mengembalikan marwah KPK yang dianggap telah rusak selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. “Ada harapan untuk melakukan perubahan total dalam tubuh KPK baik dari sisi organisasi maupun dari sisi undang-undangnya. Ada harapan besar untuk mengembalikan Undang-undang KPK menjadi undang-undang yang sebelumnya, dan ini menjadi PR besar bagi kita semua sebetulnya,” ujar Agus dalam diskusi bertajuk “Krisis Kepemimpinan KPK, Masihkah Ada Asa?” di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).
12. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) setuju pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun, Zulhas menyebut pelaksanaan pansus itu harus dilakukan setelah ibadah haji selesai dilaksanakan sepenuhnya. “Iya, (setuju), tapi (jalan) setelah selesai pelaksanaan hajinya ya,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7). Kata Zulhas, pansus angket baru bisa bekerja paling cepat setelah 22 Juli 2024. Ia berharap pansus angket berjalan sesuai aturan. “Kami ingin sesuai aturan, pansus bisa dilakukan kalau haji sudah selesai. Kalau enggak salah baru tanggal 22 selesai, ya. Kalau 22 sudah selesai, baru lah mestinya baru dipansus,” ujarnya. Seperti diketahui, DPR lewat rapat paripurna pada Selasa (9/7) mengesahkan pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 yang diusulkan 35 anggota DPR itu.
13. Massa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa se-Indonesia menggelar deklarasi petisi memberantas judi online di kawasan Bundaran HI, Minggu (14/7). Massa menilai judi online sudah menjangkit seluruh elemen masyarakat. “Ada satu masalah besar yang sedang kita alami bersama dan masalah ini tidak hanya menjangkit seluruh mahasiswa, tapi seluruh elemen masyarakat yang ada,” kata Ketua Umum Himapol Indonesia, Ebyn Majid. “Oleh karena itu kita sebagai anak muda berkomitmen penuh untuk bagaimana bisa memberantas yang namanya judi online,” lanjutnya. Dia menyebut sebanyak 2,71 juta masyarakat Indonesia terlibat judi online. Dia menilai dampak dari judi online bisa membawa kemunduran finansial masyarakat. (HPS)
