Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi menyatakan, pemberian HGU lahan di IKN hingga 190 tahun dalam dua siklus untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Jokowi mengatakan, investasi diperlukan lantaran APBN hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan sedangkan pembangunan sarana dan prasarana lain di IKN sumber dananya berasal dari investor.
Presiden Jokowi juga membantah pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah berencana memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurut Presiden, sampai saat ini pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Ia pun juga belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan dimaksud. Isu menarik lainnya, Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi menyatakan, pemberian HGU lahan di IKN hingga 190 tahun dalam dua siklus untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Jokowi menjelaskan, kebijakan yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan Undang-Undang IKN. “(Aturan HGU 190 tahun) itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7).
Jokowi mengatakan, investasi diperlukan lantaran APBN hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Adapun pembangunan sarana dan prasarana lain di IKN sumber dananya berasal dari para investor. “Yang dibangun dari APBN hanya kawasan inti, kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” ucap Jokowi.
2. Presiden Jokowi membantah pemerintah berencana memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang sempat dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mulai 17 Agustus 2024. Menurut Presiden, sampai saat ini pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Ia juga belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan dimaksud. “Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana,” ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7). Jawaban tersebut spontan disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan perihal isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dari raut wajahnya, Presiden terlihat sedikit mengerutkan kening. Jokowi menyatakan, belum ada rapat kabinet yang membahas pembatasan BBM bersubsidi. “Belum rapat juga,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu sebagai upaya mendorong penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara. “Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan di Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7).
Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM bersubsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
Presiden Jokowi lakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Selasa (16/7) hingga Rabu (17/7). “Siang hari ini saya dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7). Jokowi menuturkan, kunjungannya ke UEA akan membahas sejumlah topik, salah satunya mengenai investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi mengeklaim, dalam kunjugannya itu, akan ada nota kesepahaman yang ditandatangani pemimpin kedua negara. “(Pembahasan tentang investasi IKN) Termasuk di dalamnya itu. Beberapa nanti akan ada penandatanganan MoU, B to B (business to business) yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia,” ujar dia.
3. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke DPRD Kota Surakarta, Selasa (16/7). Gibran tiba di Gedung DPRD sekitar pukul 14.45 WIB. Putra sulung Presiden Jokowi itu langsung menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta kepada Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo. Pengunduran diri Gibran ini, setelah dirinya ditetapkan sebagai Wakil Presiden Terpilih pada Pilpres 2024.
Gibran mengaku telah meminta izin ke Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo. Ia juga sudah meminta izin Mendagri Tito Karnavian dan Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. “Tentunya saya sudah berpamitan ke Pak PJ Gubernur, sudah izin Pak Presiden terpilih (Prabowo), saya juga sudah menghadap pak Mendagri. Intinya semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur,” jelas Gibran di DPRD Solo, Selasa (16/7). Gibran juga menyampaikan, keputusan mengundurkan diri merupakan keputusannya sendiri. “Pertimbangan sendiri, saya ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan sebelum pelantikan,” ujarnya.
Gibran Rakabuming Raka membantah pengunduran dirinya untuk mengkampanyekan calon-calon kepala daerah yang disokong partai koalisi Prabowo-Gibran pada Pilkada 2024. “Tidak ada hubungannya dengan Pilkada,” kata Gibran di Gedung DPRD Solo, Selasa (16/7). Gibran mengaku pengunduran dirinya untuk persiapan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. “Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 22 Oktober 2024, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang,” katanya.
Kata dia, sambil menunggu pelantikan Prabowo Subianto dan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden, Gibran akan berkunjung ke berbagai daerah. “Banyak belanja masalah. Terutama ke tempat tempat yang belum pernah saya kunjungi ataupun tempat yang pernah saya kunjungi. Fokusnya nanti ke belanja masalah, bukan Pilkada,” ujarnya.
4. Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak berniat untuk tinggal di rumah dinas wakil presiden di Jakarta maupun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dilantik Oktober 2024 mendatang. Ia berencana membuka rumah dinasnya untuk kepentingan masyarakat umum. “Ya pastinya kita manfaatkan untuk kegiatan warga juga,” kata Gibran di sela-sela kesibukan mengemas barang pribadinya di Kantor Wali Kota Solo, Selasa (16/7).
Secara spesifik, Gibran memastikan tidak akan tinggal di rumah dinas wapres di Jakarta. Ia mengaku akan tinggal di rumah pribadinya. “Nanti di Jakarta rumah dinas hanya saya pakai untuk menerima tamu. Saya di rumah sendiri,” kata Gibran. Hal tersebut sudah dilakukan Gibran sejak menjadi Wali Kota Solo. Gibran tidak pernah tinggal di rumah dinasnya di Lodji Gandrung. Ia hanya menggunakan Lodji Gandrung untuk menerima tamu. “Rumah dinas (Lodji Gandrung) tidak saya tinggali. Biar dipakai untuk kegiatan warga. Banyak yang prewed, numpang wifi, foto wisuda. Saya sendiri tidurnya di rumah pribadi,” tuturnya.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka harus menyiapkan diri dalam rangka pelantikan sebagai wapres 2024-2029 sehingga mengundurkan diri dari Wali Kota Solo. “Lah itu kan dia harus persiapan pelantikan, otomatis Beliau sebagai Wali Kota harus mundur,” ujar Lodewijk di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (16/7) malam. Lodewijk menyampaikan, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri itu dilakukan demi membuat pekerjaan di Kota Solo bisa tetap lancar. “Sehingga pekerjaan-pekerjaan di Kota Solo bisa lancar,” ucap dia. Ditanya wartawan, apakah Prabowo Subianto juga perlu mundur, Lodewijk memilih tidak berkomentar.
Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menilai, keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo aneh karena kenapa baru dilakukan sekarang. Ia heran mengapa hal itu tidak dilakukan Gibran saat masuk masa kampanye Pilpres 2024 dulu? “Menurut saya aneh kalau dia mundur sekarang. Karena harusnya dia mundur kan sebaiknya waktu masuk masa kampanye Pilpres dong. Ya, harusnya, menurut saya etikanya harusnya ada di sana,” kata Deddy, Selasa (16/7). Yevri mengatakan, mestinya Gibran menuntaskan pekerjaannya di Solo sampai menjelang akhir jabatan.
5. DPR menjadwalkan rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji pada Rabu (17/7) pukul 13.00 WIB. Rapat tersebut mengagendakan penetapan pimpinan Pansus Angket Haji. “Betul, besok agendanya rapat penetapan pimpinan pansus jam 1,” kata anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa (16/7). Wisnu menyampaikan, berita acara terkait rapat Pansus juga sudah ditandatangani. Rapat akan digelar di ruangan rapat Pansus B. Pihaknya (Pansus Angket Haji, red) sudah meminta izin kepada pimpinan DPR agar bisa diadakan rapat di masa reses. “Sudah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) sudah tanda tangan sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan Pansus Angket Haji,” ujar Wisnu. Sebelumnya diberitakan, DPR resmi membentuk Pansus Angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7).
6. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkap gerakan lobi-lobi Israel di Indonesia menyusul lima orang nahdliyin dari beragam organisasi NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Yahya menyebut kelima nahdliyin itu diajak oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berisi advokat pro Israel. “Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini, NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka,” kata Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (16/7).
Yahya mengatakan praktek itu sering sekali terjadi dan tak terbatas hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain. Ia menduga mungkin Israel mulanya tak mengira cara itu tidak akan menimbulkan masalah. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya. “Israel itu berharap ini anak-anak ini bisa membantu Israel untuk menyebarkan artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel,” ujarnya.
Gus Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf atas tindakan lima orang aktivis NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu. “Pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya. Bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” kata Yahya.
Dijelaskan, PBNU memaklumi kemarahan dan kekecewaan masyarakat luas terhadap sikap lima kader NU tersebut. Ia menilai, tindakan kelima orang NU yang melakukan hubungan dengan Israel tidak patut, karena kondisi Palestina yang sekarang terus diserang militer Israel. Adapun 5 orang tersebut adalah Zainul Maarif, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa. Kemudian, Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU, serta Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.
Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Husen atau Gus Nadir menilai, lima kader NU yang berkunjung ke Israel terjebak dalam propaganda yang dilakukan oleh negara zionis tersebut. “Menurut saya, peperangan itu kan tidak hanya sekadar tembak menembak, tetapi juga ada propaganda. Mereka tidak sadar mereka terjebak dalam propaganda ini,” ujar Gus Nadir, Selasa (16/7). Gus Nadir mengatakan, kunjungan 5 kader NU ini sebenarnya hal lumrah yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan lainnya. Menurut Gus Nadir, yang menjadi soal adalah lima orang kader NU tersebut tidak paham kondisi lapangan dan geopolitik yang sedang terjadi di Palestina dan Israel.
7. Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menduga, ada tangan tidak kasat mata atau “invisible hand” untuk menentukan sosok yang diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Sosok “invisible hand” tersebut, menurut Deddy, membuat partai politik hingga kini belum menentukan pasangan calon kepala daerah di Jakarta. Deddy mengakui partainya memang mempertimbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun, ia melihat ada skenario di luar partai politik.
“Ada skenario di luar partai politik yang berkontestasi. Ada kekuatan di luar partai politik yang, apa namanya, invisible hand yang sedang mengatur-atur Jakarta sehingga menjadi serba tidak pasti,” kata Deddy, Selasa (16/7). Deddy menyampaikan, partainya tidak bisa maju mengusung calon di Pilkada Jakarta sendirian. Maka dari itu, PDI-P membutuhkan kerja sama politik atau koalisi di Pilkada Jakarta. Menurut dia, PDI-P tengah menjalin komunikasi dengan PKS dan PKB.
Hasil survei Litbang Kompas, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi teratas sebagai cagub pada Pilkada Jakarta 2024. Anies mengantongi dukungan sebesar 39 persen disusul mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 34,5 persen, Ridwan Kamil 24 persen. Menteri BUMN Erick Thohir 16 persen, Menkeu Sri Mulyani di urutan ke lima dengan 10,3 persen, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep 9,8 persen, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa 7,8 persen, Mensos Tri Rismaharini 6,5 persen, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono 2,8 persen.
8. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons elektabilitas Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang hanya sebesar 1 persen pada hasil survei Litbang Kompas terbaru menjelang Pilgub Jakarta 2024. “Itu kan surveinya belum peluncuran, mungkin sesudah meluncur akan lebih baik,” ujar Airlangga usai acara deklarasi dukungan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Selasa (16/7). Airlangga menjelaskan keputusan untuk mendukung Kaesang di Pilgub DKI masih menunggu waktu hingga 27 Agustus mendatang.
“Keputusan tentu masih satu bulan lagi, kita masih punya waktu karena keputusan kan 27 Agustus nanti,” ujarnya. Airlangga menyampaikan, komunikasi Golkar dengan PSI berjalan lancar dan baik-baik saja. Airlangga juga menerangkan Golkar mengajukan pengusaha Jusuf Hamka untuk menjadi calon wakil gubernur apabila Kaesang memutuskan maju di Jakarta. Ia juga membantah adanya isu perpecahan di internal Golkar soal pengusungan Jusuf Hamka. “Ini kan sangat solid kita lihat. Dan tentu ini kan masih kita akan memutuskan menjelang tanggal 27. Jadi semua opsi dibuka,” kata Airlangga.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan, Golkar akan mendongkrak elektabilitas eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Sebab, berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ridwan Kamil kalah dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menduduki posisi 1 dan 2. Airlangga juga mengatakan, elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat juga harus tetap didongkrak. Ridwan Kamil memang mendapat dua surat tugas dari Golkar, yakni maju di Jakarta dan Jabar. “Ya tentu dua-duanya harus kita dongkrak dulu,” ujar Airlangga di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (16/7) malam. Airlangga menyampaikan, Golkar masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk bekerja keras dalam meningkatkan elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta.
9. TNI mengungkap alasan pengusulan untuk menghapus Pasal 39 huruf c dalam revisi UU TNI yang tengah bergulir. Pasal itu mengatur soal larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar menjelaskan usul penghapusan itu karena saat ini, banyak prajurit yang memiliki usaha sampingan. “Alasannya karena ada prajurit punya usaha sampingan, contoh usaha warung, toko kelontong, ternak ayam dan lain-lain,” kata Nugraha saat dihubungi, Selasa (16/7).
Sebelumnya diberitakan, usul penghapusan larangan prajurit TNI berbisnis mencuat dalam acara Dengar Pendapat Publik tentang RUU Perubahan UU TNI yang digelar Kemenko Polhukam pada Kamis (11/7). Dalam acara itu, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro menjelaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyurati Menko Polhukam Hadi Tjahjanto agar membahas beberapa pasal lain dalam revisi UU TNI. Salah satunya pasal 39 huruf c itu. Kresno mencontohkan istrinya yang memiliki usaha warung di rumah. Menurutnya, hal itu membuat dirinya mau tidak mau terlibat dalam kegiatan itu.
“Kalau ini diterapkan maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam bisnis. Istri saya, saya kan pasti mau nggak mau terlibat. Wong aku nganter belanja dan sebagainya. Terus apakah ini eksis? sekarang, kalau saya diperiksa saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang,” ujar Kresno.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merespons wacana menghapus pasal yang mengatur larangan bagi prajurit terlibat dalam kegiatan bisnis di UU TNI. Maruli mengatakan tidak diizinkannya prajurit berbisnis karena dikhawatirkan menyalahgunakan kekuatan dalam kegiatannya. Oleh karenanya, menurutnya tidak masalah jika berbisnis tidak menyalahgunakan kekuatan. “Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, apa berbisnis itu? Ya kan? Kalau misalnya jual beli motor atau apa, ya kalau dia belinya benar, tidak menggunakan itu ya. Jadi berbisnis ya bisnis,” kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (16/7). “Yang enggak boleh itu saya tiba-tiba mengambil alih menggunakan kekuatan. Itu enggak boleh,” imbuh dia.
Menurutnya, di zaman saat ini, tidak ada prajurit yang menggunakan kekuatan dalam kegiatan bisnis. Oleh karenanya, ia meminta publik tidak berpikir kemana-mana. Maruli juga menyinggung soal kontrol dari media. “Sekarang tentara takut sama media kok. Takut sama TikTok ya kan? Ngeri itu tentara sudah dilatih tembak-tembakan juga sama TikTok takut sekarang ini. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi enggak usahlah terlalu berpikir ke mana-mana,” katanya.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan pihaknya menolak usulan untuk menghapus larangan TNI berbisnis dalam RUU TNI yang akan dibahas DPR bersama pemerintah dalam waktu dekat. Meutya mengatakan, bisnis TNI yang masih dibolehkan hanya dalam bentuk koperasi. Sedangkan, bisnis secara umum apalagi dalam skala besar tetap tidak dibolehkan. “Tidak boleh berbisnis. Jika bentuk Koperasi resmi masih dimungkinkan untuk kesejahteraan prajurit saja. Tapi bisnis besar tidak boleh,” kata Meutya saat dihubungi, Selasa (16/7). Ia menuturkan, hingga saat ini usulan untuk menghapus larangan TNI berbisnis, seperti tertuang dalam Pasal 39 UU TNI tak masuk dalam usulan. “Iya tidak ada di draf,” kata politikus Partai Golkar itu.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas mengatakan, pada 2004 pemerintah dan DPR membuat melarang anggota TNI aktif berbisnis. Anton mengatakan, selepas Reformasi 1998, desakan supaya TNI melepaskan diri dari peran politik dan tidak masuk ke ranah urusan sipil sejalan dengan prinsip negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil. Negara, kata dia, menginginkan TNI fokus dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan dan tidak sibuk mengurus bisnis. “Tentu saja negara tidak ingin menjadikan TNI sebagai tentara niaga. Tentara yang tadinya cuma fokus memikirkan negara tetapi juga ikut memikirkan bisnis,” kata Anton, Selasa (16/7).
10. Anggota DPD RI dari Dapil Papua, Yorrys Raweyai mengungkapkan, LaNyalla Mahmud Mattalitti berniat maju sebagai calon pimpinan DPD periode 2024-2029. Namun, niatan itu menyalahi aturan tata tertib DPD karena memasang pamflet dan videotron bergambar dirinya di mana-mana. “Yang itupun kita protes, karena mereka deklarasi itu di luar daripada tata tertib,” kata Yorrys dalam jumpa pers di Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).
“Dan ini deklarasi kemudian mereka pasang pamflet, videotron di mana-mana. Ini bukan Pilkada,” ujar Yorrys. Ia mengungkapkan, La Nyalla juga sudah memiliki kelompok pendukung yang dikomandoi oleh La Nyalla dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Pihaknya, kata Yorrys, juga memiliki kelompok tandingan bernama gerakan perubahan. Gerakan ini yang akan menandingi LaNyalla nantinya. (HPS)
