Gedung KPK Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, KPK gerak cepat, geledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. KPK cegah Wali Kota Semarang dan suaminya dicegah bepergian ke luar negeri. KPK juga Tengah mengusut kasus dugaan suap dana hibah Pemprov Jatim yang rugikan negara triliunan rupiah.
Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi mendapat tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Muhammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat berkunjung ke Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7). Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak pernah mengambil gaji selama menjabat Wali Kota Solo. Anggaran program makan bergizi gratis Tengah dipertimbawngkan untuk diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK geledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, pada Rabu (17/7). Tim penyidik KPK juga menggeledah rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita di kawasan Bukit Sari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7). Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang menyeret Ita. Rombongan penyidik KPK tiba sekitar pukul 09.00 WIB untuk lakukan penggeledahan hingga sore hari.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan upaya paksa tersebut. “Iya, penyidik KPK melakukan penggeledahan,” kata Ghufron saat dikonfirmasi, kemarin. Menurut Ghufron, KPK akan umumkan hasilnya ke publik setelah operasi penggeledahan selesai. “Mohon ditunggu,” ujar Ghufron. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui, pihaknya memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Namun demikian, Alex mengaku tidak mengetahui detail lokasi-yang digeledah penyidik KPK.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan serangkaian kegiatan penyidikan di Semarang, namun ia enggan memberikan informasi detail terkait kegiatan tersebut. “Betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana, kami belum bisa rilis. Semoga kegiatan tersebut selesai dalam beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman akan diberikan update lagi,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta.
KPK mencegah Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita dan suaminya bepergian ke luar negeri. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang. “Atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7). Tessa tidak mengungkapkan siapa saja nama-nama orang yang dicegah ke luar negeri. Namun berdasarkan informasi dari internal KPK, empat orang yang dicegah adalah Mba Ita, suami Mba Ita bernama Alwi Basri, M dan RUD dari pihak swasta.
2. Di sisi lain, KPK menyebut, dugaan kerugian negara akibat korupsi dana hibah Pemprov Jatim mencapai triliunan rupiah. KPK tengah mengusut dugaan suap pokok pikiran (pokir) menyangkut alokasi dana hibah tersebut. “Kemudian berapa uang yang sudah didalami oleh KPK, ini terkait kerugian negara ya. Tadi saya senggol-senggol sedikit sekitar triliunan itu untuk pokir ini,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (17/7).
Asep menuturkan, di DPRD Jatim terdapat sekitar 14.000 pokir proyek dengan nilai mencapai sekitar Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun. Dana tersebut dibagi-bagikan ke banyak kelompok masyarakat (pokmas) dalam bentuk proyek pekerjaan seperti pembangunan jalan desa, selokan, dan lainnya.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut, kerja pemerintah tidak terganggu dengan adanya penetapan empat tersangka baru kasus suap dana hibah Pemprov Jatim olek KPK. Menurut Adhy, saat ini pembahasan Perda APBD Perubahan tetap terlaksana sesuai jadwal. “Sampai saat ini tetap terjadwal kita sedang paripurna APBD Perubahan, jadwalnya besok (Kamis),” kata Adhy di Lumajang, Rabu (17/7). Adhy menyebut, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, ia memastikan, anggota DPRD Jawa Timur yang lain masih bekerja dan tidak terganggu dengan kasus tersebut.
3. Oknum BPK diduga menerima aliran uang 1,5 persen dari nilai kontrak Rp 10.250.000.000 terkait proyek dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa (BSL). Hal ini terungkap dalam dakwaan JPU Kejagung dalam kasus dugaan korupsi terhadap proyek yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun. Jaksa menyebut, aliran uang untuk BPK bersumber dari proyek konstruksi BSL-18 yang dikerjakan oleh PT Agung-Tuwe.
Menurut jaksa, uang untuk BPK merupakan commitment fee 10 persen yang diberikan PT Agung-Tuwe kepada Halim Hartono selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) jalur KA Besitang-Langsa. “Pemberian uang dari Sulmiyadi (PT Agung-Tuwe, JO selaku pelaksana BSL-18) kepada Halim Hartono melalui Andri Fitria sebagai bentuk komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak untuk Halim Hartono,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/7). “Sebesar 1,5 persen untuk Pokja (kelompok kerja), dan sebesar 1,5 persen untuk BPK dengan total sebesar Rp10.250.000.000,” ucap JPU Kejagung.
4. Presiden Jokowi mendapat tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Muhammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Tanda jasa itu diberikan langsung oleh Presiden MBZ saat Presiden Jokowi berkunjung ke Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7). Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari UEA untuk tokoh-tokoh dunia. Para pemimpin dunia yang pernah mendapatkan tanda jasa itu adalah Presiden Xi Jinping dari China, PM Narendra Modi dari India, Presiden Vladimir Putin dari Rusia, hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih karena namanya diabadikan menjadi nama jalan dan masjid di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Ucapan itu ia sampaikan secara langsung kepada Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7). Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden MBZ atas pembangunan Masjid Sheikh Zayed di Solo, yang telah diresmikan pada 2022 lalu, juga pembangunan Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo.
“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas pembangunan masjid di Solo kota kelahiran saya, Masjid Sheikh Zayed dan juga RS Kardiologi di Kota kelahiran saya Solo dan juga penamaan jalan di Abu Dhabi dan Masjid Jokowi di Abu Dhabi,” ujarnya. Jokowi mengundang Presiden MBZ untuk datang berkunjung ke Indonesia pada September 2024 mendatang.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) membahas sejumlah pengembangan investasi, mulai dari kendaraan listrik hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menuturkan, pembahasan itu terjadi ketika kedua Kepala Negara melakukan pertemuan terbatas atau tete-a-tete, selain pertemuan bilateral. “Fokus pembicaraan adalah masalah kerjasama investasi. Pertama rencana kerja sama pembangunan financial centre (pusat finansial) di IKN,” kata Retno, Rabu (17/7).
5. Rakabuming Raka mengaku tidak pernah mengambil gaji selama menjabat Wali Kota Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menyatakan tak akan mengambil gaji selama surat keputusan pengunduran dirinya belum diterbitkan Kemendagri. “(Gaji diambil?) Enggak pernah diambil dari dulu (gaji),” kata Gibran di Kampung Joyosuran, Solo, Rabu (17/7). Setelah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Solo, Gibran mengembalikan mobil dinas dan rumah dinas Lodji Gandrung. ‘’Saya (kemarin) mengantarkan surat (pengunduran diri), saya memang seharusnya sudah menyerahkan kembali ke Pemkot ya. Jadi (sekarang pakai) mobil sendiri. Rumdin (rumah dinas) juga enggak pernah saya pakai, sudah kosongkan juga,” kata Wakil Presiden terpilih itu.
6. Program makan siang gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mengalami perubahan, mulai dari nama program hingga anggaran per porsinya. Setelah nomenklatur program diubah menjadi ‘makan bergizi gratis’, kini anggaran per porsi program tersebut tengah dipertimbangkan untuk diturunkan dari angka Rp 15.000 menjadi Rp 7.500. Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan, dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
7. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut, kansnya berat bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bila maju sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024. Sebab, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, resistensi terhadap Kaesang cukup tinggi dibandingkan sejumlah nama lainnya yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada Jakarta.
“Ya Kaesang restensinya tinggi. Jawa Tengah (Jateng) mungkin masih lebih soft ya karena Jateng wilayah sendiri. Ayahnya kan Wali Kota Solo dua kali, Gibran (kakak Kaesang) juga Wali Kota Solo. Jadi, di Jateng lebih realitis,” kata Ujang, kemarin. Namun, Ujang mengatakan, langkah Kaesang maju pada Pilkada Jateng juga tidak akan mudah. Pasalnya, wilayah tersebut terkenal sebagai “kandang banteng” atau basis suara PDI-P.
“Tetapi Jateng kan ‘kadang banteng’. Jadi Kaesang ini mundur kena maju kena. Di Jakarta berat, di Jateng juga ‘kadang banteng’,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. “Tergantung Kaesang lah mau milih di mana, ya konsekuensi dalam konteks maju di pilkada bisa menang bisa kalah. Bisa kalah, juga bisa unggul begitu,” kata Ujang melanjutkan.
8. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal elektabilitas dirinya yang tinggi sehingga masuk bursa Pilgub DKI Jakarta 2024 versi survei Litbang Kompas. Namun Ahok tak mau buru-buru mengambil sikap, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Keputusan di Ketum dalam rapat DPP PDIP,” kata Ahok melalui pesan singkatnya, Rabu (17/7).
Seperti diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menyebut, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertinggi, yakni sebesar 29,8 persen, diikuti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 20 persen dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 8,5 persen. Sedangkan elektabilitas Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang selama ini disebut-sebut akan dijagokan Koalisi Indonesia Maju (KIM) hanya 1 persen.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meyakini Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa mengalahkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Said meanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Anies dan Ahok terpaut tidak terlalu jauh. Berdasarkan survei yang digelar pertengahan Juni 2024 itu, Anies berada di urutan pertama dengan dipilih 29,8 responden, sedangkan Ahok di urutan kedua dengan 20 persen. “Ahok menurut saya, karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan itu potensial bisa mengalahkan Anies,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa tentu partainya mempertimbangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya dalam merespons hasil jajak pendapat Litbang Kompas terkini yang memaparkan Ahok menempati posisi dua sebagai sosok yang difavoritkan masyarakat Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. “Ya kalau dipertimbangkan pasti dipertimbangkan lah. Dia kader (PDI-P), dia tidak punya cela, kecuali menjadi korban hasutan. Ya kan?” kata Deddy, kemarin. “Apa salahnya gitu lho (dipertimbangkan)? Kecuali dia bekas koruptor ya mungkin sulit lah,” kata dia.
9. Keluarga terpidana Hadi Saputra, salah satu pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eki (16) melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyiksaan dan penganiayaan. Beberapa dugaan yang dituduhkan ke Iptu Rudiana di antaranya tindakan menginjak para terpidana hingga pemukulan. Adapun laporan pihak keluarga Hadi dan tim hukumnya teregistrasi dengan nomor LP/B/235/VII/2024/SPKT/BARESKRIM tertanggal 17 Juli 2024.
“Macem-macem ya bentuk penganiayaan yang dialami klien kami, dari mulai diinjak-injak, kemudian pemukukan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya,” kata kuasa hukum keluarga Hadi, Roelly Panggabean di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7). Bahkan, ada juga dugaan bahwa Iptu Rudiana yang saat itu bertugas di Unit Tindak Pidana Narkoba Polresta Cirebon menyuruh para terpidana meminum air kencing. “Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini disuruh minum air kencing segala kan, kan ini hal-hal sebetulnya sudah di luar kemanusiaan,” tambah Roelly.
Ayah terpidana Hadi Saputra, Kasana meminta Bareskrim Polri memproses hukum Iptu Rudiana. Seperti diberitakan, Hadi Saputra merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan remaja, Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eki (16) di Cirebon, Jabar. Sedangkan, Iptu Rudiana adalah ayah dari korban Eki sekaligus polisi yang bertugas di wilayah hukum Polda Jabar. “Kalau kita mah cari yang lurusnya aja, pengennya Pak Rudiana segera diproses aja karena untuk menegakkan hukum keadilan,” kata Kasana di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7). Kasana menduga Iptu Rudiana melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap anaknya dan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.
10. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, usulan tentang pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih dibahas. “Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan,” kata Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (17/7). Dalam proses revisi beleid itu, Hadi menyampaikan Kemenko Polhukam juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberi masukan supaya perubahan RUU TNI sesuai kebutuhan. “Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian,” ujar Hadi.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri berpendapat, upaya mencabut larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI berpotensi kembali menghidupkan gaya militer yang mengintervensi ruang sipil seperti pada era rezim Orde Baru. “Selain menghidupkan format militer era Orde Baru, usulan tersebut juga akan berdampak pada profesionalisme,” kata Gufron, Rabu (17/7).
Gufron menilai gagasan pencabutan larangan berbisnis bagi TNi merupakan usulan yang keliru. Sebab, kata dia, pemerintah mempersiapkan TNI untuk menghadapi peperangan dan bukan tugas lain. Gufron juga menilai gagasan pencabutan larangan berbisnis bagi TNI merupakan usulan yang salah. Menurut dia, gagasan itu bisa menghidupkan gaya militer era pemerintahan Orde Baru yang melakukan fungsi di luar tugas utamanya seperti bidang politik dan ekonomi, sehingga muncul istilah dwifungsi.
11. Kemendikbud Ristek menyebut penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA bukan hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak tiga tahun lalu. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo menambahkan pada tahun ajaran 2022, 50 persen sekolah sudah menerapkan kebijakan itu. Sementara untuk 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Peniadaan jurusan di SMA dimaksud merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021,” kata Anindito, Rabu (17/7). “Pada tahun ajaran 2024 saat ini, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95 persen untuk SD, SMP, dan SMA/SMK,” imbuhnya. Anindito menjelaskan, murid yang sekolahnya menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan dan aspirasi studi lanjut atau kariernya.
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengaku tak mempermasalahkan keputusan Kemendikbudristek yang kini resmi telah menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA sederajat. Menurut dia, penghapusan itu merupakan tindak lanjut dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang kini telah menjadi Kurikulum Nasional. Zainuddin mengatakan pihaknya telah menyepakati penerapan secara berkala kurikulum tersebut, termasuk di dalamnya menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. “Kalau itu diterapkan dengan baik, bisa ada bimbingan tentang pengenalan minat dan bakat itu memang menurut saya lebih bagus,” kata Zainuddin saat dihubungi, Selasa (17/7).
Namun, Zainuddin juga melihat potensi kelemahan dari penghapusan jurusan IPA, IPS, Dan Bahasa itu. Bagi siswa, menentukan minat dan bakat menurutnya bukan perkara mudah. Sebab, lanjut Zainuddin, siswa yang umumnya masih berusia remaja tengah berada dalam proses pencarian jati diri. Kadang, sesuatu yang sudah diminati ternyata bukan minat sebenarnya. “Karena masa-masa usia remaja itu masa-masa on the becoming process. Proses mencari. Proses menjadi. Kadang-kadang yang diminati hari ini ternyata itu bukan minat yang sebenarnya,” kata dia.
12. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan acara seminar yang menghadirkan Director of Muslim-Jewish Relation American Jewish Committee (AJC) Ari Gordon tak pernah direncanakan. “Nah, itu tanpa pemberitahuan saya. Mahasiswa kan libur ya. Ini enggak ada mahasiswa, siapa yang mau ikut. Jadi enggak dibatalin, memang enggak ada dalam perencanaan,” kata Nasaruddin, Rabu (17/7). Nasaruddin mengatakan belum ada koordinasi dengan dirinya terkait digelarnya seminar yang mengundang Ari Gordon tersebut.
Padahal, ia menilai ide membuat seminar dengan mengundang para pakar di bidang terkait sangat baik untuk dilakukan. Ia tak mengetahui poster acara seminar yang akan diisi oleh Ari Gordon ini sudah beredar di media sosial, padahal perencanannya saja belum dilakukan. “Nah, itu saya enggak tahu siapa yang bikin [poster]. Saya enggak tahu,” kata dia. “Mungkin idenya bagus, profesor-profesor mau datang. Tapi lagi libur gini. Nah, itu salahnya melakukan itu tanpa koordinasi dengan kita,” kata Nasaruddin.
MUI menonaktifkan dua nama yang diduga terkait dengan organisasi terkait Yahudi, menyusul pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel. “Saya sudah menonaktifkan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan MUI,” kata Ketua MUI bidang Fatwa Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh di sela-sela Munas Ke-10 Forum Zakat di Padang, Rabu (17/7). Namun Ni’am tidak menjelaskan identitas kedua nama tersebut secara detail karena saat ini masih dalam tahap penelusuran oleh MUI Pusat.
Menurutnya, penonaktifan dua nama tersebut untuk kepentingan klarifikasi pertemuan dengan Presiden Israel. Ia menegaskan dua nama tersebut tidak ikut berangkat ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Namun, keduanya tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi Yahudi. “Pada tahun kemarin dia melakukan kunjungan ke Dubes Israel di Singapura,” ujar Asrorun. Ia tidak menampik MUI bisa saja memberikan sanksi yang jauh lebih besar kepada dua nama tersebut apabila terbukti melakukan kesalahan fatal.
13. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan banyak guru honorer yang dipecat sepihak padahal mereka tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengantongi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri sekaligus membantah pernyataan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyebut pemecatan dilakukan pada guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik dan tidak mengantongi NUPTK.
“Dinas Pendidikan ber-statement bahwa mereka menghitung ada 400 guru yang terdampak cleansing. Bahkan mengatakan bahwa yang terdampak itu hanya yang tidak punya NUPTK, tidak punya Dapodik,” kata Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (17/7). “Padahal dari 107 laporan yang masuk ke P2G, 76 persen lebih dari setengahnya itu mengaku sudah memiliki dapodik. Jadi sekali lagi itu adalah kebohongan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, LBH Jakarta membuka posko pengaduan untuk guru honorer yang menjadi korban pemecatan massal sepihak. Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyebut pembukaan posko pengaduan itu salah satunya untuk mendata guru honorer yang terdampak. LBH Jakarta menduga adanya sejumlah pelanggaran dalam kebijakan pemecatan sepihak tersebut. Pasalnya, dasar yang dijadikan alasan dinas pendidikan untuk melakukan pemecatan tidak jelas.
14. Pesawat Garuda Indonesia yang memulangkan jemaah haji dari Tanah Suci kembali mengalami penundaan alias delay. Kali ini, penerbangan jemaah haji kloter 34 Embarkasi Makassar (UPG 34) yang tertunda. Pesawat dengan nomor penerbangan GA 1234 ini sedianya akan membawa jemaah haji asal Sulawesi Selatan dan Maluku sejumlah 450 orang. Awalnya pesawat dijadwalkan terbang Senin (17/7) pukul 13.10 waktu Arab Saudi (WAS), namun, keberangkatannya ditunda. (HPS)
