Presiden Jokowi Lantik 3 Wamen di Istana Negara (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi resmi melantik tiga wamen baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Yakni, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menkeu, Sudaryono sebagai Wamen Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM. Thomas dan Sudarjono selama ini dikenal sebagai orangnya Prabowo Subianto, sementara Yuliot Tandjung anak buahnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadakia. Pelantikan ketiga wamen tersebut cukup mengagetkan publik lantaran masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini tinggal tersisa sekitar tiga bulan lagi, yakni sampai 20 Oktober 2024.
Isu menarik lainnya, Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden jika gugatan yang diajukannya ke PTUN Jakarta dikabulkan majelis hakim. Isu yang tak kalah menarik di antaranya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tanggapi soal isu pengurangan anggaran makan bergizi gratis. Gibran menilai, anggaran Rp 15.000 untuk makan bergizi gratis sudah ideal. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi resmi melantik tiga wamen baru dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya. Yakni, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menkeu, Sudaryono sebagai Wamen Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM. Seperti diketahui, Thomas dan Sudarjono selama ini dikenal sebagai orangnya Prabowo Subianto, sementara Yuliot Tandjung anak buahnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Pelantikan dan pengambilan sumpah ketiganya dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7). Pelantikan ketiga wamen tersebut cukup mengagetkan publik lantaran masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini tinggal tersisa sekitar tiga bulan lagi, yakni sampai 20 Oktober 2024. Dan pada tanggal tersebut akan dilakukan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
2. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, keputusan Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri di pengujung periode kedua pemerintahannya karena ingin memastikan program-programnya dilanjutkan oleh orang-orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Pak Jokowi sebenarnya ingin memastikan bahwa orang-orangnya Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi,” kata Adi Prayitno, Kamis (18/7). Adi mengatakan, dengan melantik 3 wakil menteri baru, Jokowi ingin menegaskan bahwa orang-orang di lingkaran Prabowo juga bagian dari peran dirinya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat, pelantikan tiga wakil menteri sebagai upaya mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ketika ditanya ini untuk siapa, maka jawaban yang pas adalah untuk Presiden Jokowi dalam rangka menjaga legacy-nya. Sementara dalam konteks Prabowo, untuk memenuhi janji-janji kampanyenya,” kata Agung Baskoro, Jumat (19/7).
Agung mengatakan, banyak kalangan terkejut saat reshuffle terjadi dengan kehadiran tiga wamen itu. Sebab, tidak ada yang memperkirakan Presiden Jokowi melakukan hal itu. “Namun menjadi wajar, menimbang sejak lama narasi keberlanjutan dibawa oleh Presiden terpilih Prabowo ketika kampanye pilpres kemarin sebagai tindaklanjut arahan Presiden Jokowi juga,” ujar Agung.
Menurut Agung, pelantikan tiga wamen itu juga memperlihatkan sudah terjalin kesepahaman antara Jokowi dan Prabowo supaya masa peralihan kekuasaan berjalan lancar. “Otomatis, kehadiran tiga wamen ini sesungguhnya hanya mengafirmasi bahwa antara Presiden Jokowi dan Prabowo seirama dalam memahami keberlanjutan dari hulu sampai hilir,” ucap Agung.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengaku bingung dengan urgensi penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II. Pasalnya, selama ini posisi Wamenkeu selalu ditempati satu orang saja dan saat ini juga masih terdapat nama Suahasil Nazara sebagai Wamenkeu I. “Adanya Wamenkeu II juga cukup aneh karena apa yang mau diurus hingga ada Wamenkeu dua orang,” kata Huda, Kamis (18/7). “Kalau Wamen BUMN jelas dibagi per klaster BUMN. Nah ini yang mau dibagi seperti apa,” sambungnya.
Menurut dia, penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu II hanya berlandaskan alasan politis, dengan tujuan mengamankan program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto, ke dalam APBN 2025. “Maka yang terlihat adalah semakin kelihatan tidak ada kata ketemu dalam penganggaran antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan tahun depan,” tutur Huda lagi.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan, salah satu tugas Wamenkeu Thomas Djiwandono adalah menyiapkan APBN 2025.Disebutkan, tugas yang diemban Thomas berbeda dengan tugas yang diterima Wamenkeu Suahasil Nazara. Suahasil dipercaya untuk mengawal pelaksanaan APBN 2024. Kata Pratikno, perbedaan tugas tersebut menegaskan adanya makna keberlanjutan kepemimpinan dari era Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ini kan bagian dari keberlanjutan (pemerintahan). Pak Suahasil tugasnya mengawal pelaksanaan APBN tahun 2024 sedangkan Pak Tommy (Thomas) ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal penyiapan APBN 2025. Jadi oleh karena itu ini bagian dari keberlanjutan,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan tugas Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II. Salah satu tugas yang akan diemban Thomas ialah memastikan proses transisi pemerintahan, khususnya terkait aspek penganggaran program berjalan dengan lancar. Tugas itu selaras dengan fokus yang dijalankan Thomas selama beberapa bulan terakhir sebagai Ketua Bidang Ekonomi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
“Sebagai Wamenkeu II, Mas Tommy (panggilan Thomas) akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini, di dalam proses transisi pemerintahan ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7). Kata Menkru, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya telah berkoordinasi secara intens dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam tiga bulan terakhir.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal dilantiknya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menkeu, Kamis (18/7). Ia mengaku ada kepentingan dalam pengangkatan putra sulung mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono itu. Kendati demikian, Airlangga tidak menjelaskan kepentingan apa yang dimaksud. “Segala kepentingan ada,” katanya usai peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, adanya dua wakil menteri bukan hal baru. Menurutnya, pada periode pemerintahan sebelumnya, pernah ada juga dua wakil menteri keuangan. “Di beberapa periode sebelumnya, Wamenkeu-nya juga dua, jadi iniu bukan hal yang baru,” ucapnya.
3. Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden jika gugatan yang diajukannya ke PTUN Jakarta dikabulkan majelis hakim. Seperti diketahui, PDI-P menggugat dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo padahal KPU belum membicarakan perubahan Peraturan KPU (PKPU) dengan DPR. Adapun PKPU itu menindaklanjuti putusan Mahkamah MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuat Gibran bisa menjadi cawapres.
“Yang bermasalah bagi kami Gibran. Bagi kami, ia tidak bisa dilantik. Bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah,” kata Gayus ketika ditemui awak media di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7). Gayus mengatakan, jika penyelenggaraan pemilu tidak sah karena ditemukan cacat hukum, maka putusan MK tidak dapat dieksekusi. “Risikonya diputuskan menang (pemilu), tapi kan itu non-executable, tidak bisa dieksekusi,” ujarnya.
Mantan Hakim Agung itu menyebut, Undang-Undang Kehakiman menyatakan putusan hakim MA maupun MK tidak bisa dieksekusi jika terdapat cacat hukum. Dengan demikian, menurut Gayus, pelantikan presiden dan wakil presiden baru hanya diikuti Prabowo Subianto. “Pak Prabowo tidak cacat. Tidak ada yang salah di Pak Prabowo,” tutur Gayus.
Meski demikian, kata Gayus, tetap MPR yang memutuskan apakah orang yang cacat hukum bisa dilantik. Gayus menekankan, keputusan MPR yang dimaksud bukanlah sikap personal pimpinan, melainkan lembaga. “Bukan personal, tapi lembaga, di mana rakyat bermusyawarah di sana bisakah seseorang diangkat, tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu,” ujar Gayus. Gayus menyebut, pihaknya tidak mempersoalkan apakah PDI-P akan menang atau kalah di PTUN DKI Jakarta. Menurutnya, jika PTUN dalam pertimbangannya menyebut KPU melakukan kesalahan terhadap legislatif, pihaknya sudah menang. “Saya sudah menganggap kemenangan kami, ini kemenangan kami,” tuturnya.
Gayus Lumbuun mempertanyakan legal standing kuasa hukum yang mewakili KPU dalam sidang gugatan dugaan kesalahan prosedur proses Pemilu Presiden 2024. Gugatan tersebut kini tengah bergulir di PTUN Jakarta. Gayus mengatakan, tim kuasa hukum KPU saat ini mendapatkan delegasi kewenangan dari Plt Ketua KPU. Namun, pihaknya mempertanyakan apakah Plt Ketua KPU yang hanya akan menjabat 90 hari mendapat izin dari presiden untuk menunjuk pengacara lembaga. Sebab, dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada nomenklatur Plt Ketua KPU.
“Apakah presiden sebagai kepala negara tertinggi yang mengangkat lembaga ini setuju Plt yang tiga bulan ini diberi kuasa untuk perkara yang dilakukan oleh ketua yang lalu, yang lama,” kata Gayus di ruang sidang PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7). “Jadi kami ingin kepastian bahwa presiden itu setuju ataupun kuasa, kewenangan yang lain, yang ada pada Keppres (Keputusan Presiden),” tambah Gayus. Seperti diberitakan, kuasa hukum KPU mendapatkan kuasa dari Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang ditandatangani 6 komisioner. Ketua KPU sebelumnya, Hasyim Asy’ari diberhentikan karena tersandung kasus asusila terkait jabatannya. Lebih lanjut, Gayus berharap, legal standing pihak KPU harus jelas agar persidangan tidak sia-sia.
4. Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otda, Ganjar Pranowo mengatakan, program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, anggaran program tersebut akan diturunkan menjadi Rp 7.500 per anak. Padahal sebelumnya, anggarannya direncanakan Rp 15.000 per anak. “Sepertinya program makan bergizi gratis harus dapat perhatian khusus,” kata Ganjar, Kamis (18/7). Perhatian khusus yang dimaksud adalah terkait anggaran, cara distribusi, kelompok sasaran sampai kandungan gizi dari program makan bergizi gratis tersebut.
Menurutnya, semua itu harus disesuaikan dengan anggaran negara yang tersedia. Mantan calon presiden ini juga berharap pemerintahan ke depan menyiapkan sosok sebagai juru bicara program. “Nantinya harus ada yang menjelaskan secara terbuka agar publik tahu dan program ini bermanfaat,” ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tanggapi soal isu pengurangan anggaran makan bergizi gratis. Ia menilai, anggaran Rp 15.000 untuk makan bergizi gratis sudah ideal. Hal itu menanggapi kabar soal anggaran makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan, belum ada kepastian terkait anggaran makan bergizi gratis. Ia meminta publik menunggu kepastian anggaran itu. “Tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua. Jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, kemarin. “(Dari awal anggarannya Rp 15.000) betul. Sudah ideal segitu, dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis,” sambung Gibran.
5. Menko PMK Muhadjir Effendy menilai, alokasi anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per anak masih cukup murah untuk beberapa daerah. Muhadjir mengingatkan, harga jual-beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. “Saya kira untuk daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu. Tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil. Karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata Muhadjir di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7). Menurut Muhadjir, nominal besaran itu tidak serta-merta dibilang terlalu kecil. Sebab, hal terpenting adalah makanan yang disediakan memenuhi standar pemenuhan gizi. Ia mengaku sudah memberikan masukan kepada Prabowo terkait program yang menjadi janji kampanyenya pada Pilpres yang lalu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, besaran anggaran makan bergizi gratis untuk tiap anak berbeda-beda di tiap daerah. Ia menyebut, teknis soal program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan dibahas lebih detail lagi ke depan. “Tentu di setiap daerah akan berbeda. Tapi teknisnya akan dibahas ke depan,” kata Airlangga usai peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, teknis akan dibahas lebih detail mengingat anggaran program unggulan Prabowo tersebut masuk dalam RAPBN 2025.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, biaya makan bergizi gratis Rp 7.500 per anak tidak akan cukup membuat anak bergizi. Sebab, saat ini tidak sedikit anak-anak sekolah yang uang jajannya Rp 10.000. “Ya, uang jajan anak anak di kampung saja sekarang Rp 10.000. Saya kira kalau Rp 7.500 enggak cukuplah ya, idealnya mungkin kalau Rp 10.000 oke lah,” kata Awiek, Kamis (18/7). Angka Rp 10.000, menurut dia sudah cukup untuk memenuhi gizi baik untuk anak. “Terus main di porsinya lebih sedikit. Mungkin bisa (bergizi). Rp 10.000 kan separuh makanan bergizinya orang dewasa,” ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR ini.
Politisi PDIP yang lari ke Prabowo, Budiman Sudjatmiko meminta publik tidak melihat harga per porsi dalam program makan bergizi gratis, tetapi mempertimbangkan gizinya. Budiman merespons perihal anggaran makan bergizi gratis yang disebut turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi. “Jadi isunya, jangan dilihat soal harga per porsi. Tapi bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi itu. Soal harga itu memang bisa sangat fluktuatif kalau kita melihat di ujungnya, kalau kita lihat proses di hilirnya. Kan asumsinya berarti harga-harga tuh beli begitu saja bahan-bahannya,” ujar Budiman, kemarin. Budiman menyampaikan, jika bahan pangan dari program makan bergizi gratis bisa disediakan oleh dapur rakyat ataupun BUMDes, bisa saja harga satuannya tidak terlalu jauh dari biaya produksi.
6. Bawaslu menyoroti Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berbiaya mahal. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, PSU itu harusnya tak perlu dilakukan jika KPU taat aturan. Ia menuturkan, PSU di Sumatera Barat dengan mengulang satu kotak pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) biayanya Rp 350 miliar. Disebutkan, PSU di Sumatera Barat setelah mantan senator Irman Gusman memenangkan gugatan dan MK memerintahkan agar dilangsungkan pemilihan ulang DPD. “Teman-teman coba tebak berapa biaya PSU di Sumatera Barat, untuk satu kotak suara, ayo berapa?,” tanya Bagja dalam forum diskusi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/7) yang dijawabnya sendiri. “17 ribu TPS, anggarannya Rp 350 miliar.”
7. Kejagung memperkirakan kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas 109 ton PT Antam periode 2010-2022, mencapai Rp1 triliun. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan angka pasti kerugian uang negara dalam kasus itu masih dihitung oleh ahli. “Penyidik sedang melakukan koordinasi dengan ahli untuk melakukan penghitungan kerugian uang negara, tapi dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya tentu didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di kisaran Rp1 triliun,” kata Harli di Kejaksaan Agung, Kamis (18/7) malam.
Dalam kesempatan itu, Harli kembali menegaskan, emas Antam yang beredar di masyarakat merupakan emas asli. “Emas itu tidak palsu, tapi hak merk yang dimiliki PT Antam itu dilekatkan secara ilegal oleh para tersangka, sehingga ada selisih harga dari harga pembelian dengan dilekatkannya merk tersebut,” ujarnya. Harli mengumumkan tujuh tersangka baru kasus dugaan korupsi 109 ton emas dengan modus menggunakan label PT Antam tanpa adanya kerja sama.
Ia menjelaskan, penetapan tujuh tersangka baru tersebut dilakukan setelah penyidik lakukan pemeriksaan secara internal. “Setelah penyidik melakukan ekspose secara internal, lalu menetapkan ke-7 orang sebagai tersangka,” ujarnya. Harli menyebut, tujuh tersangka baru ini berinisial LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR, dan DT yang merupakan pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam di emas dagangan mereka. Keenam tersangka merupakan perorangan, sedangkan DT adalah Direktur PT JTU.
8. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. “Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk detil terbawah,” kata Airlangga usai peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). Kata Airlangga, alih-alih membatasi, pemerintah akan mengelompokkan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Mantan Menperin ini menuturkan, pemerintah akan mensosialisasikan penerapan program BBM bersubsidi baru kepada masyarakat. Namun, program tersebut akan disosialisasikan pada 1 September 2024. “Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke rapat. Kalau subsidi kan kita lihat, banyak, tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat,” jelas Airlangga.
9. Salah satu kader NU, Zainul Maarif menceritakan pertemuannya selama 20 menit dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel, Rabu (3/7) lalu. “Iya tidak terlalu lama. Dialognya berapa ya? Mungkin 15-20 [menit] ini kali ya, 20 [menit],” kata Zainul di Kantor PWNU Jakarta, Kamis (18/7). Zainul mengatakan dirinya sempat berharap kepada Herzog untuk segera melakukan perdamaian lantaran Israel terus menggempur Palestina. Baginya, ucapannya ini selaras dengan konstitusi Indonesia untuk menghadirkan perdamaian dunia.
Ia juga mengaku meminta Herzog untuk tak melakukan serangan lagi ke Palestina seperti yang sedang dilakukannya kini. “Kemudian saya Muslim, pesan utama kita adalah salam. Saya mengungkapkan perdamaian di hadapan orang-orang yang sedang nyerang. Artinya, ini kan kita harus diplomasi, ngomongnya itu, kami mengharapkan agar tidak ada serangan lebih lanjut tentang itu,” kata Zainul. Di sisi lain, Zainul mengakui ada pihak yang meremehkan dirinya ketika melakukan diplomasi perdamaian menemui Presiden Israel.
Zainul meminta maaf ke organisasi NU serta masyarakat Indonesia lantaran telah bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. “Kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus umat Islam, wabil khusus lagi kepada Nahdatul Ulama, organisasi di mana saya berada, atas apa yang ketidaknyamanan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel,” kata Zainul.
Ia menilai tindakannya tersebut sebagai pelajaran besar untuknya dirinya pribadi. Ia menganggap niat dan tindakan baik efeknya belum tentu baik. “Dan saya dalam hal ini sekali saya meminta maaf atas segala yang terjadi. Dan ini pelajaran penting buat saya tindakan dan niat baik itu efeknya ternyata memberikan efek buruk,” kata dia.
Salah satu kader NU Zainul Maarif mengaku, perjalanannya ke Israel hingga bertemu Presiden Israel Isaac Herzog dibiayai oleh lembaga bernama Itrek. “Biayanya dari, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa ini organisasinya namanya Itrek ya. Sebenarnya ini nama kependekan dari Israel Trek,” kata Zainul di Kantor PWNU Jakarta, Kamis (18/7).
Berdasarkan laman resmi Itrek, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat ini memiliki program mengirim mahasiswa pascasarjana serta tokoh muda dari banyak negara untuk melakukan perjalanan ke Israel selama satu minggu. Kelompok pro-Israel ini mengatur perjalanan dan menerima dana langsung dari pemerintah Israel, untuk meningkatkan citra Israel di kalangan publik.
Zainul bercerita kegiatannya ini untuk berkunjung ke negara Israel dan Palestina. Ia mengatakan pihak yang mengajak dirinya mengikuti kegiatan ini berawal dari seorang kawannya asal Universitas Harvard, AS. Zainul mengaku menggunakan visa turis untuk berkunjung ke negara tersebut. Awalnya ia terbang terlebih dulu ke Dubai, Uni Emirat Arab kemudian melanjutkan perjalanannya ke Israel.
Putri Gus Dur, Yenny Wahid menilai tindakan lima kader NU yang menemui Presiden Israel Issac Herzog beberapa waktu lalu sebagai tindakan bodoh. Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis (BPIS) PBNU itu menegaskan perjuangan kemerdekaan Palestina tak bisa dilakukan dengan cara yang sembarangan dan hanya memakan waktu singkat. “Kita mengerti sebuah diplomasi tidak dapat terbangun hanya gara-gara ketemu sebentar saja. Pembawa pesan harus jelas lalu pesan yang dibawa apa? Jadi saya rasa (pertemuan lima Nahdliyin) ini kalau dikatakan naif, tidak naif, tapi bodoh, kesimpulan saya,” kata Yenny, Kamis (18/7).
Menurut Yenny, Israel memang berupaya menggaet para aktivis Islam di Indonesia untuk membangun branding terkait situasi di Palestina. Bahkan, Yenny mengaku dirinya juga kerap diundang ke acara-acara yang diadakan oleh Israel. Menurutnya, hal itu sekedar modus Israel untuk membawa dampak legitimasi keberadaan Israel. “Jadi bukan hanya tokoh Islam saja, tapi tokoh Islam tentu menjadi sasaran utama, tentu mereka diharapkan bisa memberikan legitimasi bahwa bersikap ramah terhadap masyarakat Islam,” ucapnya.
Yenny meminta kelima Nahdliyin tersebut tidak seenaknya mengatasnamakan organisasi. Menurutnya, apabila hal itu dibiarkan kelak akan banyak orang yang semena-mena mengatasnamakan NU untuk berkunjung ke Israel. “Karena kalau dibiarkan, semua orang mengatasnamakan NU, semua orang merasa ketika dia sudah menjadi anggota NU boleh lalu mengatasnamakan organisasi,” ujar Yenny lagi.
MUI menyatakan gerakan agen-agen Israel di Indonesia menyusup dalam berbagai bentuk, seperti bakti sosial dan sejenisnya. Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Agen Israel ini, agen-agen Israel itu hendak membangun citra masyarakat Indonesia telah membuka hubungan dengan negara zionis tersebut. Caranya, kata Sudarnoto, mereka bisa menyusup dengan kedok gerakan kemanusiaan. Mereka bertujuan menarik simpati terhadap Israel dan meredam dukungan buat Palestina. “Gerakan itu bisa dalam gerakan kemanusiaan. Nanti program Israel dengan agen itu, seperti acara pemuda diundang ke Israel, lalu dibuat narasi bahwa masyarakat Indonesia sudah berdekatan dengan Israel dan ini upaya membuka hubungan diplomatik,” ujar Sudarnoto dalam Dialog Palestina: “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” di Kantor MUI, Jakarta, kemarin.
10. Rektor Universitas Islam (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid mengakui penerbitan surat edaran yang meminta gelar akademiknya tak dicantumkan dalam berbagai dokumen adalah wujud perlawanan atas komersialisasi titel profesor kepada kalangan nonakademis. Selain lewat surat edaran, Fathul lewat akun Facebook pribadinya juga meminta agar dirinya tak lagi dipanggil dengan sebutan ‘prof’, cukup Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul saja. “Mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan ‘prof’,” tulis Fathul, Kamis (18/7).
Fathul Wahid mengungkapkan alasan mengapa tidak mau dipanggil profesor atau ‘prof’. Ia mengaku ingin mendesakralisasi jabatan profesor dan membuat kultur yang lebih kolegial. Dengan begitu, dia berharap gelar tersebut tidak lagi membuat banyak pihak mengejar dengan menghalalkan segala cara untuk mendapat gelar tersebut. “Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan prof,” tulis Fathul.
“Para sahabat profesor yang setuju, ayo kita lantangkan tradisi yang lebih kolegial ini. Dengan desakralisasi ini, semoga jabatan profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara,” imbuhnya. Tidak main-main, Fathul juga meminta agar semua gelar akademiknya tak dicantumkan ke dalam surat, dokumen, serta produk hukum kampusnya. (HPS)
