Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, KPK panggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Hasto selaku konsultan, bukan sebagai petinggi parpol. Namun Hasto tak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang terjadwal sebelumnya.
Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi menilai tak ada masalah dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jokowi mengaku setiap hari mendengar caci maki, dia tak masalah setiap hari di-bully. Sementara di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) namun tetap mengedepankan sisi humanis. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK memanggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub, Jumat (19/7). Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan sebagai petinggi partai politik. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, konsultan,” ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.
Tessa menyebut, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur. Meski demikian, Tessa belum menjelaskan Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang mana. Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kemenhub. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur, Sumatera, dan Sulawesi.
Terkait kasus di DJKA, pada Juni lalu, tim penyidik KPK menahan Yofi Oktarisza selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021. Yofi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Semarang.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Ketua DPP PDIP merangkap pengacara Hasto, Ronny Talapessy mengatakan Hasto tak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Ronny mengakui, pihaknya memang menerima surat panggilan dari KPK. “Iya, ada surat pemanggilan dari KPK. Bukan untuk menyelesaikan pemeriksaan yang sebelumnya terkait buron Harun Masiku, tapi soal lain,” kata Ronny, Jumat (19/7).
Ronny mengatakan Hasto menghormati KPK dan proses hukum yang berlangsung. Namun, tidak bisa memenuhi panggilan, Jumat (19/7) karena sudah ada kegiatan lain yang terjadwal. “Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” kata Ronny.
3. KPK menyebut, indikasi soal dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku terbuka setelah penyidik memeriksa saksi DB (Dona Berisa). Saksi tersebut merupakan istri mantan terpidana kasus Harun Masiku sekaligus eks kader PDI-P Saiful Bahri. “Penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut. Saksi terakhir atas nama dengan inisial DB,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di KPK, Jumat (19/7).
Meski demikian, Tessa enggan mengungkap detail peluang menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, termasuk siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut. “Jadi kita tunggu prosesnya. Tidak ada penyebutan ke subyek tertentu. Namun peluang itu tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik,” tutur Tessa.
KPK membantah menjadikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai target dengan memanggil dia sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. “Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diselidiki,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, KPK memanggil Hasto sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku yang saat ini menjadi buron.
4. Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, partainya masih mempelajari materi pemanggilan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. “Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” kata Ronny, Jumat (19/7). Ronny membenarkan adanya surat pemanggilan dari KPK untuk Hasto.
Ronny yang juga pengacara Hasto menjelaskan, kliennya tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK karena sudah ada agenda yang harus dia hadiri. “Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan beliau sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini,” kata Ronny.
5. Presiden Jokowi menilai tak ada masalah dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan tentang turunnya indeks demokrasi Indonesia selama kepemimpinannya selama dua periode sejak 2014 silam. Jokowi mengaku setiap hari mendengar caci maki. Dia pun tak masalah setiap hari di-bully. “Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau ngritik hampir tiap detik ada, pasti,” kata Jokowi di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat (19/7).
Jokowi mengatakan berbagai hal menunjukkan demokrasi baik-baik saja. Salah satunya penyelenggaraan pemilu secara langsung. Menurut presiden, orang masih bebas mengungkapkan pendapat, juga tidak ada larangan berserikat. “Demokrasi kita pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi semuanya enggak ada yang dihambat,” ujarnya.
6. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) namun tetap mengedepankan sisi humanis. Hal ini disampaikannya menanggapi berulangnya aksi yang dilakukan OPM di Papua. Terbaru, sejumlah anggota OPM terpaksa ditembak TNI setelah memasuki permukiman warga di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dengan membawa senjata api.
“Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komperhensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian terus berulang. Namun demikian pendekatan humanis tetap harus diperhatikan,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (19/7). Puan mengatakan, tindakan anarkis OPM harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas. Tetapi, angkah strategis yang mengedepankan sisi kemanusiaan juga tetap harus dilakukan. “Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Puan.
7. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel (Letkol) tituler dari TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan pemberian pangkat tersebut telah melalui proses panjang. “Pemberian pangkat tituler melalui proses panjang dan litpers (penelitian personel) di BAIS (Badan Intelijen Strategis),” kata Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (19/7).
Gumilar juga menyatakan pemberian pangkat tituler itu telah sesuai aturan yang berlaku, di antaranya Pasal 27 ayat 2 huruf c UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
“PP 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI dan Perpang TNI Nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit TNI,” ujarnya. Dijelaskan, dengan pangkat tituler itu, Lenis menjabat sebagai Perwira Menengah Mabes TNI untuk penugasan di lingkungan Kemhan RI. “Dengan jabatan Pamen Mabes TNI (untuk penugasan di lingkungan Kemhan RI), dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan masyarakat wilayah timur, khususnya Papua,” katanya.
8. Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan situasi keamanan di Puncak Jaya, Papua Tengah sudah mulai kondusif usai sempat memanas dipicu penembakan tiga terduga anggota Operasi Papua Merdeka (OPM). Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. “Situasi Puncak Jaya mulai kondusif, masyarakat mulai beraktivitas,” kata Candra saat dihubungi, Jumat (19/7).
Candra menjelaskan situasi memanas dan pembakaran kendaraan aparat yang sempat terjadi di Puncak Jaya dipicu provokasi dari sekelompok orang saat mediasi dilakukan. “Pemicunya saat dilaksanakan mediasi oleh Forkopimda Puncak Jaya dengan pihak keluarga dan warga, terdapat aksi provokasi oleh sekelompok orang. Sehingga massa yang berkumpul ikut terprovokasi berbuat anarkis,” katanya.
9. Tim penyidik Kejati Jatim geledah gedung PT. Industri Kereta Api (INKA) di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi proyek KA Rp 167 T di Kongo, 400 dokumen disita . “Penggeledahan dilakukan Selasa (16/7) di kantor PT INKA yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Madiun. Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kajati Jatim Nomor Print 948/M.5.5/Fd.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Windhu Sugiarto, kemarin.
Penyidik Unit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel geledah ruang arsip di Kantor Wali Kota Parepare terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Parepare yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,5 miliar tahun 2020 lalu. Penyidik membawa empat karung dokumen dan dua unit computer usai penggeledahan tersebut. Asisten III Pemkot Parepare, Eko Wahyu Ariadi mengaku tidak mengetahui dokumen yang diambil penyidik. Eko mengaku hanya diminta oleh Sekda Parepare untuk mendampingi penyidik kepolisian saat proses penggeledahan berlangsung. “Saya hanya diminta Pak Sekda untuk mendampingi proses penggeledahan,” ujarnya.
10. Masa kampanye Pilkada serentak 2024 belum dimulai, Bawaslu sudah temukan 30 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah baru dibuka pada 27-29 Agustus 2024. “Belum kampanye, belum pendaftaran calon saat ini kami sudah menyelesaikan netralitas ASN 30-an belum masuk pendaftaran calon untuk pemilihan,” kata anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda, Jumat (19/7).
Herwyn menyebut pihaknya sudah memproses kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Bahkan, dugaan pelanggaran tersebut juga sudah diselesaikan oleh Komisi ASN. “Kita sudah menyelesaikan itu dan sudah diselesaikan oleh komisi ASN,” ucapnya. Namun, Herwyn bingung untuk penindakan kasus pelanggaran netralitas ASN ini. Pasalnya, UU ASN terbaru menghapus komisi tersebut.
“Ada problem, problemnya adalah UU ASN yang baru mengamanatkan Komisi ASN tidak ada lagi ke depan, nanti kita lihat yg menyelesaikan netralitas ASN adalah lembaga mana, kita tunggu peraturan presiden,” ujarnya. Pelanggaran netralitas ASN menjadi sorotan di Pemilu 2024 karena kian marak ditemukan. Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima total laporan atas nama 464 ASN terkait dugaan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024.
11. Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi membantah telah bicara dengan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan soal program makan bergizi gratis.
Seperti diberitakan, Heriyanto merupakan orang pertama yang melontarkan isu anggaran program makan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp7.500. “Enggak ada, dari tim sinkronisasi enggak ada,” kata Hasan dalam konferensi pers di Sriwijaya 16, Jakarta, Jumat (19/7). Hasan memastikan tak ada pembahasan soal itu sama sekali dalam tim Prabowo-Gibran sejauh ini.
Hasan mengatakan, biaya makan bergizi gratis per anak belum ditentukan dan bisa jadi berbeda di setiap daerah sesuai dengan ketersediaan bahan makan dan menu lokal. Hasan menyebut perihal harga per anak belum ditetapkan angka tertentu karena hingga kini masih terus dikaji oleh tim. Ia menjelaskan setiap wilayah di Indonesia memiliki keberagaman sumber gizi yang variatif, sehingga menu yang disediakan di masing-masing wilayah akan berbeda.
12. Partai Demokrat resmi mendukung adik Mentan Amran Sulaiman yang juga mentan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai bakal Cagub Sulsel pada Pilkada mendatang. Rencananya Andi akan berpasangan dengan Fatmawati Rusdi sebagai bakal cawagub Sulsel. Surat rekomendasi dukungan diberikan langsung oleh Ketum Demokrat AHY kepada Andi-Fatmawati di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (19/7).
“Kami Partai Demokrat pada malam hari ini ingin menyerahkan dukungan secara penuh kepada calon gubernur yang juga selama ini menjadi incumbent yaitu Bapak Andi Sudirman Sulaiman,” kata AHY dalam konferensi pers. AHY yakin Andi-Fatmawati dapat memenangkan kursi Sulsel 1 dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. “Mudah-mudahan kita bisa menang dalam perjuangan ini dan saya hanya berharap partai demokrat dapat berperan dengan baik,” tutur AHY. (HPS)
