Kasetpres Heru Budi Hartono (net)
Isu menarik pagi iini, Presiden Jokowi mulai ‘ngantor’ di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Ia menyebut Jokowi akan meresmikan tol di IKN pada Minggu (28/7) dan akan berkantor selam 1-2 hari di IKN. Heru mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan fasilitas untuk menggelar sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Isu menarik lainnya, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil titip pesan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk mewajibkan para dubes menghadirkan satu restoran atau kafe khas Indonesia di luar negeri. Ia meminta Prabowo menggunakan itu sebagai Key Performance Indicator atau KPI para dubes. Ridwan optimistis bisa menang mudah jika maju di Pilkada Jawa Barat 2024, karena elektabilitasnya tinggi. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi akan mengundurkan diri dari Senayan dan PDIP jika dirinya lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mulai ‘ngantor’ di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Ia menyebut Jokowi akan meresmikan tol di IKN pada Minggu (28/7) dan akan berkantor selam 1-2 hari di IKN. “Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau. Kami bersama PUPR dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan presiden berkantor di IKN,” kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7). “Ya 1-2 hari, saya lagi persiapkan rapat dengan teman-teman Setpres, PUPR juga mempersiapkan,” ujarnya.
Heru menyebutkan, peralatan untuk berkantor di IKN masih disiapkan. Segala persiapan furnitur sedang dipersiapkan PUPR dan Sekretariat Presiden. “Sedang berjalan, kantor presiden kita persiapkan, kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya selaku Kepala Setpres bersama rekan-rekan pejabat Setpres mulai hari ini terus tanggal 25 Juli kita mengisi kebutuhan furniture yang memang harus disiapkan untuk bapak presiden,” ujarnya. “Ya ada beberapa tahap, mungkin beliau 1-2 hari menjelang tanggal 28 dan kami konsentrasi di sana untuk mempersiapkan semua sarana prasarana dalam rangka 17 Agustus, jadi mungkin setelah tanggal 28 mungkin beliau ada beberapa kali lagi ke IKN sebelum 17 Agustus, kan masih ada rangkaian kegiatan,” tambahnya.
2. Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan fasilitas untuk sidang kabinet pertama Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Itu nanti sedang kami rapikan semuanya. Untuk sidang kabinet mungkin itu bisa dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab). Yang jelas Bapak Presiden dalam waktu dekat ke sana,” ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7). Menurutnya, Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan Kepala Negara berkantor di IKN. “Ada sidang kabinet atau tidak, kami Sekretariat Presiden mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk kebutuhan kantor di sana,” kata Heru.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mengungkapan rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN pada akhir Juli 2024 ini. Menurut Heru, Presiden Jokowi dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 28 Juli mendatang. “Ya beliau kan rencana tanggal 28 ke IKN. Nanti media juga diajak,” ujar Heru. “Ya (Presiden menginap di IKN) satu sampai dua hari. Saya lagi persiapkan ini rapat dengan teman-teman Sekretariat Presiden dan Kementerian PUPR juga mempersiapkan,” jelasnya.
3. Gubernur Jabar Ridwan Kamil titipkan pesan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk mewajibkan para duta besar (dubes) menghadirkan satu restoran atau kafe khas Indonesia di luar negeri. Ia meminta Prabowo menggunakan itu sebagai Key Performance Indicator atau KPI para dubes. Saran itu Ridwan karena dirinya jarang menemukan restoran atau kafe Indonesia ketika melancong ke luar negeri. “Saya tuh kesal bapak ibu ya, jalan-jalan ke luar negeri, di mana resto Indonesia? Susah. Japanese food banyak, Chinese food apalagi. Indonesian food enggak ada. Nah akhirnya setelah saya off dari gubernur, saya bilang, saya akan jadikan kopi sebagai diplomasi,” kata Ridwan Kamil dalam acara diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/7). “Saya lanjutkanlah, Jabarano Coffee, dan misi saya, saya enggak mau juara kandang, saya pengen go global,” tambahnya.
4. Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil optimistis bisa menang mudah jika maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Ia menyebut dirinya berada di zona aman jika maju di Jabar, elektabilitasnya tinggi. “Kalau di zona nyaman, mudah menangnya menurut hitungan matematika dan survei,” kata RK di Tebet, Jakarta, Rabu (24/7). Namun begitu, RK mengaku tunduk kepada penugasan dari partai dan koalisi. Ia menyatakan siap maju baik di Jakarta maupun Jabar. Menurutnya, filosofi memperebutkan kursi kepala daerah ialah semata-mata untuk melayani masyarakat. “Jadi saya tak terlalu ada preferensi,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mendorong Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) kembali maju sebagai cagub di Pilkada Jabar 2024 dan berpasangan dengan Ketua Dewan Syuro PKB Jabar, Acep Adang Ruhiat. “Di Jawa Barat, nanti RK biar sama Pak Acep Adang aja kalau mau di Jawa Barat,” kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7).
Jazilul mengakui PKB belum memiliki calon sosok yang akan diusung sebagai cagub di Pilkada Jabar 2024.
Namun demikian, ia mengatakan nama Adang telah direkomendasikan untuk maju di Pilgub Jabar sebagai cawagub. Ia yakin sosok cagub yang berdampingan dengan Adang pasti berhasil merebut kursi Jawa Barat 1. “Saya pastikan siapapun nanti gubernur yang berdampingan dengan kyai acep adang ruhiyat, insyaallah dia yang menang,” tutur dia.
Politisi Golkar yang lari ke Gerindra, Dedi Mulyadi mengklaim pendampingan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky bukan untuk meningkatkan elektabilitas menjelang Pilgub Jabar 2024. Dedi mengaku sejak puluhan tahun lalu dirinya menjalankan agenda sosial seperti yang dilakukan saat ini. “Setiap orang boleh menilai, tapi saya melakukan kegiatan sosial seperti ini sudah berpuluh tahun, bukan hal baru. Silahkan dicek kepemimpinan saya di Purwakarta,” kata Dedi kepada wartawan di Bareskrim Polri, kemarin.
Dedi mengklaim dirinya hanya menjalankan ‘mandat’ yang diberikan warga Jawa Barat untuk ikut mengawal kasus tersebut. Ia mengaku sudah tidak lagi mempunyai jabatan apapun usai memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. “Kapasitas saya ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo angkat bicara soal peluang eks Panglima TNI Andika Perkasa yang diusung partainya maju Pilgub Jateng. Ganjar yakin sosok menantu AM Hendropriyono itu siap menerima mandat partainya untuk maju Pilkada Jateng. “Beliau sendiri sebagai kader pasti siap, tapi kita pasti sedang kalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis sekali,” kata Ganjar di kampus UGM, Sleman, Rabu (24/7).
Ganjar mengungkap salah satu kriteria agar bisa diusung PDIP maju di Pilgub, termasuk wilayah Jateng. Yakni, memahami dinamika dari provinsi itu sendiri. “Ya siapapun akan punya kecocokan ketika dia mampu mengetahui dan punya satu konsepsi untuk kemudian merespons persoalan-persoalan penting, siapapun bisa, kadernya banyak kok,” ujarnya.
PDIP menyiapkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai calon gubernur Pilgub Jawa Tengah 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan mengusung kader sendiri di Pilkada Jateng. “Kami ada beberapa calon di Jawa Tengah, ada Pak Andika, selain di DKI itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Kemudian, ada Pak Hendi, ada Bung Jekek (Joko Sutopo), sebagai Bupati Wonogiri,” kata Hasto di sela-sela acara konsolidasi pemenangan pilkada di Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Hasto yakin Gubernur Jawa Tengah berikutnya masih dari kader PDIP. Dia menilai PDIP punya banyak kader top di provinsi tersebut. Untuk memuluskan hal itu, PDIP membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik. Mereka mulai menjajaki koalisi dengan menawarkan posisi calon wakil gubernur. “Kemudian di Jateng kami intens dengan PKB,” ujarnya.
6. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi akan mundur dari Senayan dan PDIP jika dirinya dalam seleksi administrasi calon pimpinan KPK. “Saya berencana mundur dari DPR dan juga dari partai. Tapi sedang saya persiapkan suratnya,” kata Johan, Rabu (24/7). Johan masuk dalam daftar 236 capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Dia mengaku ingin terlibat dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi secara langsung.
Setelah lolos seleksi administasi, selanjutnya Johan akan jalani tes tulis akhir bulan ini. Dia bilang surat pengunduran dirinya sedang dia persiapkan dan nantinya akan diajukan ke Ketua DPR dan Presiden. “Ini saya lagi surat pengunduran diri dari DPR dulu. Kan perlu proses, kan itu ditujukan ke presiden juga,” katanya.
7. KPU dilaporkan ke DKPP terkait Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kemarin. Pelapornya seorang pria bernama Raden Adnan melalui surat pengaduan tertanggal 23 Juli 2024.
Dalam laporannya, pelapor menilai PKPU tersebut mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2022 mengenai penghitungan masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah dihitung sejak tanggal pengangkatan atau penunjukan yang bersangkutan. Pasalnya, PKPU tersebut menghitung masa jabatan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dilakukan sejak pelantikan.
“KPU adalah lembaga negara, dan Ketua KPU merupakan seorang pejabat negara, lantas kenapa tidak melaksanakan putusan MK? Jelas di putusan MK penghitungan satu kali masa jabatan adalah masa jabatan yang sudah dijalani. Lalu, di Pasal 19 pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada huruf e malah ditulis penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan,” katanya, Rabu (24/7).
8. MA perintahkan KPK kembalikan rumah mewah milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo di Simprug, Jakarta Selatan, yang disita sebagai barang bukti kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Perintah ini tertuang dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid/Sis/2024 terkait kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum KPK maupun Rafael. “Amar Putusan PU (Penuntut Umum) = Tolak, T (Terdakwa) = Tolak,” sebagaimana dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Rabu (24/7). Dalam putusan yang dibacakan 16 Juli 2024 itu, majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono juga memerintahkan perbaikan status.
9. Kejagung RI tak ambil pusing terhadap artis Sandra Dewi yang keberatan karena 88 tas mewahnya disita kejaksaan. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyitaan itu tak perlu dijadikan polemik karena bagian dari proses penegakan hukum. “Iya silahkan saja, menurut saya tidak perlu berpolemik, proses penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil,” kata Harli, Rabu (24/7). Harli menjelaskan, setiap proses yang dilakukan penyidik, termasuk penyitaan, juga akan diungkap dalam persidangan. Seperti diketahui, Sandra Dewi merupakan istri Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dalam kasus tersebut, Kejagung menyita sejumlah aset, termasuk 88 tas mewah milik Sandra Dewi.
Sebelumnya kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar menyebut Sandra Dewi merasa keberatan 88 tas mewah miliknya turut disita penyidik imbas kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Namun, Sandra Dewi akhirnya menerima untuk menunjukkan sikap kooperatif. “Pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan, tapi karena beliau kooperatif, beliau bilang enggak apa-apa kita buktikan di pengadilan,” kata Harris di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7).
10. BPOM pastikan zat pengawet berbahaya berupa natrium dehidroasetat atau sodium dehydroacetate tidak terdapat dalam roti merek Aoka. Namun BPOM menarik roti Okko lantaran terbukti mengandung natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai komposisi. Hal tersebut diketahui setelah BPOM melakukan uji sampel. BPOM telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran pada 28 Juni 2024, dan melakukan pengujian. “Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi,” kata BPOM dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7).
11. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi merespons klaim PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang merugi karena proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dwiyana mengungkapkan, dalam proyek tersebut, WIKA merupakan salah satu kontraktor yang tergabung dalam konsorsium pembangunan infrastruktur kereta cepat. “Kalau di KCIC, WIKA itu sebagai kontraktor, ya kan. Artinya semua penagihan dari kontraktor itu harus ikuti semua yang ada di klausul kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction),” kata Dwiyana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).
Presiden Jokowi menggelar rapat bersama Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hertyanto, dan Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7). Dalam rapat dibahas soal kinerja KAI, kereta cepat Whoosh dan Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). “Ya kami update saja ke Pak Presiden mengenai kinerja KAI, dan kereta cepat sama LRT itu saja,” ujar Kartika usai rapat. Ia mengklaim, sejauh ini kinerja KAI, kereta cepat dan LRT baik. Menurut Kartika, traffic kereta cepat Whoosh sudah mencapai 24.000 orang. Kemudian traffic untuk LRT sudah 80 ribu orang.
12. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, dugaan klaim fiktif (phantom billing) ke BPJS melibatkan dokter hingga pemilik rumah sakit (RS) dan keluarganya. Pahala mengatakan, dari satu rumah sakit, setidaknya terdapat delapan orang yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut. “Banyak, dari pemilik, ada keluarganya, dokter, delapan sepertinya, intinya ini enggak mungkin sendiri,” kata Pahala di kantornya, Rabu (24/7).
Tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kemenkes, BPJS, dan BPKP menemukan tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara puluhan miliar rupiah. “Ternyata di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus padahal sebenarnya cuma 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7). “Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambah Pahala.
Pahala Nainggolan menyebut, pihak rumah sakit (RS) yang mengajukan klaim fiktif ke BPJS merupakan komplotan. Ia mengatakan, pihak rumah sakit seperti dokter, tidak mungkin bisa mengajukan klaim fiktif seorang diri ke BPJS, pasti ada yang lain. “Jadi ini memang komplotan beneran,” kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/7). Adapun tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kemenkes, BPJS, dan BPKP menemukan rumah sakit yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara puluhan miliar rupiah. Pahala mengungkapkan, proses mengajukan klaim fiktif sangat rumit.
Kemenkes mengingatkan, izin praktek dokter dan rumah sakit bisa dicabut jika ketahuan mengajukan klaim fiktif (phantom billing) ke BPJS. Hal ini disampaikan Kemenkes menanggapi temuan adanya sejumlah rumah sakit yang melakukan phantom billing. “Yang cukup berat pencabutan izin praktek dari pelaku tersebut,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes, Murti Utami dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7). Ami mengatakan, Kemenkes memiliki sistem informasi yang mencatat identitas tenaga kesehatan, tempat mereka bekerja, Nomor Induk Kepegawaian (NIK), hingga surat izin praktek (SIP) mereka. Kemenkes akan mencantumkan keterlibatan klaim fiktif ke BPJS dalam data dokter maupun tenaga kesehatan lain yang menjadi pelaku phantom billing.
13. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengingatkan komitmen negara-negara maju untuk memberikan bantuan 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang dan miskin untuk menangani perubahan iklim. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/7). “Komitmen negara maju sudah dipastikan dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS komitmen per tahun, tapi sampai saat ini justru komitmen itu belum terwujud dan kita tegaskan agar komitmen yang sudah dijanjikan itu harus segera ditepati,” kata Putu. Dia mengingatkan, negara berkembang dan miskin mengalami tantangan dari dampak perubahan iklim yang nyata. Ia mencontohkan cuaca ekstrem yang menyebabkan kebanjiran besar di Pakistan, kekeringan di berbagai belahan bumi, hingga gelombang panas yang melanda banyak negara beberapa tahun belakangan. (HPS)
