Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menAarik pagi ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung soal keinginannya bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menanyakan beberapa hal perihal status dirinya dan kader-kader PDI-P sebagai warga negara Indonesia yang berhak mengikuti kontestasi politik di Tanah Air. Namun permintaan tersebut belum direspon Kapolri. Megawati juga menyindir soal pemimpin pengecut. Menurut dia, pemimpin yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pemilu lalu adalah pemimpin pengecut.
Megawati Soekarnoputri mendukung kader tulen Partai Golkar Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebagai Cawagub pendamping Airin. Namun Megawati mengajak mantan Wali Kota Tangsel itu untuk bergabung ke PDI-P menyusul keputusan PDI-P yang resmi mendukung Airin pada Pilkada Banten. Yang menarik, Anies Baswedan yang digadhang-gadhang untuk dicalonkan jadi Gubernur Jakarta, tidak jadi diumumkan, masih menunggu 1-2 hari lagi. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung perihal keinginannya bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Megawati, hingga saat ini, Kapolri tidak menerima permintaannya untuk bertemu. “Terus Polri. Saya sudah bilang mau ketemu Kapolri saja, sampai hari ini saja enggak diterima, ya biarin dah,” ujar Megawati dalam pidatonya usai menyerahkan surat rekomendasi tahap tiga kepada calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Mantan presiden ini mengaku, dirinya hanya ingin bertanya perihal status dirinya dan kader-kader PDI-P sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mengikuti kontestasi politik di Tanah Air. “Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh iya ngapain sih, orang nerima saya aja. Saya enggak makan orang kok,” kata Megawati. “Kan saya hanya mau, saya ingin tahu argumentasinya beliau kok, yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah, KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya kenapa kok gua aja yang digubrek-gubrek, gitu loh,” ujarnya lagi.
Bahkan, menurut Megawati, dia tidak takut hanya karena mengungkapkan keinginannya tersebut bakal diamankan. Sebab, dia meyakini bahwa hal itu tidak akan terjadi. “Ini kan kalian enggak berani ngomong, Ibu aja ngomong relaks, ya saya enggak punya beban. Terus mau diapa? Mau ditaget? Mau ditangkap? Apa dunia enggak akan horeg Presiden Republik Indonesia kelima (ditangkap) begitu,” katanya.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyindir soal pemimpin pengecut dalam pidatonya usai menyerahkan surat rekomendasi tahap tiga kepada calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8). Putri Proklamator ini dengan tegas mengatakan, pemimpin yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pemilu adalah pemimpin pengecut. “Saya suka pikir deh, orang tega melakukan TSM itu orang pengecut tahu enggak, tulis itu gede-dede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong, kok bangsanya sendiri dibegitukan. Ya saya enggak nerima dong, masa enggak boleh, ya boleh noh,” ujar Megawati.
Megawati menegaskan, dirinya adalah orang yang merdeka sehingga berhak menyatakan keberatan dan pendapatnya terkait terjadinya kecurangan TSM tersebut. “Karena kan saya orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka dan saya orang yang merdeka,” ujarnya. Megawati bahkan menantang bakal melawan apabila dirinya dijadikan target hanya karena mengatakan perihal terjadinya kecurangan TSM dalam penyelenggaraan pemilu. “Jangan coba-coba ya kalian mencari, mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja emangnya siapa gue,” katanya.
2. Megawati Soekarnoputri mendukung kader tulen Partai Golkar Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebagai Cawagub pendamping Airin. Namun Megawati mengajak mantan Wali Kota Tangsel itu untuk bergabung ke PDI-P menyusul keputusan PDI-P yang resmi mendukung Airin pada Pilkada Banten. Mulanya, Megawati mengingatkan konsistensi setiap orang yang ingin berjuang bersama PDI-P. Megawati tak mau jika PDI-P hanya didompleng untuk memenangkan pilkada saja. “Karena maunya mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja? Gitu lho, saya enggak mau lagi, ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin itu ya rohnya roh PDI Perjuangan,” tegas Megawati.
Megawati juga menantang apakah Airin bersedia memakai seragam merah untuk baju atasan dan bawahan celana berwarna hitam. “Saya tadi nanya itu, Mbak Airin, ya, nanti mesti pakai ini lho merah hitam lho. Iyalah mau dijadikan tapi coba masa enggak pakai merah hitam, ya gimana, terus maunya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul nggak?” ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
3. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan bakal pasangan cagub-cawagub Jakarta 2024 dalam satu atau dua hari mendatang”Oh, (cagub-cawagub Pilkada Jakarta) masih belum (diputuskan), itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum (Megawati) maka sabarlah sedikit, satu dua hari,” kata Djarot di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Djarot mengatakan, Megawati akan mengumumkan cagub dan cawagub Jakarta bersamaam dengan calon kepala daerah lain, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Menurut Djarot, keputusan Megawati untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung PDI-P tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. “Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya,” terang dia
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berkunjung ke Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8) pagi. Anies berdiskusi dengan sosok yang digadhang-gadhang jadi pendampingnya di Pilkada Jakarta, yaitu Rano Karno. Meski demikian, Megawati belum mengumumkan pasangan calon yang diusung PDI-P untuk Pilakda Jakarta.
Djarot menerangkan, komunikasi antara Anies dan PDI-P masih terus dibangun. “PDI Perjuangan itu selalu membangun komunikasi dan dialog. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang, di gedung B ketemu sama si Doel, Bang Rano, betul enggak?” ujarnya.
Djarot menyebut, Anies Baswedan dan Rano Karno membahas nasib Jakarta ke depan saat bertemu di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8). “Dalam rangka bersilahturahmi untuk membicarakan bagaimana ke depannya DKI Jakarta dan saling bertukar pengalaman,” kata dia. Djarot mengatakan, partainya selalu membangun komunikasi dengan siapa pun, termasuk Anies. “PDI-P selalu membangun komunikasi, memang tadi Pak Anies kita lihat sempat datang di PDI-P ketemu sama Bang Rano,” ujarnya.
Djarot membenarkan, partainya menerima aspirasi untuk mengusung mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung dan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. “Aspirasi ada. Kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah,” kata dia. Djarot menyebutkan sejumlah kader PDI-P yang hendak diusulkan itu untuk Pilkada Jakarta. Dantaranya Rano Karno, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy, Andika Perkasa, Eriko Sotarduga hingga Prasetyo Edi termasuk Pramono.
4. PDI-P resmi mengusung mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai pasangan cagub-cawagub Jateng 2024. Hal ini dibacakan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8) siang. “Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membacakan dedication of life-nya sempurna, jadi lolos,” ujar Hasto.
Hasto juga membacakan pengumuman partainya resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai cagub-cawagub Banten. “Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rachmy Diany didampingi Bapak Ade Sumardi,” kata Hasto. Setelah diumumkan, para calon kepala daerah yang diusung PDI-P menerima surat penyerahan surat keputusan (SK) dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
5. Kader tulen Partai Golkar Airin Rachmi Diany mengaku tak paham dengan keputusan partainya yang mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai Cagub-Cawagub Banten, padahal keduanya bukan kader beringin. “Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan, walaupun sedikit tidak paham, bisa dimengerti ya?” ucap Airin di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8). Airin bukannya diusung oleh partainya sendiri, tapi justru diusung oleh PDI-P pada Pilgub Banten, berpasangan dengan Ketua DPD PDI-P Banten Ade Sumardi.
Sebelumnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terang-terangan mengajak mantan Wali Kota Tangerang Selatan yang juga kader Partai Golkar Airin Rachmi Diany untuk bergabung jadi kader PDI-P. Ajakan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya usai menyatakan PDI-P mendukung Airin sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Banten 2024. Airin mengaku belum bisa mengambil sikap soal ajakan Megawati itu.
“Hari ini enggak (belum ambil keputusan). Kita fokus dulu, kita fokus besok saya dengan Pak Ade (Ade Sumardi) dan teman-teman dari kabupaten/kota sedang melihat berkas-berkas kelengkapan, yang pasti berkas-berkas kelengkapan dan untuk melakukan pendaftaran apakah di 27, 28, 29 (Agustus),” kata Airin di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Airin bersyukur karena sudah mendapatkan secara resmi dukungan dari PDI-P melalui formulir B1-KWK. Perlu diketahui, formulir B1-KWK adalah surat keputusan partai politik yang berisi rekomendasi resmi dari partai untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada. “Kita Alhamdulillah sudah dapat B1-KWK dari PDI-P, juga dari Partai Buruh, PKN, Partai Ummat dan tadi malam Partai Gelora, dan ini kita kumpulkan semuanya,” ujar Airin.
6. Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany tidak menggunakan atribut Golkar selama berkontestasi pada Pilkada Banten 2024. Doli mengatakan, atribut Golkar hanya bisa dipakai oleh pasangan calon yang diusung Golkar, yakni Andra Soni-Dimyati Natakusumah, sedangkan Airin diusung oleh PDI-P. “Kami pertegas dalam internal kami adalah bahwa penggunaan semua materi kampanye, lambang Golkar, logo Golkar, dan segala macam itu harus dipergunakan untuk pasangan atau kader didukung secara formal,” kata Doli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8). Kendati demikian, Doli mengaku sudah mengusulkan agar Airin tidak diberikan sanksi oleh DPP Partai Golkar atas keputusannya maju sebagai Cagub Banten lewat PDI-P.
7. Ketua MK Suhartoyo mengaku bersyukur putusan terkait pencalonan Pilkada serentak 2024 akhirnya dipatuhi semua lembaga. Kegembiraan itu disampaikannya menanggapi langkah KPU RI menerbitkan perubahan peraturan untuk pencalonan kepala daerah, yang isinya mengakomodasi putusan MK. “Saya kira jawabannya, pada hari ini semua lembaga mengikuti putusan MK itu kan. Kita sudah bersyukur ketika putusan MK itu dihormati, kemudian dijadikan guidance,” ujar Suhartoyo di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Senin (26/8).
Suhartoyo menegaskan, setiap putusan MK memang harus dipatuhi dan diikuti oleh semua pihak. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. “Bahwa konstitusi kan memang harus dipatuhi, harus diikuti, dan tidak boleh dilawan,” jelas Suhartoyo. Sebelumnya, DPR sempat berupaya menganulir putusan MK terkait Pilkada. Namun, upaya itu urung dilakukan karena menuai protes dari masyarakat. KPU pada akhirnya resmi menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan pilkada, Minggu (25/8) malam.
8. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap, tidak boleh ada lagi putusan pengadilan di tengah tahapan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami sudah berkali-kali mengingatkan ini, ke depan tidak boleh ada putusan-putusan pengadilan yang diputuskan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Apalagi terutama dengan syarat,” kata Bagja dalam sambutannya pada acara launching pemetaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).
Putusan yang dimaksud Bagja adalah putusan MK Nomor 60 dan 70 soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Bagja mengatakan, Bawaslu memiliki pengalaman saat sengketa pencalonan dewan pimpinan daerah (DPD). Saat itu, Putusan MK pada 2018 membuat syarat berubah saat proses tahapan daftar calon sementara (DCS) ke daftar calon tetap (DCT). “Kita bisa kritik teman-teman MK, ada ketidakkonsistenan kalau kita lihat. DCS ke DCT. Itu berubah, syarat calon DPD,” kata Bagja. Akibatnya, ada perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu. “Ini yang harus kita benahi bersama. Kemudian, putusan (nomor) 60 dan 70. Kami juga mengerti, agak susah teman-teman KPU memutuskan. Kenapa? Dalam normatif hukum, kalau kita saklek Undang-Undang, maka yang dipegang itu amar putusan, bukan pertimbangan. Amar,” kata Bagja.
Bawaslu mengidentifikasi lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada serentak 2024. Lima provinsi terrsebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, provinsi-provinsi ini menghadapi tantangan pada berbagai tahap Pilkada, termasuk pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara. “Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung,” kata Bagja.
9. Badan Legislasi DPR sudah menerima surat presiden (supres) terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Hal itu dikatakan Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto saat memimpin Rapat Pleno Baleg di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8). “Ini masih menunggu DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah, tetapi supresnya sudah ada,” kata Wihadi. Ia menambahkan, DIM RUU Wantimpres yang akan mengubah nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung masih dalam proses penyusunan KemenPAN-RB. “Yang Dewan Pertimbangan atau Wantimpres itu penugasannya ke Baleg sudah ada, cuma DIM-nya yang belum siap,” ujarnya.
Baleg DPR berupaya menyelesaikan revisi UU Wantimpres sebelum 1 Oktober 2024 atau sebelum pelantikan DPR hasil Pemilu 2024. “Ya insya Allah (selesai sebelum 1 Oktober) karena RUU Wantimpres itu hanya dua pasal kalau tidak salah yang diubah,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidhowi yang akrab dipanggil Awiek di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8). Namun, Awiek tak menjelaskan apa saja dua pasal yang bakal diubah dalam RUU Wantimpres.
10. Komnas HAM buka suara soal demonstrasi di Semarang dan Makassar yang berujung ricuh pada Senin (26/8). Komnas HAM menduga aparat keamanan telah menggunakan gas air mata dan melakukan penangkapan terhadap peserta aksi. Tak hanya itu, aparat diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal atau pusat perbelanjaan. Oleh sebab itu, Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan melakukan evaluasi.
Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro melalui keterangan tertulis menyatakan penggunaan kekuatan berlebih dan/atau kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM. Khususnya, pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan juga hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU HAM.
“Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum,” kata Atnike. “Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, dan justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi.”
Sebuah mobil angkutan umum atau pete-pete terbakar saat terjadi bentrok di depan kampus Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (26/8). Diduga, mobil tersebut terbakar setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa yang menolak politik dinasti di Makassar.
Situasi memanas setelah massa aksi menutup Jalan Urip Sumoharjo depan kampus Unibos hingga malam hari. Sehingga, polisi bergerak melakukan pembubaran dengan menembakkan gas air mata. Malang bagi Baharuddin (59) yang mengemudikan mobil angkutan dengan tujuan trayek kampus Unhas-Jalan Cendrawasih, dia terjebak macet di lokasi bentrokan.
Baharuddin menerangkan, saat itu dirinya mengemudikan mobil angkotnya hendak menuju Jalan Cenderawasih dengan membawa lima penumpang. “Terbakar di dalam, tidak meledak cuman terbakar di dalam dan pedes mata. Saya tidak tahu yang jelas pedih mata masuk di dalam mobil. Pedih mata, ada lima orang penumpang,” ungkapnya.
11. Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan menduga mobil angkutan umum tersebut dibakar oleh mahasiswa dari kelompok anarko. “Tadi ada satu kendaraan angkutan umum yang dibakar oleh massa, saat ini kami tangani dan kami harus cari yang punya kemudian kita akan bantu,” kata Ngajib di lokasi kejadian.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Ngajib mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 1.500 personel gabungan untuk mengamankan jalan aksi tersebut. “Jadi patut kami duga bahwa anarko ini gabungan baik mahasiswa yang tergabung di anarko mau pun orang lain di luar dari mahasiswa yang kelompok anarko karena tadi di unjuk rasa itu tidak murni mahasiswa jadi banyak yang menyusup,” ungkapnya.
Demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (Makara) ricuh di depan DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Senin (26/8). Sejumlah peserta demo mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang mencoba masuk dengan memanjat pagar DPRD Kaltim juga sempat bersitegang dengan petugas. Dari tangkapan kamera, terlihat salah satu pendemo tersungkur karena terkena pukulan aparat. Beberapa dari pendemo juga sempat diamankan, namun sudah dilepaskan setelah dimintai keterangan.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadi yang dikonfirmasi mengaku pihaknya akan mencari oknum petugas yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Dan bila benar terbukti tindakan tegas etik akan diberikan. ‘’Sedang dicari provost. Jika benar (melakukan) pemukulan akan ditindak tegas. Kalau [demonstran] yang diamankan sudah dipulangkan,” ujar Kombes Pol Ary usai demo tersebut berakhir.
Demonstrasi yang digelar mahasiswa di Semarang pada Senin (26/8) memanas. Aksi tersebut berujung pembubaran paksa pada petang hari dan aparat menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil meriam air. Massa berhamburan dan berlari ke Mal Paragon. Beberapa dari peserta aksi terlihat masih mengenakan identitas kampus masing-masing. Sekuriti juga bersiaga di depan pintu mal. Sedangkan ada pula toko di lantai satu mal tersebut yang sudah ditutup.
Dua orang dilarikan dengan ambulans. Tim medis mahasiswa dari Unnes, Fahri menyatakan kedua orang yang dibawa ambulans adalah mahasiswa Unnes dan Undip. Keduanya mengalami sesak napas karena terkena gas air mata. Menurutnya, gas air mata terhirup hingga ke halaman Mal Paragon. “Tadi massa sempat berlarian di dalam, soalnya polisi menembakkan gas air mata sampai depan,” kata Fahri.
12. Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi Indonesia akhir-akhir ini. Aksi ini dilakukan di kompleks Balairung, UGM, Sleman, DIY, Senin (26/8) malam. Beberapa mahasiswa yang hadir dari fakultas FMIPA, Psikologi, Hukum, dan beberapa lainnya.
Koordinator acara, Monica Ratna Theodora menuturkan aksi ini tak lepas dari kontroversi rencana pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI yang berpotensi menganulir putusan MK tentang persyaratan pencalonan. “Aksi kita kali ini juga tidak terlepas dari UU Pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati Pilkada,” kata Monica di Balairung, UGM, Senin malam.
Mereka mengkritik revisi UU Pilkada yang dilakukan anggota DPR sudah jelas untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut Monica, aksi menyalakan lilin dilangsungkan di bawah Pohon Bodhi sebagai simbol Buddha untuk kapasitas manusia dalam mencapai pencerahan. “Kenapa memilih lilin sebagai penerangan kita karena itu sebagai arti untuk penerangan menerangi dari pohon ilmu pengetahuan yang sudah lama gelap, kita terangi dengan cahaya lilin untuk menerangi semangat kita,” tuturnya.
Sejumlah mahasiswa memasang spanduk yang berbunyi pesan peringatan untuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno dilarang masuk saat sebuah acara podcast diselenggarakan di Lantai 4 Gedung Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (26/8). “Pratikno dilarang masuk,” demikian tertulis pada spanduk tersebut.
Berdasarkan pantauan, spanduk ‘Pratikno dilarang masuk’ tersebut dipasang dua orang yang mengenakan jaket almamater UGM. Mereka pergi begitu saja usai memasang spanduk tersebut. Selain spanduk penolakan Pratikno, masih ada beberapa lainnya yang dipasang di beberapa sudut kampus Fisipol UGM tersebut. Spanduk tersebut bernada perlawanan atas praktik politik dinasti, peringatan ‘Darurat Demokrasi’ yang muncul ketika terjadi gelombang aksi mahasiswa melawan pengesahan revisi UU Pilkada.
13. Ketua Umum Partai Demokrat AHY meminta bakal calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil tak menganggap enteng siapa pun lawan dalam Pilgub Jakarta 2024. AHY menyadari hingga saat ini belum jelas siapa saja yang menjadi lawan RK dan Suswono, termasuk dari koalisi PDIP. Namun, ia meminta RK-Suswono tetap membumi. “Saya mengatakan tidak boleh ada satu pun yang merasa sudah di atas angin, tidak boleh ada yang merasa, ‘Ah ini enggak terlalu berat,’ tidak,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (26/8).
AHY berkata Pilkada seperti olahraga, yakni siapa pun pemainnya punya peluang yang sama untuk kalah dan menang. Oleh sebab itu, ia meminta Ridwan Kamil untuk mengonsolidasikan kekuatan di KIM. Menurut AHY, persiapan yang matang tetap harus dilakukan meskipun lawan belum jelas. “Dalam politik, sesuatu yang tidak mungkin, mungkin terjadi. Momentum bisa berpindah dengan cepat jadi bagi kami harus benar-benar tetap melihat segala sesuatunya secara realistis objektif,” ucapnya. (HPS)
