Pimpinan MPR bersama Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, MPR resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Putra sulung Proklamator Indonesia Soekarno, Guntur Soekarnoputra meminta negara merehabilitasi nama baik Soekarno yang dicap melindungi PKI dan berkhianat terhadap bangsa dan negara. Menurut Guntur, tuduhan tersebut tidak benar, tidak masuk akal, dan tak terbukti sama sekali. Berikut isu selengkapnya.
1. Putra sulung Proklamator Indonesia Soekarno, Guntur Soekarnoputra meminta negara merehabilitasi nama baik Soekarno yang dicap melindungi PKI dan berkhianat terhadap bangsa dan negara. Menurut Guntur, tuduhan tersebut tidak benar, tidak masuk akal, dan tak terbukti sama sekali. Hal ini disampaikan Guntur dalam sambutannya pada acara penyerahan surat pimpinan MPR tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Soekarno di gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
“Kami sekeluarga dan rakyat Indonesia yang patriotik, nasionalis yang mencintai Bung Karno inginkan saat ini adalah rehabilitasi rehabilitasi nama baik Bung Karno, atas tuduhan sebagai seorang pengkhianat bangsa,” ujar Guntur. Ia mengatakan, pihak keluarga tidak mempermasalahkan atau menuntut negara atas ketidakadilan yang dialami Soekarno selama ini. Menurut dia, dengan pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, itu mempertegas fakta Soekarno tidak pernah mengkhianati negara. “Kami sekeluarga telah bersepakat tidak akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno tersebut pada saat ini,” tandas Guntur.
Menurut Guntur, rehabilitasi nama baik Soekarno tidak hanya untuk Soekarno secara pribadi, keluarga hingga anak sampai cicitnya. Dia menilai rehabilitasi tersebut untuk kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa. “Keinginan tersebut bukan hanya bagi nama baik Bung Karno di mana anak-anak, cucu-cucu dan cici-cicitnya tetapi lebih penting dari itu, semua adalah bagi kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini. Bagaimana mereka bisa mengambil suritauladan dari para pejuang dan pemimpin bangsanya yang terdahulu, jika mereka harus diajarkan bahwa proklamator kemerdekaan bangsa mereka sendiri adalah seorang pengkhianat. Bagaimana logikanya?” tegas Guntur.
MPR resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Hal itu dilakukan MPR dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada pihak keluarga Bung Karno pada Senin (9/9). “Menyatakan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Bamsoet dalam sambutannya di gedung MPR, Senin (9/9).
Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, kata Bamsoet, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan PKI tidak terbukti. “Secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan dihadapan hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum,” kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, langkah ini menjadi tindak lanjut atas TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967. Selanjutnya, Bamsoet memastikan MPR akan mensosialisasikan pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya pemulihan nama baik Bung Karno. “Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penyerahan surau pencabutan TAP MPR tersebut dilakukan dalam agenda silaturahmi kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar Bung Karno, Senin (9/9). Megawati hadir bersama Guruh Soekarnoputra dan Guntur Soekarnoputra serta keluarga besar Bung Karno lainnya.
2. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahannya mendatang. Zaken kabinet adalah kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.
Muzani mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. “Pak Prabowo ingin pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Muzani menyebutkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya. Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut. “Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” ujar Muzani.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, parpol KIM sudah mulai menyetorkan nama-nama yang diusulkan menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo-Gibran. Muzani mengatakan, nama-nama yang diajukan partai politik sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri. “Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan,” ujar Muzani, Senin (9/9).
Kendati demikian, Muzani menekankan, penunjukkan menteri masih bersifat wacana. Ia menyebutkan, Prabowo dan Gibran akan berdiskusi soal postur pemerintahan ke depan. Muzani menambahkan, orang-orang yang dibidik untuk masuk kabinet juga sudah berdiskusi dengan Prabowo karena Prabowo mesti mengetahui cara kerja para calon pembantunya. “Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya,” ujar Muzani.
3. Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi kabinetnya dengan orang-orang yang profesional. Bagi Kalla, standar itu mesti diterapkan baik untuk menteri yang berlatar belakang politisi maupun independen. “Ya memilih profesional. Baik profesional dari partai dan profesional dari pada yang independen,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9) malam.
Ia menyatakan, semua menteri harus benar-benar menguasai bidangnya. Tanpa kemampuan mumpuni, roda pemerintahan tidak akan berjalan optimal. Paus Fransiskus Tiba di Timor Leste Artikel Kompas.id “Ya semuanya harus menguasai bidangnya. Jangan terjadi nanti menteri tidak menguasai bidangnya, wah sangat merugikan,” tuturnya. Seperti diketahui saat ini Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai membahas soal formasi kabinet Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengaku sudah bicara dengan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait formasi kabinet mendatang. “Sudah (berbincang soal kabinet). Komunikasi kami berjalan dengan baik. Walaupun tidak setiap saat, tentunya yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (9/9).
AHY menegaskan, Demokrat menghormati hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya. Namun, ia mengaku siap apabila ditugaskan Prabowo menjadi bagian dari kabinet. “Saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri,” kata AHY.
4. Baleg DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang diadakan pada Senin (9/9) malam. “Apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR, Wihadi Wiyanto yang memimpin sidang. “Setuju,” jawab semua seluruh peserta rapat yang langsung disusul pengetokan palu sidang.
Wihadi menyatakan, Baleg akan segera bersurat kepada Pimpinan DPR agar RUU ini segera dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk pengesahan. “Malam ini kita akan kirim surat, kita serahkan kepada pimpinan. Nanti pimpinan DPR yang akan menentukan kapan (rapat paripurnanya),” pungkasnya.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka dalam pandangannya mengatakan, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, meski presiden diberikan keleluasaan untuk membentuk kementerian tanpa batas jumlah. “Fraksi PDI-P berpendapat, dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah kementerian negeri harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, baik itu good governance ataupun good government,” kata Diah.
5. Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf menyatakan, Istana di IKN, Kalimantan Timur, telah siap digunakan oleh Presiden Jokowi hingga masa purnatugasnya pada 19 Oktober 2024. “Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka, Jakarta,” ujar Deputi Yusuf, Senin (9/9). Yusuf memastikan, Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah rampung dan siap digunakan. “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah jadi,” ujarnya.
Presiden Jokowi dijadwalkan kembali memimpin sidang kabinet paripurna di IKN Nusantara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tak menepis pula kabar bahwa Jokowi akan berkantor di IKN hingga akhir masa jabatan. “Hari ini dan besok Presiden masih di Aceh dan Sumatera Utara. Kemungkinan dari sana baru ke IKN lagi. Rapat kabinet paripurna rencananya hari Jumat, 13 September,” ujarnya, Senin (9/9).
Hasan menambahkan, pada hari-hari lain di IKN, Jokowi akan didampingi Seskab Pramono Anung dan Deputi Persidangan Kabinet seandainya ingin menggelar sidang kabinet biasa di ibu kota anyar itu. Namun demikian, Hasan tak dapat mengonfirmasi apakah Jokowi bakal permanen menetap di IKN hingga jabatannya usai pada 20 Oktober. “Tentu bisa ke Jakarta juga,” ucap pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network tersebut.
Presiden Jokowi akan ngantor di IKN selama 40 hari mulai Selasa (10/9 hingga 19 Oktober 2024 atau sehari menjelang pelantikan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, keinginan Jokowi berkantor di IKN merupakan hal yang wajar sebelum pria berusia 63 tahun itu purnatugas sebagai presiden.
“Wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau,” kata Hasan, Senin (9/9). Ia memastikan, gedung Istana Garuda yang menjadi lokasi Jokowi berkantor sejauh ini sudah bisa digunakan.
6. Politisi PDIP Pramono Anung menyatakan dirinya masih berstatus sebagai Seskab hingga 22 September 2024 mendatang, meski telah mengajukan surat pengunduran diri. Pramono menyebutkan, ia masih bertugas sebagai Seskab untuk menyiapkan keperluan Presiden Jokowi, termasuk rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) di IKN. “Bahkan besok, hari Kamis, saya harus mempersiapkan sidang kabinet paripurna terakhir di IKN,” kata Pramono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Pramono menyebutkan, ia tak bisa mundur begitu saja dari jabatan Seskab karena tugasnya melekat dengan presiden. “Kenapa saya tidak bisa langsung mundur? Karena memang setneg (Sekretaris Negara) setkab itu melengkapi presiden,” kata politisi PDI-P itu.
7. Bacagub Jakarta, Pramono Anung bersama pasangannya, Rano Karno optimistis akan memenangi Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. “Kalau enggak yakin, ngapain maju,” kata Pramono di kediamannya, kawasan Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, dukungan dan energi positif dari masyarakat telah diterimanya. Selain itu, keterlibatan Rano dan Lies Hartono, atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Lontong, yang kini dipercaya menjadi ketua tim pemenangan, telah memberikan dorongan tambahan. “Antusiasme warga terhadap saya dan Bang Doel luar biasa, dan ini menjadi energi kekuatan bagi kami berdua,” kata Pramono.
8. Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mencurigai telah terjadi tindak gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Pasalnya, menurut Marwan, para verifikator yang dihadirkan mengatakan tidak mengetahui mengenai alokasi kuota haji khusus. Sebab, semua dikatakan berasal dari atas. Oleh karena itu, dia meminta Pansus Haji DPR untuk mendalami dugaan gartifikasi tersebut hingga melibatkan KPK. “Berarti di sini kan ada intervensi. Intervensi itu ada dua pak berupa kebijakan, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, bisa juga intervensi dalam pegertian yang lain terjadi gratifikasi pak,” ujar Marwan dalam rapat Pansus Haji di gedung DPR, Senin (9/9).
9. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengklarifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Menurut Tessa, laporan yang terkait Bobby kini dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. “Penanganan dugaan penerimaan gratifikasi Saudara BN (Bobby Nasution) sudah tidak lagi berada di Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, karena sudah ada laporan yang masuk, maka difokuskan di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM),” kata Tessa, Senin (9/9).
Dijelaskan, KPK tidak lagi bisa langsung memanggil Bobby untuk memberikan klarifikasi. Sebab, laporan yang masuk terhadap Bobby itu harus diproses terlebih dulu. Tessa mengatakan, laporan masyarakat yang diterima ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sudah masuk ke tahap penelaahan. “(Jadi) bukan tidak fokus mengundang. Fokus penanganannya sudah beda direktorat,” ujarnya.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution merespons soal dirinya dilaporkan ke KPK setelah foto dirinya bersama sang istri Kahiyang Ayu naik private jet viral di media sosial. Saat ditanyakan apakah siap jika diminta klarifikasi oleh KPK, Bobby tak menjawabnya secara spesifik. Dia malah bertanya balik pesawat milik siapa, dan kaitan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Medan.
Bobby mengatakan, dirinya sudah memberikan pernyataan ke awak media terkait masalah privat jet. “Ya itu saya sudah sampaikan, saya sudah statement kemaren itu,” kata Bobby Nasution di Medan, Senin (9/9). “Saya sudah sampaikan kemarin ya, saya sudah pastikan itu. Yang punya pesawat nya siapa? Emang ada pengusaha Medan? Kalau dikaitkan dengan jabatan saya sebagai Wali Kota Medan,” imbuhnya.
Koordinator ICW Agus Suryanto menilai KPK terlambat mengundang Wali Kota Medan Bobby Nasution dan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Ia mengatakan, mestinya KPK langsung mengirimkan surat kepada Kaesang dan Bobby saat mengetahui adanya informasi dugaan gratifikasi jet pribadi tersebut.
“Kalau kalau kemarin diundang (Bobby-Kaesang) bebannya ada pada mereka. Nah kalau sekarang itu kan masuknya laporan masyarakat, otomatis KPK yang harus meneliti itu, apakah ini gratifikasinya ada dugaan korupsi atau tidak, kalau sampai ada laporan itu menurut saya adalah bagian dari upaya menjadikan KPK malah jadi terbebani dengan hal-hal seperti itu,” kata Agus, Senin (9/9).
10. MAKI meminta mantan Menko Polhukam Mahfud MD harus mengklarifikasi penggunaan jet pribadi milik Jusuf Kalla ke KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan klarifikasi itu perlu dilakukan sebagai contoh untuk pihak lain di tengah polemik gaya hidup mewah menggunakan fasilitas jet pribadi. “Perlu untuk keteladanan dan contoh pihak lain. Kita tunggu peran aktif pak MD,” ujar Boyamin kepada wartawan, Senin (9/9).
Boyamin berharap Mahfud mendatangi KPK untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi tersebut. Hal itu semata-mata agar diketahui apakah masuk ke ranah gratifikasi atau bukan. “Aku memohon pak MD untuk berkenan ke KPK,” imbuhnya. Ia menambahkan tindakan Mahfud mendatangi KPK akan menjadi contoh bagi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution yang tersandung dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. “Kita tunggu saja dengan sabar,” sambung Boyamin.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menegaskan penggunaan jet pribadi milik mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang dipakainya ketika dirinya menjabat sebagai Ketua MK bukan merupakan gratifikasi. Ia bercerita pernah naik jet pribadi milik JK tersebut dengan tujuan Jakarta-Makassar saat masih menjabat sebagai MK. Kala itu, Mahfud diundang untuk mengisi khotbah hari raya di Masjid Almarkaz, Makassar.
Kata Mahfud MD, JK sebagai Ketua Pembina Masjid mengantar dan menemani dirinya langsung dengan jet pribadi serta menyediakan kamar hotel. Tidak hanya saat itu, Mahfud kembali menggunakan jet pribadi milik JK ketika Munas KAHMI di Palu pada November 2022. Tokoh-tokoh KAHMI disebut menyumbang sesuai pilihan, seperti gedung, katering, gala dinner, hotel, hingga transportasi. “Atas usul pak JK, saya ditugaskan berangkat dengan rombongan privat jet Pak JK. Ada juga Pak Anies di situ,” kata Mahfud melalui akun Instagram resminya, Sabtu (7/9).
“Ada yang nanya: apa itu bukan gratifikasi? Tentu bukan, sebab saya menerima undangan khotbah harus pergi dan menginap di Makassar tanpa harus mengeluarkan biaya negara,” sambungnya.
Mahfud mengatakan dirinya dan JK merupakan Ketua Dewan di Majelis Nasional KAHMI. JK didapuk sebagai Ketua Dewan Etik, sementara Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar. “Tak ada pemberian cuma-cuma, hedon, atau flexing sama sekali, seperti yang sejumlah yang diramaikan belakangan ini, dan itu semua tanpa honorarium sepeser pun,” tegasnya.
11. Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menilai gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’ yang muncul di tengah persaingan tiga bakal paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jakarta 2024 patut dihargai sebagai wujud kebebasan berekspresi dari masyarakat. “Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi,” kata Anies usai menghadiri acara dialog bersama mahasiswa di Pendopo Wisma Kagama, Kompleks UGM, Sleman, Senin (9/9).
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, hak memilih dalam setiap gelaran pesta demokrasi merupakan hak yang dijamin konstitusi. Tapi, dia juga bilang bahwa munculnya gerakan ini juga tak lepas dari kondisi perpolitikan di Indonesia belakangan ini. “Sebenarnya semua adalah hak konstitusi, jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi,” pungkasnya.
Anies Baswedan belum mengungkap sikap atau arah politiknya pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Anies tak menjawab secara gamblang saat disinggung apakah dirinya ‘meng-endorse’ salah satu paslon pada Pilkada Jakarta. “Emang sudah ditetapi calonnya, belum kan, ditetapkan calon aja belum, sekarang kan baru pendaftaran to,” kata Anies.
Ia mengaku tak tahu menahu perihal pernyataan salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang mengaku telah menghubungi Anies untuk bertemu dalam waktu dekat. Seperti diberitakan, Pramono ingin bertemu dengan Anies sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Dia memang bersilaturahmi dengan sejumlah mantan GubernurDKI Jakarta usai mendaftar sebagai Cagub Jakarta ke KPU. “Belum tahu (rencana bertemu Pramono), nanti kita lihat,” tegasnya.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata merespons gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’ di tengah persaingan tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Wahyu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih sesuai mekanisme. “Pada prinsipnya kami dari KPU DKI mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar, tentunya mencoblos yang benar itu ada mekanismenya,” kata Wahyu kepada wartawan, kemarin. KPU DKI, kata Wahyu, akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Dia menyebut KPU DKI akan mengedukasi pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan benar.
12. Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil menegaskan tidak ada rencana Kaesang Pangarep mundur dari jabatan Ketua Umum PSI di tengah ramainya soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Cheryl menegaskan sampai saat ini PSI solid 100 persen di bawah kepemimpinan putra bungsu Presiden Jokowi itu. “Tidak ada rencana Mas Kaesang mundur dari PSI, apalagi dimundurkan sebagai Ketua Umum PSI,” kata Cheryl dalam keterangannya, Senin (9/9).
Cheryl meminta pihak-pihak lain tidak mencampuri urusan dapur PSI, sebab menurutnya yang paling mengetahui kondisi internal PSI adalah para kader sendiri. “Bukan kader partai lain. Silakan kader partai lain urus partai dan ketua umum sendiri. Jangan sok tahu dan masuk urusan partai lain,” ujarnya.
Belakangan Kaesang Pangarep menjadi sorotan usai diduga menerima gratifikasi jet pribadi. Sejumlah pihak melaporkan Kaesang ke KPK, di antaranya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun. (Harjono PS)
