Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Menkumham Supratman Andi Agtas usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8) lalu. (net)
Isu menarik pagi ini, Menkumham Supratman Andi Agtas dan Presiden Jokowi terkesan saling lempar bola panas soal kepengurusan Kadin Indonesia. Supratman tergolong pemimpin pemberani. Ia menegaskan, dualisme kepengurusan Kadin Indonesia ada di tangan Presiden Jokowi. Orang dekat Prabowo ini mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, pengesahan kepengurusan Kadin dilakukan lewat Keppres. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau agar masalah dalam organisasi pengusaha itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya. Ia minta bola panasnya jangan disorong kepada dirinya. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkumham Supratman Andi Agtas tergolong pemimpin pemberani. Ia menegaskan, dualisme kepengurusan Kadin Indonesia ada di tangan Presiden Jokowi. Ia menyinggung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, pengesahan kepengurusan dilakukan melalui keputusan presiden (keppres). “Memang khusus untuk Kadin agak berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain, baik itu partai politik maupun perkumpulan yang lain,” kata politisi Gerindra ini di Kantor Kemenkumham, Rabu (18/9). “Pengesahan perubahan anggaran dasar itu ada di tangan presiden dalam bentuk keputusan presiden. Kita tunggu perkembangan berikutnya,” ujar Menkumham.
Menurut dia, isu ini seharusnya sudah clear karena perintah undang-undang telah jelas. Kemenkumham, ujar Supratman, hanya berkontribusi selama pengesahan kepengurusan Kadin itu memerlukan harmonisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. “Di waktu yang lalu pun saya menegaskan kalau kementerian Hukum dan HAM dilibatkan untuk melakukan harmonisasi kita akan lakukan, namun demikian itu domain, sesuai dengan UU tentang Kadin,” tegas Supratman.
2. Presiden Jokowi meminta, kisruh di dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara internal. Jokowi mengimbau agar masalah dalam organisasi pengusaha itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya. “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, kemarin. “Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” imbuhnya sembari terkekeh.
Jokowi mengklaim selama satu dekade menjabat, dirinya dekat dengan Kadin. Mulai dari saat Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, Arsjad Rasjid. Ia juga mengaku dekat Anindya Bakrie. Ia menegaskan dirinya terbuka, baik kepada Arsjad maupun Anindya, apabila mereka berkeinginan bertemu dengannya. “Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden, gitu saja,” ujarnya.
3. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengingatkan soal putusan MK terkait polemik kepemimpinan Kadin Indonesia. Menurut Jimly, dalam kisruh internal Kadin, negara harus hadir bertanggung jawab, karena keberadaannya diatur lewat undang-undang yakni UU 1/1987 dan kepengurusannya disahkan lewat Keppres. Atas dasar itu, Jimly menegaskan pemerintah atau negara tak bisa lepas tangan begitu saja terhadap kisruh di internal Kadin yang terjadi akibat polemik ketua umum Arsyad Rasyid atau Anindya Bakrie.
“Ingat Kadin itu jangan dilihat sebagai lembaga swasta, Kadin itu sudah diputuskan MK di zaman saya, bahwa kadin itu adalah lembaga negara dalam arti luas. Walaupun dalam praktik kita susah sebagai lembaga negara, tapi dia lembaga publik, dibentuk dengan UU dan anggaran dasarnya itu PP, maka negara punya tanggung jawab untuk memastikan dia tidak pecah,” kata Jimly saat berada di kampus Unhas, Makassar, kemarin.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia dapat berdampak ke investasi yang masuk ke Indonesia. Bhima mengatakan, Kadin Indonesia selama ini berperan menjadi jembatan yang mempertemukan calon investor dan mitra lokal potensial. Kadin juga menjembatani investor dengan pemerintah terutama untuk perizinan usaha dan insentif. Dengan adanya dualisme kepemimpinan tersebut, investor dan pengusaha akan kebingungan untuk bekerja sama dengan Kadin yang mana sehingga peran Kadin untuk menarik investor menjadi tidak berjalan maksimal.
“Ada risiko dampak ke perlambatan investasi, terutama investasi asing yang kesulitan mencari mitra lokal karena dualisme Kadin,” ujarnya, Rabu (18/9). Selain itu, adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi di masa transisi pemerintahan Jokowi dan Prabowo Subianto akan membuat reputasi Kadin Indonesia di mata investor menjadi turun. Sebab, Kadin yang seharusnya menjadi corong untuk menyuarakan aspirasi pengusaha ke pemerintah disusupi oleh kepentingan politik. Kata Bhima, hal ini menjadi cerminan iklim berusaha di Indonesia yang kurang baik. “Iya akan turun karena internal pengusaha sedang tidak solid. Terkesan kadin jadi organisasi politik bukan representasi pengusaha,” ucapnya.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, dampak pelemahan investasi ini dapat dihindari apabila masalah internal ini dapat segera diselesaikan. Sebab, dualisme kepemimpinan yang tidak segera ditangani ini dapat menimbulkan persepsii negatif dari investor terhadap investasi di Indonesia yang kemudian akan mengganggu investasi masuk ke Tanah Air.
Kisruh di Kadin Indonesia makin memanas. Staf khusus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Arif Rahman menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh tokoh Maluku Umar Kei. Dugaan pengeroyokan bermula saat Arif bersama staf khusus Arsyad Rasjid yang lain ditugaskan Arsjad untuk mengecek Menara Kadin Indonesia di Jalan Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/9) lalu. Saat mendatangi lokasi, Arif membawa surat kontrak penyewaan gedung Menara Kadin Indonesia atas nama Arsjad Rasjid. Namun, di lokasi tersebut, ada puluhan orang tak dikenal yang menghadang dirinya.
“Mungkin kurang lebih 50 orang atau 100 orang. Ternyata, di situ ada saudara Umar Kei, salah satunya. Dia sedang mem-briefing sekuriti kami yang ada di sana,” tutur Arif, Rabu (18/9). Arif menduga, Umar dan sekelompok orang tersebut menghadang dirinya untuk mengambil alih Menara Kadin Indonesia. Arif pun melaporkan Umar Kei dan adik ipar Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko ke Polda Metro Jaya, pada Selasa (17/9). “Iya (ada dua yang dilaporkan). Dia (Umar Kei) diundang oleh Saudara Taufan. Makanya, saya melaporkan Umar Kei dan Saudara Taufan,” kata Arif Rahman, Rabu (18/9).
4. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai, Kemendag seharusnya membuat kajian lebih dahulu sebelum membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut. Sebab, banyak hal dari kebijakan ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. “Sebelum dikeluarkan kebijakan ekspor, perlu kajian dulu. Ada banyak hal yang harus ditelaah dan disampaikan ke publik,” kata Faisol saat dikonfirmasi, Rabu (18/9). Menurutnya, pemerintah perlu memetakan jenis dan sebaran sedimentasi. Selain itu, perlu juga dikaji dampak lingkungannya. “Sedimentasi itu terjadi di mana saja, dan bagaimana macamnya. Juga kajian dampak lingkungannya,” ujarnya. Faisol juga meminta pemerintah selektif dalam memilih pihak eksportir terkait hal ini. “Eksportirnya juga harus dipilih-pilih,” ujar Faisol. Ia mengaku sedang mencari waktu untuk memanggil Mendag Zulkifli Hasan ke DPR untuk mendalami soal kebijakan ekspor pasir laut. “Kita sedang cari waktu,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, kebijakan ekspor pasir laut berisiko membawa sejumlah dampak buruk bagi lingkungan dan sosial di Tanah Air. Apalagi pemerintah masih sangat lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum. “Pengerukan pasir laut berpotensi membawa beberapa dampak buruk bagi lingkungan dan sosial di Indonesia. Siapa yang akan bisa menjamin, bahwa pasir yang dikeruk adalah hasil sedimentasi di muara sungai?” kata Amin, Rabu (18/9).
Amin juga menyoroti sejumlah dampak yang mungkin timbul terkait kebijakan ini, di antaranya kerusakan ekosistem laut. Sebab, pengerukan pasir dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut dan menghancurkan habitat terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya.
Amin mengingatkan, seharusnya Kemendag melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian LHK dalam mengkaji aturan itu. Sebab, akan ada risiko bila kebijakan itu hanya berfokus pada perdagangan saja. “Jika kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut tidak melibatkan dua kementerian tersebut, maka ada potensi dampak yang ditimbulkan lebih mahal daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh,” ujarnya.
Negeri Jiran Malaysia sudah melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Langkah tersebut sudah diberlakukan sejak 2019. Melansir Reuters, Rabu (18/9), larangan ekspor pasir laut mengancam kelangsungan pembangunan Pelabuhan Tuas di Singapura. Pelabuhan yang dibangun melalui reklamasi ini digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di dunia. Pelabuhan Tuas sendiri dibangun dalam empat fase dan ditargetkan bisa rampung seluruhnya pada 2040-an.
Kapasitas Pelabuhan Tuas bakal mencapai 65 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) per tahun. Sebagai perbandingan, Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia, saat ini kapasitasnya sekitar 12 juta TEUs per tahun. Singapura sendiri diketahui sudah menambah luas daratannya hingga seperempat lebih sejak merdeka dari Malaysia pada 1965. Sebagian besar daratan barunya berasal dari reklamasi yang menguruk perairannya dengan pasir laut yang diimpor dari negara tetangga.
5. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membela putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat (AS) bersama sang istri, Erina Gudono. Ia mengungkapkan, banyak tokoh publik yang juga menggunakan jet pribadi, tidak terkecuali Ketua Umum PDI-P sekaligus mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu disampaikan Hasan dalam sebuah video yang diunggah melalui instagram pribadinya, Rabu (18/9).
“Mas Kaesang bukan penjabat publik. Dalam tema yang sama kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet. Saya enggak tahu kapan terakhir misalnya, Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil,” kata Hasan. “Karena dari media-media yang kita baca, misalnya, dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun luar negeri,” imbuhnya.
Selain Megawati, Hasan juga menyebut mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengaku beberapa kali naik jet pribadi. “Pak Mahfud misalnya, beliau mengakui sendiri beliau sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Jusuf Kalla, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, yang naik private jet tapi ketika itu enggak heboh,” tutur Hasan.
Hasan Hasbi menuding situasi Kaesang saat ini menjadi ‘permainan’, termasuk oleh beberapa pihak yang membenci Kaesang. Mereka menjadikan momentum Kaesang untuk semakin menyudutkan keluarga Presiden Jokowi. “Ini kalau kalau hanya untuk untuk Mas Kaesang, kemudian mereka heboh. Tapi untuk yang lain, Ibu Mega pak Mahfud, Ibu Puan [Puan Maharani, Ketua DPR dan juga anak bungsu Megawati], dan yang lain-lain mereka enggak ambil pusing. Tapi untuk Kaesang tiba-tiba mereka begitu antusias,” ujar Hasan.
Lebih lanjut, Hasan mengklaim Kaesang sudah berupaya menjalani gaya hidup sewajarnya dan tidak bermewah-mewahan. Sebagai buktinya, ketika Mendag Zulkifli Hasan hingga Direktur TVRI dalam satu perjalanan usai merayakan HUT RI di IKN, Kaesang pulang menggunakan pesawat komersial dan duduk di kursi kelas ekonomi, sementara di kelas bisnis ada sejumlah menteri hingga Direktur TVRI.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, pihaknya masih mempelajari kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep. Usai mengikuti wawancara seleksi Capim dan Dewas KPK di Kantor Kemensekneg, Jakarta, Rabu (18/9), Johanis menyatakan, setiap laporan yang masuk akan diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku. “Laporan yang masuk tetap akan dipelajari. Tinggal dilihat apakah laporan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika memenuhi, tentu akan ditindaklanjuti. Jika tidak, maka kasusnya akan dihentikan,” jelas Johanis.
6. KPK kembali meminta buron Harun Masiku menyerahkan diri secepatnya. “Kami juga mengimbau kepada Saudara Harun Masiku ya silakan segera datang ke sini,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9). Asep meminta, Harun Masiku tak perlu memperlambat kasus suap yang melibatkan dirinya, jangan memperpanjang proses hukum. “Kenapa? Karena tersangka lain yang ada di perkaranya seperti Saudara WS sudah selesai saat ini sudah bebas, ya ngapain juga Harun Masiku harus melambat-lambatkan gitu, mungkin (kalau) dulu masuknya (di penjara) sudah selesai itu dan sudah menjadi bebas,” ujarnya.
Asep mengakui, pihaknya menyadap sejumlah nomor telepon untuk melacak keberadaan Harun Masiku. Meski demikian, KPK enggan mengungkapkan nama-nama pihak yang nomor teleponnya disadap. “Nanti kalau saya kasih tahu pada ganti nomer (telepon), (Ini) kita melakukan upaya untuk segera menemukan saudara Harun Masiku,” katanya lagi.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK sudah menyita mobil milik eks caleg PDI Perjuangan Harus Masiku beserta isinya. “Penyidik hanya bisa mengkonfirmasi bahwa betul mobil beserta isinya telah disita oleh KPK,” kata Tessa di Gedung KPK. Tessa mengatakan, penyidik tidak bisa membagikan informasi terbaru lainnya terkait Harun Masiku karena tak ingin ada kegaduhan dari kasus yang tengah ditangani. “Lebih dari itu, detail segala macam saya tidak dibagi informasinya dari penyidik, karena penyidik tidak ingin gaduh dan masih bekerja untuk dalam rangka pencarian saudara HM maupun pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” ujarnya.
7. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan program makan bergizi gratis akan jadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. “Setelah Pak Prabowo dilantik, program makan siang gratis akan menjadi prioritas Pak Prabowo,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (18/9). Muzani mengatakan program makan bergizi gratis akan diterapkan mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA. Kata dia, pemerintah akan menyasar 82 juta anak di Indonesia sebagai penerima program tersebut. Program itu merupakan upaya Prabowo agar anak-anak Indonesia memiliki IQ tinggi dan memiliki semangat belajar.
‘’Makan bergizi gratis adalah ikhtiar Pak Prabowo agar anak-anak kita tidak lagi malas, punya IQ yang tinggi, punya semangat belajar, bisa berprestasi,” ujarnya. Muzani berharap program makan bergizi gratis tak hanya memberi manfaat positif kepada anak-anak, tetapi juga para pelaku UMKM. Ia yakin, program makan bergizi gratis akan meningkatkan perekonomian nasional. “Bisa dorong perekonomian nasional, pasar-pasar bergairah, toko beras, tukang sayur, daging, susu, dan telur semua akan digunakan sebagai bahan baku makan bergizi,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memperkirakan target penerima program makan bergizi gratis sebanyak 82,9 juta orang tercapai pada 2027. Ia mengatakan untuk tahap awal ditargetkan menyasar minimal 20 juta penerima pada 2025. “Kemudian akan meningkat pada 2026, kita harapkan akan menyentuh 2027 paling lambat untuk 82,9 juta,” katanya dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, kemarin.
Dadan sebutkan, target program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Untuk sekolahnya tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga swasta. Ia mengatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin memandang sumber daya manusia (SDM) secara luas. Karena itu, program makan bergizi gratis tidak ingin membedakan antar sekolah.
8. Presiden Jokowi terkejut saat mendengar adanya program dana pensiun tambahan wajib yang iurannya dianggap memberatkan para pekerja. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9) malam. Menurut Andi Gani, skema iuran tambahan tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, selain konflik internal yang terjadi di Kadin Indonesia. “Saya memberikan masukan, ‘Bapak Presiden buruh sudah sangat berat, banyak potongan, harga juga naik, tolong pikirkan kebijakan ini’. Presiden agak terkejut, siapa yang mengeluarkan ini, saya juga kaget,” kata Andi Gani. Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi bertanya siapa pihak yang menginisiasi kebijakan skema iuran tambahan ini.
Rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan mendapat penolakan dari beberapa pihak. Penolakan tersebut datang dari menteri, anggota DPR, hingga asosiasi pengusaha dan buruh. Untuk diketahui, rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dalam keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima, Minggu (8/9), penerapan UU PPSK tersebut harus mendapat persetujuan DPR. Namun, OJK belum bisa memastikan kapan program pemotongan gaji pekerja tersebut diberlakukan. “Kami dalam hal ini masih menunggu PP (Peraturan Pemerintah) terkait program pensiun. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiyono.
9. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengklaim dirinya kerap memperjuangkan ekonomi Pancasila ketimbang ekonomi berbasis kapitalisme-neoliberalisme selama ini. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang diputar dalam acara Partai Buruh bertajuk ‘Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh’ yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). “Saya memperjuangkan keadilan ekonomi, saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” kata Prabowo.
Ia yakin para kader Partai Buruh pasti sudah mengenal perjuangannya selama ini. Ia menyinggung pernah bersama-sama dengan para petani di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) hingga di organisasi Tani Merdeka memperjuangkan keadilan. Ia berharap bisa terus bisa bekerja sama dengan kelompok buruh, untuk saling mendukung dan mengoreksi satu sama lain.
Prabowo menyinggung Indonesia merupakan negara yang kaya dan diambang tinggal landas menjadi negara maju. Karenanya, ia menekankan agar seluruh masyarakat Indonesia mampu menguasai dan mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya.
“Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah,” kata dia.
Prabowo mengajak buruh tidak dipecah belah oleh pihak mana pun. Ia mengungkapkan, saat ini banyak peperangan atau penindasan yang korbannya kaum lemah. “Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya,” kata Prabowo dalam pidatonya melalui video, dalam acara Partai Buruh, Rabu (18/9).
“Untuk itu semakin penting kita bersatu, semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu,” ujarnya. Prabowo menekankan pentingnya persatuan dengan satu alasan, yakni agar bangsa dan negara Indonesia dapat meraih kemakmuran serta kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya.
10. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, tidak ada negara di dunia yang bangkrut karena menjadikan guru dan tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu disampaikan Said dalam “Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh” di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9). Said Iqbal mengatakan, salah satu harapan Partai Buruh kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah mengangkat guru dan honorer menjadi PNS. “Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS. Tidak ada satu negara bangkrut ketika guru dan tenaga honorer diangkat menjadi PNS atau ASN,” ujar dia.
Dikatakan, saat ini ada 1,7 juta guru yang belum diangkat menjadi PNS. “Katakan kita bulatkan 2 juta (orang) dengan tenaga honorer. Hanya Rp 4 triliun (yang perlu disiapkan per bulannya. Rp 4 triliun dikalikan 12 cuma Rp 48 triliun. (Ada) Korupsi Rp 300 triliun, terpotonglah anggaran 300 triliun. Masak menyiapkan 48 triliun menyiapkan menjadi PNS guru dan tenaga honorer (kemudian negara kolaps), tidak akan bangkrut negeri ini. Oleh karena itu kita minta guru dan tenaga honorer diangkat menjadi PNS,” kata Said.
Ada enam harapan yang disampaikan Said Iqbal kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertama, meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kedua, memberikan upah yang layak. Ketiga, penghapusan sistem outsourcing dalam ketenagakerjaan. Keempat, reformasi agraria dan kedaulatan pangan dengan mengembalikan hak guna lahan kepada masyarakat dari tangan-tangan korporasi. Kelima, mengangkat guru dan honorer menjadi PNS. Keenam, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi.
11. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mendorong universitas di seluruh dunia agar memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sejalan dengan semangat kebebasan dan kemerdekaan. “Kami percaya bahwa setiap insan manusia selalu mendambakan kehidupan yang bebas, lebih adil, makmur, dan diakui seluruh harkat kemanusiaannya. Dengan berpegang pada nilai-nilai inilah kemajuan teknologi, termasuk AI diterapkan,” ujar Megawati saat berpidato dalam pertemuan rektor Universitas St.Petersburg di Rusia, Rabu (18/9).
Megawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk kekuasaan. Ia mengingatkan, AI bisa menjadi mesin pembunuh manusia, bahkan alat pelanggeng kediktatoran. “Sekiranya perkembangan AI dilepaskan dari kemanusiaan, maka bisa terjadi suatu dictatorship baru yang mengatasnamakan big data dan kecerdasan buatan,” ujarnya. Ketum PDIP ini lantas mengingatkan semua pihak untuk mendengarkan pesan kemanusiaan Paus Fransiskus soal perkembangan teknologi, termasuk AI. Paus mengatakan, ujar Megawati, hal-hal yang menyangkut nasib dan hajat hidup manusia tidak boleh digantikan teknologi dan mesin.
12. KPK memantau pelaksanaan PON 2024 di Aceh-Sumatera Utara yang sedang disoroti publik karena banyak dugaan permasalahan terungkap dan viral. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan sudah ada informasi yang diterima KPK, termasuk mengenai kondisi arena (venue) dan pendukungnya yang tidak siap. “Kami juga mendapat informasi dari rekan-rekan jurnalis, melalui pemberitaan-pemberitaan, ya, bahwa ada beberapa venue yang tidak siap, venue yang roboh dan lain-lain,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/9).
Jenderal polisi bintang satu ini memastikan berbagai informasi tersebut tidak akan didiamkan KPK. Dia mengatakan Direktorat Penerimaan Layanan dan Pelaporan Masyarakat (PLPM) KPK akan menyiapkan segala hal untuk menindaklanjuti informasi tersebut. “Saya yakin teman-teman kita di PLPM dan ini juga sudah apa namanya bergerak untuk mengumpulkan informasi. Syukur-syukur masyarakat atau jurnalis yang ada di Aceh maupun di Sumatera Utara, di sekitaran venue itu juga berikan laporan kepada kita, untuk kita tindaklanjuti,” tegasnya. (Harjono PS)
