Para Menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto (Ant/net)
Isu menarik pagi ini, sibuk mencari dasi, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari tidak menghadiri pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10). Namanya memang dipanggil tapi Qodari tidak ada. Ia baru datang ke Istana, Senin siang, yakni saat pelantikan wakil menteri.
Wamenaker Immanuel Ebenezer mengakui, dirinya penginnya jadi Wakil Menteri Pariwisata, karena bisa jalan-jalan dan lihat laut. Level Seskab diturunkan menjadi di bawah Kemensesneg supaya Mayor Teddy tidak perlu mundur dari Korp TNI AD. Wakapolri Komjen Agus Andrianto mundur dari Korp Bayangkara usai dilantik jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gaji hakim dinaikkan hampir dua kali lipat oleh Jokowi pada dua hari sebelum pensiun sebagai presiden. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya saat pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/10) pagi. Meskipun namanya disebut dalam acara tersebut, Qodari tidak hadir. Qodari baru tiba di Istana pada siang hari, yakni saat pelantikan wakil menteri padahal namanya tidak disebut saat itu.
Qodari menduga namanya tidak disebut karena sudah dipanggil pada pelantikan menteri di pagi hari. “Saya dengar sih (nama saya) kebaca pagi,” ujar Qodari usai pelantikan wamen di Istana. Dia mengakui, dirinya memang tidak hadir saat pelantikan menteri di pagi hari. Qodari mengeklaim, saat itu dirinya masih sibuk mencari dasi. “Enggak hadir. Saya pagi tadi masih cari dasi, ha-ha-ha. Saya masih di luar tadi pagi. Masih di luar. Dengar juga dari teman-teman, namanya disebut, tapi tadi (pelantikan wamen) enggak kesebut,” tuturnya.
Qodari menambahkan, undangan yang diterimanya adalah untuk menghadiri pelantikan wamen, bukan menteri. Dia beranggapan, posisi Wakil KSP setara dengan wamen. Dia pun enggan berandai-andai mengenai letak kekeliruan ini. “Enggak, ngapain kecewa? Saya buktinya ada di sini kok,” katanya seolah membela diri. “Kan nomenklaturnya bukan wamen kan, waka, wakil kepala staf. Kita substansi saja lah, yang penting substansinya kita paham, kita ngerti,” imbuhnya.
2. Wamenaker Immanuel Ebenezer mengakui, dirinya sebenarnya lebih kepengin jadi Wakil Menteri Pariwisata sebelum ditunjuk dan dilantik sebagai Wamenaker dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya mengenai komunikasi atau diskusi terkait pos kementerian dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum ditunjuk sebagai Wamenaker.
“Lu mau jawaban jujur enggak? Kalau gua sih penginnya wakil menteri, Wakil Menteri Pariwisata. Bisa jalan-jalan gua, bisa liat-liat laut,” kata Noel. Ia mengungkapkan menjabat sebagai Wamenaker memiliki kesulitan tersendiri, misalnya seperti kerap berhadapan dengan desakan buruh. Ia pun mengungkapkan rencana aksi buruh dalam waktu dekat. “Ini ngurusin buruh nih. Besok aja tanggal 24 ada demo buruh besar-besaran,” tutur dia.
Kendati demikian, Noel enggan mengatakan menjabat sebagai Wamenaker berarti memiliki tanggung jawab yang berat. Ia menilai tugas itu menjadi tantangan besar untuk ditaklukkan terkait kesejahteraan buruh. “Nah, sekarang ketika Pak Prabowo berkuasa dia bicara substansi demokrasinya yaitu bagaimana menyejahterakan rakyat. Bagaimana persoalan pengangguran ini menjadi perhatian khusus beliau,” ujar Noel.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkapkan isi pakta integritas yang disodorkan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri dalam Kabinet Merah Putih. Pakta integritas itu muncul ketika puluhan tokoh datang ke kediamannya di Kertanegara pada awal pekan lalu, Senin (14/10), untuk seleksi menteri. Mereka yang hadir kala itu diminta menandatangani pakta integritas. “Betul [teken pakta integritas]. Salah satu poinnya tak boleh korupsi dan loyalitas. Standar, normatif,” kata Noel, Senin (21/10).
Noel tak mempermasalahkan saat para calon menteri disodorkan pakta integritas. Bahkan, ia menyinggung sudah pernah mengusulkan kepada Presiden ke-7, Jokowi pada 2019 supaya para menterinya meneken pakta integritas. Ia bercerita usulannya kala itu supaya Jokowi berani membuat pakta integritas yang isinya para menteri tersangkut kasus korupsi dihukum mati. Namun, harapannya kala itu tak bersambut.
“Poinnya pejabat yang diangkat Pak Jokowi diminta jika korupsi dihukum mati. Sayang dalam pakta integritas tak ada. Saat itu harapan saya lah,” kata dia. Noel meyakini para menteri dan wak menteri di Kabinet Prabowo-Gibran memiliki integritas dan loyalitas. “Pemimpin loyal terhadap rakyat. Loyalitas kita kerja buat rakyat nanti,” kata dia.
3. Gaji hakim ternyata sudah dinaikkan hampir dua kali lipat oleh Jokowi dua hari sebelum dirinya lengser pada Minggu (20/10) lalu. Kenaikan gaji hakim tersebut Jokowi lakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang diteken pada 18 Oktober 2024 lalu. Namun, situs Kementerian Sekretariat Negara baru saja mengunggahnya.
“Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini,” bunyi pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.
Gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG). Hakim golongan III mendapatkan gaji pokok paling kecil Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700. Pada aturan sebelumnya, gaji pokok hakim golongan III paling kecil Rp2.064.100 dan paling besar Rp3.179.100.
Hakim golongan IV saat ini menerima gaji pokok paling kecil Rp3.287.800 dan paling besar Rp6.373.200. Dulu, gaji pokok hakim golongan IV paling kecil Rp2.436.100 dan paling besar Rp3.746.900.
Jokowi juga menaikkan tunjangan jabatan para hakim. Hakim tingkat pertama mendapatkan tunjangan jabatan Rp11.900.000 hingga Rp37.900.000 tergantung posisi yang mereka duduki. Sementara itu, hakim tingkat banding mendapat tunjangan jabatan Rp38.200.000 hingga Rp56.500.000. Pada aturan sebelumnya, tunjangan untuk hakim tingkat pertama Rp8.500.000 hingga 27.000.000. Hakim tingkat banding mendapatkan tunjangan Rp27.200.000 hingga Rp40.200.000.
4. Ketua Harian Partai Gerindra merangkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, posisi Seskab dirubah menjadi di bawah Mensesneg. Adapun posisi Seskab kini dijabat oleh ajudanPresiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya. “Saya sampaikan di sini bahwa struktur dan bagan organisasi sudah ada perubahan, sehingga tidak ada Menseskab, tetapi digabung di bawah Mensesneg,” ujar Dasco, Senin (21/10).
Ditekankan, struktur Seskab ada di bawah Sesneg, sama seperti jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri seperti Sekmil, Sekpri, dan lain-lain, yang batasannya paling tinggi setara Eselon 2 atau kalau di TNI-Polri paling tinggi setara brigjen,” ujarnya.
Dasco menjelaskan, dengan perubahan nomenklatur Seskab ini, Teddy bisa mengisi jabatan tersebut tanpa perlu mundur dari TNI. Sebab, jabatan Seskab tidak setingkat dengan menteri. “Sehingga dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi oleh Saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri,” imbuh Dasco.
Dasco menjelaskan, Sekretaris Militer (Sekmil) dan Sekretaris Pribadi (Sekpri) yang ada di bawah Mensesneg bisa dijabat perwira aktif. Jabatan Seskab boleh diisi perwira dengan pangkat brigadir jenderal (brigjen). “Nah, di bawah Mensesneg dan menurut aturan, seperti Sekmil, seperti Sekpri, itu boleh dijabat oleh perwira aktif. Dan Seskab itu adalah setara dengan paling tinggi eselon 2 atau kalau dalam TNI paling tingginya brigadir jenderal,” jelasnya. Dasco menegaskan, Teddy boleh menduduki Seskab tanpa pensiun dari TNI. “Sehingga, Saudara Teddy dapat menduduki jabatan tersebut tanpa harus pensiun dari dinas aktif militer,” imbuh Dasco.
5. TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan Mayor Teddy Indra Wijaya tak perlu mundur dari institusi meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, kini Seskab bukan jabatan setingkat menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Makanya, perwira menengah TNI aktif bisa menjabat jabatan itu.
“Setelah saya konfirmasi ke Setmilpres, Seskab itu tidak setingkat menteri, strukturnya di bawah Kemensetneg, jabatan Seskab itu bisa dijabat TNI aktif termasuk Eselon II. Maksimal pangkat tertinggi Brigjen,” kata Wahyu saat dihubungi, Senin (21/10). Namun, Teddy mesti melepaskan jabatannya sebagai Wakil Komandan Batalyon Infantri (Wadanyonif) Para Rider 328/Dirgarahayu. Teddy akan melakukan serah terima jabatan.
Di sisi lain, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengundurkan diri dari Polri setelah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Agus mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan dirinya akan fokus menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih. “Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri,” kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).
Agus mengatakan sudah tak lagi menerima perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena kini posisinya sebagai anak buah presiden. “Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden, untuk membantu beliau, apa yang menjadi program beliau akan kita bantu,” ujarnya.
Terpisah, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera menunjuk Wakapolri pengganti Agus Andrianto. Listyo akan memilih perwira tinggi untuk mengisi posisi itu. “Iya, betul (dipilih langsung Kapolri). Masih menunggu dulu (dari Kapolri),” ujar Dedi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (21/10).
6. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meyakini Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jauh lebih baik dari kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kami dari PSI komitmen bekerja keras buat Kabinet Merah Putih, yang saya rasa akan jauh lebih baik dari kabinet sebelumnya. Melanjutkan dan menyempurnakan,” kata Kaesang di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).
Kaesang berterima kasih kepada Prabowo lantaran PSI dilibatkan dan dipercaya mengisi kabinet pemerintahan 2024-2049. Ditaranya Sekjen PSI Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan. Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka masing-masing sebagai wakil menteri.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak presiden yang sudah mempercayakan tiga kader terbaik dari PSI, salah satunya ada bapak Raja Juli, dan setelah ini, setelah jam 15.00 WIB akan dilantik juga mbak Isyana dengan mas Giring,” ujar Kaesang.
7. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeklaim, kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih ramping dari sebelumnya. “Teman-teman jangan salah paham. Justru kementerian sekarang jadi ramping ya,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Ia menuturkan, organisasi kementerian kini lebih ramping karena adanya penambahan jumlah kementerian yang dipecah dari kementerian sebelumnya.
Seperti diberitakan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo memiliki 48 menteri, bertambah 14 menteri dibandingkan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. “Kementerian kemarin organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan Kementerian gemuk, kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping,” kilahnya.
Menurut Hasan, kerampingan kabinet membuat kementerian di era Prabowo akan lebih fokus karena dipecah sesuai bidangnya. Misalnya, untuk PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumah Rakyat sekarang sudah lebih fokus. Ada Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Kehutanan sekarang lebih fokus. Enggak gemuk lagi. Jadi mungkin sebetulnya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus,” kata Hasan Nasbi.
8. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, awalnya Partai Golkar hanya mendapatkan lima kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR yang diberikan kepada Partai Gerindra menjadi faktor penentu peningkatan jumlah kursi Golkar. “Jatah kita waktu itu kan lima (menteri). Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP, Senin (21/10).
Bahlil menjelaskan, MPR telah sepakat, memberikan kursi Ketua MPR kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, meskipun perolehan suara Golkar dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lebih banyak dibandingkan Gerindra. Golkar, lanjut dia, kemudian melancarkan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie (Ical), mantan Ketua Umum Partai Golkar. Akhirnya, Golkar dapat 8 kursi menteri, plus 1 tingkat menteri, plus 3 wakil menteri.
“Jumlah menteri yang kita dapat 8, wakil menteri 3. Besok insya Allah ada lagi yang dilantik jabatan setingkat menteri. Jadi kalau kita hitung itu 8 (menteri), plus 1 (setingkat menteri), plus 3 (wakil menteri). Plus 102 (anggota) DPR RI,” ujar Bahlil. Ia lalu menyinggung politisi senior Golkar, Luhur Binsar Pandjaitan, juga dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ia mengapresiasi para senior Golkar yang dianggap telah berkontribusi atas capaian ini.
9. Kementerian Hukum siapkan RUU KUHAP. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy menyebutkan, pemerintah akan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2025. Ia mengatakan, KUHAP baru akan disusun sebagai bentuk pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
“Paling terpenting adalah di tahun 2025 ini kita akan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026,” kata Eddy di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10). Eddy mengatakan, Kementerian Hukum yang baru dipecah dari Kemenkumham memiliki sejumlah tantangan pada 2025 mendatang. Tantangan itu menyangkut persiapan sejumlah undang-undang dan aturan turunan sebagai bentuk pelaksanaan KUHP baru.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bakal mengkaji kembali penerapan Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan saat ini. Hal itu disampaikannya usai menggelar serah Terima jabatan dengan mantan Mendikbud Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10). “Kami juga harus mengkaji ya,” kata Mu’ti.
Sekum PP Muhammadiyah itu mengatakan kurikulum Merdeka tergolong masih baru. Meski sudah dinyatakan harus diterapkan secara nasional, namun dalam prakteknya belum semua sekolah menerapkannya. “Jadi, kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat,” kata dia.
10. Prabowo Subianto telah merencanakan program prioritas “Quick Win” atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk tahun 2025. Total anggaran program Quick Win mencapai lebih dari Rp100 triliun. Salah satu program Quick Win adalah makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Lalu, program dengan anggaran jumbo lainnya adalah pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa serta cetak sawah baru sebesar Rp 15 triliun.
DPR dan pemerintah telah menyepakati anggaran program Quick Win dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Berikut rincian program quick win Prabowo dan Gibran. Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp3,2 triliun.
Penuntasan TBC dengan anggaran Rp8 triliun. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp1,8 triliun. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp20 triliun.
Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp15 triliun.
11. DPR akan menggelar rapat paripurna pengesahan pimpinan komisi yang akan menjadi mitra kementerian dan lembaga, Selasa (22/10) hari ini. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, rapat paripurna tersebut dijadwalkan setelah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi pada Senin (21/10) kemarin. Dalam rapat tertutup tersebut, DPR telah menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada di DPR.
“Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari delapan fraksi yang hadir. Menetapkan, pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada,” ujar Puan, Senin (21/10). Dalam rapat konsultasi itersebut, kata Puan, telah disepakati kementerian/lembaga yang akan menjadi mitra dari masing-masing komisi.
12. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Marves di era Presiden Jokowi, kini diberi tanggung jawab baru untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan ekonomi nasional. Pelantikan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Luhut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jumlah Menko di Kabinet Merah Putih ditambah guna membuat komunikasi antar-kementerian semakin efektif. Prabowo telah melantik 48 menteri dan 5 kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) pagi. “Jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah itu,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan
Dijelaskan, dalam Kabinet Merah Putih, ada tujuh menko atau bertambah satu dari era mantan Presiden Jokowi. Ketujuh menko itu adalah Budi Gunawan selaku Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian. Lalu, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Zulkifli Hasan Menko Bidang Pangan, Pratikno selaku Menko PMK, dan Muhaimin Iskandar sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
14. Menlu Sugiono buka suara menanggapi kekhawatiran banyak pihak terkait jabatannya yang tidak ditempati oleh teknokrat. Menurutnya, ia akan tetap bekerja dengan baik mengingat dirinya dibantu oleh banyak pihak yang berkecimpung dalam politik luar negeri. “Saya kan dibantu oleh banyak tenaga-tenaga yang kapasitasnya luar biasa di bidang politik luar negeri,” kata Sugiono menjawab kekhawatiran tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Sugiono mengaku sudah mendapat pesan dari Presiden Prabowo untuk menjaga komunikasi yang baik dengan negara negara-negara tetangga. Begitu juga tetap teguh berupaya membantu Palestina. “Jaga komunikasi baik dengan tetangga-tetangga kita. Tentu saja upaya-upaya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Sugiono. Seperti diketahui, Sugiono merupakan mantan anggota Komisi I DPR sekaligus anak buah Prabowo di Partai Gerindra. (Harjono PS)
