Barang bukti yang disita Kejagung dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur (net)
Isu sangat menarik pagi ini, Kejagung tangkap ZR, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terseret kasus suap vonis bebas Ronald Tanur dan menyita uang sebanyak Rp 920 miliar lebih plus 51 Kg emas batangan. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar tegaskan, kejaksaan tidak sedang menggunakan panggung dalam mengusut perkara ini.
Isu hangat lainnya, Presiden Prabowo Subianto menganalogikan ikan busuk dari kepala saat menyampaikan pengarahan terkait antikorupsi di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10). Menurut dia, ikan busuk berawal dari kepalanya, bukan dari badan ataupun buntutnya. Artinya, baik atau buruknya suatu lembaga dan negara akan berasal dari pemimpinnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejaksaan Agung menangkap ZR, eks pejabat tinggi MA yang diduga menjadi perantara atau “makelar” kasasi kasus Ronald Tannur. ZR yang pernah menjabat Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA ditangkap di Bali, Kamis (24/10) pukul 22.00 WITA. Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Kohar menyebut ZR diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan suap. “(Pemufakatan dilakukan) bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tannur,” ujar Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jumat (25/10).
Ia menjelaskan, awalnya LR meminta ZR agar mengupayakan hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald tidak bersalah dalam putusan kasasinya. LR disebut menjanjikan Rp 5 miliar untuk para hakim agung, sedangkan ZR yang kini sudah purnatugas akan diberikan fee sebesar Rp 1 miliar.
“Sesuai catatan LR yang diberikan kepada ZR, (Rp 5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S lagi, yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur,” sebut Abdul. “Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. ZR lalumenyarankan agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan,” tambahnya.
2. Kejagung menyita uang Rp 920 miliar lebih plus 51 Kg emas batangan dari ZR, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur. ZR diduga menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara lainnya. Kejagung menyatakan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi selama ZR menjabat Kapusdiklat MA.
“Selain perkara pemufakatan jahat untuk melakukan suap vonis bebas Ronald Tannur tersebut, Saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing,” tegas Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jumat (25/10).
“Seluruhnya jika dikonversikan Rp 920.912.303.714 dan emas batangan seberat 51 kilogram, ini yang ada di depan,” kata Abdul Qohar sambil menunjukkan tumpukan uang rupiah, mata uang asing, serta emas yang disusun di depan meja konferensi pers. Ia menuturkan, pada Kamis (24/10) pihaknya menggeledah rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel). Selain itu, Kejagung melakukan penggeledahan di Hotel Le Meridian Bali, tempat ZR menginap.
3. Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar lalu memaparkan barang bukti yang disita di Jakarta dan Bali. Di Jakarta, penyidik menemukan pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, rupiah, dan euro. Dolar Singapura sebanyak 74.494.427 SGD, kemudian 1.897.362 US Dolar, 71.200 Euro, mata uang Hong Kong 483.320, dan mata uang rupiah sebanyak 5.725.075.000. Jika dikonversi, totalnya mencapai Rp 920.912.303.714.
“Kemudian logam mulia kepingan 100 Gram sebanyak 499 buah, dan logam mulia emas Antam 20 buah. Sehingga total emas jenis Antam seluruhnya berjumlah 46,9 kilogram,” kata Qohar. “Untuk barang bukti selanjutnya yang ditemukan di rumah terdakwa adalah satu keping emas 50 gram, satu buah dompet pink berisikan 7 keping emas logam mulia Antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram, satu dompet wanita berisi satu keping logam mulia PT Antam emas 100 gram, 3 lembar sertifikat, 3 lembar kwitansi toko emas,” tambah Qohar.
Kemudian di kamar hotel tempat ZR menginap di Bali ditemukan segepok uang tunai pecahan Rp 100 ribu sebanyak 100 lembar (Rp 10.000.000), lalu segepok uang pecahan Rp 50 ribu sebanyak 98 lembar (Rp 4.900.000), kemudian segepok uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 33 lembar (Rp 3.300.000), lalu segepok uang tunai pecahan Rp 100.000 sebanyak 19 lembar dan rupiah pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar.
4. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyidikan kasus ivonis bebas Ronald Tanur dilakukan secara profesional. Dia membantah Kejagung sedang mencari ‘panggung’ dalam mengusut kasus korupsi tiga hakim PN Surabaya tersebut. Ditegaskan, penyidik Kejagung sangat hati-hati dan cermat dalam mengusut kasus tersebut.
“Dalam perkara ini penyidik sangat begitu hati-hati dan penuh kecermatan. Oleh karenanya kami membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Sekali lagi kami tegaskan kejaksaan tidak sedang dalam menggunakan panggung dalam perkara ini.,” kata Harli Siregar dalam konperensi pers di Gedung Kejagung, Jaksel, Jumat (25/10). Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi penegakan hukum murni yang dilakukan institusi kejaksaan,” sambungnya.
5. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong Kejagung untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini terkait dengan pembelaan mati-matian yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tannur. Dalam twitnya di akun ‘X’, Kamis (24/10), Mahfud mengatakan, saat itu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya membela mati -matian terkait putusan bebas Ronald Tannur. “Waktu itu Ketua PN Surabaya juga membela mati-matian bahwa putusan atas Tannur itu sudah benar,” tulis Mahfud.
Mahfud menyebut, Ketua PN Surabaya sempat memuji ketua majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut sebagai sosok yang patriotik. Namun, dengan terungkapnya kasus suap ini, Mahfud menilai penilaian tersebut keliru. “Ternyata penilaian Ketua PN tersebut salah, dan dia juga perlu diperiksa,” tegasnya.
6. Kajati Jawa Timur Mia Amiati mengatakan pihaknya belum bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus penganiayaan maut Ronald Tannur. Pasalnya, kejaksaan belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung dan MA juga tak kunjung mengunggah salinan itu ke direktori putusan. “Belum kami terima dan dari kemarin kami berupaya men-download sendiri dari Directory Putusan MA, tetapi belum bisa karena sama MA sendiri belum di-upload,” kata Mia saat dikonfirmasi, Jumat (25/10).
Mia berjanji jika salinan putusan kasasi itu sudah bisa pihaknya unduh, pihaknya tak butuh waktu lama untuk mencokok Ronald Tannur, kemudian menjebloskannya ke penjara. “Segera setelah salinan putusan kami terima, [Ronald Tannur] segera akan kami eksekusi,” ujarnya sembari menyebut Ronald sendiri sudah dicegah tangkal (cekal) sejak didaftarkan jaksa ke pihak Imigrasi pada Agustus 2024 lalu sehingga tak boleh bepergian ke luar negeri.
7. Presiden Prabowo Subianto menganalogikan ikan busuk dari kepala saat menyampaikan pengarahan terkait antikorupsi di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10). Menurut dia, ikan busuk berawal dari kepalanya, bukan dari badan ataupun buntutnya. Artinya, baik atau buruknya suatu lembaga dan negara akan berasal dari pemimpinnya.
“Analogi yang disampaikan Pak Prabowo, ikan itu kalau busuk dari kepalanya. Bukan dari badan dan buntut. Artinya apa? Kalau mau bersih itu dari kepalanya, dari pemimpinnya,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kepada wartawan di Magelang, Jumat (25/10).
Noel mengungkapkan, Prabowo tengah mendidik menterinya bahwa pemimpin harus memiliki integritas. Tak heran dalam materi terkait antikorupsi yang diberikan kepada menteri hari ini pun berisi tentang pola-pola korupsi. “Antikorupsi sampai pola-polanya diceritain. Karena gini, kembali tadi analogi soal kepala ikan. Kalau pemimpinnya punya komitmen, pasti ke bawahnya juga punya komitmen. Nah, hari ini pemimpinnya, Pak Prabowo bicara tentang politik nilai,” kata Noel.
Ia menuturkan, Prabowo meminta para jajarannya untuk mundur jika tidak memiliki visi dan misi antikorupsi yang sama. Penekanan ini, kata Noel, disampaikan Prabowo berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. “Jika menteri dan wakil menterinya tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan tadi, dipersilakan untuk mundur diri. Karena dia mau bekerja buat bangsa dan rakyat ini,” jelasnya.
8. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tak bermaksud ingin membangun militeristik dengan menggelar retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. Ia menyebut, kegiatan yang diisi baris berbaris itu merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan. Bahkan, kata dia, kegiatan ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
“Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan,” kata Prabowo dikutip dari keterangan pers Tim Komunikasi dan Media Prabowo, Jumat (25/10).
Kepala Negara menuturkan, kegiatan ini memiliki inti kedisiplinan dan kesetiaan. “The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, tetapi setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.
Dalam pengarahan itu Prabowo meminta komitmen kementerian dan lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, menyukseskan program makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Ia mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara. “Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” ujar Prabowo.
9. Presiden Prabowo Subianto mengaku sengaja membawa jajaran Kabinet Merah Putih retret di Akademi Militer, Magelang, selama beberapa hari untuk melihat semangat dan disiplin para taruna dan taruni Akmil. Hal ini disampaikan Prabowo di depan taruna dan taruni Akmil sebelum gala dinner di Ruang makan Husein, Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10) malam. “Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa,” kata Prabowo.
“Untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara,” imbuh Prabowo. Ketum Partai Gerindra ini menyatakan kebanggaaanya terhadap para taruna dan taruni Akmil. Sebab, mereka mau hujan-hujanan saat mengikuti upacara parade senja di Lapangan Pancasila, Jumat petang. Adapun menu Gala Dinner Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang diantaranya, kerupuk, udang, daging sapi, kecap, dan sebagainya.
10. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut baris-berbaris pada hari pertama retret di Akademi Militer, Magelang, Jumat (25/10) pagi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, Presiden Prabowo hadir lebih awal di lapangan tempat kegiatan baris-berbaris dilaksanakan. “Presiden dan Wapres ikut seluruh kegiatan, olahraga dan baris-berbaris. Bahkan, Presiden hadir di lokasi pertama, paling dulu,” ungkap Bima, kemarin
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, latihan baris-berbaris tersebut meliputi enam gerakan dasar yang biasanya dilakukan di kementerian dan lembaga saat upacara berlangsung. Latihan ini dilaksanakan hingga pukul 06.45 WIB.
11. Wakil Ketua DPR merangkap Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah memiliki banyak manfaat. Kata dia, manfaat yang didapat dari output pembekalan selama tiga hari itu tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. “Kalau dilihat manfaat, tentunya akan lebih banyak manfaat daripada kemudian dibilang pemborosan anggaran,” ujar Dasco, Jumat (25/10).
Dasco lantas mengungkit pernyataan Prabowo yang telah menginstruksikan kepada para anak buahnya untuk tidak membuat kegiatan yang hanya membuang-buang anggaran Khusus untuk acara retreat di Akmil Magelang, Dasco mengatakan, anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Ia membantah para menteri bermewah-mewahan selama berada di Akmil.
“Nah ini kan anggaran yang dipakai juga kan enggak seberapa persennya gitu loh, dibanding dengan manfaat yang didapat. Memang belum pernah ada, baru sekali ini. Tapi jangan dilihat dari pengeluaran anggaran, tapi manfaatnya,” tuturnya. “Kalau dibilang mewah-mewah, lihat saja menu makanannya. Menu makannya sederhana kok, sayur asem, tempe, tahu, ikan,” sambung Dasco.
12. Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan atau Aher mengapresiasi pengadaan Retret Kabinet Merah Putih (KMP) sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas. “Dengan melakukan kegiatan bersama di lingkungan yang berbeda, diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan pemahaman yang lebih baik antaranggota kabinet,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).
Aher melanjutkan, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran terbilang sangat kompleks, mulai dari persoalan dinamika politik global hingga tantangan ekonomi yang serba sulit, sehingga pembekalan tersebut perlu untuk dilakukan. “Tentu memerlukan kesatuan sikap dan pandangan, bagaimana mengatasi persoalan itu semua,” imbuhnya.
13. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PD-P TB Hasanuddin menilai, retret Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang merupakan upaya untuk memperkuat karakter para menteri. “Dalam pemikiran saya, kegiatan pembekalan kabinet merah putih di Lembah Tidar yang sakral ini haruslah menjadi sebuah ikhtiar penguatan karakter bagi para menteri terpilih yang akan melayani seluruh rakyat Indonesia,” ujar Hasanuddin, kemarin.
Menurut dia, pembekalan di Magelang ini penting karena para pembantu presiden memerlukan kesamaan gerak, keteguhan prinsip, disiplin kerja keras, dan empati yang kuat. M isalnya, pelatihan baris-berbaris selama pembekalan itu bertujuan untuk mempertajam kemampuan menteri dalam mengharmonikan langkah sesuai arahan presiden.
14. Komisi X DPR mendesak pemerintah untuk memberikan pendampingan maksimal terhadap Supriyani, guru honorer di Sulawesi Tenggara yang jadi tersangka setelah dituduh menganiaya siswanya. Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati mengatakan, langkah Kemendikdasmen yang menjanjikan Supriyani diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidaklah cukup.
Esti menyesalkan lambatnya pemerintah menyikapi kasus Supriyani, sehingga dia mencari bantuan hukum sendiri untuk menghadapi persidangan. “Pemberian janji peningkatan status sebagai guru PPPK saja tidak cukup, karena Ibu Supriyani terjerat kasus hukum saat sedang melaksanakan tugas. Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum untuk guru yang bermasalah dengan hukum. Ini Ibu Supriyani malah cari bantuan hukum sendiri,” ujar Esti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).
Esti berpandangan, kasus Supriyani kental dengan dugaan intervensi, karena orang tua siswa yang diduga dianiaya berstatus anggota kepolisian. Bahkan Supriyani diduga dimintai uang Rp 50 juta, jika ingin berdamai dan penyelidikan kasusnya tidak dilanjutkan.
15. Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira menilai seharusnya permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal penambahan anggaran di kementeriannya dibahas lebih dahulu di internal pemerintah. Seperti diberitakan, Pigai meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. “Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya,” kata Andreas Pareira kepada kemarin.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut kurang relevan. Terlebih, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR. “Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya. Selain itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. (Harjono PS)
