Iring-iringan mobil Bobby Nasution (net)
Isu menarik pagi ini, Mobil Cagub Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution diduga dilempari batu usai debat Pilgub Sumut di Medan. Isu menarik lainnya, mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi siap diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak boleh ada persekongkolan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Prabowo minta para pembantunya di Kabinet Merah Putih tidak terlalu protokoler dan feodal, karena sama-sama mengabdi kepada rakyat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.Berikut isu selengkapnya.
1.Mobil Cagub Sumut Nomor Urut 1, Bobby Nasution diduga dilempari batu oleh sekelompok orang usai mengikuti debat kedua Pilgub Sumut 2024 melawan Edy Rahmayadi di Hotel Santika Medan pada Rabu (6/11/2024) malam. Dalam rekaman video yang beredar, mobil berwarna hitam yang ditumpangi Bobby Nasution tampak meninggalkan Hotel Santika Medan yang menjadi lokasi debat kedua Pilgub Sumut. Mobil tersebut dikawal mobil patwal polisi.
Kemudian, sekelompok orang di Jalan Kapten Maulana Lubis tiba tiba melempari mobil yang ditumpangi Bobby Nasution tersebut. Petugas kepolisian langsung menghalau dan menenangkan massa. Setelah itu, rombongan mobil tersebut berhasil meninggalkan lokasi. Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobby-Surya, Hinca Panjaitan membenarkan insiden pelemparan tersebut. Dia mengaku pelemparan batu itu mengenai mobil yang ditumpangi Bobby Nasution.
“Jadi memang setelah selesai kan kami Paslon Bobby-Surya diatur KPU pulang. Yang pertama pulang kan pendukung Paslon 02 pak Edy-Hasan. Setelah mereka pulang kira kira 20 menit, kami pulang lah pelan-pelan keluar,” kata Hinca kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
2. Debat Pilgub Sumut 2024 memanas saat Cagub Nomor Urut 2, Edy Rahmayadi menyinggung masalah tambang Blok Medan. Mantan Pangkostrad itu meminta Cagub Nomor Urut 1 Bobby Nasution menjelaskan masalah Blok Medan. Seperti diberitakan, istilah Blok Medan merujuk pada izin tambang di Maluku Utara yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Kasus ini menyeret nama menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang menjabat Wali Kota Medan dan istrinya, Kahiyang Ayu.
“Ada tambang yang dilarang untuk diekspor tetapi ada tambang yang saya sayangkan Medan adalah salah satu kota di Sumut. Saya tak rela nama Medan di pakai di Maluku Utara,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (6/11) malam. Edy mengatakan masalah Blok Medan ini sudah menjadi isu berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar Bobby Nasution menjawab tudingan yang menyeret namanya. “Ini jadi isu nasional isu internasional. Saya ingin diklasifikasikan supaya masyarakat Sumut tahu semua, saya tidak mau menuduh karena saya dengar itu dari pengadilan, kedua dari media bicara tentang Blok Medan. Saya tak mau itu Blok Medan katakanlah Blok Maluku,” ucap Edy.
3. . Menanggapi pertanyaan Edy Rahmayadi, Bobby Nasution menantang Edy Rahmayadi. Ia meminta Edy Rahmayadi melaporkan masalah Blok Medan jika memang merasa terjadi pelanggaran. “Pak Edy kalau boleh mengutip perkataan Pak Edy pada debat pertama kemarin. Kalau merasa dari kami ada yang melanggar. Ya laporkan pak. Kami tunggu laporannya,” tantang Bobby.
Menurut Bobby ada mekanisme hukum jika memang terjadi pelanggaran. Ia tak masalah terhadap hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya dibawa ke ranah debat Pilgub Sumut. “Laporkan, ada mekanisme hukum ya laporkan. Silahkan pak ada penegak hukum jelas. Jangan cuma gara gara baca di media bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang pernah dengar silahkan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, bapak laporkan dulu,” ujar Bobby dengan nada tinggi.
4. Mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan kesiapannya untuk diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online. Pernyataan ini disampaikannya terkait beberapa mantan pegawainya di Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kemenkominfo) ditangkap karena terlibat dalam kasus judi online. “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).
Budi menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut. “Pasti enggak (terlibat),” tegasnya. Ia mengakui mengetahui identitas pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap polisi. “Kenal dengan 11 pegawai Komdigi (yang ditangkap polisi)?” tanya awak media. “Ya tahu lah,” jawab Budi.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Dari jumlah tersebut, 11 orang di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. “Mereka ini sebenarnya dikasih kewenangan untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir, tapi disalahgunakan,” ujar Ade Ary, Jumat (1/11) pekan lalu.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. ‘’Jangan kasih kendur,” tegas Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Ia mengatakan, saat ini fokus utamanya adalah menjalankan tugas baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi. “Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” katanya. Meskipun demikian, Budi tetap mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait kasus judi online di Polda Metro Jaya. “Kita mendukung penegakkan hukum,” imbuhnya.
5. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak boleh ada persekongkolan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Arahan tersebut, ujarnya, disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11). “Tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” kata Meutya.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Kemenko Polkam, Kejagung, dan Polri agar tidak ada pihak yang membekingi judi online. Menurut Meutya, Prabowo meminta semua jajarannya untuk bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membantu praktik tersebut.
“Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).
Meutya menjelaskan, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung. “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau,” tegas politisi Golkar ini.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Kata dia, pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).
Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo meminta penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut. Presiden telah meminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri terkait penindakan itu.
“Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga adalah persoalan penyelundupan, dan yang keempat adalah soal korupsi,” ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana.
6. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I. “Per semester I saja sudah menyentuh Rp174 triliun. Saat ini sudah semester II, PPATK melihat sudah mencapai Rp283 triliun,” ujar Ivan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (6/11).
Ivan mengatakan jumlah transaksi di semester I tahun ini melampaui satu tahun penuh di 2022. Ia menduga kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan strategi yang dilakukan para bandar. Kini, mereka melakukan transaksi dengan angka yang lebih kecil tetapi masif.
Imbasnya, semua kelompok masyarakat dari berbagai usia kini juga bisa bermain judi online. “Jadi, kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah, sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif,” kata Ivan.
Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin mengaku tak kaget dengan keterlibatan sejumlah ASN di Kementerian Komdigi yang diduga lakukan tindak pidana judi online (judol). Ia mengatakan, kecurigaan itu sudah disampaikan saat kementerian itu masih bernama Kemenkominfo di era Jokowi. “Saat itu saya sudah mengidentifikasi. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, kemarin. “Tapi, saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie,” sambung Hasanuddin.
7. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak sungkan menghubunginya apabila ada permasalahan negara yang perlu ditanyakan saat dirin ya sedang lawatan keluar negeri. Ia minta para pembantunya di Kabinet Merah Putih tidak terlalu protokoler dan feodal karena sama-sama mengabdi kepada rakyat.
“Jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya dan jangan ragu untuk telepon saya, saya terbuka. Saudara boleh telepon langsung,” kata Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/). “Kita tinggalkan sekarang yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, kita sama-sama mengabdi ke rakyat,” imbuhnya.
Namun demikian Prabowo memberi catatan, bila permasalahan yang dihadapi para menteri dan kepala badan bisa dicari jalan keluar lewat arahan Menko, ia minta para anak buah menahan diri untuk menghubunginya. Kata Prabowo, di era digitalisasi seperti saat ini, diskusi hingga rapat dapat dilakukan secara daring melalui video conference. “Jadi, silakan gunakan teknologi. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar,” ujarnya.
8. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik. Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
“Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (6/11). “Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah Mahfud.
Akan tetapi, kata Mahfud, bisa saja anggapan masyarakat itu juga tidak benar. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika Kejagung menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat tersebut. “Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” tegas mantan Ketua MK ini.
Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bondan meminta Kejagung menyampaikan informasi mengenai timeline penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Menurut dia, hal itu penting supaya masyarakat tidak menduga-duga ada kepentingan politik di balik proses penegakan kasus tersebut.
“Salah satu yang perlu kita cari tahu sebenarnya laporannya tanggal berapa sih, suatu perkara pidana itu bisa dimulai karena tiga alasan: tertangkap tangan, temuan sendiri penegak hukum (lagi menangani suatu kasus tiba-tiba nemu) atau laporan pengaduan masyarakat. Ini yang mana?” ujar Gandjar di KPK, Jakarta, Rabu (6/11). Ia menyatakan penegakan hukum harus dikerjakan dengan proses yang prudent atau lawful. Sebab, begitu proses tidak sah atau cacat, maka ada konsekuensi terhadap pelanggaran hukum acara.
“Saya enggak nanya siapa pelapornya, enggak. Cuma laporannya kapan, dan ini mulai proses karena apa? Karena ada laporan, kalau ada laporan, kapan? Supaya kita lihat. Jangan-jangan sudah dilaporkan sejak 2017. Makin enggak masuk akal kan? Kenapa sekian lama diabaikan. Jangan-jangan dilaporkan sejak 3 hari sebelum ditetapkan tersangka? Oh cepat banget prosesnya. Jadi, kita mau menilai kewajaran suatu proses. Begitu ada yang tidak wajar, jadi sulit nanti, publik percaya bahwa ini ada politik dan lain-lain,” ujar Ganjar.
9. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong Kejagung membongkar seluruh kasus suap perkara yang diurus eks pejabat MA Zarof Ricar. Penyidikan Kejagung tak hanya berhenti pada perkara suap vonis bebas Ronald Tannur. “Iya dong, harus dong (dibongkar Kejagung). Itu, itu, itu harus,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (6/11).
Mahfud meyakini, Zarof yang baru pensiun dari MA itu sudah menerima suap untuk banyak perkara. Hal itu bisa dilihat dari temuan uang dan emas senilai nyaris Rp 1 triliun yang disita dari rumah Zarof. “Itu (uang dan emas) jelas ada kaitannya dengan perkara-perkara (lain),” kata Mahfud.
Sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan, Zarof Ricar telah mengakui uang dan emas hampir Rp 1 triliun yang disita di rumahnya merupakan hasil dari pengurusan perkara. “Itu pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Kejagung, Rabu (6/11).
10. Kejagung menyatakan, eks pejabat MA Zarof Ricar (ZR) mengakui uang dan emas hampir Rp 1 triliun yang disita di rumahnya merupakan hasil dari pengurusan perkara. “Itu pengakuannya yang menyatakan uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Kejagung, Rabu (6/11).
Harli mengatakan, berdasarkan pengakuan tersebut, penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan asal-usul aset yang ditemukan. “Sangat tergantung bagaimana ZR memberikan keterangannya dalam perkara ini. Kita terus melakukan pendalaman dari berbagai barang bukti yang sudah didapat,” ujar Harli seraya menjelaskan, pihaknya terus menggali hubungan antara Zarof Ricar dengan pihak-pihak yang menggunakan “jasa” dalam mengurus perkara.
Harli menuturkan, penyidik Kejagung menggali kedekatan antara mantan petinggi MA Zarof Ricar (ZR) dengan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memutus bebas Ronald Tanur, yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH). Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Zarof sejak pagi hingga siang di Kejagung, Rabu (6/11).
Namun penyidikan fokus pada peran Zarof yang diduga sebagai perantara. “Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara,” kata Harli Siregar. “(Penyidikan) tentu siapa yang memperkenalkan, siapa yang menghubungkan antara ZR dengan ketiga hakim ini,” sambungnya.
11. Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD berpendapat,Presiden Prabowo Subianto bisa lakukan revisi Surat Presiden (Surpres) terkait Capim dan Dewas KPK yang telah dikirim Presiden ke-7 RI Jokowi ke DPR sebelum mengakhiri masa jabatan. Sebab, ada putusan MK yang menjelaskan, Capim dan Dewas KPK 2024-2029 dipilih Presiden periode 2024-2029.
“Dan sekarang yang saya dengar, DPR sudah kirim surat ke Presiden, ke Presiden Prabowo untuk menanyakan apakah pilihan Presiden (Jokowi) yang 10 (calon) ini mau dikonfirmasi oke atau mau direvisi,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (6/11).
“Nah menurut saya itu kesempatan bagi Pak Prabowo untuk merevisi tanpa melanggar undang-undang tentang batas waktu,” ujar dia. Mahfud berpendapat, Prabowo memiliki sejumlah langkah untuk menanggapi Surpres Capim dan calon Dewas KPK yang telah dikirimkan ke DPR tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi, Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas KPK yang telah diajukan Presiden Ketujuh RI, Jokowi sebelum purnatugas. “Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
12. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus kredit macet pelaku UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan sebagai terobosan yang ditunggu-tunggu masyarakat. “Ya kalo dari sisi DPR sebagai wakil rakyat tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu masyarakat dan bermanfaat bagi para pelaku usaha,” ujar Dasco di Gedung DPR, Rabu (6/11). Menurut Dasco, banyak pelaku UMKM yang terlilit utang karena terimpit keadaan ekonomi, misalnya akibat pandemi Covid-19 yang sebelumnya melanda Indonesia. Selain itu, terdapat pula petani yang berutang karena merugi imbas gagal panen.
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, merupakan terobosan yang luar biasa. Muzani menyebut kebijakan itu sangat membantu rakyat yang selama ini terbebani utang bank. “Saya kira itu sebuah terobosan yang luar biasa. Bagi kami itu sangat membantu rakyat dan masyarakat yang terbebani akibat utang yang berkepanjangan dengan bank,” ujar Muzani di Istana, Jakarta, Rabu (6/11). Muzani berharap, dengan dihapusnya utang para pelaku UMKM, semangat kalangan bawah tumbuh kembali.
Politisi PKB di DPR, Daniel Johan meminta pemerintah membuat program lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya. “Langkah ini harus disertai dengan upaya komprehensif untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi kecil dan menengah,” ujar Daniel, Rabu (6/11). “Pemerintah perlu memberikan program terbaik untuk mereka agar bisa bertahan dari beratnya dinamika ekonomi dan meningkatkan daya saing,” kata anak buah Cak Imin ini.
13. Bawaslu DKI Jakarta akan melayangkan panggilan kedua terhadap Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono untuk klarifikasi terkait laporan dari Ormas Betawi Bangkit jelang Pilkada 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan Suswono dijadwalkan untuk diklarifikasi pada Rabu (6/11) pukul 19.00 WIB. Namun hingga pukul 22.00 WIB, yang bersangkutan belum hadir. “Kami punya mekanisme dalam penanganan perkara, kalau misalkan panggilan pertama tidak hadir, kami akan lakukan panggilan kedua,” kata Benny di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, kemarin.
Ia berharap Suswono hadir di panggilan berikutnya. Benny mengatakan sejauh ini Bawaslu sudah meminta keterangan kepada pelapor, saksi dan pihak terkait. “Kami harap beliau bisa hadir nanti akan diklarifikasi di Sentra Gakkumdu,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan melaporkan Suswono ke Bawaslu Jakarta atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10). Suswono sendiri menyatakan hal tersebut ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).
14. Komisi III DPR akan membentuk 4 panja lintas sektor pada periode 2024-2029. Empat Panja dimaksud yakni Panja Kejahatan Siber, Panja Narkoba, Panja Kejahatan Sumber Daya Alam, dan Panja Mafia Tanah. “Nanti kita ada empat panja, yang insya Allah nanti akan kita bentuk. Pertama penegakkan hukum terkait sumber daya alam itu nanti juga terkait PPTK di situ. Panja Narkoba, Panja Kejahatan Siber, yang terakhir nanti Panja Mafia Tanah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKB, Rano dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK di gedung DPR, Rabu (6/11).
Khusus Panja Kejahatan Siber, Rano menjelaskan, langkah itu penting menyusul modus kejahatan keuangan yang kian mutakhir. Bukan hanya transaksi langsung, kini bentuknya semakin canggih lewat media elektronik, termasuk di dalamnya transaksi judi online. “Ke depan dengan ada panja ini nanti kami harapkan kita lebih terbuka lagi dalam hal data yang didapat kepala PPATK untuk setiap kejahatan baik itu siber maupun kejahatan yang lain,” kata Rano.
15. Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta. Informasi ini disampaikannya ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.
Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya. “Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?” tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11). Yunus menjelaskan, ada tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.
16. Bareskrim Polri tetapkan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian 4,8 hektare tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut. “Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan,” kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/11). (Harjono PS)
