Effendi Muara Sakti Simbolon (net)
Isu menarik pagi ini, Jubir PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan Cagub-Cawagub Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 tetapi juga karena berkomunikasi dengan Jokowi terkait persoalan Pilkada.
Isu menarik lainnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri. KPU Kepulauan Seribu tetapkan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Jakarta 2024 di kepulauan tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Jubir PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan Cagub-Cawagub Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan mantan Presiden Jokowi terkait persoalan Pilkada.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12).
Seno menerangkan, PDI-P menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tak lagi tegak lurus dengan keputusan partai. Atas dasar itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan pemecatan. “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berseloroh, Effendi Simbolon tidak akan dipecat dari keanggotaan partai apabila bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Presiden Prabowo Subianto, alih-alih mantan Presiden Jokowi. “Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12).
Pernyataan Hasto tersebut merujuk pada penjelasan Jubir PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengenai pemecatan Effendi Simbolon. Seno menyebut salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai. “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut, Effendi Simbolon bukan lagi kader PDI-P karena mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Djarot mengatakan, dengan mendukung Ridwan Kamil-Suswono, Effendi tidak lagi tegak lurus dengan PDI-P yang mengusung Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta. “Mas ES (Effendy Simbolon) telah melanggar AD/ART partai dan disiplin organisasi dengan mendukung Rido (Ridwan Kamil-Suswono), maka secara otomatis yang bersangkutan sudah bukan menjadi kader partai,” ujar Djarot, Rabu (20/11) lalu. Djarot mengatakan, PDI-P adalah partai ideologis yang menggembleng kadernya untuk memiliki kedisiplinan, termasuk disiplin organisasi. Manuver Effendi mendukung Ridwan Kamil-Suswono merupakan bentuk pelanggaran kedisiplinan tersebut.
3. Sebelumnya diberitakan, Politisi PDI-P Effendi Muara Sakti Simbolon kembali menjadi sorotan publik setelah menghadiri pertemuan antara mantan Presiden Jokowi dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin (18/11) malam. Dalam acara tersebut, Effendi terlihat mengenakan kemeja hitam. Dia sempat berjabat tangan dengan Ridwan Kamil saat namanya disebut sebagai kader PDI-P yang mendukung calon gubernur tersebut.
Nama Effendi bahkan sempat disapa oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria. Dia bilang, kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mendukung Ridwan. “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin. Di penghujung acara, nama Effendi kembali disinggung Ridwan Kamil. “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan.
4. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri. Menurut Deddy, saat ini banyak masalah di internal Polri. Utamanya, Polri cawe-cawe di bidang politik. Padahal, kata dia, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat. “Tapi yang kita alami selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa,” kata Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).
Anggota Komisi II DPR itu berpendapat masalah di internal Polri tak hanya di tingkat bawah, tapi juga atas. Deddy mencontohkan kasus pidana yang menjerat eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan eks Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa. “Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam,” kata Deddy. “Apakah mau seperti ini? Lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil, kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik,” ucapnya.
Menurut Deddy, wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya juga sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP. “Kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab, ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita,” tuturnya.
5. Mabes TNI menyatakan, TNI menghormati setiap wacana yang berkembang, termasuk terkait perubahan struktur lembaga negara, yakni Polri dikembalikan ke TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, TNI menyerahkan wacana terkait perubahan struktur lembaga negara itu kepada pihak yang berwenang yakni pemerintah dan DPR.
“Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antarlembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara,” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada wartawan, Minggu (1/12). Hariyanto menegaskan, TNI berpegang pada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.
6. Pakar hukum tata Negara M Junaidi menilai usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri sangat tidak pas. Sebab, Kemendagri lebih banyak mengurusi hal-hal terkait penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri, terutamanya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah (pemda). Karena itu, jika Polri ditarik ke bawah Kemendagri maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, kontrol oleh presiden tak akan maksimal.
Kata dia, tugas Kemendagri yang sudah banyak akan semakin kompleks dan terbebani jika ditambah pula dengan mengurusi Polri. “Ngawur ini. Kita harusnya paham jika sistem penyelanggaraan pemerintahan kita lebih cenderung ke presidensial, maka menurut saya akan jadi salah kaprah atau bisa overlaping. Karena kalau ditarik ke Kemendagri, kontrol dari presiden malah tidak akan maksimal,” kata Junaidi di Semarang, Minggu (1/12).
Koordinator Lembaga Kebijakan Publik dan Hukum Omah Publik Nanang Setyono menilai wacana itu bernuansa politis sesaat imbas dinamika Pilpres dan Pilkada. “Mereka yang berteriak ini kan karena kalah dalam Pilpres dan Pilkada, terus melontarkan isu, tuduhan, katanya Polri yang disebut Partai Coklat bergerak masif menggalang dukungan untuk calon tertentu yang ditunjuk penguasa,” kata Nanang.
Nanang menyebut bila Polri di bawah koordinasi Kemendagri atau TNI itu menunjukkan kemunduran pola pikir. Sebab, keluarnya Polri dari TNI, yang kemudian di bawah koordinasi presiden langsung adalah hasil reformasi. “Saya bingung ini pola pikirnya kok dibalik-balik. Dulu Polri di bawah TNI, terus ditarik langsung di bawah presiden, ini karena lahir dari Reformasi. Ini kok diinginkan kembali lagi di bawah TNI atau Kemendagri, malah pemikiran yang mundur,” imbuhnya.
Ia mengimbau pihak-pihak yang menuding Polri berpihak dalam politik praktis agar bisa membuktikan klaim tersebut supaya bisa menghukum mereka yang melanggar netralitas, bukan malah menghukum satu institusi. “Silakan dibuktikan, kemudian memberi hukuman kepada siapa yang terbukti tidak netral. Bukan menghukum institusi Polri dengan merubah nomenklatur kelembagaannya yang menurut saya bisa melemahkan peran dan profesionalismenya,” pungkasnya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, perubahan struktur yang tidak menempatkan Polri di bawah presiden langsung akan menimbulkan tantangan besar dari dalam institusi itu sendiri.
“Wacana penempatan kepolisian tidak langsung di bawah presiden seperti saat ini pasti akan memunculkan resistensi dari Polri yang sangat besar,” kata Bambang, Minggu (1/12). Akan tetapi, kata Bambang, di beberapa negara maju, kepolisian ditempatkan di bawah kementerian yang relevan. Model ini dianggap mampu meningkatkan profesionalisme institusi kepolisian.
8. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota DPR yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya. “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin, Sabtu (30/11). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkapkan, ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra ini enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
9. Massa aksi Free West Papua bentrok dengan polisi di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Minggu (1/12). Awalnya, demo di simpang tiga Jalan Kusumanegara, dekat Taman Makam Pahlawan Kusumanegara berlangsung damai. Menurut pantauan, aksi ini dimulai sejak sore hari. Massa menyuarakan tuntutan mereka dalam suasana tertib. Saat adzan Maghrib berkumandang, massa membubarkan diri dan berjalan ke arah timur Jalan Kusumanegara.
Namun, tiba-tiba terjadi bentrokan antara massa aksi dan polisi. Saat ini, kendaraan taktis seperti Water Canon, Rantis Brimob, dan truk Dalmas masih terparkir di Jalan Kusumanegara. Warga sekitar tampak berjaga di gang-gang dan memberi peringatan kepada pengendara agar menghindari area tersebut dan mencari rute alternatif.
Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengumumkan, Polri telah mengendurkan pengamanan di kawasan Jalan Kusumanegara untuk memberikan ruang bagi masyarakat beraktivitas dengan nyaman. Keputusan ini diambil untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. “Kami masih berjaga di sini karena tadi kami mengamankan warga Yogyakarta,” ujar Aditya, Minggu (1/12). Aditya menambahkan, massa aksi telah memasuki asrama dan pihaknya sedang berusaha bernegosiasi agar perwakilan massa aksi dapat keluar untuk menjaga ketertiban. “Jadi, ini kami masih berusaha bernegosiasi dengan mereka, meminta perwakilan mereka untuk keluar dulu. Demi kondusivitas Kota Yogyakarta,” jelasnya.
10. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim partainya menang di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota dalam Pilkada serentak 2024. Hasto menyindir, PDIP tetap bisa menang walaupun ada upaya dari mantan Presiden Jokowi yang diduga ingin menenggelamkan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya ternyata dukungan rakyat semakin masif. Kita melihat provinsi berhasil menang di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto di DPP PDIP, Minggu (1/12).
Berdasarkan rincian, 14 provinsi itu adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat. Dari 14 provinsi tersebut, ada sembilan kader PDIP yang menang. Sementara itu, dari 247 kabupaten/kota, ada 162 kader PDIP yang menang. “Proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” katanya.
Hasto mengatakan Pilgub Banten 2024 seharusnya dimenangkan pasangan Airin Rachmy-Ade Sumardi jika tidak ada keterlibatan ‘partai coklat’ atau parcok. Hasto mengatakan DPP PDI-P telah membentuk tim yang dipimpin Yasonna H Laoly untuk mengadvokasi di Banten. Airin-Ade diketahui diusung PDIP dan Golkar. “Jadi kami percaya di banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” kata Hasto.
11. PDI-P menilai, Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” atau wilayah dari basis massa pendukungnya, walaupun kandidat yang diusungnya pada Pilkada 2024 tumbang berdasarkan hasil hitung cepat. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus setelah membandingkan perolehan suara pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi berdasarkan penghitungan internal, dengan hasil Pileg 2024 “Kalau kita lihat persentase suara Andika-Hendi itu sekitar 40 persen sekian, sementara perolehan kita ketika legislatif itu berkisar 25,6 persen,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12). “Jadi artinya, pemilih ‘banteng’ masih tetap setia dengan PDI-P, karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti bahwa Jateng masih menjadi rumah bagi kaum marhaenisme,” imbuh Deddy.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menyindir bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024. Pasalnya, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik. “Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat),” kata Deddy Sitorus di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11).
12. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) sekaligus mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menduga, banyak pemilih sengaja membuat suaranya tidak sah pada Pilkada 2024. Pasalnya, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 terbilang rendah, atau banyak pemilih golput. Pada Pilkada Jakarta 2024 misalnya, partisipasi pemilih hanya 57,5 persen.
“Patut diduga banyak pemilih yang tetap hadir memilih, namun sengaja membuat surat suaranya tidak sah. Wujud protes mereka terhadap kondisi yang ada,” ujar Hadar, Minggu (1/12). Hadar menduga, pemilih melakukan hal tersebut lantaran tidak percaya dengan pilihan calon kepala daerah yang ada. “Saya kira wujud ketidakpercayaan kepada pilkada, khususnya terhadap paslon yang ada,” ucapnya.
13. Menteri PANRB Rini Widyantini mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi menghadapi digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat. “Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Rini dalam siaran tertulis, Minggu (1/12). Menteri Rini menjelaskan, birokrasi merupakan mesin pembangunan. Selain perbaikan tata kelola internal, reformasi birokrasi juga terkait dengan kualitas kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
14. Peserta aksi reuni 212 melaksanakan Salat Subuh berjamaah di kawasan Monas Jakarta Pusat, Senin (2/12). Berdasar siaran langsung di YouTube Islamic Brotherhood Television, tampak massa yang memenuhi kawasan Monas. Ada panggung yang terlihat didirikan di antara massa. Para ulama terlihat berada di panggung ini.
Sebelum tiba waktu subuh, massa bersama-sama zikir dan bermunajat. Massa kemudian Salat Subuh berjamaah setelah adzan dan iqamah dikumandangkan. Eks imam besar FPI Rizieq Shibab menghadiri reuni 212 yang digelar di Monas. Rizieq menaiki panggung sekitar pukul 05.35 WIB. Rizieq menggunakan pakaian dan sorban putih serta masker. Ia disambut ribuan massa yang telah memadati Monas.
15. KPU Kepulauan Seribu tetapkan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Jakarta 2024 di kepulauan tersebut. “Pasangan nomor urut 3 Rano Karno meraih 7.456 suara yang berasal dari 4.284 di Kepulauan Seribu Utara dan 3.172 di Kepulauan Seribu Selatan,” kata anggota KPU Kepulauan Seribu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muammar Khadafi saat Rapat Rekapilutasi Tingkat Kabupaten di Jakarta, Minggu (1/12).
Ia mengatakan suara Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Siswono yang meraih 6.578 suara. Jumlah suara pasangan RIDO ini berasal dari 3.985 suara dari Kepulauan Seribu Utara dan 2.593 dari Kepulauan Seribu Selatan. Sementara itu pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 653 suara yang terdiri dari 257 suara di Kepulauan Seribu Utara dan 396 suara di Kepulauan Seribu Selatan. (Harjono PS)
