Utusan Khusus Presiden, Hasyim Djojohadikusumo (net)
Isu menarik pagi ini, Istana bantah soal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai lembaga tersebut. Isu lainnya, usulan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus soal Polri di bawah TNI atau Kemendagri menuai polemik. Mendagri Tito Karnavian yang mantan Kapolri ini mengaku keberatan jika Polri berada di bawah Kemendagri. Berikut isu selengkapnya.
1. Istana bantah soal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai lembaga tersebut. “Belum ada pembahasan. Tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini,” kata Hasan di Istana, Jakarta, Senin (2/12).
Dalam sesi konferensi pers, Hasan mengatakan, tidak ada pembahasan di rapat kabinet soal kementerian tersebut. Hasan menegaskan, Kemenkeu masih bekerja seperti biasa saat ini. Dia mengatakan, komposisi Kemenkeu masih tetap, yakni 1 menteri dan 3 wamen. “Jadi Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri dengan tiga wakil menteri. Masih bekerja seperti biasa,” ujarnya.
2. Sebelumnya diberitakan, Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan Anggito Abimanyu akan diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara. Hal tersebut disampaikan Hashim saat sambutan pada Rapimnas Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).
Mulanya, Hashim yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki sistem perpajakan hingga bea cukai. “Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” kata Hashim yang merupakan adik kandung Presiden Prabowo.
3. Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, keputusan terkait pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sepenuhnya menjadi wewenang Kemenkeu. “Enggak (di bawah Kemenko), kalau itu kan memang tidak di kita. Itu bagian dari teman-teman Kemenkeu, kan isinya juga teman-teman Pajak, Bea Cukai, sama PNBP, jadi pasti dari Kemenkeu,” ucap Susi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).
Saat ini Kemenkeu tak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu berada langsung di bawah Presiden. Karena itu, Kemenko Perekonomian tidak diikutkan dalam pembahasan terkait pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sehingga Susi tidak dapat memastikan progres pembahasannya. “Enggak ada pembahasan. Kalau itu kan domainnya teman-teman Kemenkeu. Revenue (penerimaan negara) kan di sana dong,” imbuhnya.
4. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara masih akan dibahas lagi oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih. “Akan dibahas,” ujar Airlangga di gedung DPR, Senin (2/12). Sebagai informasi, kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara sempat mencuat jelang pergantian Kabinet Indonesia Maju ke Kabinet Merah Putih.
Namun ketika pengumuman struktur Kabinet Merah Putih, tidak ada Badan Penerimaan Negara. Hanya saja, Presiden Prabowo Subianto menambah satu Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh Anggito Abimanyu. Kabar mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara mencuat kembali ketika utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan Anggito Abimanyu akan diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara. Ini mengindikasikan penerimaan negara akan dibuatkan satu kementerian baru bukan badan yang di bawah Kemenkeu.
5. Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus soal Polri di bawah TNI atau Kemendagri menuai polemik. Mendagri yang eks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian keberatan jika Polri berada di bawah Kemendagri. “Saya berkeberatan,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Senin (2/12). Tito menyampaikan, Polri memang sudah dipisahkan dari kementerian berdasarkan kehendak reformasi. Maka dari itu, kata dia, Polri berada langsung di bawah presiden, bukan kementerian. “Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan, di bawah presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja,” ucapnya.
6. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, rencana perubahan struktur institusi Polri menjadi di bawah Kemendagri harus melalui kajian terlebih dahulu. Kajian itu ditempuh melalui proses politik di DPR. Ia mengingatkan saat ini Polri masih bertanggung jawab langsung di bawah Presiden RI. “Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa,” kata Bima Arya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Bima menuturkan, perubahan itu harus dipertimbangkan masak-masak. Sebab, setiap perubahan akan berdampak pada keuangan negara. “Setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya,” tuturnya.
7. Sebelumnya PDIP mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan usulannya itu karena banyak masalah di internal Polri. Utamanya, Polri cawe-cawe di bidang politik. Padahal, Deddy mengatakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.
“Tapi yang kita alami selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa,” kata Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12). Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR telah sepakat menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri.
8. Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, pemisahan fungsi Polri dinilai lebih baik ketimbang mengubah struktur lembaga, yakni di bawah Kemendagri atau TNI. Pernyataan itu menanggapi wacana soal Polri berada di bawah kendali TNI/Kemendagri sebagai imbas dugaan pengerahan polisi dalam Pilkada 2024.
“Memisahkan fungsi Polri menjadi dua lembaga yang berbeda. Fungsi penegakan hukum dipisahkan dari Polri dan berdiri sendiri sebagai lembaga independen,” kata Khairul, Senin (2/12). “Sementara itu, fungsi perlindungan masyarakat dan pemeliharaan keamanan tetap berada di bawah kementerian, baik Kemendagri maupun Kemenhan (dengan perubahan nomenklatur),” ujarnya. Ia menilai, pemisahan fungsi ini menghindari tumpang tindih fungsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi. “Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, Senin (2/12). Anam menjelaskan, Polri dan TNI sebelumnya berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian, dipisahkan dan memiliki tugas serta fungsi masing-masing pada era reformasi.
“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ujarnya.
Waketum PKB Jazilul Fawaid tidak sepakat dengan wacana menempatkan Polri berada di bawah Kemendagri. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri. Bukan posisi strukturnya. “Bagi PKB setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini. Karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat, yang paling penting menurut saya yang diperbaiki, yang perlu direformasi adalah kultur, bukan struktur,” ujar Jazilul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Ia menganggap, tak ada gunanya pembenahan struktur jika budaya kerja di internal Polri tidak dibenahi. Mau di mana pun posisi Polri, persoalan yang ada sangat mungkin terulang kembali.
9. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan semua unsur penyelenggara pemilu karena telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 secara baik dan aman. Prabowo mengklaim Pilkada 2024 yang diselenggarakan di ratusan daerah berlangsung dengan tertib. “Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan, berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil,” ujar Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12). Kata Prabowo, jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pilkada, itu merupakan bagian dari demokrasi.
10. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Berdasarkan rapat terbatas dengan menteri-menteri pangan beberapa hari lalu, stok pangan Indonesia mencukupi. Begitu pula dengan stok beras di gudang Bulog yang kini mendekati 2 juta ton. “(Beras) yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi, cadangan kita cukup,” kata Prabowo saat menyampaikan kata pengantar di sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk mempersiapkan momen libur Natal dan Tahun Baru 2025. “Saya kira sudah, Saudara-saudara. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, kemarin. Prabowo mengungkapkan, persiapan itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Setidaknya, oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menpar Widiyanti Putri Wardhana, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
11. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan periksa anggota DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto pada Selasa (3/11). Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan membuat pernyataan kontroversial di media sosial mengenai pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada serentak 2024. Laporan terhadap Yulius telah masuk ke MKD dan membuatnya terpaksa memberikan klarifikasi terkait unggahannya tersebut.
Seperti diketahui, Yulius Setiarto dilaporkan ke MKD DPR setelah diduga membuat pernyataan terkait adanya pengerahan “partai coklat” atau aparat kepolisian dalam Pilkada yang diunggah melalui media sosial. Unggahan itu membuat dirinya dilaporkan ke MKD oleh Ali Hakim Lubis, politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
MKD DPR telah memeriksa Ali Hakim Lubis yakni orang yang melaporkan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto ke MKD DPR terkait ucapan soal “Partai Coklat”. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR, TB Hasanuddin, Senin (2/12) pagi. “Sudah tadi pagi. (Atas nama) Pak Ali (Lubis),” ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta. Menurut Hasanuddin, laporan Ali ke Yulius dibuat dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia. “Kalau saya lihat dia warga biasa ya, warga biasa dari wilayah Bekasi. Saya tanya, apakah anda atas nama pemerintah? Bukan. Apakah anda atas nama polisi? Bukan. Apakah anda atas nama Pak Sigit? Bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi. Begitu yang saya tanya,” ujarnya.
12. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin memastikan, DPP PDIP memiliki bukti terkait dugaan pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut isu partai coklat sebagai hoaks. “Saya kira begini, yang menyampaikan pertama itu DPP (PDI-P). Dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu,” kata Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).
Menurut TB Hasanuddin, pernyataan Yulius ini tidak seharusnya dimasalahkan MKD DPR RI. Namun, karena ada laporan masyarakat, MKD DRP mengklarifikasi kedua belah pihak. “Kemudian Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP, apa yang disampaikan oleh fraksi, selama fraksinya tidak keberatan berarti ada kecocokan antara fraksi dengan anggota fraksi. Jadi tidak bisa, sesungguhnya dipermasalahkan di MKD,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
13. Anggota Fraksi PDI-P DPR RI, Yulius Setiarto menegaskan dirinya tak menyebarkan fitnah atau hoaks terhadap institusi Polri melalui unggahannya yang menyinggung soal “partai coklat”. Hal itu disampaikan Yulius merespons pemanggilan dirinya ke MKD DPR terkait unggahan di medsos tentang “partai coklat”. “Iya lah, saya ini bagaimanapun keluarga besar Polri. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada tiga, kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar,” ujar Yulius di Gedung DPR, Senin (2/12).
Politisi PDI-P itu menegaskan. dirinya justru meminta Polri memberikan klarifikasi atas isu “partai coklat” yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran netralitas institusinya. “Yang saya inginkan adalah klarifikasi, sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah, dalam hal ini Polri, tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu,” kata Yulius.
Ia siap memberikan keterangan ke MKD DPR soal pernyataannya di medsos. “Iya, siap siap. Jadi no worries lah soal laporan MKD ini. Kalau saya menganggapnya ini kan sebagai mekanisme yang wajar” ujar Yulius.
14. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, MKD DPR terlalu memaksakan pelaporan terhadap Yulius Setiarto. Mulanya, Lucius mengapresiasi MKD DPR masih bekerja untuk menegakkan citra dan kehormatan serta menjaga murwah DPR sebagai lembaga terhormat. “Sudah lama soalnya kita menunggu wajah MKD yang gercep dan tidak pandang bulu dalam menegakkan etika anggota DPR,” kata Lucius, Senin (2/12). “Namun kegembiraan saya melihat langkah cepat MKD kali ini agak terganggu karena kasus dugaan pelanggaran etik yang ingin diselidikki MKD nampak terlalu dipaksakan,” ujar Lucius.
15. Wamendagri Bima Arya mengaku belum menerima pengaduan terkait pergerakan dan intervensi partai coklat (parcok) dalam pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024. Bima mengungkapkan, yang ada sejauh ini adalah aduan mengenai netralitas ASN hingga pelanggaran ketertiban. “Kita lihat kasus per kasusnya seperti apa. Yang masuk aduan ke kita, rasanya saya belum melihat aduan khusus soal itu,” ujar Bima di Istana, Jakarta, Senin (2/12).
“Aduannya lebih kepada, satu, tentang pelanggaran ketertiban. Kedua, netralitas ASN. Ketiga, Bawaslu yang dianggap belum menindaklanjuti. Jadi saya sejauh ini belum melihat aduan langsung spesifik soal itu,” imbuhnya.
Bima mengatakan, pihaknya tidak melihat pola yang terstruktur terkait dugaan intervensi partai coklat ini. Dia menyebut belum ada pola pelanggaran pilkada yang khas dari kelompok tertentu yang sudah mereka temukan sejauh ini. “Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya karena aduan itu masuk dari semua pihak,” tuturnya.
16. Perludem mencatat empat temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pertama, terkait dengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya yang didukung mantan Presiden Jokowi. “Mobilisasi Aparatur Negara, masih menjadi salah satu pelanggaran paling menonjol di Sumatera Utara dan Jawa Tengah,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dalam acara webinar, Senin (2/12).
Dia mengatakan, beberapa kepala desa dan camat diduga mengerahkan warga untuk mendukung kandidat tertentu, misalnya mengkoordinasikan dan membuat video. “Di Jawa Tengah juga ada praktik-praktik yang sama berdasarkan hasil wawancara dari tim pemantau kami,” ucapnya.
17. Presiden Prabowo Subianto mengeklaim, pemerintahannya sudah bisa memberikan banyak hal penting meski baru berusia satu bulan. Salah satu yang pemerintah berikan adalah menghapus utang petani dan nelayan. “Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, pihaknya juga telah menaikkan upah minimum nasional. Dia berterima kasih kepada para menterinya karena sudah meningkatkan kesejahteraan guru. Prabowo lalu memamerkan telah menurunkan harga tiket pesawat jelang akhir tahun 2024. “Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10 persen menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menhub dan semua menteri-menteri, BUMN, terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita,” ujarnya.
18. Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penggunaan transaksi nontunai di seluruh lingkungan Kemenag sebagai langkah strategis memberantas korupsi. Ia yakin sistem digitalisasi ini mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi dalam berbagai layanan publik. “Tidak boleh ada lagi uang cash beredar di Kemenag,” kata Nasaruddin Umar dalam acara Integrity Festival (IntegriFest) Kemenag yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Senin (2/12).
Ia menganggap digitalisasi sebagai prioritas di era kemajuan teknologi. Nasaruddin ingin Kemenag meninggalkan pola lama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, sistem digital memungkinkan pengelolaan yang lebih akuntabel, termasuk di lembaga pendidikan seperti madrasah. Pembayaran uang SPP, misalnya, dapat dilakukan secara nontunai agar tidak ada risiko kelebihan atau kekurangan dana.
Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penghematan dalam perjalanan dinas yang sering kali menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Dalam pidatonya di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Integrifest Kemenag di Jakarta, ia menginstruksikan perjalanan dinas dilakukan dengan lebih efisien, memanfaatkan teknologi seperti Zoom, dan memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat nyata.
“Saya mohon betul, mari kita berpikir rasional, jernih. Setiap sen yang dikeluarkan negara itu harus ada efeknya untuk negara itu sendiri,” kata Menag, dikutip dari Antara, Senin. “Semua yang bisa kita selesaikan dengan Zooming, maka kita akan lakukan dengan (Zoom),” tambahnya.
Menag Nasaruddin Umar akan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Keputusan ini diambil setelah Nasaruddin Umar memaparkan data yang menunjukkan dampak positif dari perjalanan dinas, terutama yang dilakukan ke luar negeri, hanya mencapai 0,5 persen dari total program yang dijalankan. Nasaruddin menegaskan, anggaran perjalanan dinas yang besar tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. “Efek positif perjalanan dinas itu di luar negeri ada sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya 0,5 persen. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5 persen,” ujar Nasaruddin, Senin (2/12).
Nasaruddin mengungkapkan, meskipun anggaran untuk perjalanan dinas cukup besar, hasil yang diperoleh sering kali tidak mencerminkan manfaat yang signifikan. Perjalanan dinas sering kali dilakukan tanpa ada hasil yang jelas atau tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran menjadi sangat penting. “Anggaran perjalanan dinas yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada yang sesuatu yang sangat positif,” ujar Nasaruddin.
19. Menlu Sugiono menegaskan, tidak ada pergeseran sikap Indonesia atas kedaulatan di Laut China Selatan (LCS). Hal ini menanggapi pernyataan bersama antaradua negara terkait Laut China Selatan yang dikhawatirkan mendukung klaim sepihak China terkait sembilan garis putus-putus (nine dash line). “Yang pertama kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di laut China Selatan,” kata Sugiono usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Sugiono menuturkan, pernyataan bersama itu adalah bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan China di wilayah yang masing-masing memiliki klaim atas Laut China Selatan. Kerja sama ini dibentuk untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing negara. “Kerja sama ini akan dilakukan dengan dibentuknya komite bersama untuk membahas detail termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing,” ucap Sugiono. “Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” katanya lagi.
20. Presiden Prabowo Subianto akan menyumbangkan lahan seluas 20.000 hektare untuk konservasi gajah. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan pihak World Wide Fund for Nature (WWF) di London, Inggris, beberapa waktu lalu yang kemudian dilaporkan kepada para menteri hingga kepala badan di sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika Prabowo menemui Raja Charles III di Istana Buckingham, London, Inggris, beberapa waktu lalu. “Dan Bapak prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana, kemudian WWF meminta kepada Bapak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah,” kata Hasan usai sidang kabinet paripurna, Senin.
21. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia menyediakan makan bergizi gratis dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa. “Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Dadan menuturkan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 hanyalah rata-rata. Sebab, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya. “Ya (biaya Rp 10.000 itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?” ujar Dadan.
22. KPK menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Senin (2/12) dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan di Pekanbaru. “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, kemarin malam. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, tim penindakan KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
Ghufron meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim KPK di lapangan. KPK melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara yang ditangkap dalam OTT di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan,” kata Nurul Ghufron. Ia belum mengungkap identitas penyelenggara yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut.
23. KPU Jaktim lakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di Kota Jakarta Timur, Senin (2/12) malam. Dari 10 kecamatan di Jakarta Timur, baru tiga kecamatan yang telah dibacakan hasil rekapitulasi suaranya, yakni Kecamatan Pulogadung, Matraman, dan Cakung. Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, memiliki suara tertinggi di tiga kecamatan tersebut. “Alhamdulillah tadi sepakati, tiia kecamatan sudah kita bacakan dan tanpa ada kendala sedikitpun. Jadi, tadi rekapitulasi di kecamatan Matraman, Pulogadung, dan Cakung,” kata Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia.
Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kecamatan sudah hampir rampung semuanya. “Seinget saya sudah hampir selesai semua,” kata Wahyu, Senin (2/12). Meski begitu, Wahyu mengatakan ada beberapa kecamatan masih melakukan finalisasi proses rekapitulasi perhitungan suara sampai saat ini.
Ia mengatakan mulai Selasa (3/12), kemungkinan digelar rapat pleno penghitungan suara di tingkat kota di Jakarta. “Besok sepertinya pleno tingkat kota,” kata dia. Berdasarkan Jadwal Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dikeluarkan KPU, pada 28 November hingga 4 Desember 2024 merupakan jadwal dan pengumuman rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan.
24. Kubu Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menginstruksikan para saksi mereka di sejumlah kecamatan untuk tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Selain menginstruksikan saksi di sejumlah kecamatan, tim RIDO juga meminta pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang banyak warganya tak menerima formulir C-6 sebagai undangan pencoblosan. Instruksi tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco ke sejumlah kecamatan yang dirasa terjadi kecurangan.
“Terkait dengan rekapitulasi di kecamatan, di beberapa kecamatan yang kita duga, kita rasa itu ada ketidakpuasan, ada kecurigaan, maka memang kita mengarahkan kepada saksi untuk tidak menandatangani berita acara tersebut,” kata Basri di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (2/12).
Namun, Basri tak menjelaskan lebih rinci di berapa kecamatan mereka menginstruksikan saksinya tak menandatangani BAP hasil rekapitulasi.
25. Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membela Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membagikan sembako dengan tas biru bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’. “Ya menurut saya ndak ada masalah ya. Ndak ada masalah, nanti semua tahu lah program pemerintah, atau dari pihak-pihak swasta kan semua tahu ya,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).
Sekjen PBNU itu berpendapat tas biru ‘Bantuan Wapres Gibran’ tak perlu menjadi bahan perdebatan di tengah publik. Ia menekankan, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat luas. “Jadi enggak perlu diperdebatkan yang penting manfaatnya itu yang utama. Manfaatnya untuk masyarakat itu yang penting ya,” ujarnya.
Seperti diberitakan, tas biru bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ ramai diperbincangkan di media sosial. Tas itu berisikan bantuan bagi korban banjir di Jakarta. Gibran membagikan tas tersebut saat meninjau lokasi banjir di daerah Jakarta Timur pada Kamis (28/11) lalu. Gibran melihat kondisi warga yang terdampak banjir di lokasi. (Harjono PS)
