Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD panen dukungan meskipun ada juga yang menolak. Pakar hukum tata negara yang mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi usulan Prabowo. Mahfud bilang, Pilkada sekarang ini juga harus dievaluasi, karena selain mahal juga jorok. Namun, PDIP tetap menginginkan Pilkada langsung supaya kedaulatan rakyat tetap di tangan rakyat. “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,’’ kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Berikut isu selengkapnya.
1. Usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD panen dukungan meskipun juga ada yang menolak. Pakar hukum tata negara yang mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi usulan Prabowo. “Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok,” kata Mahfud di kampus UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12).
Mahfud berujar, saat era kepresidenan SBY akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu, SBY memutuskan memilih penerbitan Perppu untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung. “Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.
2. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai, pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya mengatur diksi ‘secara demokratis’ sehingga tak harus digelar melalui Pilkada langsung. “Pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman menjawab pertanyaan soal usulan Presiden Prabowo Subianto tentang kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).
Supratman menjelaskan usulan Prabowo ini sebagai wacana baik yang perlu dipertimbangkan. Sebab, ia menilai usulan Prabowo ini menyangkut soal efisiensi anggaran dan kondisi kerawanan di tengah masyarakat jika Pilkada langsung tetap digelar. Ia mengatakan sebetulnya usulan Prabowo ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. “Dan trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” katanya.
Supratman mengakui, tingginya angka golput dalam Pilkada menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. “Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan,” kata Supratman. Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya.
3. Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring mengaku, secara pribadi dirinya setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. “Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD,” kata Tifatul menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD di Jakarta, Jumat (13/12).
4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pemilihan langsung di tingkat pilkada hingga memungkinkan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Ia mengakui pilkada langsung yang disebut Prabowo berbiaya tinggi itu benar adanya.
“Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Nah, salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat,” kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat malam (13/12).
Meski mendukung evaluasi pilkada langsung, Cak Imin menegaskan perlu didiskusikan lebih mendalam apakah DPRD sebagai pengambil keputusan seluruh pilkada atau tidak. “Nah, ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah semua oleh DPRD? Mari kita diskusikan bersama,” ujar Cak Imin.
Soal anggapan pilkada dipilih DPRD bisa mengebiri hak rakyat, Cak Imin menyebut nanti penerapannya dikaji. Yang jelas demokrasi berbiaya tinggi hanya menguntungkan para pemilik uang besar. “Ya, makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugiin,” kata Cak Imin.
5. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan partainya enggan terburu-buru menyikapi wacana kepala daerah dipilih lagi oleh DPRD sebagaimana diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar, Jumat (13/12). Ia mengatakan belum ada pembicaraan di internal PDIP menyikapi wacana ini. Partainya tidak reaktif dan akan mengkaji dahulu secara mendalam.
Ganjar mengatakan ada argumen yang mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yakni tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan. “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegakan aturannya lemah, ya hasilnya akan buruk,” ujarnya.
6. Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dia menilai, wacana yang disampaikan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD, akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin di daerahnya.
“Pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12). “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.
Deddy mengatakan, alasan pilkada berbiaya mahal juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya. Ia menilai, pilkada berbiaya mahal dikarenakan elite politik yang memiliki uang ingin jalan pintas memperoleh elektoral yang kuat. “Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyatukan uang itu kan memang elite politik sendiri,” ucapnya.
Ia menegaskan, sikap resmi PDI-P akan disampaikan setelah penyusunan draf revisi Undang-Undang Pilkada mulai dibahas di DPR. “Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” tandasnya.
Deddy menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat. “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.
7. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah lewat DRPD tidak bisa dimaknai secara harfiah. Adi berpendapat pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota hanya membuat demokrasi Indonesia mundur jika kembali dilakukan DPRD.
“Karena bagi saya, kalau Pilkada kita dikembalikan kepada DPRD ini tentu akan mundur dalam demokrasi kita. Kalau evaluasi, maka iya,” kata Adi, Jumat (13/12). “Bahwa hari ini ada fenomena politik uang yang cukup masif dan cukup brutal, iya tapi bukan berarti kepala daerah itu harus dikembalikan kepada DPRD,” ujarnya menambahkan.
8. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai, wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Afif mengatakan munculnya wacana tersebut sebagai hal yang lumrah dalam dinamika diskursus setelah penyelenggaraan pilkada. “Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan kepala daerah dipilih DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen. Semua ini kan dinamika pasca Pilkada,” kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (13/12).
Afif menegaskan apapun langkah evaluasi yang akan diambil oleh Pemerintah dan DPR harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang untuk mengakomodir hal itu. Ia menyinggung revisi Undang-undang Pemilu yang kini menjadi salah satu undang-undang yang masuk dalam prolegnas di DPR.
9. DPP PDI-P menyebut telah terjadi intervensi dalam sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian. Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.
“Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
Atas dugaan itu, Ronny mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera. “Dan juga (mencopot) Kapolres Paniai Kompol Deddy Agustinus Puhiri serta Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” imbuhnya.
10. Cagub Jatim Luluk Nur Hamidah mengklaim dapat laporan dari masyarakat soal dugaan keterlibatan partai coklat alias ‘parcok’ dalam Pilkada Jatim 2024. Luluk mengklaim laporan soal dugaan keterlibatan parcok terutama berkaitan dengan Pilkada Jatim di tingkat kabupaten.
“Beberapa laporan ya, di akar rumput memang ada sinyal seperti itu, khususnya sih yang memang kita terima laporannya terjadi di beberapa pilkada khususnya kabupaten,” kata Luluk di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat (13/12). Kata Luluk, dugaan keterlibatan parcok juga berkaitan dengan kontestasi pemilihan gubernur. Sebab, tiap paslon di Pilgub Jatim memiliki kaitan dengan paslon di tingkat daerah lainnya.
Politisi PKB itu menduga ada upaya operasi yang melibatkan aparat secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan paslon tertentu di Pilgub Jatim. “Apalagi kemudian ada semacam statement oke kalau mau aman harus pilih ini, kalau mau kondisi baik-baik pilih ini, kalau kamu mau dipanggil maka harus memenangkan calon tertentu dan ini biasanya kan unsur-unsur ASN atau kemudian unsur misalnya kepala desa atau perangkat desa. Jadi ini masih ternyata berlaku,” ucapnya.
Tak hanya itu, Luluk mengklaim kasus politik uang juga masih terjadi di Pilgub Jatim 2024. Ia menyebut praktik tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan. “Masih terjadinya ya praktik-praktik money politic yang sangat masif dan cenderung agak TSM, karena melibatkan berbagai aktor dan itu terjadi hampir merata di seluruh Kabupaten,” tuturnya.
Luluk mengungkap alasan pihaknya tidak menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke MK meski menduga ada kecurangan. Alasannya, dugaan kecurangan itu sulit dibuktikan dalam sidang. “Tentu banyak juga praktik-praktik kecurangan yang sangat tidak mudah juga ya itu bisa dibuktikan apalagi kalau kemudian sangat kuantitatif sifatnya,” kata Luluk.
11. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Presiden Gus Dur segera terwujud. Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Guru Bangsa Gus Dur di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12). “Kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud,” ujar Muhaimin.
Ia menyampaikan, sebenarnya Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut. Tapi, bangsa Indonesia membutuhkan gelar pahlawan itu untuk melanjutkan perjuangan dan semangat toleransi Gus Dur. “Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan itu, tetapi bangsa ini membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi kita semua, menjadi spirit,” paparnya.
12. KPK merespons ancaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan mendatangi KPK jika Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditangkap. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik mengusut kasus Harun Masiku sesuai aturan yang berlaku. “Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12).
Tessa mengatakan, setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut. “Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan, tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK,” ujarnya. Tessa memgingatkan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus.
Sebelumnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku oleh KPK. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati dalam peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, Kamis (12/12).
13. Reaktor nuklir untuk pembangkit listrik pertama di Indonesia bakal ditempatkan di Pulau Kelasa, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Prototipe reaktornya akan dibawa dari Korea Selatan pada 2028 melewati jalur laut. ‘’Persiapan yang dilakukan telah mengerucut dengan lokasi Pulau Kelasa. Saat ini perda tata ruangnya telah berada di kementerian dan menunggu pengesahan,” kata Direktur PT Thorcon Indonesia, Bob S Effendi usai rapat koordinasi di kantor Gubernur Babel, kemarin
Bob menjelaskan, Bangka Belitung akan mencetak sejarah sebagai provinsi nuklir dengan pengadaan pembangkit pertama di Indonesia. Peluang Bangka Belitung sebagai tuan rumah Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat besar karena sudah didukung investor. “Kalau di Indonesia pilihannya ada dua, yakni Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, kami melihat prospeknya lebih dahulu di Bangka Belitung karena Thorcon Indonesia sudah ada sebagai investor,” ujarnya.
Undip Semarang akan mengkaji pengembangan energi nuklir sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi dampak krisis perubahan iklim. Rektor Undip Suharnomo mengatakan, komitmen itu akan ditindaklanjuti dalam kerja sama dengan perusahaan ROSATOM dari Moskow, Rusia.
“Iya, sebentar lagi Undip akan ada kerja sama dengan salah satu badan di Moscow, Rusia dan salah satu badan di Jakarta yang akan mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan-kebutuhan akademis dan juga kebutuhan yang relate dengan climate change, yaitu kebutuhan energi,” ujar Suharnomo usai membuka Dies Natalis ke-36 Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip, kemarin.
Dia menilai kajian ini diperlukan mengingat pentingnya transisi dari energi kotor yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, nuklir dapat menjadi salah satu alternatif EBT yang dikembangkan di Indonesia sehingga kajiannya harus mulai dilakukan.
14. Kompolnas kirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi penggunaan senjata api atau senpi pada anggota Polri. Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengatakan surat yang diserahkan ke Presiden memberi catatan terkait dengan evaluasi penggunaan senjata api.
“Kita memberikan catatan terkait kasus SMKN 4 dan beberapa kasus terkait penyalahgunaan senjata api,” kata Anam, Jumat (13/12). “Kami telah merumuskan saran bijak terkait dengan penggunaan senjata api ini. Saran bijak ini kami tujukan kepada presiden dengan satu paradigma bahwa perlunya melakukan suatu evaluasi kebijakan atas penggunaan senjata yang lebih humanis,” lanjutnya.
15. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta, kemarin. Proyek bawah tanah tersebut menjadi simbol penting bagi toleransi dan harmoni antarumat beragama di Indonesia. “Hari ini, saya merasa sangat gembira dapat hadir di peresmian Terowongan Silaturahmi antara Istiqlal dan Katedral. Ini adalah simbol kerukunan antarumat beragama yang patut kita banggakan. Sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, etnis, ras, bahasa, dan adat istiadat, tapi tetap dapat bersatu dan rukun,” ujar Prabowo dalam keterangan per, Jumat (13/12).
Prabowo mengungkapkan, perbedaan tidak boleh dijadikan pemisah, melainkan harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa. Dengan demikian, peresmian terowongan ini memiliki makna yang sangat berharga.
Dirut Waskita Karya Muhammad Hanugroho (Oho) menjelaskan, secara fungsional, TerowonganSilaturahmi dibangun untuk mempermudah mobilisasi jemaah dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral, atau sebaliknya. “Fungsi terowongan ini sejalan dengan Asta Cita presiden yang ke delapan, yaitu memperkuat harmonisasi kehidupan yang selaras dengan alam, budaya, dan masyarakat. Ini juga mendukung peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” ucap Oho usai peresmian proyek tersebut.
Dijelaskan, terowongan yang dibangun dalam waktu sekitar 10 bulan ini memiliki panjang 28,3 meter, lebar 4,1 meter, dan tinggi 3 meter. Proyek ini menelan biaya sekitar Rp 38 miliar. Desain terowongan, mengusung gaya modern dengan penggunaan material transparan pada eksteriornya, yang memungkinkan keindahan Masjid Istiqlal tetap terlihat dari Katedral, begitu pula sebaliknya.
16. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha mengungkapkan, fenomena judi online dan penipuan online (online scamming) semakin mengkhawatirkan. Dalam diskusi bertajuk “Korupsi dan Kejahatan Siber: Membedah Skema Penipuan dan Judi Online” yang berlangsung di kantor AJI Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/12), Judha menekankan adanya upaya normalisasi terhadap kedua sektor tersebut, yang berpotensi menjadikannya sebagai mata pencaharian baru.
“Saat ini kami melihat ada semacam normalisasi, judi online dan online scam menjadi bentuk mata pencaharian baru,” kata Judha. Ia menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah WNI yang tertarik untuk bekerja di sektor judi online dan penipuan online, terpicu oleh iming-iming gaji yang tinggi. “Ada WNI yang secara sadar ingin bekerja di sektor itu, karena gaji tinggi. Jadi, tidak ada unsur TPPO-nya (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” ujarnya.
17. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada 15 mantan petugas Rutan KPK yang terlibat pungli terhadap tahanan. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Maryono menyatakan, tindakan mereka mencerminkan pepatah “pagar makan tanaman”. Artinya, mereka yang seharusnya memberantas korupsi tapi justru terlibat dalam praktik korupsi.
“Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Hakim Maryono saat membacakan putusan di ruang sidang, Jumat (13/12).
Mereka memungut uang secara tidak sah dari para tahanan. Mereka dianggap mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Perbuatan mereka juga tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, sedangkan mereka menikmati uang hasil korupsi.
Tiga mantan Kepala Rutan KPK dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Eks Karutan KPK Deden Rochendi dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Eks Karutan KPK Ristanta dihukum 4 tahun penjara dan denda serta subsidair yang sama. Mantan Karutan KPK Ahmad Fauzi dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. (Harjono PS)
