HOT ISU PAGI INI, JOKOWI – GIBRAN PASRAH, TIDAK MELAWAN DIRINYA DIPECAT  SEBAGAI KADER PDI-P

oleh
oleh

Mantan Presiden Jokowi (net)

 

Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Jokowi menghormati keputusan PDIP memecat dirinya sebagai kader partai besutan Megawati Soekarnoputri, ia tak membela diri. Anak sulungnya yang kini menjadi Wapres, Gibran Rakabuming Raka juga menghargai keputusan tersebut. Sementara menantu Jokowi yang Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak ambil pusing dengan pemecatan itu, saat ini dirinya sudah jadi kader Partai Gerindra. Isu menarik lainnya, KPK geledah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Mantan Presiden Jokowi menghormati keputusan PDIP memecat dirinya sebagai kader partai besutan Megawati Soekarnoputri, ia tak membela diri. Ditemui di kediamannya, Kota Solo, Jateng, Jokowi mengatakan, dirinya menghormati keputusan tersebut. “Ya, ndak apa-apa, saya menghormati itu,” kata Jokowi sambil tertawa ringan pada Selasa (17/12).

Jokowi menyebut, dirinya tidak dalam posisi membela diri terkait alasan PDI-P memecatnya. “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian. Karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” ujarnya melanjutkan.

2. Wapres Gibran Rakabuming Raka angkat bicarasoal pemecatan dirinya sebagai kader PDI-P. Gibran menghargai keputusan tersebut. “Ya kami menghargai dan hormati putusan partai,” ujar Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12). Gibran menjelaskan, dirinya ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Dia tidak menjawab secara jelas apakah akan pindah ke partai lain atau tidak. “Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya. Saat ditanya apakah akan pindah ke partai lain, Gibran langsung menukas, “Tunggu saja.”

 

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal dirinya yang baru saja dikeluarkan dari PDIP saat berpidato dalam acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 yang berlangsung di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI) Lantai 8, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12) malam. Gibran menyebut Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengalami nasib serupa dengan dirinya. Ia mundur dari PDIP karena mendukung Prabowo Subianto dan dirinya pada Pilpres 2024 lalu.

“Jadi sebenarnya, Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai,” kata Gibran. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemecatannya, Gibran mengingatkan para hadirin untuk menerima perbedaan. “Tapi Bapak, Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi, yang namanya perbedaan itu hal biasa, perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita,” ujarnya.

 

3. Presiden Prabowo Subianto menepuk punggung Wapres Gibran Rakabuming Raka beberapa kali sebelum meninggalkan Indonesia untuk menghadiri KTT D-8 di Kairo, Mesir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12). Prabowo awalnya berpamitan dengan Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Lalu, Prabowo dan Gibran tampak berjalan berdampingan menuju pesawat kepresidenan. Prabowo tampak berbicara dengan Gibran sambil menepuk-nepuk punggung anak sulung mantan Presiden Jokowi itu. Setelahnya, Gibran tampak memberi hormat kepada Prabowo yang akan terbang ke Kairo.

 

4. Menantu Jokowi yang Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku, dirinya saat ini merupakan kader Partai Gerindra. “Saya kan kader Gerindra sekarang, sudah dari kemarin bukan dari sekarang,” ujar Bobby kepada wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Forkopimda Sumut di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (17/12). Saat ditanya soal hubungannya dengan PDI-P Sumut, Bobby menyebut, semuanya baik-baik saja. “Tadi juga duduk (di acara silaturahmi Forkopimda) sama ketua DPRD Medan, kan ketuanya dari PDI-P,” kata Bobby.

 

5. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku partainya sangat terbuka jika mantan Presiden Jokowi mau bergabung ke Golkar usai dipecat dari PDI-P. Sarmuji menyatakan, tidak ada halangan bagi Golkar untuk menerima Jokowi sebagai kader partainya. “Kita tunggu saja langkah Pak Jokowi selanjutnya. Jika setelah mempertimbangkan segala hal Pak Jokowi masuk ke Golkar, sebagai partai terbuka, tidak ada halangan bagi Golkar untuk menerima beliau dengan tangan terbuka,” ujarnya, kemarin. Kendati demikian, Sarmuji tidak mau berkomentar lebih jauh soal pemecatan Jokowi dari PDI-P. “Pemecatan itu menjadi urusan partai lain, jadi kami tidak bisa campuri,” ujarnya.

 

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya siap menerima Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang baru saja dipecat dari PDIP. Bahlil menegaskan, Golkar partai yang inklusif bagi semua individu yang ingin berkontribusi dalam politik. “Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik melalui partai. Jadi Golkar sangat inklusif ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, kemarin.

Bahlil mengakui, Jokowi adalah seorang tokoh dan negarawan. Dia akan memantau perkembangan situasi setelah pemecatan Jokowi dari PDI-P. Namun, saat ditanya soal kemungkinan bergabungnya Jokowi, Gibran, dan Bobby ke Golkar, Bahlil tidak memberikan jawaban yang jelas. “Ya kita lihat, kita lihat perkembangannya ya. Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi,” sambung Bahlil.

 

6. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya terbuka jika Jokowi mau jadi kader Nasdem. Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi. “Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Namun, ia menyerahkan segala keputusan itu ke tangan Jokowi sendiri. Baginya, Jokowi sangat mengerti langkah politik yang harus diambil untuk menghadapi dinamika politik ke depan.

 

7. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menghormati keputusan PDI-P yang memecat Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. “Kami menghormati saja putusan teman-teman di PDIP,” kata Hinca di gedung DPR, Selasa (17/12). Hinca tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai keputusan yang diambil partai lain. “Kalau ada kejadian di rumahmu, rumahmu kau urus. Jangan kau urus rumah orang lain. Begini di partai politik sangat menghormati kedaulatan masing-masing partai. Kami mengelola partai kami. Kami kembangkan, mudah-mudahan Demokrat kembali lagi berjaya dan kami yakin partai ini akan berkembang lebih baik,” ujarnya.

 

8. KPK tetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI), tetapi tidak mengungkapkan identitas dua tersangka tersebut. “Tersangka terkait perkara ini ada, kita dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana berasal dari CSRnya BI,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12).

Rudi mengatakan, KPK menggeledah sejumlah ruang kerja di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo pada Senin (16/12) malam. Rudi mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

 

KPK geledah kantor Bank Indonesia, Jakarta terkait dugaan kasus korupsi penggunaan dana CSR di BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Senin (16/12) malam. “Betul, ada giat penggeledahan semalam oleh penyidik di Kantor BI,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (17/12). Tessa tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, dirinya menunggu perkembangan informasi terkait penggeledahan tersebut dari penyidik. “Saya belum di-update sama Direktur Penyidikan. Nanti kan ada konferensi pers itu, coba tanyakan langsung,” kata Nawawi.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dugaan korupsi CSR itu telah masuk ke tahap penyidikan. “KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep di Bogor, Jumat (13/9) lalu. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan ini diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, KPK belum mengungkap identitas tersangka yang terjerat kasus ini maupun konstruksi perkaranya.

 

9. KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik usai menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Salah satu tempat yang digeledah yakni ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. “Ada beberapa dokumen dan barang-barang yang kita ambil,” ujar Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Rudi Setiawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/12) petang. “Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, berapa besarannya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya. Itu yang kira cari,” imbuhnya.

Rudi menjelaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengonfirmasi barang bukti yang disita tersebut. “Barang-barang yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi,” kata dia. KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum mengumumkan identitas dua tersangka tersebut. “Ada beberapa tersangka yang kita telah tetapkan, sementara dua orang tersangka ya,” ungkap Rudi.

 

KPK ungkapkan modus dugaan korupsi dana CSR dari BI. Deputi Penindakan KPK Irjen (Po)l Rudi Setiawan menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Diduga ada yayasan yang terlibat. “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper, kurang lebihnya seperti itu. Yayasan, ada yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” ujar Rudi di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/12) petang.

Rudi mengungkapkan tim penyidik sudah menggeledah beberapa ruang kerja di Kantor BI, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan tim penyidik akan memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan untuk mengonfirmasi perihal barang bukti tersebut.

 

10. Bank Indonesia (BI) merespons penggeledahan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR pada Senin (16/12). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso membenarkan KPK mendatangi kantor BI pada Senin kemarin untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR yang disalurkan BI. “Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Ramdan mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlangsung. “Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK,” katanya.

 

11. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan Arab Saudi harus memenuhi syarat peningkatan gaji dan perlindungan, sebelum pemerintah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). “Arab Saudi itu selama ini selalu minta gajinya rendah. Dari 2015 itu mintanya 300 (dolar AS), kira-kira Rp5 juta. Sistem perlindungannya di sana juga masih kurang,” ujar Karding usai dialog publik di Kantor Kementerian P2MI, di Jakarta, Selasa (17/12).

Karding menyebutkan, jika Saudi ingin moratorium idicabut, mereka harus menjamin PMI terlindungi dari sisi kesehatan, pekerjaan, sampai risiko pemecatan. Pemerintah juga mengusulkan supaya PMI bekerja di bawah perusahaan penyalur, bukan langsung kepada majikan. Dengan skema ini, perusahaan penyalur bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi masalah.

Karding berjanji akan menindak tegas calo-calo yang membantu keberangkatan pekerja imigran Indonesia yang tak sesuai prosedur. Langkah tersebut bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada PMI. “Salah satu cara mengurangi unprosedural adalah calo-calo ini kita selesaikan. Calo, baik perorangan maupun kelompok, atau kedok institusi. Penegakan hukum,” kata dia.

 

12. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menunggu surat resmi dari pemerintah untuk membahas pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana. Hal ini disampaikannya usai berkoordinasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. “Ini adalah praktik baik yang sangat luar biasa. Kami di DPR menunggu surat dari pemerintah karena kami sudah berkomunikasi dengan Pak Menkum Supratman Andi Agtas,” ujar Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Willy menambahkan, meskipun saat ini sedang masa reses, Komisi XIII DPR tetap berkomitmen untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah agar pemberian amnesti dapat segera dieksekusi. “Tinggal kemudian kapan ini akan kami respons. Jika ini (dibutuhkan) cepat, mungkin tidak tertutup kemungkinan kami akan membahasnya di masa reses ini,” sebutnya.

 

13. Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Firli Bahuri yang ditangani Polda Metro Jaya (PMJ). “Kami pernah menyampaikan, itu memang imbauan kami kepada Deputi Korsup. Deputi Korsup mana nih? Kebetulan beliau ini seangkatan dengan Pak Firli, seangkatan sama Pak Karyoto [Kapolda Metro Jaya] juga ya pak, ini Irjen Pol Didik Agung,” ucap Nawawi dalam konferensi pers catatan akhir tahun di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/12). Didik tidak menghadiri konferensi pers tersebut karena ada kegiatan lain. Nawawi menjelaskan KPK diberikan mandat UU untuk mensupervisi kasus-kasus korupsi mangkrak yang ditangani aparat penegak hukum lain.

 

14. Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta warga Kristiani dan Katolik untuk melaporkan kepadanya langsung jika misa atau perayaan Natal dipersulit. Hal tersebut disampaikannya dalam acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Kantor KWI, Jakarta, Selasa (17/12). Gibran lantas memampang nomor Whatsapp ‘Lapor Mas Wapres’ bernomor 081117042207 di layar besar. “Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal dan perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, Pemda atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor handphone, bisa langsung di WA atau ditelepon,” tegas Gibran.

Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan tahun baru dengan aman, penuh sukacita dan rasa nyaman. Gibran menegaskan komitmennya tak berubah untuk membela seluruh agama yang ada di Indonesia. “Sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Tiga tahun lebih di Solo tantangannya juga luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, pohon Natal itu tantangannya berat,” ujarnya.

 

15. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly minta maaf atas keterlambatan tim penyidiknya mengusut kasus penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, George Sugama Halim, terhadap pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati. Nicolas mengaku ada sejumlah kendala nonteknis yang membuat polisi baru menangkap George pada Senin (16/12) meskipun kasus penganiayaan tersebut terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu “Kami selaku penyidik mohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal nonteknis yang kami hadapi,” kata Nicolas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Nicolas menegaskan, pihak kepolisian sudah menindaklanjuti kasus penganiayaan ini sebelum viral di media sosial.

Sementara George Sugama Halim (35), anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur meneteskan air mata saat ditanya alasannya menganiaya karyawati berinisial D (19). “Saya khilaf,” kata George sambil menyeka air mata menggunakan tangan kiri yang tengah diborgol, saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Timur. (Harjono PS)