Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol untuk dihentikan dulu. Hal itu diungkapkan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo. Di sisi lain, saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo memberi kesempatan para koruptor bertobat dengan mengembalikan yang mereka curi kepada negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol untuk dihentikan dulu. Hal itu diungkapkan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo saat “Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group” di Jakarta, kemarin.
Sony bilang, saat ini jumlah jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai lebih kurang 3.020 kilometer (km). Sementara masih ada beberapa proyek jalan tol yang statusnya masih konstruksi, tender, bahkan sedang dilakukan feasibility study (FS). Namun demikian, Sony menegaskan, jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan FS akan tetap dilanjutkan.
“Ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak. Yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” jelas Sony. Dia mencontohkan salah satu proyek jalan tol yang akan disetop dulu karena sebatas baru rencana, misalnya Tol Puncak dan ruas Tol Kulonprogo-Cilacap. Sedangkan proyek-proyek yang sudah dalam tahap lelang, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dipastikan jalan terus.
“(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden ‘Puncak karena sudah urgent, jalan’, baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu,” ucapnya.
2. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya menganggap langkah Presiden Prabowo Subianto meminta penghentian proyek pembangunan jalan tol baru, tepat. Ia menilai, langkah Prabowo tersebut sesuai dengan cita-cita kepala negara untuk mewujudukan swasembada pangan. Kata Danang, untuk mewujudkan cita-cita itu, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan.
“Presiden Prabowo ingin segera merealisasikan swasembada pangan, sehingga infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas,” ujar Danang, Kamis (19/12). Ia menyebutkan, Komisi V DPR juga sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membantu peningkatan produksi pangan di Tanah Air.
Danang menganggap, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Langkah itu perlu dilakukan untuk mendukung berbagai program yang menjadi visi dari Prabowo. “Artinya, tol-tol baru yang belum jadi prioritas pemerintah, belum akan dilaksanakan terlebih dahulu. Fokus kita adalah mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam peningkatan pangan,” ujarnya.
3. Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dengan cara mengembalikan hasil curiannya kepada negara. Kesempatan bertobat tersebut diberikan dalam hitungan minggu hingga bulan, namun Prabowo tidak menyebutkan waktu yang spesifik terkait hal itu.
“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12).
Prabowo tidak menjelaskan secara detil cara pengembalian hasil korupsi, tetapi ia berpendapat koruptor bisa mengembalikan hasil curiannya dengan diam-diam supaya tak ketahuan. Menurut Prabowo, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dengan cara mengembalikan hasil curiannya kepada negara.
Prabowo juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum dan menunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara. Seluruh aparat juga diingatkan untuk setia kepada negara dan rakyat. Ia meyakini langkah-langkah itu didukung rakyat Indonesia. “Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayar lah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kami akan menegakkan hukum,” tuturnya.
4. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat untuk menyuarakan gencatan senjata di Palestina. Hal itu mereka sampaikan usai keduanya melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Mesir, Rabu (18/12). El-Sisi mengatakan, Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah pandangan yang sama, khususnya soal konflik yang terjadi di Timur Tengah.
“Kami juga bicara bersama posisi menyikapi update perkembangan dunia, terutama di Middle East. Di kawasan ini, kita berbicara sangat banyak terkait perkembangan di Timur Tengah seperti di Suriah,” kata El-Sisi yang dikutip Kamis (19/12). “Kita juga mendorong terus adanya gencatan senjata di Palestina dan solusi dua negara, Israel dan Palestina,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Mesir sepakat untuk mempromosikan Islam yang moderat. “Kami sepakat bahwa mayoritas penduduk Muslim kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat. Islam yang penuh toleransi. Bukan Islam yang lain atau Islam yang penuh dengan curiga atau kebencian,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (19/12). “Persamaan kita adalah Islam yang moderat dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini supaya kita bisa melawan Islamofobia. Kita harus menghilangkan curiga, Islam pada dasarnya yang penuh perdamaian,” tegas Prabowo.
5. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah dan bawah semakin tergerus imbas kebijakan pemerintah memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Kenaikan PPN tersebut sudah jelas akan menambah tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama mereka-mereka yang berada di lapis bawah dan menengah,” kata Anwar, Rabu (18/12).
Anwar menganggap kenaikan PPN jadi 12 persen akan berdampak terhadap penawaran dan permintaan barang dan jasa secara umum. Ia mengatakan kenaikan PPN ini akan membuat peningkatan biaya perusahaan. “Dan akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat secara agregat,” kata dia.
Anwar meminta pemerintah menghitung lagi secara sungguh-sungguh kebijakan PPN 12 persen. Terlebih, sejak bulan Mei 2024 lalu daya beli masyarakat sudah menurun. “Di samping itu pihak perusahaan tentu juga akan terkena dampak berupa menurunnya tingkat penjualan dan profitabilitas sehingga tidak mustahil terjadi PHK dan hal demikian tentu saja tidak kita inginkan,” kata dia.
Seperti diberitakan, pemerintah telah mengumumkan kenaikan TARIF PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada barang yang tidak kena dan ada barang yang kena PPN 12 persen. Untuk barang yang kena, ia mengatakan kebanyakan merupakan barang premium yang konsumennya orang kaya.
6. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana minta Menkeu Sri Mulyani mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen di bidang pendidikan. Layanan sekolah internasional direncanakan AKAN dikenakan PPN 12 persen mulai Januari 2025. “Saya minta Menteri Keuangan mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen untuk bidang pendidikan,” kata Bonnie, Rabu (18/12).
Menurutnya, orang tua yang mengirim anak mereka ke sekolah internasional harus dianalisis latar belakang kelasnya, apakah termasuk kelas menengah atau kelas atas. Bonnie mengatakan banyak warga kelas menengah yang memaksakan diri menyekolahkan anak mereka ke sekolah standar internasional bukan karena kaya, tapi karena ingin pendidikan yang berkualitas untuk anak mereka. Hal itu juga terkait dengan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata.
“Kalau untuk menyekolahkan anak supaya dapat pendidikan bermutu saja masih dipajakin, bagaimana lagi mengakses pendidikan bermutu? Intinya, sektor pendidikan sebisa mungkin jangan dipajakin terlalu tinggi apalagi sampai 12 persen,” ucap dia.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Novita Hardini juga mengkritik rencana pemerintah mengenakan PPN 12 persen untuk sekolah berstandar internasional. Menurut Novita, kenaikan itu akan menghambat masyarakat mengakses pendidikan berkualitas. Apalagi, selama ini sekolah internasional menjadi tolok ukur meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Dengan adanya sekolah internasional, sekolah nasional memiliki tolak ukur dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini penting agar pendidikan di Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global,” kata Novita, Rabu (18/12).
Menurut data, kata dia, ada 198 sekolah berstandar internasional di seluruh Indonesia. Pendaftaran siswa pun menunjukkan tren kenaikan. Novita berpendapat banyak orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah internasional bukan karena berasal dari masyarakat kelas atas, melainkan ingin mendapatkan pendidikan terbaik. Ia menuturkan ada dua dampak dari kebijakan tersebut. Pertama, beban biaya operasional sekolah meningkat. Kedua, sekolah internasional berisiko kehilangan calon siswa.
7. Petisi batalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, hingga Rabu (18/12) pukul 23.00 WIB sudah diteken 84.051 orang. Petisi tersebut dibuat oleh akun Bareng Warga pada 19 November 2024 yang lalu dengan judul : Pemerintah, Segera batalkan Kenaikan PPN. Adapun alasan pembuatan petisi tersebut, adalah kenaikan PPN akan semakin menyulitkan hidup masyarakat karena harga berbagai kebutuhan akan naik. Padahal, keadaan ekonomi belum membaik sejak dihantam pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, pengangguran terbuka masih sekitar 4,91 juta orang. Kemudian, dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94 persen bekerja di sektor informal.
“Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas,” bunyi petisi tersebut. “Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis petisi tersebut.
8. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan beras medium dan premium tidak terdampak penerapan PPN 12 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2025. “Jadi beras medium dan premium enggak, enggak ada terdampak PPN 12 persen,” kata Zulhas usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (18/12). Zulhas berujar, hanya beras khusus yang akan terdampak PPN 12 persen. Namun, Zulhas enggan mengelaborasi apa itu beras khusus. “Beras enggak ada. Enggak ada, beras khusus masuknya. Bukan (beras) premium,” tutur Zulhas.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menyebutkan, beras premium tidak terdampak PPN 12 persen. “Enggak enggak (terdampak), beras premium juga enggak. Mungkin nanti beras khusus, tapi on discussion (dalam diskusi),” kata Arief ditemui usai rapat koordinasi terbatas di Gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
9. Organisasi relawan pro Jokowi atau Projo merespons keputusan DPP PDIP memecat Jokowi dan keluarganya sebagai kader banteng. Sekjen Projo, Handoko meminta publik menunggu langkah politik yang akan dilakukan Jokowi selanjutnya. “Biasa saja [responsnya]. Soal langkah politik Pak Jokowi ke depan, kita tunggu saja,” kata Handoko saat dihubungi, Rabu (18/12).
Handoko tak mau berspekulasi soal peluang Jokowi akan bergabung dengan partai tertentu dalam waktu dekat. Dia juga tak menjawab saat ditanya soal langkah Projo ke depan, terutama soal peluang menjadi partai. “Tunggu saja ya. Biar Pak Jokowi yang memutuskan langkah-langkah selanjutnya,” kata Handoko.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan secara resmi pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, pada Senin (16/12). Pemecatan itu tertuang dalam tiga surat keputusan (SK) yang berbeda. Yakni, SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby. Tiga surat itu diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.
10. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membuka peluang karier setinggi-tingginya bagi Polwan untuk menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian. “Saya tidak akan pernah membatasi rekan Polwan untuk berkarier setinggi-tingginya,” kata Listyo Sigit di Jakarta Selatan, kemarin. “Ke depan, kita juga menginginkan ada Kapolri dari Polwan. Ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Jenderal Sigit mengatakan, polwan bisa mulai dipersiapkan dengan penugasan pada Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Menurutnya, direktorat tersebut bisa menjadi wadah penting dalam pembinaan dan pengkaderan Polwan sejak dini.
“Direktorat TPPO dan TPPA bisa dipersiapkan untuk pengkaderan. Mulai dari pangkat paling awal, seperti lulusan Akpol, Pama, Pamen, hingga Perwira Tinggi, bisa masuk di situ. Ini menjadi langkah konkret dalam menyiapkan kader Polwan berkualitas,” kata Sigit.
Pengamat Kepolisian yang mantan anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, Polwan harus dapat memanfaatkan peluang untuk maju, bahkan menduduki posisi tertinggi di institusi Polri. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang ingin Polwan menjadi Kapolri. “Saya berharap hal ini benar-benar dimanfaatkan para Polwan sebagai peluang untuk maju,” kata Poengky, Rabu (18/12).
Dia berharap, dukungan Kapolri dapat jadi pendorong semangat bagi para Polwan untuk dapat berkarir lebih tinggi lagi, serta membuktikan kemampuannya. “Apalagi saat ini didukung oleh Kapolri yang berwawasan luas dan memberikan banyak perhatian pada kemajuan Polwan,” ujarnya.
11. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) menegaskan, pihaknya akan terus melanjutkan rangkaian Pra-MLB NU yang bakal dilaksanakan di Surabaya, Jumat-Sabtu, 20-21 Desember 2024. Mereka mengaku tak takut dengan ancaman pembubaran. Divisi Hukum dan Advokasi PO & MLB NU, Jakfar Shodiq menyampaikan pihaknya tidak gentar menghadapi ancaman pembubaran kegiatan tersebut. Menurutnya, MLB NU adalah gerakan moral yang bertujuan menyuarakan kebenaran.
“Situasi hari ini, ketika kebenaran itu mau diungkapkan, kita ini kan gerakan moral, tetapi kalau kemudian dilawan dengan arus kekuasaan, ya begitulah pendekatannya. NU tidak ada cara-cara seperti itu sebetulnya, show of force dan sebagainya. Seolah-olah yang dihadapi itu orang lain, padahal ya kita saudara sendiri [sesama Nahdliyin],” kata Jakfar, Rabu (18/12).
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut tudingan soal ketua umumnya, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya melanggar AD/ART NU hingga layak dicopot dari jabatannya, tidaklah berdasar. “Kalau semua orang bisa ngomong hanya nuduh-nuduh, percuma. Enggak ada bukti-bukti yang konkrit,” katanya di Pondokrejo, Tempel, Sleman, DIY, Rabu (18/12).
Ia justru mempertanyakan dasar tuntutan atau permintaan yang muncul dari Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU (PO & MLB NU) melalui forum Focus Grup Discussion (FGD) Pra MLB NU di salah satu Hotel di Surabaya, Selasa (17/12). Pasalnya, Gus Ipul bilang laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gus Yahya sebagai ketum PBNU belum saatnya disampaikan. Ia menyebut LPJ PBNU era Gus Yahya baru akan disodorkan saat ‘Muktamar NU yang resmi’.
12. Mantan Menkumham Yasonna Laoly keluar lewat pintu belakang Gedung KPK usai diperiksa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku pada Rabu (18/12). Yasonna mengatakan, harus menggunakan pintu belakang lantaran sedang ada aksi demo di depan Gedung KPK. “Ini kan sudah selesai (pemeriksaan), lama karena ada demo enggak bisa keluar,” kata Yasonna seraya mengatakan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P dan mantan Menkumham.
Ia mengaku tidak ditanya penyidik soal keberadaan Harun Masiku. “Tidak, tidak ada,” ungkap Yasonna. Ia jelaskan, Harun Masiku masuk ke Indonesia pada 6 Januari 2020 dan langsung keluar negeri keesokan harinya. “Itu dia masuk (ke Indonesia) tanggal 6, keluar tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan itu saja enggak ada, paling turunan-turunan yang mem-follow up,” tambahnya.
Yasonna mengaku ditanya soal permintaan fatwa yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). “Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019,”ujarnya.
13. Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Moeis mengatakan, dirinya dan keluarga maupun terdakwa lainnya dalam kasus timah tidak pernah punya, melihat, bahkan menikmati uang korupsi senilai Rp 300 triliun. “Saya mohon izin klarifikasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kami tidak pernah menikmati uang sebesar itu,” kata Harvey saat bacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/12).
Dalam pleidoinya, suami aktris Sandra Dewi ini juga mengaku janggal dengan perhitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi timah. Harvey Moeis juga mengatakan, sang istri, Sandra Dewi merupakan pihak yang paling dimanfaatkan untuk pencitraan dan paling dirugikan dalam kasus yang menjeratnya.
Menurut Harvey, Sandra Dewi telah difitnah, dihujat, dicaci maki, kehilangan nama baik, kehilangan karir, dan pekerjaan hingga “diparadekan” untuk kepentingan publisitas kasus timah. Namun, dia menyebut isterinya tidak melawan dan memilih diam. “Dia sebetulnya punya akses langsung berbicara ke publik untuk melawan, tetapi dia memilih untuk diam,” kata Harvey.
14. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tak mau wacana soal kepala daerah dipilih DPRD buru-buru disahkan. Menurutnya, harus ada pertimbangan dan diskusi yang matang sebelum pemerintah memutuskan sistem tersebut. Pasalnya, sistem pemilihan langsung muncul sebagai perlawanan atas era Orde Baru yang serba tertutup dan tak demokratis.
“Ya gini, ini bukan memilih ayam atau telur. Kalau Nasdem, kita sama-sama, kenapa sistem demokrasi yang terbuka ini lahir? Sebagai kritik terhadap masa lalu yang sangat limitasi,” ujar Willy di gedung DPR, Senayan, Rabu (18/12). “Kita sama-sama memiliki pengalaman buru, baik (sistem pemilihan) tertutup ataupun yang ekstrim terbuka seperti ini,” imbuhnya.
Willy Aditya meminta, proses demokrasi tidak terganggu hanya karena biaya politik yang tinggi. Ia menyampaikan, proses pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari demokrasi yang telah disepakati. Tanpa proses tersebut, mantan Presiden Jokowi juga tak mungkin bisa terpilih sebagai presiden.
“Tidak mungkin ada seorang Jokowi tanpa ada proses demokrasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan seorang tukang kayu dari Yogya yang kemudian menginspirasi banyak orang. Tidak mungkin ada seorang Jokowi tanpa ada proses demokrasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan seorang tukang kayu dari Yogya yang kemudian menginspirasi banyak orang,” katanya.
15. Pakar Politik Undip Sekarang, Nur Hidayat Sardini mengatakan, wacana mengubah pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih DPRD merupakan langkah mundur dalam praktik demokrasi. “Bagi saya pembahasan kita mengenai itu adalah langkah yang sangat mundur. Kalau pemilihan itu seperti sekarang, semua orang terlibat, dan itu derajat demokratisnya jauh lebih tinggi daripada oleh DPRD,” ujarnya di Hotel Grand Candi Semarang, Rabu (18/12).
Ia menilai, ongkos itu sebagai investasi untuk membangun demokrasi. “Yang harus diketahui adalah bahwa pembangunan demokrasi itu tidak dianggap sebagai cost dalam pos anggaran negara, tetapi merupakan investasi politik karena mahalnya persatuan dan kesatuan bangsa,” kata pria yang akrab disapa NHS itu.
16. Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto tercatat sebagai Kapolda termiskin di Indonesia. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, total kekayaan Djoko Poerwanto per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 926 juta. Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Lulusan Akpol 1989 yang lahir 7 November 1967 itu kini menjadi perhatian publik, lantaran predikatnya sebagai Kapolda termiskin di Indonesia.
Predikat sebagai Kapolda termiskin kedua disandang oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir ia serahkan pada 2014, total kekayaannya hanya Rp 1,35 miliar. Angka tersebut menjadikannya Kapolda termiskin kedua di Indonesia. Padahal Whisnu dikenal sebagai sosok polisi berprestasi dan berintegritas.
17. Polisi menangkap pelaku jaringan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. AA berperan sebagai pembuat dan penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu. “Iya, satu pelaku jaringan uang palsu di Gowa ditangkap di Wajo,” kata Kasat Reskrim Polres Wajo, Iptu Alvin Aji Kurniawan, Rabu (18/12).
Alvin menerangkan, dalam jaringan tersebut, AA memiliki peran sebagai penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu di kampus UIN Makassar dengan mendapatkan imbalan Rp3 juta. “Dari keterangan tersangka, dia bekerja sebagai pembuat benang dalam uang, dengan bayaran Rp3 juta,” ungkapnya. (Harjono PS)
