Mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Jokowi menanggapi dengan santai soal namanya yang masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurtut Jokowi, yang dikorupsi apa, buktikan saja. Ia menyebut, banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo meminta para hakim untuk tidak memberikan vonis ringan kepada pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar. Menurut Prabowo vonis 6,5 tahun terhadap Harvey terlalu ringan dan menyakiti rasa keadilan masyarakat, harusnya dihukum 50 tahun penjara. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi menanggapi dengan santai tudingan soal namanya yang masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurtut Jokowi, yang dikorupsi apa, buktikan saja. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya, Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng, Selasa (31/12/2024).
Jokowi menyebut, banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” kata Jokowi.
Saat disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.
“Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” jelasnya.
Seperti diberitakan, nama Jokowi masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi OCCRP, organisasi nirlaba yang berpusat di Amsterdam, Belanda. OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini untuk merangkum finalis Person of The Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Mereka telah mengumpulkan nominasi tersebut melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024).
Mantan Presiden Jokowi juga membantah tudingan soal dirinya menginginkan tiga periode masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. “Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” kata Jokowi di Kota Solo, Jateng, Senin (30/12). Jokowi yang baru saja dipecat dari keanggotaan PDIP itu menyarankan untuk konfirmasi langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ataupun kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani. “Tanya kan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai,” jelasnya.
Seperti diberitakan, tudingan bahwa Jokowi ingin tiga periode kembali ramai diperbincangkan usai disampaikan kembali oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyampaikan hal itu saat menanggapi penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) DPR, Harun Masiku.
2. Ketua Bali Corruption Watch (BCW), Ir. Putu Wirata Dwikora, SH, MH. Putu Wirata mimta KPK lakukan penyelidikan secara transparan terhaqdap masuknya nama mantan Presiden Jokowi dalam lima figur paling korup tahun 2024 versi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Juga atas berbagai laporan masyarakat terkait sosok Jokowi, keluarga, dan nama terkait lainnya, yang diantaranya sudah dilaporkan masyarakat ke KPK.
‘’Ya, KPK harus lakukan penyelidikan,’’ kata Putu Wirata menanggapi masuknya nama mantan Presiden Jokowi dalam 5 figur paling korup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Kamis (2/1).
Demikian juga, ujarnya, kasus yang beritanya santer berkembang di media, diantaranya isu soal ‘’Blok Medan’’ perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan pengusaha Muhaimin Syarif. ‘’Di tengah sorotan publik nasional dan sekarang juga sorotan internasional, KPK mesti menjawab dengan sungguh-sungguh menyelidiki kasus yang dilaporkan masyarakat dan memilih prioritas pada yang semestinya diungkap tanpa tebang pilih,’’ lanjut Putu Wirata lagi.
3. Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries menilai, publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan mantan Presiden Jokowi sebagai tokoh terkorup dudunia harus disertai bukti pendukung yang cukup. Albert berpandangan, adanya nama Jokowi yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. “Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert, Rabu (1/1).
Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau “trial by NGO” oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Sebab, Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga mengomentari soal nama mantan Presiden Jokowi yang masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi OCCRP. Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta.
“Yang pertama, lembaga tersebut (OCCRP) merilis berdasarkan polling. Bukan data dan fakta,” kata Irma, Rabu (1/1). Daftar finalis ini viral setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. Seperti diberitakan, OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024.
4. Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo meminta para hakim untuk tidak memberikan vonis ringan kepada pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar.
“Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi,” ujar Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, kemarin.
Prabowo menilai masyarakat menyadari bahwa vonis terhadap Harvey, yang merugikan negara ratusan triliun, hanya beberapa tahun penjara. “Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya,” jelasnya.
Prabowo mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Burhanuddin menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan memilih untuk naik banding. Prabowo menegaskan bahwa vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey adalah 50 tahun penjara. “Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya. Naik banding,” kata Prabowo. “Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih adil dan tegas di Indonesia. “Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus,” kata Prabowo. Presiden lantas menyinggung kasus korupsi yang terdakwanya divonis ringan padahal korupsinya mengakibatkan kerugian negara ratusan triliun. Iprabowo lalu membandingkan hukuman tersebut dengan pidana pencurian ayam yang pelakunya dihukum berat dan dihakimi massa ketika ditangkap. “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Yang curi ayam saja, dihukum berat, dipukulin,” imbuhnya.
5. Kejagung RI merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait koruptor dihukum 50 tahun penjara. Kejagung mendukung pernyataan Presiden Prabowo itu. “Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden tentu kami sangat mendukung ya, apa yang sudah dinyatakan oleh beliau dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi pers di Kejagung RI, kemarin.
Harli menjelaskan, Kejagung langsung memberi respons atas pernyataan Presiden Prabowo. Dia menyebut saat ini pihak penuntut umum sudah mengajukan banding ke pengadilan terkait hasil putusan hukuman 6,5 tahun terhadap terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang rugikan negara hingga Rp 300 triliun. “Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan,” jelas Harli.
6. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita telah salah menilai pernyataannya terkait isu pemberian maaf untuk koruptor. Hal ini disampaikannya merespons Romli yang menyebut dirinya bisa dipidana dengan pasal fitnah dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena angkat bicara soal pemberian maaf buat koruptor yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto.
“Prof Romli Atmasasmita menganggap saya bisa dipidana pasal fitnah dan UU ITE, karena saya menyebut tidak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor,” tulis Mahfud melalui akun resmi Instagram-nya, @mohmahfudmd, Rabu (1/1). Mahfud menyebut, Romli menganggap dirinya salah lantaran tidak bertanya dulu ke ahli terkait pemberian maaf oleh Presiden terhadap koruptor.
Mahfud juga menganggap Romli juga salah karena tidak bertanya lebih dahulu terkait pernyataan yang dia sampaikan. “Saya juga menganggap Prof Romli salah karena tidak bertanya dulu kepada saya tentang apa yang saya katakan atau tidak mendengar sendiri apa yang saya katakan di Podcast Terus Terang Episode 34 tanggal 24 Desember 2024,” ucapnya.
Mahfud menjelaskan, pernyataannya itu dia utarakan setelah Presiden menyatakan akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk dimaafkan asal bersedia mengembalikan hasil korupsinya kepada rakyat. Dalam pernyataan itu, Kepala Negara membuka peluang bahwa langkah tersebut bisa dilakukan secara diam-diam. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa di Al Azhar Conference Center, Universitas Al Azhar, Kairo pada Rabu (18/12/2024) lalu.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, pelaku korupsi masuk dalam kategori pelanggar HAM. Sebab, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. “Sehingga para pelakunya (korupsi) sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM,” kata Pigai di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pigai menegaskan, pemerintah tak akan memberikan pengampunan terhadap koruptor. Ia memastikan, hal tersebut tidak akan dilakukan pada pemerintahan saat ini “Enggak mungkin lah. Siapa? Enggak mungkin. Saya kira terlalu jauh itu. Enggak mungkin. Presiden mengatakan, tidak mungkin,” ujarnya.
7. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan prajurit TNI yang ditugaskan di wilayah Papua. Momen itu terjadi saat Prabowo melakukan panggilan video bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela acara malam akrab bersama prajurit TNI di Yonif 754/Eme Neme Kangasi (ENK), Timika, Papua Tengah, Selasa (31/12/2024). Acara tersebut menandai malam pergantian tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025.
“Semoga Saudara-saudara tetap semangat, tetap teguh dengan pengabdian,” sapa Presiden Prabowo kepada prajurit yang hadir secara fisik dan daring, dikutip dari siaran pers, Rabu (1/1). Presiden mengatakan, para prajurit TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI demi masa depan bangsa Indonesia. “Jadilah TNI yang baik, dicintai rakyat. TNI adalah benteng terakhir NKRI, TNI adalah jaminan kemerdekaan kita,” tambahnya.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para prajurit atas nama negara, pemerintah, dan rakyat. “Terima kasih atas pengabdianmu. Terima kasih atas kesetiaanmu. Selamat bertugas, dan semoga yang maha kuasa selalu menyertai Saudara-saudara,” ucap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto muncul dua kali dalam perayaan malam Tahun Baru 2025 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024) malam. Prabowo aaik mobil Maung, membelah lautan manusia di Bundaran HI. Awalnya, Prabowo melintas di Bundaran HI menggunakan mobil Pindad Maung berwarna putih.
Prabowo keluar dari sunroof mobil untuk menyapa warga yang tengah merayakan malam menuju pergantian tahun. Ia melintas di Bundaran HI dari arah Sarinah menuju Sudirman sekitar pukul 19.03 WIB. Prabowo memakai kemeja safari berlengan pendek berwarna krem yang menjadi ciri khas pakaiannya.
Prabowo menyalami warga yang hadir di Bundaran HI. Ia juga melambaikan tangan kanannya ke arah warga. Beberapa kali Prabowo mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada sebagai tanda salam.
8. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi memenuhi nazar berjalan kaki dari gedung DPR, Senayan, Jakarta, ke daerah pemilihannya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (1/1). Didik memang bernazar akan berjalan kaki dari Jakarta ke kampung halamannya jika terpilih sebagai anggota DPR pada Pileg 2024 yang lalu.
“Ini adalah janji pribadi saya kepada Allah SWT. Setiap orang pernah berjanji di hadapan Tuhan, dan saya ingin menepati janji itu selama saya masih diberi kesempatan hidup,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1). Didik mengeklaim, janji ini ia penuhi untuk menunjukkan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat Boyolali. “Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya siap berkorban dan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi mereka, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan,” kata Didik.
9. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah memutuskan untuk mengenakan tarif PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Dijelaskan, barang dan jasa mewah adalah barang dan jasa tertentu yang sudah dikenakan tarif PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. “Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang digunakan oleh masyarakat papan atas,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa kemarin.
Selain itu, ada pula kapal pesiar atau yacht, serta rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, menurut Prabowo, untuk barang dan jasa selain yang digolongkan barang dan jasa mewah, tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. “Yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang berlaku sejak tahun 2022,” kata Prabowo didampingi Menkeu, Sri Mulyani Indrawati.
10. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah mensosialisasikan barang dan jasa kategori mewah yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Dolfie mengatakan, sosialisasi secara masif dan detail diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi jelas terkait hal ini.
“Pemerintah juga harus menjelaskan dan mensosialisasikan daftar barang dan jasa yang diklasifikasikan mewah, sehingga rakyat mendapatkan informasi yang jelas dan tuntas,” ujar Dolfie kepada Kompas.com, Rabu (1/1). Doflie mengakui, penerapan PPN 12 adalah amanat dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021.
Dolfie juga mememinta pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dan pelayanan masyarakat membaik setelah menerapkan PPN 12 persen “Yang harus menjadi perhatian pemerintah dan telah menjadi atensi sebagaimana dalam pembahasan APBN 2025 adalah kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik,” ujar Dolfie lagi. Menurut Dolfie, perbaikan kinerja ekonomi nasional harus terwujud dan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemberlakuan PPN 12 persen yang menyasar barang dan jasa mewah ini, juga harus dipastikan mendorong penerimaan negara.
Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid mengapresiasi kebijakan strategis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam dua hingga tiga bulan pertama pemerintahan sejak 20 Oktober 2024. Seperti misalnya, program ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis dan peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM), termasuk penguatan diplomasi luar negeri. Jazilul katakan, fraksinya siap mengawal secara total seluruh kebijakan strategis yang dibuat pemerintah di tengah tantangan ekonomi, geopolitik, energi, dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya.
“PKB menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan kinerja pemerintah di bawah Presiden Prabowo. PKB siap secara total berada di belakang Presiden Prabowo untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program yang dibuat. PKB solid dalam barisan Presiden Prabowo,” kata Jazilul di Jakarta, Rabu (1/1).
Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta masyarakat bersyukur karena pemerintah mengatur skema PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Ia meminta masyarakat tidak terlena dengan polemik kenaikan PPN menjadi 12 persen yang belakangan bergulir di media sosial. “Masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan pro rakyat yang telah diputuskan Prabowo,” ujar Saleh dalam keterangan resminya, Rabu (1/1). “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” sambungnya.
11. Pengacara bernama Rudi S Gani (49) tewas ditembak padai malam pergantian tahun baru 2025 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban, Maryam mengatakan, peristiwa penembakan terjadi ketika makan malam bersama seluruh keluarga di rumah mereka. Saat itu, kaanya, terdengar suara letusan dari luar rumah sekitar pukul 21.50 WITA. “Sementara makan makan sama keluarga tiba-tiba ada suara ledakan langsung dia tergeletak begitu saja,” kata Maryam di Makassar, Rabu (1/1).
Maryam menerangkan pada saat makan malam itu dirinya berada di samping korban, sementara rumahnya lagi direnovasi. Dia mengaku melihat ada sebuah mobil yang datang dan diparkir di depan rumah mereka saat itu. “Dia di samping saya, tidak ada (orang) karena gelap. Tidak ada diperhatikan, karena kita di situ sementara makan,” ungkapnya.
Setelah ditembak, korban langsung jatuh tergeletak. Maryam awalnya mengira suaminya mengalami pecah pembuluh darah, karena belum melihat lukanya. Dia baru tahu suaminya tewas tertembak itu belakangan berdasarkan informasi polisi. “Saya belum melihat luka pada saat itu, pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar, saya periksa ternyata tidak, saya periksa saya lihat ada memar di samping hidung. Terus baru saya tahu saat polisi bilang ini ditembak,” ungkapnya.
12. Polisi sedang menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan pengacara Rudi S Gani (48) di rumah istrinya, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (31/12) malam atau tepat di malam tahun baru 2025. “Sementara kasus itu masih kita selidiki,” kata Kasubsi PIDM Sihumas Polres Bone, Iptu Rayendra Muchtar, Rabu (1/1).
Penembakan tersebut terjadi pada saat korban berada di dalam ruangan kerjanya yang sementara akan makan malam bersama keluarga dan rekannya, Selasa (31/12) sekitar pukul 21.50 WITA. “Kemudian dari luar ruang kerja itu, terdengar suara letusan, lalu korban jatuh tergeletak dan ada rekannya melihat wajah korban berdarah. Sehingga dilarikan ke puskesmas,” ungkapnya.
13. Tujuh profesor di bidang kesehatan yang tergabung dalam Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa kirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto soal profil kesehatan masyarakat yang belum memuaskan dan ketidakharmonisan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan organisasi profesi (OP). Mereka adalah Djohansjah Marzoeki, Sukman Tulus Putra, Menaldi Rasmin, Muchtaruddin Mansyur, Zainal Muttaqin, Andi Asadul Islam, dan Hardyanto Soebono. Dalam surat terbuka itu, mereka menyinggung
“Di pengujung tahun 2024, perkenankan kami dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa ingin menyampaikan pandangan kami mengenai kondisi dunia kesehatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami mencatat beberapa isu mendesak yang memerlukan perhatian segera,” kata Aliansi dalam surat terbukanya, Rabu (1/1).
14. Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat. Ia dipecat setelah warga negara (WN) Malaysia yang menonton konser musik elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) mengaku diperas oleh sejumlah polisi di JIExpo, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2024). Kabar Donald dikeluarkan dari Polri disampaikan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam.
Polri menjatuhkan sanksi pemecatan usai menggelar sidang pelanggaran Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) pada Selasa (31/12/2024) pukul 11.00 WIB hingga Rabu (1/1) pukul 04.00 WIB. Pemecatan Donald berjarak dua hari setelah ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/ 2776/ XII/Kep./2024 pada Minggu (29/12/2024). (Harjono PS)
