Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini soal ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Kata dia, yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan. Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahannya. Ia akan menindak siapa pun yang tidak mau patuh. “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujarnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras untuk rakyat. Jika tidak, Prabowo tidak segan untuk menyingkirkannya. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegasnya dalam acara puncakpPeringatan HUT ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2) malam, sekaligus menjawab isu reshuffle kabinet usai 100 hari masa pemerintahannya.
Peringatan keras tersebut disampaikan Prabowo berkali-kali. Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahannya demi kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, akan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa. “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tandasnya.
Prabowo menegaskan, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, telah memerintahkan setiap kementerian untuk membersihkan diri. “Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah memperingatkan anak buahnya untuk memenuhi tuntutan rakyat terkait pemerintahan yang bersih. Ia mengancam akan menindak jajaran pemerintah yang tidak patuh untuk mewujudkan hal tersebut. Prabowo mengaku sudah berkali-kali memberikan peringatan tersebut pada 100 hari pertama pemerintahannya. Ia berharap seluruh aparat pemerintah sadar diri untuk membersihkan institusinya masing-masing.
2. Prabowo lalu menyinggung orang-orang yang memakinya dengan kata kasar, namun ia tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut dia, semua sudah tahu siapa orang tersebut. Namun, Prabowo tidak mau menyebutkan identitas orang tersebut. Sebab, dia tidak ingin mempermasalahkan makian atau cacian tersebut. “Jangan dikira kami-kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Enggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol tapi saya tidak sebut namanya, enggak apa-apa,” ujarnya. “Tapi kami paham, kami mengerti,” kata Prabowo melanjutkan.
Presiden Prabowo Subianto mengenang kepemimpinan Presiden Gus Dur yang menurutnya patut diteladani. “Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pintar juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu, salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, ada hal unik yang terjadi di zaman kepemimpinan Gus Dur di NU. Ia menuturkan, ketika kelompok minoritas diancam oleh kelompok radikal, justru NU yang menjaga tempat-tempat tersebut. “Saya pun, waktu saya jadi Ketua Umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa wihara diancam dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan wihara-wihara tersebut,” jelasnya. “Ini artinya kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer,” sambung Prabowo.
3. KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS). “11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2).
KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2) malam. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel,” kata Tessa dalam keterangannya, kemarin.
4. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna mengkritik keras tata tertib DPR yang dijadikan dalih untuk mencopot hakim konstitusi, hakim agung, Pimpinan KPK, serta pejabat negara lainnya. Dia mempertanyakan mengapa anggota dewan membuat aturan internal yang bisa mengikat keluar. “Ini tidak perlu Ketua MKMK yang jawab. Cukup mahasiswa hukum semester tiga. Dari mana ilmunya ada tatib bisa mengikat keluar?” kata Palguna, Rabu (5/2).
Palguna mengatakan, DPR seharusnya mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Dia juga mempertanyakan pengetahuan anggota Dewan terkait kewenangan dan pemisahan kekuasaan. “Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tidak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances,” kata dia.
Jika para anggota Dewan di Senayan mengerti tetapi tetap membuat aturan internal yang mengikat keluar, maka itu sama saja tidak ingin Indonesia tegak di atas hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945. “Tetapi di atas hukum yang mereka suka dan maui dan mengamankan kepentingan sendiri,” imbuh Palguna.
5. Hakim Tunggal PN Jaksel Djuyamto meminta sidang praperadilan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto melawan KPK tidak perlu dilaksanakan dengan tegang. Pesan ini disampaikan Hakim Djuyamto kepada pengacara Hasto dan Tim Biro Hukum KPK setelah membuka sidang di ruang sidang utama PN Jaksel, Rabu (5/2). “Enggak perlu pakai ketegangan apa pun,” ujar Djuyamto.
Ia mengatakan, ruang sidang di pengadilan ini disediakan untuk mewadahi perdebatan hukum kedua pihak. Ia berharap perdebatan pengacara Hasto melawan Tim Biro Hukum KPK bisa berlangsung asyik. “Jadi ruang sidang ini memang disediakan untuk perdebatan hukum biar sama-sama mengajukan dalil pembuktian masing-masing,” ujar Djuyamto.
6. Menteri ATR Nusron Wahid terkejut karena di balik penerbitan sertifikat di perairan Kampung Paljaya, Bekasi seluas 581 hektar sarat manipulasi data. Hal ini terlihat dari Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah yang tercatat berada di area darat. Nusron mengungkapkan, ada 2 korporasi dan beberapa individu yang diduga sebagai pemilik dari ratusan sertifikat jenis Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Bekasi.
Dua perusahaan yang diduga mencengkeram sertifikat dalam kawasan seluas 581 hektar itu adalah PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara. Mereka masing-masing menguasai sertifikat seluas 90,159 hektar dan 419,635 hektar. “Penerbitan SHGB terjadi pada rentang 2013 sampai 2017,” ujar Nusron saat mengunjungi area pagar laut di Bekasi, kemarin. Nusron menyebut penerbitan sertifikat laut tersebut sebagai tindakan gila.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkap adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 11 hektar milik warga Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, berpindah secara misterius ke area pagar laut perairan Kampung Paljaya. Nusron menyebutkan, sertifikat tersebut mencakup 89 bidang tanah milik 84 orang yang berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2021.
“PTSL-nya terbit tahun 2021. Kemudian dipindah petanya ke laut pada Juli tahun 2022, setahun kemudian (setelah PTSL),” kata Nusron saat mengunjungi pagar laut di Desa Segara Jaya, Bekasi. Politisi Golkar ini heran Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) milik warga yang sebelumnya berada di darat tiba-tiba berpindah ke area pagar laut. Ia sangat terkejut saat mengetahui adanya manipulasi data hasil pemindahan sertifikat.
7. Penyidik Jampidsus Kejagung kembali menangkap satu buron kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendag periode 2015-2016. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, buron yang ditangkap tersebut adalah Direktur Utama PT KTM berinisial ASB. “ASB, Dirut PT KTM,” kata Harli saat dikonfirmasi, Rabu (5/2). Berdasarkan pantauan, ASB mengenakan kaus putih dilapisi jaket biru tiba di Gedung Kejaksaan Agung pada pukul 19.34 WIB. ASB yang mengenakan topi dan masker hijau itu digiring penyidik masuk ke Gedung Kejaksaan Agung.
8. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI menolak rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza. Jubir Kemenlu Roy Soemirat mengatakan Indonesia menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara (Two State Solutions) berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Roy dalam keterangan video, Rabu (5/2).
Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. “Indonesia dalam hal ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan perpanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” ujar Roy.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Donald Trump menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang setelah warga Palestina direlokasi ke tempat lain. AS akan mengembangkan daerah itu secara ekonomi. Namun rencana mengejutkan Trump itu dilihat sebagai sebuah langkah yang akan menguncang pendekatan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina. Trump mengungkapkan rencana yang mengagetkan itu, walau tanpa memberikan rincian lebih lanjut, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Washington, Selasa (4/2).
9. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan, penanganan kasus pelanggaran HAM berat sepenuhnya ditangani Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin. Pigai meminta pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR menanyakan langsung setiap persoalan penanganan HAM berat kepada wakilnya. “Jadi tanggung jawab penuh silakan nanti Bapak Ibu Komisi XIII tanya langsung ke Wamen. Soal HAM berat saya perintahkan mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani,” kata Pigai dalam raker dengan Komisi XIII DPR, Rabu (5/2).
Pigai mengeklaim, kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus HAM berat tidak mengalami perubahan, baik di era Presiden Jokwi maupun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi juga sama,” ujar Pigai.
10. KPU Provinsi Jawa Tengah Tetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan Cagub-Cawagub Jateng calon terpilih pada Pilkada 2024. Rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar di Semarang, Rabu (5/2) malam, tanpa dihadiri pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi maupun pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Ketua KPU Provinsi Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan bahwa rapat pleno penetapan calon terpilih tersebut tetap sah karena telah dihadiri oleh seluruh anggota KPU setempat.
Ketua Tim Hukum Khofifah-Emil Dardak, Edward Dewaruci mengajak semua pihak bersatu usai MK yang menolak gugatan PHPU Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta. Edward mengatakan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak ingin semua pihak bersatu demi masyarakat Jatim. “Proses persidangan telah membuktikan bahwa data dan fakta yang kami sajikan mampu menangkis semua tuduhan. Kini, kemenangan Khofifah-Emil sah secara konstitusi, oleh karena itu inilah saatnya untuk tidak berkubu-kubu lagi dan bersatu untuk membangun Jatim” kata Edward, Rabu (5/2).
Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, relawan, tim pemenangan, partai pengusung, hingga pihak yang ikut kontestasi. Termasuk kepada semua jajaran KPU dan Bawaslu se Jawa Timur. “Terima kasih tim penasehat hukum yang mendampingi di MK. Ini adalah kemenangan demokrasi yang melibatkan semua pihak. Terima kasih juga kepada Majelis Hakim MK yang telah menjalankan tugas mulia menjaga keadilan proses demokrasi,” ujarnya. (Harjono PS)
