JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin baru di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti bahwa selama ini Indonesia unggul dalam perencanaan, tetapi sering kali lemah dalam eksekusi.
“Bikin rencana, oke. Tapi tindak lanjutnya tidak ada,” ujar Irman dalam Podcast GDM 62 bertema “Membaca Arah Indonesia di Tangan Pemimpin Baru dan Kepala Daerah Baru”, dikutip Kamis (27/2/2025).
Irman menegaskan bahwa kepala daerah yang baru dilantik harus memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat. Ia mencontohkan diaspora investment sebagai strategi potensial untuk memperkuat ekonomi Indonesia, sebagaimana dilakukan konglomerat Malaysia yang sukses menggandeng investor Barat.
Lebih lanjut, Irman mengingatkan bahwa setelah dilantik, pejabat publik harus mengutamakan loyalitas kepada negara, bukan kepada partai. Ia mengutip pernyataan Presiden AS, John F. Kennedy, yang menyatakan bahwa setelah pemilihan usai, kepentingan negara harus menjadi prioritas utama.
“Tidak boleh lagi ada perbedaan visi setelah terpilih. Gubernur, bupati, dan wali kota harus memiliki visi-misi yang sama dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, semua pihak harus berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita 15-20 ribu dolar dan menempatkan GDP Indonesia di peringkat keempat dunia setelah Tiongkok, Amerika, dan India.
“Apa yang dicanangkan pemerintah pusat, seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan makanan bergizi gratis, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran, harus diterapkan di daerah,” imbuhnya.
Sinergi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Irman juga menekankan bahwa gubernur harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, bersama bupati dan wali kota. Ia mengusulkan rapat kerja bersama untuk menyamakan visi dan misi, terlepas dari latar belakang politik yang berbeda.
“Setelah dilantik, loyalitas kepada partai harus berakhir. Loyalitas kepada negara dan rakyat harus diutamakan,” tegasnya.
Sumbar dan Nilai Adat Islami
Sebagai Senator dari Sumatera Barat, Irman juga menyoroti kekhususan Sumbar yang berlandaskan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Ia menegaskan bahwa kebijakan di Sumbar harus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.
“Penerjemahan nilai-nilai ini dalam kebijakan politik dan ekonomi harus dilakukan dengan tepat,” pungkas Ketua Dewan Pakar Lembaga UMKM PP Muhammadiyah itu. ***
