Mentan Andi Amran Sulaiman (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto kumpulkan para menterinya membahas harga pangan yang cenderung melonjak selama bulan Ramadhan. Presiden Prabowo putuskan untuk membentuk Kopdes Merah Putih di 70.000 desa se-Indonesia dengan dana desa.
Isu menarik lainnya, gaya hidup hedon anak Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawa, Ghazyendha Aditya Pratama yang pamer jet pribadi dan uang jajan Rp 1 miliar berbuntut panjang. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit copot Kapolda Kalsel, karena gagal jalankan amanah Kapolri untuk hidup sederhana. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, para pekerja Sritex yang terkena PHK dapat dipekerjakan dalam dua pekan ke depan. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto kumpulkan para menterinya untuk membahas harga pangan yang cenderung melonjak selama bulan Ramadhan. Hal ini diungkap Mentan Andi Amran Sulaiman saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). “Kita akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan sesuai BPS (Badan Pusat Statistik) tadi,” kata Amran.
Ia mengatakan harga pangan di bulan Ramadhan ini cukup stabil, namun pemerintah akan tetap mengawal hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Amran menyebut, harga beras turun, harga cabai naik sedikit. “Alhamdulillah pengumuman BPS tadi, produksi kita Januari sampai April angka sementara itu tertinggi selama 7 tahun dan juga tadi dipantau harga beras turun, ada komoditas cabai yang naik sedikit,” ujarnya.
2. Presiden Prabowo Subianto putuskan untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa se-Indonesia. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, hal tersebut diputuskan oleh Prabowo setelah menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih yang disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan.
Zulhas menjelaskan, Kopdes Merah Putih akan menampung hasil pertanian dari desa tersebut. “Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Adapun anggaran Kopdes Merah Putih berasal dari dana desa. Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar rupiah,” ujar Zulhas.
3. Gaya hidup hedon anak Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawa, Ghazyendha Aditya Pratama yang pamer jet pribadi dan uang jajan Rp 1 miliar berbuntut panjang. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawa, karena gagal jalankan amanah Kapolri untuk hidup sederhana dan di tengah upaya Presiden Prabowo lakukan efisiensi anggaran.
“Karena itu kita berharap agar Kapolri mengambil tindakan tegas berupa pencopotan dari jabatan terhadap Kapolda Kalsel yang tidak mampu menjaga amanah Kapolri untuk hidup sederhana,” ujar Nasir, Senin (3/3). “Saya menyarankan agar Kapolda Kalsel segera dicopot agar memudahkannya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” sambungnya.
Nasir menjelaskan, banyak masyarakat hidup susah saat ini. Pemerintah juga sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Dia menyebut tindakan anak Kapolda Kalsel yang flexing itu menyakiti rakyat. “Justru anak Kapolda Kalsel memamerkan gaya hidup mewah. Tentu ini sangat menyakitkan dan membuktikan ayah anak tersebut tidak mampu mengajarkan perasaan prihatin dengan kondisi sosial yang ada,” tegas Nasir.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo memastikan, publik akan bereaksi dengan mengecek LHKPN Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawa, setelah anaknya, Ghazyendha Aditya Pratama memamerkan gaya hidup mewah atau flexing. Lallo meyakini publik akan membandingkan apakah harta kekayaan Rosyanto sesuai dengan data yang tercantum di LHKPN atau tidak.
“Saya kira kan ini standar etik saja. Orang kan akan menilai bagaimana LHKPN-nya, apakah sesuai dengan LHKPN dengan data yang dimiliki. Jadi, ini lebih kepada standar moral, standar etik. Apalagi, di saat kondisi hari ini kan yang kita judulnya efisiensi anggaran,” ujar Lallo, Senin (3/3). Lallo menilai, perilaku anak Kapolda Kalsel bukan contoh yang bagus. Ia minta Kapolda Kalsel dan seluruh penyelenggara negara tidak memarkan gaya hidup flexing.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengkritik perilaku Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalse) Irjen Rosyanto Yudha Hermawa, yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Sahroni menilai, tindakan flexing yang dilakukan anak pejabat publik tersebut mencerminkan tidak punya empati. “Saya kira perilaku flexing anak kapolda ini kurang elok dari sisi empati dan juga public relation,” ujar Sahroni, Senin (3/3). Ia menegaskan, sebagai bagian dari keluarga pejabat publik, seharusnya Ghazyendha menjaga nama baik orangtua mereka, bertindak wajar dan tidak berlebihan, harus menahan diri.
4. Kapolda Kalsel Irjen Rosyan Yudha Hermawa belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Hal itu disampaikan jubir KPK Budi Prasetyo saat ditanya soal tidak adanya nama Rosyan dalam situs e-LHKPN KPK. “Berdasarkan database kami, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” kata Budi, Senin (3/3).
KPK mengingatkan Rosyan agar segera melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN. KPK terbuka untuk memberikan bantuan jika terjadi kendala sehingga pelaporan LHKPN dapat dipenuhi dan tepat waktu. “Setiap pelaporan LHKPN, sebagai instrumen pencegahan korupsi, akan dilakukan analisis administratif, kemudian dipublikasikan sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat,” ujar Budi Prasetyo.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, perayaan ulang tahun Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawa digelar di kantor. Hal itu disampaikan Trunoyudo merespons viralnya unggahan acara perayaan ulang tahun Irjen Rosyanto yang dianggap mewah dan tak sejalan dengan efisiensi anggaran.
“Itu berlangsung di tempat, kantor. Tentunya, ini juga tidak membuat sesuatu terlihat pada konteks apakah ini berbayar atau tidak, artinya di sini kan konteksnya kedinasan, internal,” ujar Trunoyudo di Aula Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/3).
Trunoyudo menjelaskan, perayaan ulang tahun Rosyanto ini terjadi dalam satu rangkaian dengan syukuran menjelang bulan puasa yang diadakan oleh Polda Kalsel. “Wujud apresiasi syukuran yang sudah disampaikan oleh Polda Kalsel itu dalam rangka juga persiapan menjelang bulan puasa, bulan Ramadhan, termasuk mengundang para masyarakat yang khususnya adalah anak yatim piatu,” lanjut Truno.
5. KPK ungkap kode “uang zakat” dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebutkan, direksi LPEI pakai kode “Uang Zakat” untuk meminta jatah sebesar 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang dicairkan. “Memang ada yang namanya ‘Uang Zakat’ yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut, yaitu besarannya antara 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/3).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energy. Hingga saat ini, KPK baru mengungkap 1 dari 11 debitur yang menerima fasilitas kredit dari LPEI tersebut, yaitu PT Petro Energy. “Sedangkan debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan lanjut untuk kemudian nantinya akan kita sampaikan juga,” ujar Budi.
Ia mengatakan, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI kepada 11 debitur berpotensi merugikan negara Rp 11,7 triliun. Dijelaskan, penyelidikan kasus korupsi pemberian kredit LPEI telah dilakukan sejak Maret 2024. “Total kredit yang diberikan dan diduga punya potensi kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 11,7 triliun,” ujar Budi.
6. Pemerintah beri perhatian terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang kena PHK. Pemerintah berupaya belasan ribu karyawan PT Sritex Group bisa kembali bekerja lagi kendati sudah di-PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, para pekerja Sritex yang terkena PHK dapat dipekerjakan dalam dua pekan ke depan.
“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali,” kata Yassierli, usai rapat dengan Presiden Prabowo. Menurut dia, hal ini bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Sritex akan buka dengan skema baru. Pembukaan operasi dengan skema baru itu, akan membuka ruang bagi 8.000 pekerja Sritex bekerja lagi. “Atas petunjuk Bapak Presiden (Prabowo), Bapak Presiden sangat concern bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah yang akan menimpa para pekerja di PTSritex,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3). “Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru,” kata Prasetyo.
7. Kurator kepailitan Nurma Sadikin mengungkapkan, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) bisa berganti nama jika sudah mendapatkan investor yang baru. Menurut Nurma, sudah ada investor yang tertarik untuk menyewa alat-alat berat milik PT Sritex. “Enggak (bukan Sritex), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak tahu nih PT apa nanti yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi,” kata Nurma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). Nurma mengatakan, alat-alat berat pabrik tekstil itu disewakan untuk meningkatkan harta pailit serta menjaga nilai aset perusahaan yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Selama proses lelang berlangsung, para karyawan PT Sritex yang diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dipekerjakan kembali. “Untuk saat ini sih hanya sementara untuk investor ini (yang sewa alat berat Sritex) ya, karena kita kan enggak tahu nanti pemenang lelangnya siapa. Mungkin nanti bisa dilanjutkan,” ucap Nurma. “Jadi nilai value-nya kan akan lebih tinggi ketika perusahaan itu akan produksi dan berjalan ketika diambil alih,” sambungnya.
Namun Kurator Sritex lainnya memastikan belum ada pihak yang tertarik untuk mengambil alih PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sejak dinyatakan pailit. Hal itu disampaikan salah satu kurator, Nur Hidayat usai rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker-Perin) Kabupaten Sukoharjo dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta di Pabrik Sritex, Sukoharjo, Senin (3/3).
“Investor nggak ada. Belum ada sama sekali,” kata Nur Hidayat. Namun, meskipun belum ada kepastian, ia mengakui kurator sudah berkomunikasi dengan sejumlah investor potensial. “Kalau komunikasi ya sebatas komunikasi aja. Nggak ada yang lain. Oh ini sritex udah pailit, mungkin ada yang mau,” kata Nur Hidayat.
8. Kejagung menyita sejumlah dokumen usai menggeledah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem Pertamina di Cilegon, Banten, terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) 2018-2023. Total dokumen yang disita mencapai 10 boks kontainer dan 3 dus.
“Hasil geledah Tanjung Gerem, yaitu penyitaan dokumen sebanyak 10 container dokumen dan 3 dus,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Senin (3/3). Harli menyampaikan dalam penggeledahan itu penyidik juga menyita barang bukti elektronik, namun tidak dijelaskan secara rinci.
Kejagung periksa Dirut PT Kilang Pertamina Internasional, TAW, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Senin (3/3). Penyidik Jampidsus Kejagung juga periksa Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga, ANW, dan Manager Quality Management System (QMS) PT Pertamina (Persero), AA.
“Adapun, ketiga orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka YF dkk,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan resminya, Senin. Penyidik juga kembali memeriksa 7 dari 9 orang tersangka, yaitu YF, RS, DW, GRJ, SDS, AP, dan MKAR sebagai saksi untuk kasus perkara tersangka MK dan tersangka EC.
9. Partai Golkar bantah ketumnya, Bahlil Lahadalia terlibat dalam skandal korupsi PT Pertamina yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Sebab, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024 sementara skandal korupsi tersebut terjadi pada 2018-2023. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan, tuduhan yang menyebut Bahlil terlibat dalam skandal korupsi Pertamina salah alamat.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ujarnya, Senin (3/3). Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. Bahlil justru meminta produksi minyak mentah dalam negeri diolah melalui fasilitas kilang dalam negeri.
10. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendesak Universitas (UI) segera mengumumkan keputusan soal disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebab, di media sosial beredar dokumen risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI tanggal 10 Januari 2025 yang merekomendasikan disertasi Bahlil dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.
“Sebagai Ketua Komisi X DPR, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sebagai institusi, UI perlu segera mengumumkan sikap resminya,” kata Hetifah, kemarin. Menurut Hetifah, risalah DGB UI terkait disertasi Bahlil belum mencerminkan sikap resmi UI selaku institusi secara keseluruhan. Dia menjelaskan, dalam sistem tata kelola UI, terdapat empat organ utama, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bungkam soal polemik disertasinya di Universitas Indonesia (UI). Padahal, di media sosial beredar dokumen risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI yang merekomendasikan disertasi Bahlil dibatalkan. Pembatalan itu sebagai sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.
Saat ditanya wartawan soal beredarnya dokumen risalah tersebut di Istana Kepresidenan, Senin (3/3) malam, Bahlil enggan menjawab. Ia hanya melambaikan tangan ke arah media sembari berjalan menuju mobilnya lalu meninggalkan area Kompleks Istana Kepresidenan.
11. Majelis Hakim PN Surabaya menerima uang suap sebesar 140.000 dollar Singapura dua hari sebelum menjatuhkan putusan bebas untuk pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur. Keterangan ini diungkapkan anggota majelis hakim PN Surabaya, Mangapul saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
“Apakah penerimaan tersebut dilakukan sebelum putusan dalam perkara Gregorius Ronald Tannur?” tanya jaksa di ruang sidang, Senin (3/3). “Itu menjelang dua hari ya kalau enggak salah saya, baru putus,” jawab Mangapul. Menurut Mangapul, saat itu ketiga anggota majelis hakim, yakni dirinya, ketua majelis Erintuah Damanik, dan hakim anggota Heru Hanindyo, sudah menggelar musyawarah hakim setelah pembacaan surat tuntutan dari jaksa.
Tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, menyisihkan uang suap sebesar 20.000 dollar Singapura untuk Ketua PN Surabaya saat itu, Rudi Suparmono. Pembagian jatah suap ini diungkapkan salah satu hakim PN Surabaya, Mangapul, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/3).
Mangapul menyebutkan, Rudi kerap meminta ketua majelis kasus Ronald Tannur, Eriantuah Damanik, agar dirinya tidak dilupakan jika terdapat “uang terima kasih” “Pak Erin bilang dari sejak kami ditunjuk Pak Rudi (jadi hakim perkara Ronald Tannur) melalui Pak Wakil (Ketua PN), ‘eh jangan lupa aku’ ah begitu,” kata Mangapul di ruang sidang, Senin (3/3). Menurut Mangapul, dalam beberapa kali pertemuan Rudi selalu mengulang permintaan agar perannya dalam menunjuk majelis Ronald Tannur tidak dilupakan.
12. Kepala BGN, Dadan Hindayana mengakui, kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG. Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil. “Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin,” kata Dadan, Senin (3/3). “Antisipasinya melalui rapat supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima),” lanjut Dadan. Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan. Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap aman dan tidak cepat basi, terutama bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.
“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” ujar Dadan, Senin (3/3). “Distribusi makanan dilakukan siang menjelang sore, sehingga saat sampai ke penerima manfaat, kondisinya tetap baik. Kami juga memastikan penggunaan bahan baku yang tahan lama agar kualitas makanan tetap terjaga,” kata Dadan.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, pemerintah bakal gelontorkan dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 1-2 triliun setiap bulannya. Zulhas menyebutkan, persiapan Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak ini telah dilakukan selama dua bulan belakangan. “Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1-2 triliun,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/3). Zulhas menjelaskan, urusan pembahasan soal anggaran ini baru rampung didiskusikan. (Harjono PS)
